BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dalam praktik kehidupan sehari-hari terjadi bermacam-macam transaksi pembayaran yang disebabkan adanya beraneka ragam transaksi bisnis, seperti jual-beli dan jasa, pembelian dan pelunasan, penanaman modal dan lain sebagainya. Alat pembayaran yang digunakan juga beraneka ragam, diantaranya dengan uang tunai, cheque, bilyet giro, credit card, cash card (kartu ATM), dan lain sebagainya, ini sudah tentu berkat bantuan pihak perbankan pada beberapa produknya. Di negara berkembang, seperti Indonesia misalnya, pemahaman tentang bank di negeri ini baru setengah-setengah. Sebagian masyarakat hanya memahami bank sebatas tempat menyimpan dan meminjam uang saja. Bahkan terkandang sebagai masyarakat sama sekali belum memahami secara utuh, sehingga pandangan tentang bank sering diartikan salah. Selebihnya banyak warga masyarakat tidak paham sama sekali tentang dunia perbankan. 1 Masyarakat Indonesia belakangan ini mulai terbiasa menggunakan alat pembayaran non tunai untuk berbagai keperluan pembayaran, antara lain menggunakan kartu kredit, kartu debet dan kartu ATM dari produk perbankan. Penggunaan kartu pra-bayar diyakini akan menjadi tren mekanisme pembayaran pada waktu mendatang, misalnya untuk membayar bahan bakar 1
Kasmir, Dasar-dasar Perbankan, PT. Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 1.
1
2
di pompa bensin, tiket jalan toll, pembelian barang dan lainnya. Semua proses alat pembayaran tersebut dapat diproses oleh berbagai sistem pembayaran seperti bank dan non bank seperti perusahaan-perusahaan yang bergerak
dalam
kemajuan
teknologi
untuk
membantu
kemudahan
masyarakat. 2 Alat pembayaran tunai muncul karena adanya kebutuhan masyarakat untuk bertransaksi yang dapat dipenuhi, namun pemakaian pembayaran dengan cara tunai juga tidak sepenuhnya bisa tergantikan oleh alat pembayaran non-tunai. Mengapa?, karena dalam kondisi tertentu pemakaian uang tunai masih terbilang efisien dibandingkan dengan penggunaan instrumen non tunai. Proses dalam bertransaksi pembayaran memang dapat mudah dan sederhana, tapi juga tidak sulit, ini karena tergantung pada sulit atau tidaknya transaksi ekonomi yang menyebabkan terjadinya suatu pembayaran sebagai penyelesaian bisnis. 3 Secara sederhana bank dapat diartikan sebagai tempat atau suatu lembaga keuangan yang kegiatan usahanya adalah menghimpun dana dari masyarakat (dalam bentuk deposit atau tabungan) dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan beberapa jasa dan produknya bank yang lain kepada masyarakat. 4 Sedangkan menurut undangundang yang dimaksud dengan bank adalah suatu badan usaha yang menghimpun
dana
dari
masyarakat
dalam
bentuk
simpanan
dan
2
http://www.bi.go.id/web/id/SP001. 19 Mei 2010, pukul 23.45 WIB. Azhar Abdullah Chalik, Lalu Lintas Pembayaran Dalam dan Luar Negeri, PT. Intermedia, Jakarta, 1992, hlm. 5. 4 Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 78-82. 3
3
menyalurkannya kembali ke masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak. 5 Kompetisi antar bank dalam peluncuran produk-produk perbankan, umumnya banyak dipengaruhi oleh perkembangan produk perbankan dan teknologi di luar negeri. Akhirnya dapat dilihat banyaknya produk-produk dan jasa perbankan yang ditawarkan perbankan kepada masyarakat sekarang ini, seperti kartu ATM, bilyet giro, kartu kredit dan lain sebagainya. Tentunya kepastian dan keamanan serta kenyamanan dari pengguna suatu produk perbankan menjadi salah satu faktor yang penting untuk masyarakat guna memercayainya dan yakin dalam menggunakan produk perbankan yang ditawarkan tersebut. 6 Adanya tuntutan zaman dan kemajuan tekhnologi, lambat laun usahausaha di daerah akan membutuhkan jasa-jasa perbankan sejalan dengan perkembangan lalu lintas pembayaran dengan cek, bilyet giro, kartu ATM, kartu kredit, dan lain sebagainya. E.E Perry memberikan suatu definisi tentang mesin uang tunai sebagai berikut: “Mesin uang tunai adalah sebuah mesin yang dirancang untuk memberikan kemudahan bagi nasabah untuk mendapatkan uang tunai dalam jumlah kecil pada saat bank tutup, dan mesin ini dijalankan dengan sistem komputer serta menggunakan suatu alat bantu berupa kartu magnetic.” 7 Pengertian kartu ATM adalah suatu kartu plastik magnetic yang digunakan untuk melakukan pengambilan uang tunai, 5
Lihat UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Wijayanto, Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia, PT. Pustaka Umum Grafiti, Jakarta, 1993, hlm.33. 7 E.E. Perry, Sistem Perbankan Modern, PT. Hanindita, Yogyakarta, 1990, hlm. 84. 6
4
pembayaran rekening, transfer uang, pengecekan saldo, dan penggantian nomor PIN. Dalam Penjelasan Umum Peraturan Perbankan ada fungsi utama bank yaitu sebagai wahana pendukung pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka peningkatan pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, disamping itu bank juga berfungsi untuk menghimpun dana masyarakat (funding) serta menyalurkan kembali berupa pemberian kredit (lending) sehingga bank mempunyai kedudukan sebagai perantara uang (financial intermediary) masyarakat. 8 Dua fungsi bank tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, artinya setiap bank pasti akan menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana masyarakat yang telah terkumpul akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit, sehingga bank berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya dari usaha yang dijalankan tersebut. Sebagai lembaga keuangan bank juga mempunyai kewajiban pokok untuk menjaga kestabilan nilai uang nasional, mendorong kegiatan ekonomi dan perluasan kesempatan kerja. Ditinjau dari definisi tersebut ternyata di Indonesia banyak lembaga lain yang juga menghimpun dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat namun tidak disebut bank, misalnya koperasi simpan pinjam, BMT, dsb. 9
8
Surach Winarni, Bahan Kuliah Hukum Perbankan, FH UII, Jogjakarta, 2007, tidak diterbitkan, hlm. 201. 9 Ibid.
5
Ditinjau dari fungsi ekonomis bank adalah lembaga yang menerima simpanan dan menawarkan rekening dengan hak istimewa yang memberikan pinjaman. 10 Bank mempunyai fungsi financial intermediary, bank akan mengambil uang dari nasabah yang menyimpan uangnya di bank tersebut (investor) kemudian bank akan menanamkannya kembali (menginvestasikan) antara
lain
dengan
memberikan
kredit
kepada
masyarakat
yang
memerlukannya, sehingga bank juga disebut sebagai intuisi yang berada diantara investor dan investasi. 11 Belakangan ini bisnis perbankan telah berkembang dengan sangat pesat, selain menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk kepentingan masyarakat, bank melengkapi dirinya dengan berbagai jasa yang lain untuk dapat memenuhi kebutuhan nasabahnya. Kelengkapan jasa yang dimiliki suatu bank bertujuan agar nasabah loyal dan tidak melirik bank yang lain sehingga bank
berlomba-lomba
menambah
berbagai
produk
layanan
serta
meningkatkan informasi teknologi dari waktu ke waktu. Menurut Pheng, perbankan sekarang sudah masuk pada era modern sehingga harus melengkapi dengan berbagai aktifitas jasa keuangan. 12 Kartu ATM ini hanyalah merupakan salah satu fasilitas bank yang diberikan kepada nasabah untuk mempermudah kepentingannya, dengan kartu ATM ini nasabah memperoleh fasilitas yang lebih modern dibanding dengan membawa buku
tabungan untuk mengambil uang tunai pada bank yang
10
Nindyo Pramono, Beberapa Aspek Koperasi pada Umumnya dan Koperasi Indonesia dalam Perkembangan, TPK, Gunung Mulya, Jogjakarta, 1986, hlm. 2. 11 Surach Winarni, loc.cit. 12 Ibid, hlm. 203.
6
bersangkutan. Sehubungan dengan penggunaan kartu ATM ini, pihak bank mengeluarkan suatu kartu tunai (cash card) sebagai alat bantu dalam proses penyediaan uang tunai mesin ATM, yang mana kartu ATM tersebut dimasukkan ke dalam lubang yang harus dimasukkan ke dalam mesin ATM. Mesin ini secara komputerisasi hanya dapat menerima perintah bayar dari orang yang menjadi pemegang kartu ATM pada bank yang bersangkutan. Adanya kartu ATM ini para nasabah tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang cukup banyak, cukup hanya dengan membawa kartu ATM sehingga seorang nasabah bisa merasa lebih aman serta praktis untuk digunakan. Seandainya seorang nasabah membutuhkan uang tunai untuk melakukan transaksi tertentu dan/atau transaksi yang membutuhkan uang sesegera mungkin, maka cukup dengan mendatangi mesin-mesin ATM terdekat yang sudah banyak tersebar di seluruh daerah di Indonesia untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk membayar transaksi tertentu tersebut. Mesin ATM bekerja selama 24 jam penuh, dengan sistem elektronis total, artinya semua prosedur atau sistematika kerjanya tidak lagi menggunakan kertas untuk mengisi blanko, namun dengan menggunakan tombol-tombol komputer untuk memasukkan data penabung dan jumlah uang yang akan diambil. Dalam hal ini masih juga membutuhkan tenaga manusia untuk menjaga keamanan pengambilan uang tunai dari mesin ATM ini. Datadata dan identitas penabung akan dicatat secara cermat oleh mesin ATM, sehingga kecil kemungkinan untuk seseorang yang bukan nasabah bank yang
7
bersangkutan dan/atau bukan pemilik kartu ATM untuk mengambil uang melalui kartu ATM orang atau nasabah lain. Mesin ini dihubungkan secara otomatis dengan bank untuk mencatat jumlah pengambilan uang tabungan yang dilakukan oleh penabung/nasabah bank tersebut. Adanya hal tersebut, bank dapat secara langsung mencatat saldo akhir dari setiap penabung/nasabah yang menggunakan jasa ATM ini. Seandainya saldo akhir sudah berada dibawah saldo minimal, maka secara otomatis komputer akan memberitahukan kepada penabung bahwa uang yang dimilikinya di dalam tabungannya sudah habis batas saldo minimal, sesuai dengan
ketentuan
pada
masing-masing
bank.
Bank
sendiri
akan
memberitahukan kondisi keuangan penabung dengan menerbitkan suatu laporan rekening atau kondisi keuangan penabung yang dikirimkan kepada penabung setiap akhir bulan. 13 Mengenai saldo minimal Ir. Sigit Trihartono memberikan definisi sebagai berikut: “Saldo minimal adalah saldo atau posisi laporan keuangan terakhir yang ditentukan oleh peraturan bank terhadap tabungan atau penyimpanan uang yang dilakukan oleh para nasabah bank bersangkutan”. 14 Dalam praktek penggunaan kartu ATM oleh nasabah, pihak bank memiliki dan menggunakan sistem jaringan pengamanan yang berlapis-lapis guna menjaga keamanan uang nasabah yang disimpan di bank yang bersangkutan. Adanya PIN (Personal Identification Number), yaitu nomor pengambilan nasabah yang telah dipilih oleh nasabah itu sendiri, yang mana nomor ini 13
Ir. Sigit Trihartono, Tanya Jawab Masalah Perbankan, CV.ANEKA, Yogyakarta, 1995, hlm. 15. 14 Ibid, hlm. 12.
8
tersimpan di dalam kartu ATM sehingga hanya nasabah saja yang mengetahui nomor pengambilan tersebut. Pertumbuhan ATM ini diperkenalkan pada penghujung tahun 1960-an dan telah disambut baik oleh para nasabah bank, popularitas ATM ini terutama dikarenakan kemudahan dan keluwesan yang diberikannya, diantaranya nasabah dapat memperoleh uang tunai, melakukan deposit atau membayar pinjaman, memindahkan uang dari rekening satu ke rekening lainnya (transfer) dan memperoleh infomasi tentang saldo tabungannya. Banyak bank yang telah mengembangkan jaringan ATM bersama dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya, jaringan ini dapat bersifat nasional dan internasional. Dikarenakan penghematan skala dan kemudahan yang diperoleh, maka para nasabah lebih cenderung ke arah nasional dan internasional. Pada saat ATM ini baru di luncurkan, mesin ATM pada umumnya ditempatkan di dinding-dinding bank, akan tetapi dalam perkembangannya saat ini mesin ATM ini juga dapat ditemukan di lapangan terbang, perguruan tinggi, toko serba ada, dan pusat-pusat pertokoan. Pada saat ini, ATM mempunyai pengaruh yang baik atas biaya yang dikenakan kepada nasabah terutama disebabkan biaya administasi terhadap transaksi yang dilakukan nasabah oleh bank. 15 Saat ini ATM berkembang dengan sangat pesat, namun ada saja pelanggan atau nasabah yang tidak ingin berurusan dengan mesin ATM ini. Sampai saat ini terdapat 122 bank di Indonesia dan banyak bank yang 15
Edward. W. Reed and Edward K. Gill, Buku Bank Umum, Edisi Keempat, Bumi Aksara, Jakarta, 1989, hlm. 294.
9
mengembangkan elektronik banking khususnya fasilitas ATM yang pada kenyataannya mampu menarik minat nasabah untuk memilikinya. Pada pertengahan 1983, jumlah mesin ATM sudah mencapai 36.000 mesin, selain itu setiap bank sudah mulai menghubungkan ATM mereka dengan ATM milik lembaga-lembaga lainnya untuk menciptakan jaringan lokal, regional dan bahkan jaringan nasional melalui mana para nasabah dari setiap lembaga yang turut serta boleh menggunakan rekening-rekening mereka. 16 Di dalam perkembangannya para nasabah semakin banyak yang ingin memiliki kartu ATM, maka pihak bank sendirilah yang melakukan beberapa tindakan-tindakan untuk menarik masyarakat untuk menjadi nasabah dan menabung di bank yang bersangkutan. Pada praktek sehari-hari sehubungan dengan penggunaan kartu ATM (cash card) ini, terdapat beberapa pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pihak bank (issuer) selaku penerbit kartu ATM dan nasabah/pemegang kartu ATM (card holder). Kedua belah pihak itu mengadakan suatu perjanjian, yang mana pihak pemegang kartu ATM (cardholder) mengikatkan dirinya dengan surat perjanjian berbentuk formulir permohonan kartu ATM pada bank, dan pihak bank memberikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh pihak pemegang kartu ATM (card holder) tersebut. Adanya surat perjanjian tersebut maka pemegang kartu ATM (cardholder) terikat untuk menggunakan kartu ATM sesuai dengan
16
Stephen , M. Goldfeld and Lester. V. Chandler, Ekonomi Uang dan Bank, Edisi Kesembilan, Erlangga, Jakarta, 1988, hlm. 33.
10
kepentingannya, sedangkan pihak bank memberikan pelayanan melalui pengambilan uang tunai dengan mesin ATM. Dilihat dari hubungan hukum tersebut, kedua belah pihak sama-sama mendapatkan keuntungan. Dari segi pemegang kartu (cardholder) keuntungan yang diperolehnya yaitu nasabah tidak perlu lagi membawa uang tunai dalam jumlah yang banyak saat bepergian sehingga aman dan praktis. Sedangkan dari segi penerbit kartu (issuer) keuntungan yang diperoleh yaitu dengan adanya nasabah yang menabung, maka bank tersebut dapat mengumpulkan dana sesuai dengan fungsinya dan sekaligus sebagai alat promosi bagi bank yang bersangkutan. Di Indonesia saat ini, para nasabah bank sudah banyak yang memiliki kartu ATM. Penggunaan kartu ATM ini meningkat dari tahun ke tahun bahkan seorang nasabah/penabung bisa menjadi pemegang lebih dari satu kartu ATM. Hal itu tentu saja bisa dilakukan jika nasabah tersebut juga memiliki rekening tabungan di bank lain, yang mana antara satu bank dengan bank yang lainnya terdapat perbedaan dalam pemberian fasilitas dan pelayanan sehubungan dengan penggunaan kartu ATM. Salah satu wujud dari keberadaan kartu ATM yang diterbitkan oleh bank nasional atau bank milik pemerintah di Indonesia yaitu kartu ATM BATARA yang dikeluarkan oleh Bank BTN, yang mana Bank BTN merupakan salah satu bank yang besar dan memasarkan penggunaan kartu ATM bagi nasabah yang menabung. Bank BTN ini memiliki banyak kantorkantor cabang di seluruh wilayah Indonesia dan menyediakan fasilitas ATM,
11
penggunaan kartu ATM BATARA ini cukup banyak diminati oleh para nasabah di Indonesia. Sampai pada saat ini, kehadiran cash card (kartu tunai) di Indonesia belum ada suatu peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang penggunaan ATM, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), maupun peraturan perbankan lainnya belum mengatur secara khusus. Sehingga hal ini kurang menjamin dan
melindungi kepentingan hukum para pihak yang
terlibat dalam penggunaan kartu ATM, apabila terjadi suatu masalah yang berkaitan dengan pengoperasian ATM. Pada prakteknya, seringkali terjadi atau timbul permasalahanpermasalahan sehubungan dengan penggunaan ATM. Kasus-kasus yang diterima Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), diantaranya adalah keluhan-keluhan dari pihak nasabah atau pemegang kartu ATM (cardholder), antara lain: Pertama, Saldo nasabah berkurang, sementara nasabah merasa tidak menarik atau mengambil uang tabungannya. Kedua, Pada saat melakukan transaksi dengan ATM uang tidak keluar dari mesin ATM. Ketiga, Nasabah mengeluh karena mesin ATM tidak dapat digunakan atau rusak. Keempat, Kartu ATM tertelan mesin ATM tanpa diketahui penyebabnya. Kelima,Kartu rusak sehingga tidak bisa digunakan. Keenam, Pemegang kartu ATM lupa akan nomor PINnya. Dari beberapa permasalahan yang timbul, kepentingan para pihak yang terlibat dalam penggunaan ATM ini sangatlah perlu mendapat perhatian.
12
Menyadari pentingnya peranan perbankan dalam bidang perekonomian, pemerintah mengupayakan pihak perbankan agar supaya perbankan Indonesia efektif dan efisien dalam menjalankan fungsi dan tugasnya dalam memberikan suatu pelayanan-pelayanan yang baik dan lancar kepada nasabah, sehingga nasabah merasa senang dan aman untuk menyimpan uangnya di bank. Semakin banyaknya pemegang kartu ATM ini, maka meningkat pula transaksi dengan menggunakan mesin ATM. Dalam hal ini, pada prakteknya akan muncul permasalahan-permasalahan seperti diatas. Berangkat dari kasuskasus tersebut, maka penulis merasa tertarik untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penggunaan kartu ATM dan tanggung jawab dari pihak bank berkenaan dengan penerbitan kartu ATM. Bank BTN merupakan salah satu bank besar dan terbaik yang ada di Indonesia yang memiliki banyak cabang di seluruh nusantara khususnya kota Yogyakarta, dimana Bank BTN ini juga memasarkan dan memberikan fasilitas ATM kepada nasabahnya dan nasabahnya pun juga hampir semuanya menggunakan kartu ATM yang diterbitkan oleh Bank BTN ini. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas lebih lanjut ke dalam bentuk sebuah skripsi dengan judul: “TANGGUNG JAWAB PIHAK BANK DALAM PENERBITAN KARTU AUTOMATIC TELLER MACHINE (ATM) DAN PERMASALAHAN YANG TIMBUL SERTA CARA PENYELESAIANNYA DI BANK BTN YOGYAKARTA.”
13
B. Rumusan Masalah 1) Bagaimanakah hak dan kewajiban pemegang kartu ATM (cardholder) serta pihak bank (Issuer) sehubungan dengan penerbitan kartu ATM? 2) Bagaimanakah bentuk tanggung jawab dan penyelesaian permasalahan yang timbul oleh pihak bank sehubungan dengan penerbitan kartu ATM? C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah sebagai berikut: 1) Untuk mengetahui hak dan kewajiban pemegang kartu ATM (cardholder) serta pihak bank (issuer) sehubungan dengan penerbitan kartu ATM. 2) Untuk mengetahui tanggung jawab dan penyelesaian permasalahan yang timbul oleh pihak bank sehubungan dengan penerbitan kartu ATM. D. Tinjauan Pustaka Di Indonesia saat ini belum ada peraturan yang mengatur secara khusus mengatur tentang penerbitan kartu ATM dan segala sesuatu yang berkaitan dengan ATM. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, maupun perundang-undangan perbankan serta peraturan lainnya tidak dijelaskan secara tegas dan jelas. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sendiri hanya mengatur tentang lahirnya suatu perjanjian kartu ATM merupakan perwujudan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu menganut azas kebebasan
dan
hal
membuat
perjanjian
(beginsel
der
contractsvrijheid/kebebasan berkontrak), bahwa: “Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang
14
membuatnya”. 17 Maksud dari pasal ini tidak lain bahwa setiap perjanjian mengikat kedua belah pihak. Dalam prakteknya azas kebebasan berkontrak yang dimaksud tersebut tidaklah berarti kebebasan tanpa adanya suatu batasan. Di negara yang menganut sistem Common Law (Inggris dan Amerika Serikat), azas kebebasan berkontrak merujuk pada dua azas umum (General Principle) yaitu: Azas yang pertama, mengemukakan bahwa “hukum tidak membatasi syarat-syarat yang boleh diperjanjikan oleh para pihak, azas tersebut tidak membebaskan berlakunya syarat-syarat suatu perjanjian karena syarat-syarat perjanjian tersebut kejam atau tidak adil bagi salah satu pihak.” Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa ruang lingkup azas kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi perjanjian yang ingin mereka buat. Azas umum yang kedua, mengemukakan bahwa “Pada umumnya seseorang menurut hukum tidak dapat dipaksa untuk memasuki suatu perjanjian.” Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa azas kebebasan berkontrak meliputi kebebasan bagi para pihak untuk menentukan dengan siapa dia ingin atau tidak ingin membuat perjanjian. 18 Di negara dengan sistem Common Law, kebebasan berkontrak dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dicantumkan di dalam suatu kontrak dan public policy yang berhubungan dengan nilai-nilai kepatutan yang hidup di dalam 17
Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Ctk. Kesembilan belas, PT. Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 127. 18 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta,1993 hlm. 39.
15
masyarakat. Bila suatu kontrak melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau public policy tersebut, maka kontrak tersebut menjadi tidak sah atau batal demi hukum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang secara tegas menentukan tentang berlakunya “azas kebebasan berkontrak” bagi perjanjianperjanjian yang dibuat menurut hukum Indonesia. Dari pasal 1320 ayat (4) jo 1337 KUH Perdata dapat disimpulkan bahwa asalkan bukan kausa yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum, maka setiap orang bebas untuk memperjanjikannya. Dari uraian tersebut diatas, maka azas kebebasan berkontrak menurut hukum perjanjian di Indonesia meliputi ruang lingkup sebagai berikut: 1) Kebebasan untuk membuat atau tidak membuat perjanjian. 2) Kebebasan untuk memilih pihak mana dengan siapa ia ingin membuat perjanjian. 3) Kebebasan untuk menentukan atau memilih kausa dari perjanjian yang akan dibuatnya. 4) Kebebasan untuk menentukan objek perjanjian. 5) Kebebasan untuk menentukan suatu bentuk perjanjian. 6) Kebebasan untuk menerima atau menyimpangi ketentuan undang-undang yang bersifat opsional (aanvullend, optional), maksud ketentuan yang opsional yaitu hanya untuk memberikan aturan yang berlaku bagi perjanjian yang dibuat para pihak bila memang para pihak belum mengatur
16
atau tidak mengatur secara tersendiri, agar tidak terjadi kekosongan pengaturan mengenai hal atau materi yang dimaksud”. 19 Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi tentang perjanjian yang menyatakan bahwa: ”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih”. 20 Menurut R. Setiawan rumusan pasal 1313 BW tersebut perlu diadakan perbaikan mengenai definisi tersebut, yaitu: 1) Perbuatan harus diartikan sebagai perbuatan hukum yaitu perbuatan yang bertujuan untuk menimbulkan perbuatan hukum. Karena kata “perbuatan” yang tercakup dalam pasal 1313 BW tersebut mengandung makna perbuatan yang dilakukan secara sukarela dan/atau perbuatan melawan hukum. 2) Menambah kata “atau saling mengikatkan dirinya” dalam pasal 1313 BW. Sehingga perumusan persetujuan adalah suatu perbuatan hukum, dimana satu orang atau lebih mengikatkannya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Persetujuan selalu merupakan perbuatan bersegi dua atau jamak, dimana untuk itu diperlukan kata sepakat para pihak. Akan tetapi, tidak semua perbuatan hukum yang bersegi dua merupakan persetujuan, misalnya pemilihan umum. 21 Menurut Subekti, perjanjian merupakan suatu peristiwa hukum dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji 19
Ibid, hlm. 40. R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Ctk. Ketiga puluh empat, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2004, hlm. 338. 21 R. Setiawan, Pokok-pokok Hukum Perikatan, Ctk. Keempat, Bina Cipta, Bandung, 1987, hlm. 49. 20
17
untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu ikatan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Suatu perikatan itu merupakan suatu hubungan hukum antara dua orang (pihak) atau lebih, dimana satu pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal kepada pihak yang lain. Sedangkan pihak lain itu, berkewajiban memberikan atau memenuhi tuntuan tersebut. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. 22 Sementara itu R. Wirjono Projodikoro menyatakan bahwa “Perjanjian merupakan sebagai suatu perbuatan hukum mengenai harta benda kekayaan antara dua belah pihak, dimana salah satu pihak berjanji dan dianggap berjanji untuk memberikan sesuatu hal sedangkan pihak lain berhak menuntut pelaksanaan janji tersebut”. 23 Ketentuan yang mengatur bentuk perjanjian kartu ATM tidak diterangkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, undang-undang perbankan, dan peraturan lainnya baik tertulis maupun lisan. Namun, dalam kenyataannya setiap issuer/bank selalu menyediakan blanko atau formulir permohonan menjadi pemegang kartu ATM, dimana isinya telah ditetapkan terlebih dahulu (standartform) oleh pihak bank issuer yang disebut juga sebagai perjanjian baku atau perjanjian adhesi. Perjanjian baku ialah perjanjian yang hampir semua klausul-klausulnya sudah dibakukan oleh pemakainya dan pihak yang lain pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang 22
Subekti, Hukum Perjanjian, Ctk. Kedua belas, PT. Intermasa, Jakarta, 1990, hlm. 1. A. Qirom Syamsudin M, Pokok-pokok Hukum Perjanjian beserta Perkembangannya, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 8. 23
18
belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, seperti harga, jumlah, warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Beberapa contoh penggunaan perjanjian baku di dalam berbagai transaksi yaitu polis asuransi, perjanjian jual beli mobil, perjanjian credit card, formulir perjanjian kartu ATM, serta transaksi-transaksi perbankan lainnya. Perlu diketahui pula bahwa kartu ATM bukanlah merupakan surat berharga karena tidak memenuhi syarat-syarat kumulatif/fungsi dari surat berharga, yaitu: 1) Sebagai alat pembayaran (alat tukar uang). 2) Sebagai alat untuk memindahkan hak tagih (diperjualbelikan dengan mudah atau sederhana). 3) Sebagai surat bukti hak tagih. Yang dimaksud dengan surat berharga disini, yaitu surat ini diterbitkan bukan sebagai pemenuhan prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, melainkan sebagai bukti diri bagi pemegangnya sebagai orang yang berhak atas apa yang tersebut di dalamnya. Surat berharga ini juga tidak dapat diperjualbelikan karena tujuan penerbitannya bukan untuk diperjualbelikan, bukan untuk pembayaran. 24 Berkaitan dengan kedua hubungan hukum antara bank dengan nasabah, terdapat aspek-aspek yang perlu diperhatikan yaitu yang menyangkut bentuk dari masing-masing hubungan hukum itu sendiri. Berkaitan dengan bentuk dari masing-masing hubungan hukum itu sendiri adalah menyangkut 24
Abdul Kadir Muhammad, Hukum Dagang tentang Surat-Surat Berharga, Ctk. Keempat, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 3-6.
19
pertanyaan apabila terjadi sengketa atau permasalahan antara pihak yang tersangkut dalam masing-masing hubungan hukum itu, ketentuan-ketentuan dari lembaga hukum apa yang harus diterapkan untuk menyelesaikan sengketa itu. Berkaitan dengan sifat masing-masing hubungan hukum itu adalah yang menyangkut pertanyaan selain merupakan hubungan kontraktual yang dilandasi azas-azas umum dari hukum perjanjian, apakah ada azas-azas khusus yang berlaku bagi masing-masing hubungan hukum itu bukan sekedar merupakan hubungan hukum itu, sehingga masing-masing hubungan hukum itu bukan sekedar merupakan hubungan kontraktual biasa. Hubungan hukum kontraktual yang ada antara bank dengan nasabah tersebut adalah suatu hubungan yang kompleks yang pada dasarnya terdapat dalam kebiasaankebiasaan (custom and usage) yang berlaku dalam dunia perbankan. Hubungan hukum antara bank dengan nasabah penyimpan dana dalam bentuk peraturan bank yang bersangkutan, yang berisikan ketentuan dan syarat-syarat umum yang harus disetujui oleh nasabah penyimpan dana. Nasabah sebagai pemegang kartu ATM tersebut melakukan penyimpanan uangnya di suatu bank tertentu, sehingga dengan kata lain mempunyai simpanan dana pada bank yang bersangkutan. Menurut undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan yang dimaksud dengan “simpanan” adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam
20
bentuk Giro, Deposito, Sertifikat Deposito, Tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. 25 Menurut Sutan Remy Sjahdeini, hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana dalam praktik perbankan yang selama ini telah berlangsung cocok sekali dengan konstruksi hubungan hukum atau perjanjian pinjam-meminjam, khususnya perjanjian peminjaman dengan bunga. Dalam hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana, bank sebagai peminjam harus mengembalikan uang tersebut kepada nasabah penyimpan dana. Secara umum hubungan hukum antara bank dengan nasabah peminjam dana dapat dilihat sebagai perjanjian pinjam-meminjam atau perjanjian peminjaman uang, karena hubungan tersebut merupakan perjanjian pinjammeminjam, maka sesuai dengan ketentuan pasal 1755 BW, dana yang disimpan oleh nasabah adalah dana milik bank yang selama dalam penyimpanan bank. Selama dalam penyimpanan bank, dengan kata lain sebelum ditagih oleh nasabah, maka bank boleh menggunakan dana tersebut untuk segala keperluannya seperti layaknya seorang pemilik dana, baik itu untuk pemberian kredit maupun investasi lainnya. Diterimanya formulir permohonan calon nasabah untuk menjadi cardholder oleh pihak issuer/bank, maka terjadilah hubungan hukum antara bank/issuer dengan nasabah/cardholder. Hubungan hukum tersebut adalah dibuatnya perjanjian kartu ATM, dalam hal ini issuer memberikan fasilitas kartu ATM kepada cardholder setelah calon nasabah sebagai pemohon telah 25
Pasal 1 angka 5 undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang Perbankan.
21
memenuhi dan menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang ditetapkan bank yaitu dengan mengisi dan menandatangani formulir permohonan. Adanya pengisian dan persetujuan oleh calon nasabah pada formulir mengenai ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban pemegang kartu ATM tersebut, maka perjanjian tersebut secara yuridis adalah sah. E. Metode Penelitian Untuk membahas permasalahan yang telah dikemukakan di atas maka penulis akan menggunakan beberapa metode ilmiah, sehingga nantinya memperoleh data yang tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya dari segi ilmiah. Metode-metode tersebut yaitu sebagai berikut: 1. Obyek Penelitian Tentang bagaimanakah hak dan kewajiban pemegang kartu ATM (cardholder) serta pihak bank (Issuer) dan bentuk tanggung jawab dan penyelesaian permasalahan yang timbul oleh pihak bank sehubungan dengan penerbitan kartu ATM. 2. Subyek Penelitian Dalam penelitian responden yang akan dijadikan sebagai subjek penelitian adalah: a. Pimpinan Bank BTN Cabang Kota Yogyakarta. b. Customer Service Bank BTN Cabang Kota Yogyakarta. 3. Sumber data Penulis di dalam melakukan penelitian ini memperoleh datanya menggunakan dua macam sumber data, yaitu sebagai berikut:
22
a. Data Lapangan, yaitu penulis dalam menghimpun data atau mengumpulkan data yang diperoleh dari Kantor Bank BTN selaku penerbit kartu ATM melalui hasil wawancara. b. Data Kepustakaan, yaitu untuk mendapatkan data sekunder ini, penulis memperolehnya melalui mempelajari buku-buku literatur, majalah dan surat kabar yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti oleh penulis. 4. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data di lapangan adalah sebagai berikut: a. Interview (wawancara) Wawancara ini dilakukan dengan pihak bank yang berwenang memberikan data dan keterangan sehubungan dengan penerbitan kartu ATM, wawancara ini dilakukan secara lisan yang mana penulis menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara sistematis, sehingga dapat diperoleh data yang lebih banyak dalam waktu yang cukup singkat. b. Studi Dokumentasi Sumber data diperoleh dari bahan-bahan tertulis dan penulis hanya menuliskan kembali dan mentransfer bahan tersebut ke dalam skripsi ini, sehingga penulis dapat mengetahui hubungan hukum kedua belah pihak antara pemegang kartu ATM (cardholder) dan pihak bank (Issuer) selaku penerbit kartu ATM serta hak dan kewajiban masingmasing pihak.
23
5. Bahan Hukum Bahan Hukum Primer: a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata b. Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan Bahan Hukum Sekunder: a. Literatur Bahan Hukum Tersier: a. Kamus b. Ensiklopedia 6. Teknik Analisa Data Berdasarkan data yang diperoleh dalam penulisan ini, penulis menggunakan
teknik
analisa
deskriptif
analitis,
yaitu
dengan
menggambarkan dan mengemukakan semua data yang diperoleh baik dari kepustakaan, majalah, internet maupun dari lapangan. Kemudian dilakukan penganalisaan guna menjawab masalah-masalah yang diajukan dan mencari jalan keluar yang diharapkan pada akhirnya akan didapat suatu skripsi ilmiah.
