BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Perhatian terhadap peningkatan transparansi di Indonesia mulai berkembang
dengan dikeluarkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang mengatur seluruh jajaran pejabat publik menjadi lebih transparan, bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah berkewajiban untuk menyebarkan informasi publik dengan cara yang mudah dijangkau masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Pada era globalisasi seperti saat ini, penggunaan media internet untuk menyampaikan informasi berkembang sangat pesat. Hal ini sejalan dengan semakin bertambahnya jumlah pengguna internet di tengah masyarakat. Saat ini, internet sudah menjadi kebutuhan yang sangat penting dalam kehidupan seharihari
masyarakat.
Seiring
dengan
hal
ini,
banyak
perusahaan
yang
sudahmenggunakan internet sebagai media dalam menyampaikan informasi akuntansinya. Akan tetapi, halini sepertinya belum menjadi perhatian pihak pemerintah di Indonesia. Pada saat ini, website dari sebagian besar pemerintah daerah di Indonesia justru kurang begitu diperhatikan, khususnya dari sisipengungkapan informasi akuntansi. Di Indonesia, bentuk pertanggungjawaban pengelolaankeuangan yang wajib dilakukan oleh pemerintah daerah memang hanyalah sebatas menyampaikanlaporan keuangan pemerintah daerah kepada DPRD yang disusun menurut standar akuntansipemerintahan. Untuk pelaporan
1 Universitas Sumatera Utara
keuangan kepada masyarakat, hanya dilakukan secara sukarela.Akan tetapi, dengan
keluarnya
Undang-Undang
No.
14
tahun
2008
tentang
KeterbukaanInformasi Publik yang mengatur bahwa pejabat publik harus lebih transparan,
bertanggungjawab
dan
lebih
berorientasi
kepada
pelayanan
masyarakat, sudah sepatutnya pemerintah daerahmelaporkan hasil kinerja keuangannya kepada masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan transparansi informasi. Suatu pemerintahan yang transparan dan akuntabel semestinya mampu menyediakan informasi yang terbuka bagi masyarakat. Komunikasi yang efektif berupa informasi yang dihasilkan dari sebuah sistem akuntansi sektor publik adalah penting bagian dari sistem itu sendiri. Dalam proses komunikasi, ketersediaan informasi yang dapat dipercaya dan aksesibilitas sangat penting. Oleh karena itu, komunikasi dan teknologi informasi memiliki peran penting sehingga dapat mewujudkan prinsip transparansi sebagai indikator adanya kelola keuangan yang baik. Salah satu bentuk transparansi yang dapat ditempuh pemerintah daerah ialah denganmengungkapkan laporan keuangan secara sukarela di internet sehingga seluruh stakeholder memiliki kesempatan untuk memperoleh informasi yang ada di lingkungan pemerintahan.Pengungkapan sukarela laporan keuangan di internet dinilai efisien dan efektif meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Pada saat ini, terdapat faktor heterogenitas diantara pemerintah daerah di Indonesia dimana informasi akuntansi di internet diungkapkan secara bervariasi mulai dari yang paling sedikit hingga yang paling lengkap.
2 Universitas Sumatera Utara
Styles dan Tennyson (2007) mengatakan bahwa internet adalah media yang paling mudah dijangkau oleh masyarakat dan sarana yang paling cost effective bagi pemerintah untuk mempublikasikan informasi keuangannya dalam bentuk pelaporan online.Fenomena pengembangan praktek pelaporan online termotivasi oleh perkembangan world wide web sejak tahun 1994 dan internetmenjadi media utama untuk pelaporan online. Di Indonesia, penggunaan internet akan sangat membantu dalam menyukseskan program e-government dalam membangun sistem informasi keuangan daerah. Internet menjadi teknologi yang berperan dalam proses penyediaan dan transfer informasi pemerintah daerah dengan pemerintah pusat dan kepada pihak lain, misalnya warga masyarakat, ataupun sebaliknya. Pemanfaatan internet dalam suatu institusi dapat membuat pekerjaan menjadi efektif dan efisien. Penelitian terkait dengan website pemerintah sebagai aplikasi dari egovernment sudah banyak dilakukan di luar negeri. Di Amerika, e-government dimulai pada tahun 1995 dimana hanya sekitar 8,7% pemerintah lokal yang pada saat itu menggunakan website, namun angka tersebut naik menjadi lebih dari 90% hanya dalam waktu sekitar 5 tahun. Pemda tingkat dua. Penelitian terbaru Hermana et al. (2012) pada Juni 2011berhasil mengakses dan menganalisis 424 website Pemda. Dari penelitian penelitian tersebut dapat dilihat adanya trend kenaikan jumlah website Pemda yang bisa diakses oleh publik. Saat ini hampir semua pemda di Indonesia memiliki website sebagai wadah informasi bagi masyarakat. Media ini dapat dimanfaatkan oleh pemerintah untuk melaporkan laporan keuangannya kepada masyarakat luas. Pina, et., al (2010)
3 Universitas Sumatera Utara
menyatakan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, pemerintah dapat menggunakan media internet untuk menyajikan dan melakukan diseminasi laporan keuangannya. Penyampaian laporan keuangan melalui internet juga dinilai memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat dan pemerintah itu sendiri. Bagi pemerintah, pengungkapan laporan keuangan melalui media internet dapat meningkatkan motivasi pemerintah dalam menyusun laporan keuangan yang baik disamping dapat mengurangi biaya pelaporan yang tinggi. Hal ini dikarenakan internet dapat menjangkau masyarakat secara luas. Dengan terjangkaunya akses terhadap informasi keuangan pemerintah, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi program-program pemerintah serta menilai kinerja pemerintah dalam mengelola keuangannya. Penelitian
yang
menguji
faktor-faktor
yang
menentukan
tingkat
pengungkapan informasi akuntansi di internet telah banyak dilakukan, namun umumnya penelitian tersebut dilakukan pada perusahaan. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur tentang pengungkapan pelaporan keuangan di internet secara sukarela oleh pemerintah daerah di Indonesia. Beberapa penelitian, seperti penelitian Trisnawati dan Komarudin (2014) menunjukkan bahwa kompetisi politik, ukuran pemerintahan daerah, rasio pembiayaan utang (leverage), dan total kekayaan pemerintahan daerah berpengaruh positif terhadap publikasi laporan keuangan pemerintahan daerah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Laswad, et., al (2005) meneliti faktor leverage, kompetisi politik, kekayaan daerah, visibilitaspers, tipe pemerintahan, dan ukuran otoritas lokal terhadap pelaporan laporan keuangan pemerintah di
4 Universitas Sumatera Utara
internet secara sukarela. Hasil penelitian tersebutmenunjukkan bahwa leverage, kekayaan daerah, visibilitas pers, dan tipepemerintahan memiliki pengaruh yang positif sedangkan kompetisi politik danukuran pemerintah daerah memiliki pengaruh yang negatif. Dari hasil pengamatan yang telah dilakukan, kedua penelitian ini juga memiliki kombinasi variabel independen yang berbeda-beda. Oleh karena itu, dianggap perlu untuk melakukan penelitian lebih lanjut untuk lebih mendapatkan referensi atas faktor-faktor yang mempengaruhi ketersediaan LKPD pada situs pemerintahan daerah, khususnya di Indonesia yang memang belum banyak penelitian tentang hal ini. Selain itu peneliti juga tertarik untuk menambahkan satu variabel yang masih jarang diteliti yaitu opini audit. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul; “Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, Kekayaan Pemerintah Daerah, Tipe Pemerintah Daerah, dan Opini Audit Terhadap Ketersediaan LKPD Pada Situs Pemerintahan Daerah di Kabupaten/Kota di Sumatera Tahun 2015”. 1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah apakah ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan opini audit berpengaruhbaik secara simultan atau parsial terhadap ketersediaan LKPD pada situs pemerintahan daerah di kabupaten/kota di Sumatera? 1.3
Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
5 Universitas Sumatera Utara
1.
Untuk mengetahui pengaruh ukuran pemerintah daerah, kekayaan pemerintah daerah, tipe pemerintah daerah, dan opini audit berpengaruh secara simultan terhadap ketersediaan LKPD pada situs pemerintahan daerah di kabupaten/kota di Sumatera.
2.
Untuk
mengetahui
pengaruh
ukuran
pemerintah
daerah
terhadap
ketersediaan LKPD pada situs pemerintahan daerah di kabupaten/kota di Sumatera. 3.
Untuk mengetahui pengaruh kekayaan pemerintah daerah terhadap ketersediaan LKPD pada situs pemerintahan daerah di kabupaten/kota di Sumatera.
4.
Untuk mengetahui pengaruh tipe pemerintah daerah terhadap ketersediaan LKPD pada situs pemerintahan daerah di kabupaten/kota di Sumatera.
5.
Untuk mengetahui pengaruh opini audit terhadap ketersediaan LKPD pada situs pemerintahan daerah di kabupaten/kota di Sumatera.
1.4
Manfaat Penelitian Hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat
secara langsung maupun tidak langsung terhadap pemerintahan daerah, publik, peneliti dan peneliti selanjutnya. Adapun manfaat yang diberikan antara lain: 1.
Bagi Pemerintahan Daerah Diharapkan dengan adanya penelitian ini maka pemerintahan daerah dapat mulai termotivasi dalam perkembangan dan kegunaan dari IT dan internet. Sehingga pemerintahan daerah dapat lebih mengembangkan situs resminya
6 Universitas Sumatera Utara
dalam rangka mempermudah akses terhadap LKPD pada situs pemerintahan daerah terutama di kabupaten/kota di Sumatera. 2.
Bagi Publik Dengan penelitian ini masyarakat dapat mengetahui pemerintahan daerah mana saja yang menyediakan LKPD pada situs resmi pemerintah daerah khususnya di kabupaten/kota di Sumatera dalam rangka transparansi informasi keuangan daerah.
3.
Bagi Peneliti Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman bagi peneliti.
4.
Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi peneliti selanjutanya khususnya pada bidang akuntansi sektor publik.
7 Universitas Sumatera Utara
