BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Dewasa ini, dimana dunia memasuki era gobalisasi, sektor ekonomi dan perdagangan pada khususnya mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Dalam dunia perdagangan soal angkutan memegang peranan yang sangat vital, tidak hanya sebagai alat fisik, alat yang harus membawa barang-barang yang diperdagangkan dari produsen ke konsumen, tetapi juga sebagai alat penentu harga dari barang-barang tersebut. 2 Tanpa adanya pengangkutan, suatu usaha tidak mungkin dapat berjalan. Hal ini dikarenakan keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau yang memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Negara. 3 Pada dasarnya pengangkutan adalah proses perpindahan suatu muatan, baik orang-orang ataupun barang-barang dari satu tempat ke tempat lain sehingga akan mendatangkan manfaat, meningkatkan daya guna, keuntungan, dan efisiensi terhadap muatan yang diangkut. Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba di tempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna baik bagi
2
Achmad Ichsan, Hukum Dagang, Lembaga Perserikatan Surat-Surat Berharga AturanAturan Pengangkutan, Pradnya Paramita, Jakarta, 1993, hal. 404. 3 Abdulkadir Muhammad, Hukum Pengangkutan, Darat, Laut, dan Udara, PT Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994, hal. 7.
Universitas Sumatera Utara
penumpang maupun barang yang diangkut. Tiba di tempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang direncanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal dunia. Jika yang diangkut itu barang, selamat artinya barang yang diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan atau kemusnahan. Meningkatkan nilai guna artinya nilai sumber daya manusia dan barang di tempat tujuan menjadi lebih tinggi bagi kepentingan manusia dan pelaksanaan pembangunan. 4 Pada perbuatan hukum pengangkutan barang, akan ada dua pihak yaitu pihak pengangkut dan pihak pengirim. Pihak pengirim ini bisa sebagai pihak penerima barang, dan bisa juga pihak pengirim barang maupun pihak penerima barang adalah orang lain atau badan hukum yang berbeda. Sedangkan dalam perbuatan hukum pengangkutan orang, pengangkut berhadapan langsung dengan penumpang yang harus dibawa ke tempat tujuan tertentu. Indonesia merupakan Negara kepulauan yang terdiri dari 13.579 buah pulau besar dan kecil yang dihubungkan satu dengan yang lain oleh laut. Sekitar 70% wilayah Indonesia terdiri dari laut. 5 Oleh karena itu, maka memerlukan sarana pengangkutan laut yang lebih dibandingkan dengan sarana pengangkutan lainnya. Hal ini diperlukan guna menghubungkan pulau yang satu dengan pulau yang lain, atau dengan negara lain, terutama ke daerah yang belum terjangkau oleh sarana pengangkutan darat maupun sarana pengangkutan udara. Adapun 4
Ibid, hal. 20. Wartini Soegeng, Pengukuran Kapal Indonesia (Aspek Hukum), PT Refika Aditama, Bandung, 2000, hal. 3. 5
Universitas Sumatera Utara
pengangkutan laut tidak dijumpai definisinya dalam KUHD, yang ada yaitu pengertian pengangkutan yang terdapat di dalam Pasal 466 dan Pasal 521 KUHD yakni : Pasal 466 KUHD : “Pengangkutan adalah barang siapa yang baik dalam persetujuan charter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan yang seluruhnya atau sebagian melalui lautan” Pasal 521 KUHD : “Pengangkutan dalam arti bab ini adalah barang siapa yang baik dengan charter menurut waktu atau charter menurut perjalanan, baik dengan persetujuan lain, mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan angkutan orang (penumpang), seluruhnya atau sebagian melalui lautan” Sedangkan menurut Pasal 1 butir 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menyebutkan bahwa Angkutan di Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Jumlah barang yang diangkut melalui laut lebih besar dibandingkan dengan pengangkutan barang melalui darat maupun udara. Hal ini disebabkan karena banyak keuntungan-keuntungan yang didapatkan dengan menggunakan pengangkutan barang melalui laut ini. Adapun keuntungan pengangkutan melalui laut adalah sebagai berikut : 1. Biaya angkutan lebih murah (ekonomis). Hal ini disebabkan karena : a.
Tractive effort (usaha atau daya tarik) yang dibutuhkan untuk menggerakkan benda yang berada di atas air adalah relatif lebih kecil (kurang), sehingga ongkos bahan bakar dan tenaga penggerak yang dibutuhkannya adalah lebih kecil pula.
Universitas Sumatera Utara
b.
Pada umumnya tidak ada atau hampir tidak ada biaya-biaya pemeliharaan serta biaya kapital untuk pembuatan jalan melaluui air sehingga tidak menjadi beban bagi usaha pengangkutan melalui air.
2. Angkutan melalui laut sanggup mengangkut barang-barang dengan berat ratusan atau ribuan ton sekaligus. 6 Pengangkutan laut tidak hanya mencakup pengangkutan dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, melainkan juga meliputi berbagai jenis usaha yang berhubungan dengan pengangkutan melalui laut yang secara bersama-sama merupakan bagian penting dari seluruh pergerakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang. Dalam hal ini, pengusaha atau perusahaan pengangkutan yang bergerak dalam bidang ekspor-impor mengambil suatu cara alternatif dengan menggunakan peti kemas sebagai sarana angkutan. Peti kemas dapat digambarkan sebagai gudang berjalan yang dipergunakan untuk mengangkut barang sekaligus sebagai perangkat perdagangan dan sebagai komponen sistem pengangkutan. Peti kemas dalam sistem pengangkutan merupakan suatu perkembangan baru dalam sejarah pengangkutan. Sebelumnya sistem pengangkutan yang digunakan oleh para pengusaha pengangkutan adalah sistem konvensional, yaitu muatan barang pada umumnya ditumpuk dalam kapal, sehingga tidak jarang terjadi kerusakan terhadap barang. Tetapi dalam perkembangannya, timbullah pengangkutan dengan sistem peti kemas, dimana dalam pemuatan hingga pembongkaran, resiko akan terjadinya kerusakan barangbarang tersebut dapat sedikit ditekan. 6
Tuti Triyanti Gondhokusumo, Pengangkutan Melalui Laut I, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang , 1982, hal. 5.
Universitas Sumatera Utara
Dalam pengangkutan barang dengan menggunakan sistem peti kemas ini terdapat beberapa subjek hukum yang terlibat seperti perusahaan pengangkutan, ekspedisi muatan (freight forwarder) maupun perusahaan bongkar muat atau usaha-usaha lain yang terkait, dimana setiap subjek hukum tersebut saling mengikatkan diri sehingga memiliki hubungan hukum secara timbal balik berdasarkan perjanjian. Di dalam pengangkutan, kata mengikatkan diri untuk melaksanakan pengangkutan itu timbul karena adanya suatu perjanjian yang dilakukan oleh pihak pengirim barang dan pihak pengangkut barang. Perjanjian pengangkutan itu sendiri bersifat konsensuil, sehingga untuk terciptanya perjanjian pengangkutan tidak diperlukan adanya syarat tertulis. Di dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata disebutkan tentang syarat sahnya perjanjian :
1. 2. 3. 4.
Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat : Sepakat mereka yang mengikat dasarnya Kecakapan untuk membuat suatu perikatan Suatu hal tertentu Suatu sebab halal Dengan adanya perjanjian pengangkutan, maka masing-masing pihak
terikat untuk memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang terdapat di dalam perjanjian tersebut. Dan apabila para pihak tidak dapat memenuhi apa yang tertulis di dalam perjanjian tersebut, maka pihak tersebut akan dibebani tanggung jawab sesuai dengan isi perjanjian. PT Masaji Tatanan Container dan PT Silkargo Indonesia merupakan bagian dari PT Samudera Indonesia Grup yang merupakan salah satu perusahaan
Universitas Sumatera Utara
terbesar di Indonesia di bidang pengangkutan. PT Masaji Tatanan Container yang kegiatan usahanya meliputi penyediaan lahan depo untuk penyimpanan dan penumpukan peti kemas hingga pembersihan dan perbaikan peti kemas dan PT Silkargo Indonesia yang merupakan perusahaan Freight Forwarder yang mendesain proses pengangkutan barang mulai dari mewakili kepentingan pemilik barang untuk mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang sampai dengan diterimanya barang oleh yang berhak menerima barang tersebut dengan selamat. Berdasarkan hal tersebut maka Penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul : “Pelaksanaan Angkutan Barang dengan Peti Kemas Ditinjau Dari Aspek Yuridis (Studi pada PT Masaji Tatanan Container dan PT Silkargo Indonesia)”. Permasalahan yang diangkat oleh Penulis di dalam skripsi ini antara lain : Pertama, mengenai bagaimana mekanisme pemuatan barang ke dalam peti kemas oleh PT Masaji Tatanan Container, Kedua, bagaimana proses pengangkutan peti kemas oleh PT Silkargo Indonesia dan Ketiga, bagaimana bentuk tanggung jawab dalam hal terjadinya kerusakan barang.
B. Permasalahan Adapun yang menjadi permasalahan di dalam skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah mekanisme pemuatan barang ke dalam peti kemas oleh PT Masaji Tatanan Container ?
Universitas Sumatera Utara
2. Bagaimanakah proses pengangkutan peti kemas oleh PT Silkargo Indonesia? 3. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab dalam hal terjadinya kerusakan barang ?
C.
Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat
utuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara serta beberapa tujuan yang lain yaitu : 1. Untuk mengetahui mekanisme pemuatan barang ke dalam peti kemas oleh PT Masaji Tatanan Container. 2. Untuk mengetahui proses pengangkutan peti kemas oleh PT Silkargo Indonesia. 3. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT Masaji Tatanan Container dan PT Silkargo Indonesia dalam hal terjadinya kerusakan barang.
D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Secara Teoritis Melalui penulisan skripsi ini, diharapkan skripsi ini dapat memberikan masukan sekaligus menambah khasanah ilmu pengetahuan dan literatur dalam dunia akademis dengan analisa-analisa yang bersifat objektif,
Universitas Sumatera Utara
khususnya tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan barang dengan peti kemas ditinjau dari aspek yuridis. 2. Secara Praktis Penulis mengharapkan agar penulisan skripsi ini secara praktis dapat memberi pengetahuan dan masukan pada berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum maupun pihak-pihak yang terkait (praktisi) dalam pengangkutan barang, khususnya tentang pelaksanaan angkutan barang dengan peti kemas.
E. Metode Penelitian Adapun metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1) Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum doktrinal yang bersifat normatif, yang mana penelitian hukum normatif merupakan penelitian kepustakaan yaitu lebih mementingkan data sekunder. Langkah pertama dalam melakukan penelitian hukum normatif yang didasarkan pada bahan hukum sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan angkutan barang dengan peti kemas. Selain itu dipergunakan juga bahan-bahan tulisan lain yang berkaitan dengan persoalan ini. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif hukum khususnya yang tekait dengan masalah pelaksanaan angkutan barang dengan peti kemas.
Universitas Sumatera Utara
2) Data Pengumpulan data yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah melalui penelitian kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research) untuk mendapatkan konsep-konsep, teori-teori dan informasi-informasi serta pemikiran konseptual dari peneliti pendahulu baik berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah lainnya. Bahan atau data yang diteliti berupa : 1. Data primer yang terdiri dari : a) Hasil observasi b) Hasil wawancara 2. Data sekunder yang terdiri dari : a) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan yang berkekuatan hukum dan mengikat masyarakat, yang terdiri dari berbagai macam peraturan perundang-undangan di Indonesia. b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer yang terdiri dari hasil-hasil penelitian, laporan-laporan, artikel, majalah dan jurnal ilmiah, hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini, dan situs internet. c) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum serta bahan-bahan primer, sekunder dan tersier di luar bidang hukum yang relevan
Universitas Sumatera Utara
dan dapat dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penelitian ini. 7 3) Lokasi Penelitian Lokasi penelitian dilakukan di PT Masaji Tatanan Container dan PT Silkargo Indonesia yang bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Gabion Belawan Sumatera Utara. 4) Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research), yaitu mempelajari dan menganalisa secara sistematis buku-buku, majalah-majalah, surat kabar, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini. Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas.
F. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Pelaksanaan Angkutan Barang dengan Peti Kemas Ditinjau Dari Aspek Yuridis (Studi pada PT Masaji Tatanan Container dan PT Silkargo Indonesia)”.
7
Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta 1998, hal. 195, sebagaimana dikutip dari Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta : Rajawali Pers, 1990), hal. 41.
Universitas Sumatera Utara
Telah dilakukan penelusuran di Perpustakaan Fakultas Hukum USU, tidak terdapat judul skripsi yang sama isinya, tetapi ada beberapa skripsi yang memiliki kemiripan dalam judul dan yang membahas mengenai Peti Kemas, yaitu : 1. Ingrid RM Udjung (930200108) dengan judul “Pelaksanaan Perjanjian Asuransi Muatan Peti Kemas (Container) dalam Pengangkutan Barang di Laut”. 2. Sekinderwati P (920200214) dengan judul “Tinjauan Yuridis tentang Pengangkutan Peti Kemas dengan menggunakan Kendaraan Khusus”. 3. Susi Pangaribuan (970200122) dengan judul “Tanggung Jawab PT Kereta Api Persero terhadap Pengangkutan Barang dengan Peti Kemas”. 4. Amelia C. Br. S.Milala (020200174) dengan judul “Mekanisme Pengangkut atas Muatan Peti Kemas (Container)”. Namun permasalahan yang dibahas di dalam skripsi ini berbeda dengan skripsi-skripsi yang disebutkan diatas. Jadi skripsi ini murni hasil pengamatan dan pemikiran penulis yang dikaitkan dengan teori-teori hukum yang berlaku maupun dengan doktrin-doktrin yang ada. Skripsi ini dibuat dalam rangka melengkapi tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan skripsi ini asli dilakukan sendiri dengan melakukan penelitian di PT Masaji Tatanan Container dan PT Silkargo Indonesia, oleh karena itu Penulis bertanggungjawab atas abstansinya. Apabila di kemudian hari terdapat judul dan permasalahan yang sama, maka penulis akan bertanggungjawab sepenuhnya terhadap skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
G. Sistematika Penulisan Agar lebih mudah bagi pembaca dalam memahami isi dari tulisan ini sehingga pembaca dapat mengambil kesimpulan dari apa yang diuraikan, maka tulisan ini dikelompokkan menjadi beberapa bab, dan tiap-tiap bab terdiri dari beberapa sub-sub bab, yang mana setiap bab mempunyai hubungan satu sama lain. Agar dapat terlihat secara garis besar dan utuh, maka materi dari skripsi ini dapat digambarkan sebagai berikut : BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menggambarkan secara umum materi dari tulisan ini yang dimulai dari Latar Belakang, Permasalahan, Tujuan Penulisan, Manfaat Penulisan, Metode Penulisan, Keaslian Penulisan, dan Sistematika Penulisan.
BAB II
: TINJAUAN UMUM TENTANG PENGANGKUTAN BARANG Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai Pengertian dan Pengaturan Perjannjian Hukum Pengangkutan, Pihak-Pihak Yang Terlibat di dalam Pengangkutan Barang, Peran dan Tanggung Jawab Pihak Pengangkut Terhadap Barang Secara Umum, dan Prosedur Pengangkutan Barang Melalui Laut dan Darat.
BAB III
: PETI KEMAS YANG DIANGKUT MELALUI LAUT DAN DARAT Dalam bab ini penulis membahas mengenai Pengertian Kapal dan Dasar Hukum dan Tanggung Jawab di atas Kapal, Pengertian dan Pengaturan Peti Kemas, Ukuran, Jenis dan Penggunaan Peti
Universitas Sumatera Utara
Kemas serta Pengaturan dan Pelaksanaan Pengangkutan Peti Kemas Melalui Darat (Trucking). BAB IV
: PELAKSANAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN PETI KEMAS DITINJAU DARI ASPEK YURIDIS Di dalam bab ini akan dibahas mengenai Mekanisme Pemuatan Barang ke Dalam Peti Kemas oleh PT Masaji Tatanan Container, Proses Pengangkutan Peti Kemas oleh PT Silkargo Indonesia, serta Bentuk Tanggung Jawab Dalam Hal Terjadinya Kerusakan Barang.
BAB V
: KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab penutup dari skripsi ini yang berisikan tentang
kesimpulan
dari
pembahasan
terhadap
pokok
permasalahan serta saran-saran bagaimana sebaiknya langkahlangkah yang diambil dalam mengatasi permasalahan yang dikemukakan yang merupakan buah pikiran dari penulis sendiri. Keseluruhan skripsi ini akan diakhiri dengan Daftar Pustaka dan lampiranlampiran yang merupakan tempat atau sumber ide dan data serta bahan acuan dari pembahasan skripsi ini.
Universitas Sumatera Utara
