BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Kongres Rakyat Papua III yang baru-baru ini terjadi mendapat perhatian besar oleh media massa. Hal ini karena kasus kekerasan oleh aparat negara kembali terjadi dan mengakibatkan cukup banyak korban. Pembubaran paksa yang dilakukan oleh aparat gabungan polisi dan TNI pada hari terakhir diselenggarakannya Kongres Rakyat Papua III di Padang Bulan, Abepura pada tanggal 17-19 Oktober 2011 telah menyebabkan tiga orang meninggal dan puluhan lainnya luka-luka. Pada peristiwa tersebut polisi mengamankan 350 orang yang menjadi peserta dan lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Surat kabar Kompas edisi 9 November 2011 menjelaskan bahwa kasus kekerasan yang terjadi pada Kongres Rakyat Papua III terjadi karena ketika penyelenggaraan kongres berlangsung, anggota kepolisian tak diizinkan masuk dalam lokasi kongres. Tempat itu dijaga ketat oleh petugas keamanan kongres. Pada penutupan kongres tanggal 19 Oktober 2011, juga dibacakan deklarasi pembentukan negara Papua Merdeka. Pembentukan transisi dengan adanya presiden, menteri, dan segala macam merupakan tindakan yang dapat dikategorikan makar sehingga hal seperti ini dianggap sebuah pelanggaran hukum. Kompas melaporkan dengan mengutip Kepala
1
Divisi Humas Polri, Inspektur Jenderal Saud Usman Nasution, kongres digelar tanpa surat pemberitahuan kepada Polda Papua. Semenjak terintergrasi dengan Indonesia, pergolakan di Papua tidak kunjung surut. Hal ini disebabkan dari adanya perbedaan persepsi mengenai landasan historis penyatuan kawasan tersebut dengan Indonesia. Gerakangerakan separatis bersenjata bermunculan dan menyeruak di sepanjang lebih dari tiga dekade bergabungnya Papua ke Indonesia, yang kemudian juga memunculkan adanya indikasi pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu gerakan yang muncul adalah Organisasi Papua Merdeka (OPM). Menurut pernyataan pada situs West Papua Liberation Organization pada mulanya OPM terbentuk di Manokwari pada tahun 1965. Dengan kata lain bahwa OPM adalah organisasi dengan misi perjuangan melepaskan diri dan menjadi negara yang berdiri sendiri karena merasa tidak puas dengan pemerintahan Indonesia. Pemerintah tentu tidak hanya berpaku tangan dengan adanya perlawanan dari rakyat Papua ini. Pada masa era Orde Baru, operasi yang ada lebih ditujukan untuk menumpas pemberontakan OPM yang pertama kali dilakukan pada 28 Juli 1965 di Manokwari. Dalam kurun waktu 23 Maret 1966 sampai dengan 25 Juni 1968, Pangdam XVII/Tjendrawasih yang saat itu adalah Brigjen RR Bintaro menggelar operasi militer dengan sandi Operasi Bharatayudha. Kegiatan ini bertujuan menghancurkan kegiatan OPM saat itu dengan pimpinan Ferry Awon di Manokwari dan penguasaan wilayah Papua 2
secara menyeluruh. Tercatat sepanjang 1967, operasi ini telah menembak mati 73 orang, menangkap 60 orang, yang diikuti aksi menyerahkan diri 3.539 orang dan menyita 39 pucuk senjata api OPM (Araf, Al, dkk, 2011:50-51). Perlawanan dilanjutkan kemudian dengan diadakannya Kongres Rakyat Papua II pada awal Mei 2000 yang menegaskan bahwa Papua melepaskan diri dari NKRI. Kongres Rakyat Papua II ini menghasilkan resolusi yaitu dengan ditetapkannya Presidium Dewan Papua, sebagai Dewan Rakyat Papua yang bertugas menyuarakan aspirasi Rakyat Papua Barat terutama berkaitan dengan klarifikasi sejarah Bangsa Papua. Terlepas dari pro kontra mengenai kasus separatisme di Papua, segala isu kekerasan termasuk yang terbaru saat Kongres Rakyat Papua III kemudian menjadi sorotan publik dan marak diberitakan oleh berbagai media. Hampir semua media massa yang ada di Indonesia melaporkan beberapa tragedi yang berhubungan dengan krisis yang terjadi di Papua. Bahkan kasus ini tidak hanya menjadi sorotan bagi media lokal atau nasional namun juga menjadi sorotan utama pada media internasional. Dalam kasus ini hal-hal seperti demokrasi dan hak asasi manusia (HAM) ramai diperbincangkan semua media massa. Segala informasi yang kemudian diberitakan oleh media massa lokal dan internasional ini nantinya akan sangat mempengaruhi citra bangsa Indonesia di mata dunia. Media merespon kasus ini dengan besar karena peristiwa ini memiliki nilai berita. Ishwara menyebutkan (2008:53-58) terdapat beberapa nilai berita 3
yang dapat menjadi sebuah penilaian pada saat menulis sebuah berita yaitu konflik (conflict), keganjilan (unusualness), kesegaran/kebaruan (freshness), konsekuensi/akibat
(impact),
kemasyhuran
(prominience),
ketertarikan
manusiawi (human interest), seks (sex), saat yang tepat (timeliness), dan kedekatan (proximity). Kasus mengenai krisis yang terjadi di Papua ini memenuhi beberapa syarat nilai berita sehingga kasus ini pantas diberitakan, yaitu: 1. Konflik (conflict). Berita mengenai konflik adalah isu yang tak akan
pernah
kering
dan
tak
akan
pernah
habis
untuk
diinformasikan media kepada masyarakat. Ketika terjadi suatu konflik antar individu maupun kelompok
maka akan banyak
anggapan bahwa berita mengenai perselisihan tersebut pantas disiarkan dan diinfokan kepada khalayak umum. Oleh karena itu kasus kekerasan pada Kongres Rakyat Papua III yang sedang terjadi di Papua ini menjadi sorotan media. 2. Kedekatan (proximity). Pada sebuah berita terdapat dua kategori kedekatan yaitu secara geografis dan psikologis. Kedekatan geografis merujuk pada suatu peristiwa yang terjadi dekat dengan kita. Sedangkan kedekatan psikologis lebih banyak dihubungkan dengan ketertarikan pikiran, perasaan, atau kejiwaan seseorang dengan peristiwa atau berita tertentu. Secara geografis isu mengenai kekerasan pada Kongres Rakyat Papua III ini memiliki kedekatan yang sangat pasti dengan masyarakat kita. Papua 4
merupakan salah satu provinsi yang memberikan banyak keuntungan juga bagi Indonesia. Sedangkan dari sisi psikologis, rakyat Papua adalah keluarga kita juga sebagai bangsa Indonesia yang patut mendapat perlakukan yang adil dan juga pembelaan Hak Asasi Manusia (HAM) yang setara sebagai warga negara Indonesia yang sah. 3.
Konsekuensi/akibat (impact). Sebuah berita yang disebarluaskan kepada masyarakat selalu berdampak luas dalam kehidupan bermasyarakat
kemudian.
Dampak
suatu
pemberitaan
pun
bergantung pada beberapa hal seperti seberapa banyak khalayak yang terpengaruh, apakah pemberitaan tersebut langsung mengena kepada khalayak, dan apakah efek dari berita tersebut mendapat feedback yang langsung dari masyrakat. Krisis yang terjadi di Papua ini ternyata memiliki dampak yang besar bagi bangsa Indonesia. Karena kasus ini juga mencakup kasus separatisme yang akan sangat berpengaruh besar kepada Indonesia jika pada nantinya Papua benar-benar merdeka. Berangkat dari latar belakang di atas maka penulis ingin melihat bagaimana media massa dapat mengkonstruksikan isu konflik yang cukup sensitif pada Kongres Rakyat Papua III ini. Bagaimana media massa memframing peristiwa kekerasan yang mengandung konflik dan berbau separatisme serta sarat dengan kepentingan politik sampai akhirnya menjadi kompleks hingga saat ini. 5
Karena isu mengenai kasus kekerasan pada Kongres Rakyat Papua III ini mendunia, maka penulis memutuskan untuk meneliti dua surat kabar berbahasa Inggris yang ada di Indonesia yaitu Jakarta Post dan Jakarta Globe. Kedua media ini juga akan semakin menarik ditinjau dari kepemilikan masing-masing
media.
Dapat
dilihat
bagaimana
kepemilikan
media
memengaruhi konstruksi sebuah berita yang diterbitkan surat kabar. Situs The Jakarta Post menyebutkan, surat kabar ini mulai dirancang pada pertengahan tahun 1982. Saat itu digelar perbincangan antara Menteri Informasi, Ali Moertopo, dengan pemimpin dari surat kabar Suara Karya milik Golkar, Jusuf Wanandi. Dalam perbincangan tersebut Moertopo bermaksud untuk membuat koran berbahasa Inggris di Indonesia yang tidak hanya diperuntukkan bagi komunitas asing namun lebih kepada bagaimana koran ini dapat menyampaikan perspektif informasi dari sisi Indonesia. Hal ini dilakukan untuk dapat mengimbangi informasi global yang didominasi oleh berita dari Barat. The Post merekrut sebagian besar pegawainya berasal dari Indonesia. Sedangkan Jakarta Globe muncul 25 tahun kemudian setelah Jakarta Post sudah stabil menjadi koran nasional berbahasa Inggris satu-satunya di Indonesia. Menurut pemaparan The New York Times Edisi 18 Januari 2009, Jakarta Globe pertama kali diprakarsai oleh Wakil Ketua Grup Lippo, James Riyadi yang dikenal juga sebagai salah satu orang terkaya di bidang real estate, perbankan dan ritel. James juga dikenal dan sering diasosiasikan “dekat” dengan Amerika Serikat dan kepentingannya. 6
James pun sempat terjerat kasus yang cukup besar pada akhir tahun 1990-an. Saat itu James terlibat dalam skandal penggalangan dana kampanye pemilihan presiden Amerika Serikat yang menimbulkan kehebohan politik di Washington. Pengusaha ternama Indonesia itu disiarkan New York Times edisi 7 Oktober 1996 telah menyumbang sejumlah US$ 200 ribu untuk menyokong kampanye Presiden Bill Clinton dari Partai Demokrat pada tahun 1992. Kasus itu menyebabkan James dan perusahaan milik keluarganya, Lippo Group, dikenai denda US$ 8,6 juta. Penalti terbesar dalam sejarah pelanggaran pendanaan kampanye di AS. Hingga akhirnya pada tahun 2008, James Riyadi memutuskan untuk menerbitkan koran berbahasa Inggris lainnya di Indonesia. Pertama kali diterbitkan, The Globe sudah dengan konsep surat kabar sebanyak 48 halaman dan full color. Sebagian besar staff redaksi yang dipekerjakan The Globe adalah wartawan asing seperti dari AFP atau Reuters sehingga diasumsikan dapat memengaruhi persepsi angle dari berita-berita yang akan ditampilkan. 1.2 Perumusan Masalah Berangkat dari latar belakang masalah yang sudah diuraikan oleh penulis, maka penelitian ini berupaya untuk menjawab permasalahan yang ada sebagai berikut: a. Bagaimana surat kabar harian Jakarta Post dan surat kabar harian Jakarta Globe mengkontruksi isu konflik pada Kongres Rakyat Papua III?
7
1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini dilakukan guna: a. Mengetahui konstruksi berita pada surat kabar harian Jakarta Post dan surat kabar harian Jakarta Globe mengenai isu konflik pada Kongres Rakyat Papua III?
1.4 Kegunaan Penelitian 1.4.1 Signifikansi Akademis Penelitian ini dapat menjadi sumber informasi mengenai bagaimana pemberitaan pada sebuah media massa dikonstruksikan dalam mengangkat sebuah isu yang sedang berkembang. Lebih lanjut penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi pada studi analisis framing terkait isu separatisme oleh media berbahasa Inggris yang jarang dilakukan.
1.4.2 Signifikansi Praktis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi praktisi media massa mengenai bagaimana membingkai sebuah berita. Selain itu juga untuk memberikan gambaran secara umum bagaima sebuah peristiwa disajikan dan kemudian dikemas menjadi sebuah berita yang layak disuguhkan kepada masyarakat.
8
1.5 Batasan Penelitian Karena bahan penelitian yang cukup luas, maka dalam penelitian ini penulis akan memberikan batasan: Penelitian dibatasi hanya pada artikel berita mengenai isu konflik pada Kongres Rakyat Papua III dalam harian Jakarta Post dan Jakarta Globe pada tanggal 20 Oktober 2011 hingga 22 Oktober 2011.
9
