BAB I PENDAHULUAN. Pentingnya komitmen pengelola perusahaan pada tanggung jawab

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pentingnya komitmen pengelola perusahaan pada “tanggung jawab perusahaan”, merupakan topik yang sering dan sudah lama dibicarakan. Adam Smith, telah menegaskan dalam bukunya, The Theory of Moral Sentiments, bahwa meskipun manusia egois, namun manusia tetap percaya pada beberapa prinsip hukum alam seperti keberuntungan orang lain dan memberikan kebahagiaan pada mereka yang memerlukan. Manusia mendapat kepuasan melihat orang lain beruntung dan berbahagia, Meskipun ia sendiri tidak mendapatkan apapun dari keberuntungan dan kebahagiaan orang tersebut. 9 Pandangan Adam Smith tersebut, dapat digunakan sebagai motivator bagi kelompok pendukung tanggung jawab sosial dan lingkungan dan sekaligus sebagai jawaban terhadap kelompok penantang tanggung jawab sosial dan lingkungan. 10 Tanggung jawab sosial berkaitan dengan Socially Responsible Investment (SRI), yang tentunya dapat dikaitkan juga dengan “Corporate Social Responsibility” (selanjutnya disebut “CSR”), dimana lingkungan merupakan bagian CSR yang paling mendasar. Lingkungan merupakan suatu isu yang

9

Jeffrey Hollender dan Bill Breen, The Responsibilty Revolution, (San Fransisco: Jossey-Bass, 2010), hal, 4 10 Ibid, hal, 5

Universita Sumatera Utara

diadaptasi dari praktek SRI. Isu SRI pada awalnya terbatas pada isu alkohol, pertahanan dan tembakau. 11Oleh karena isu lingkungan atau faktor-faktor lingkungan terkait dengan SRI maka isu tersebut adalah harus dimasukkan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi. Namun, kurangnya kejelasan definisi tentang lingkungan dan faktor-faktor lingkungan menyebabkan terjadinya kesulitan dalam penerapannya. 12 Dari perspektif SRI, khususnya investor institusional, CSR mempunyai tiga elemen inti. Pertama, tanggung jawab kepada pemegang saham, atau disebut sebagai tata kelola perusahaan. Kedua, tanggung jawab kepada kemanusiaan dalam bentuk hak asasi manusia. Ketiga, tanggung jawab kepada biosfer dalam bentuk praktek lingkungan yang baik. 13 Good Corporate Governance (selanjutnya disebut “GCG”), berkaitan erat dengan CSR. Salah satu prinsip GCG, yaitu prinsip responsibilitas mewajibkan perusahaan dalam menjalankan kegiatan usahanya mematuhi peraturan terkait lingkungan hidup. Hal tersebut yang menjadi dasar bagi para ahli yang berpendapat bahwa CSR dan GCG merupakan dua sisi dari satu mata uang. Tanpa adanya GCG, tidak mungkin CSR dapat dilaksanakan. 14

11

Russell Sparkes, Socially Responsible Investment A Global Revolution, (San Fransisco: John Wiley & Son, Ltd, 2002), hal. 119. 12 Ibid, 13 Ibid, 14 Bambang Rudito, Arif Budimanta, dan Adi Prasetijo, Corporate Social Responsibility Jawaban Bagi Model Pembangunan Indonesia Masa Kini, (Jakarta:Centre for Sustainable Development, 2004), hal.107.


Dalam

penerapannya GCG sangat dipengaruhi oleh budaya dan sistem

hukum yang berlaku di suatu negara. Dengan adanya perbedaan sistem dan budaya hukum, lahirlah dua konsep penerapan GCG yaitu berdasarkan shareholders theory dan berdasarkan stakeholders theory. 15 Shareholder theory berasal dari dan dikembangkan oleh negara yang mengadopsi sistem hukum Common law seperti Inggris dan Amerika Serikat. GCG yang berlandaskan shareholder theory muncul pertama kali dalam perkara Salomon di Inggris pada tahun 1897 yang kemudian disebut dengan doktrin Salomon. 16Doktrin ini mengajarkan bahwa pada pembentukan Perseroan Terbatas, perusahaan menjadi bagian terpisah dari orang yang membentuknya atau menjalankannya, dimana perusahaan tersebut mempunyai hak dan kewajiban yang berkaitan erat dengan aktivitasnya bukan kepada orang yang memiliki atau menjalankannya. 17 Berdasarkan teori shareholder tersebut penting untuk mengontrol perilaku dari para direktur yang mempunyai posisi dan kekuasaan besar dalam mengelola perusahaan, termasuk menentukan standar perilaku (standart of conduct) untuk melindungi pihak-pihak

yang akan

dirugikan

apabila seorang direktur

berperilaku tidak sesuai dengan kewenangannya atau berperilaku tidak jujur. 18

15

Bismar Nasution, Pengelolaan Stakeholders Perusahaan, makalah disampaikan pada Pelatihan Pengelolaan Stakeholders, PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), Sumatera Utara, 17 Oktober 2008, hal. 1. 16 Teori ini muncul dari Putusan Pengadilan kasus Solomon vs Salomon & Co. Ltd (1897) 17 Christopher L. Ryan, Company Directors, Liabilities, Rights and Duties, CCH Editions Limited, Third Edition, 1990, hal 215. 18 Janet Dine, Company Law, Macmillan Press Ltd., 1998, hal 179.


Kebutuhan untuk melindungi pemegang saham inilah yang pada akhirnya mempengaruhi konsep pengelolaan perusahaan dimana konsep tersebut dititik beratkan pada tanggung jawab direktur (fiduciary duty) dan perlindungan terhadap pemegang saham. 19Sehingga tidaklah mengherankan jika konsep GCG di negara-negara common law umumnya menitik beratkan pada perlindungan terhadap shareholder atau pemegang saham. Di negara-negara yang mengadopsi sistem hukum Civil Law, konsep GCG umumnya mengadopsi konsep yang menitik beratkan pada perlindungan terhadap Stakeholder. Konsep ini berasal dari Jerman dan Jepang. Berbeda dengan konsep shareholder yang menitik beratkan pada kepentingan pemegang saham, stakeholder theory melihat perusahaan sebagai institusi sosial dimana kepentingan pemegang saham bukanlah menjadi hal yang dominan dalam sistem pengelolaannya. 20 Di Jerman misalnya, tujuan dari perusahaan tidak berhenti pada mencari keuntungan tetapi juga harus melihat kepentingan perusahaan dalam konteks yang lebih luas. Hal ini terlihat dari diadopsinya sistem two tier oleh hukum

19

Prinsip ini ditemukan dan dielaborasi oleh Court of Chancery pada sekitar abad 18-19 untuk menjamin bahwa orang yang memegang aset atau menjalankan fungsi dalam kapitasnya sebagai perwakilan untuk kepentingan orang lain berlaku dengan itikad baik dan secara konsisten melindungi kepentingan dari orang yang diwakilinya, lihat Robert R. Pennington, Directors’ Personal Liability, Collin Professional Books, 1997, hal 33. 20 M. Bradley, “the Purpose and Accountability of the Corporation in Contemporary Society: Corporate Governance at a Crossroad’ (1992) 62 Law and Contemporary Problem hal 9.


perusahaan Jerman. 21Sistem two tier dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah dalam mengawasi perusahaan sebagai institusi sosial dalam perekonomian Jerman. 22Sehingga dalam perkembangannya prinsip pengelolaan perusahaan mengedepankan perlindungan terhadap tujuan perusahaan sebagai institusi sosial. Timbulnya globalisasi dan semakin tingginya kesadaran atas hak-hak masyarakat, karyawan dan lingkungan telah menyatukan kedua konsep GCG diatas. Selain itu terungkapnya skandal-skandal perusahaan di Amerika juga telah menimbulkan pentingnya perlindungan terhadap stakeholder untuk menjaga kontinuitas dari perusahaan. Istilah “pengelolaan perusahaan” memiliki banyak defenisi, istilah tersebut dapat mencakup segala hubungan perusahaan, hubungan antara modal, produk, jasa dan penyedia sumber daya manusia, pelanggan dan bahkan masyarakat luas. Istilah ini juga dapat mencakup segala aturan hukum yang ditujukan untuk memungkinkan suatu perusahaan untuk

21

Sistem two tier adalah suatu sistem yang memisahkan struktur perusahan menjadi 2 bagian yaitu : pertama dewan pengawas (supervisory board) yang terdiri dari director non executive independent dan director non executive non independent (connected). Kedua dewan pelaksana (executive board) yang terdiri dari semua direktur pelaksana seperti CEO, CFO, COO, CIO (C level management). Sistem two-tier sangat menjanjikan performa organisasi yang bagus. Hal ini terkait dengan adanya dewan komisaris yang merupakan pemegang kekuasaan sebagai pengawas sehingga diharapkan akan dapat mencegah atau mengurangi kecurangan. Tetapi ada-tidaknya penyelewengan dan bagus-tidaknya performa sebuah perusahaan juga sangat bergantung kepada sumber daya manusia yang ada dalam organisasi itu. Sistem manajemen yang baik yang meliputi sistem perekrutan yang ketat dan teruji akan menghasilkan orang-orang terbaik dalam bidangnya. Aspek lain yang dapat menjadikan struktur two-tier berjalan dengan baik adalah kredibilitas komite audit yang adalah salah satu pilar penghubung antara dewan komisaris dan dewan direksi karena masih banyak komisaris yang tidak mengetahui secara baik fungsi dan perannya di sebuah perusahaan. 22 Lihat J Charkham, Keeping Good Company, Oxford University press, Oxford 1994 hal 10.


dapat dipertanggung jawabkan didepan para pemegang saham perusahaan publik, seperti juga mekanisme pasar untuk mengkontrol perusahaan. Istilah ini dapat juga mengacu pada praktik audit dan prinsip-prinsip pembukuan, dan juga dapat mengacu kepada keaktifan pemegang saham. Secara lebih sempit, istilah ini dapat digunakan untuk menggambarkan peran dan praktik dari dewan direksi. 23Adapun sebutan yang tepat untuk defenisi ini adalah pengelolaan perusahaan berkaitan dengan hubungan antara manajer perusahaan dan pemegang saham, didasarkan pada pandangan bahwa dewan direksi merupakan agen para pemegang saham untuk memastikan suatu perusahaan untuk dikelola dengan baik guna kepentingan perusahaan. Paradigma ini sangatlah sederhana para manajer (pengelola) bertanggung jawab kepada dewan komisaris dan dewan komisaris bertanggung jawab kepada pemegang saham. Secara singkat istilah pengelolaan perusahaan tersebut oleh Holly J. Gregory dan Marsha E. Simms diuraikan dengan pandangan defenisi yang luas maupun terbatas. Secara terbatas, istilah tersebut berkaitan dengan hubungan antara manajer, direktur dan pemegang saham perusahaan. Istilah tadi juga dapat mencakup hubungan antara perusahaan itu sendiri dengan pembeli saham dan masyarakat. Secara luas, istilah ”Pengelolaan Perusahaan” dapat meliputi kombinasi hukum, peraturan, aturan pendaftaran dan praktik pribadi yang 23

Bismar Nasution, Pengelolaan Perusahaan Berdasarkan Teori Stakeholders, Makalah disampaikan pada pelatihan pengelolaan perusahaan, yang dilaksanakan oleh PELINDO di Medan, 18 Agustus 2009.


memungkinkan perusahaan menarik modal masuk, berkinerja secara efisien, menghasilkan keuntungan dan memenuhi harapan masyarakat secara umum dan sekaligus kewajiban hukum. 24 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) membuat satu laporan mengenai prinsip-prinsip umum pengelolaan perusahaan (corporate governance) dari pandangan sektor swasta dengan menitik beratkan pada “apa yang diperlukan oleh suatu pengelola untuk menarik modal”. 25Dalam laporan tersebut dijelaskan bahwa, intervensi pemerintah dalam masalah pengelolaan perusahaan adalah cara yang paling efektif dalam rangka menarik modal, jika intervensi tersebut difokuskan pada empat bidang “transparansi”. Tiga bidang lainnya adalah: Pertama, pemastian adanya perlindungan atas hak-hak pemilik saham minoritas dan pemegang saham asing, dan pemastian diberlakukannya secara adil penyedia sumber daya. Kedua, pengklarifikasian peran dan tanggung jawab pengelolaan serta usaha-usaha yang dapat membantu memastikan kepentingan pengelolaan dan kepentingan pemilik saham untuk diawasi oleh dewan direksi.

24

Holly J. Gregory dan Marshal E. Simms, ”Pengelolaan Perusahaan (Corporate Governance): Apa dan Mengapa Hal Tersebut Penting”, makalah disampaikan pada Lokakarya Pengelolaan Perusahaan (Corporate governance) kerja sama Program Pascasarjana Universitas Indonesia dan University of South Carolina, Jakarta, tanggal 4 Mei 2000, hal. 3-4. 25 Laporan tersebut diketuai oleh Ira M. Millstein, Laporan Millstein tersebut dimuat dalam Business Sector Advisory Group, “Report to the OECD on Corporate Governance: Improving competiveness and Access to Capital in Global Markets (April 1998). Ibid, hal. 12.


Ketiga, pemastian bahwa perusahaan memenuhi kewajiban hukum dan peraturan

lainnya

yang

menggambarkan

masyarakat. 26Prinsip

penilaian

transparansi tersebut menyatakan, bahwa “kerangka pengelolaan perusahaan harus dapat memastikan bahwa pengungkapan informasi yang akurat atau tepat dilaksanakan berkaitan dengan materi yang menyangkut perusahaan, termasuk situasi

keuangan,

kinerja,

kepemilikan

dan

kepemimpinan

dari

suatu

perusahaan”. 27Singkat kata, prinsip Good Coorporate Governance terdiri dari fairness (kewajaran), disclosure dan transparancy (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), dan responsibility (pertanggung jawaban). Konsumen

dan

masyarakat

mempunyai

peranan

yang

besar bagi

kelangsungan hidup sebuah perusahaan dimana hubungan antara perusahaan dan masyarakat merupakan hubungan timbal balik dan saling menguntungkan. Masyarakat dan konsumen adalah pasar dari perusahaan yang dapat menentukan berhasil atau tidaknya sebuah perusahaan. Selain itu masyarakat juga dapat menjadi first line of defence yang dapat membantu perusahaan dalam menghadapi masalah. Sebaliknya masyarakat dan konsumen juga membutuhkan perusahaan baik untuk memasok kebutuhan juga untuk meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan. 28 Sementara itu hubungan antara pemerintah dan perusahaan dapat dilihat dalam skala yang lebih makro. Perusahaan adalah kontributor pajak terbesar 26

Ibid. hal. 12-13. Ibid, hal. 15. 28 Bismar Nasution, Op. Cit., hal. 14. 27


yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsinya. Selain itu, perusahaan juga mempunyai posisi yang strategis untuk menjaga dan meningkatkan perekonomian negara. 29Disisi lain, pemerintah mempunyai tugas penting dalam keberlangsungan sebuah perusahaan. Pemerintah memberikan perlindungan hukum, menciptakan dan memelihara stabilitas sosial politik dan ekonomi bagi perusahaan untuk menjalankan aktivitasnya. 30 Sementara itu, CSR juga berkaitan dengan jenis industri. CSR tidak terkait dengan besar kecilnya perusahaan. Kegiatan CSR sesungguhnya lebih menekankan bagaimana seharusnya perusahaan berperilaku dalam menjalankan bisnis. Di negara-negara Barat, yang industrinya sudah maju, aktivitas CSR banyak menekankan pada unsur perilaku yang bertanggung jawab dalam bisnis sehingga CSR lebih banyak menekankan aspek etika. Sementara itu di Indonesia, CSR kebanyakan masih terfokus pada peningkatan kemampuan masyarakat. 31 Perusahaan multinasional masih mendominasi pelaksanaan kegiatan CSR di

Indonesia.

Perusahaan

multinasional,

terutama

dibidang

tambang,

mendapatkan kesan bahwa pelaksanaan CSR semata-mata untuk melindungi usahanya. Unsur untuk melindungi usaha tersebut memang terlihat jelas. Tetapi, tidak ada salahnya jika salah satu tujuan pelaksanaan CSR oleh perusahaan

29

Ibid, hal. 14. Ibid, hal. 14. 31 Ibid, hal.13 30


adalah melindungi usahanya agar tidak diganggu masyarakat sekitar. 32Meskipun karakter inti CSR antara lain adalah kesukarelaan yang berarti tidak boleh ada unsur paksaan, berorientasi pada multi stakeholder, dan lebih dari sekadar filantropi atau charity. 33 Pemerintah Indonesia mendukung sepenuhnya pelaksanaan CSR seiring dengan berkembangnya konsep bahwa perusahaan tidak boleh hanya mengejar keuntungan namun juga harus mengembangkan etika, budaya, dan nilai-nilai. Caranya dengan mengembangkan wilayah dan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Pemerintah tidak dapat menyelesaikan berbagai permasalahan seperti

angka

pengangguran

yang

tinggi,

terbatasnya

lapangan

kerja,

kemiskinan, berbagai problem lainnya. Pemerintah terus mendorong agar dunia usaha melaksanakan CSR nya dengan baik, benar, dan tepat sasaran. 34 Perusahaan memiliki tanggung jawab hukum selain itu, perusahaan juga perlu mempunyai tanggung jawab moral. Dengan mempunyai tanggung jawab moral perusahaan adalah pelaku moral. Pelaku moral (moral agent) melakukan perbuatan berlandaskan kualifikasi etis atau tidak etis. Untuk itu salah satu syarat yang penting adalah perusahaan memiliki kebebasan atau kesanggupan mengambil keputusan. Dengan demikian, sama halnya dengan manusia

32

Ibid Ibid 34 Anjar Fahmiarto, “ Merumuskan Panduan CSR diIndonesia”, Harian Republik,14 Desember 2009 33


perorangan, perusahaan adalah pelaku moral. 35 Dalam kaitannya dengan pelaku moral, Peter French menyatakan: “corporations can be full-fledged moral persons and have whatever privileges, rights and duties as are, in the normal course of affairs, accorded to moral persons. ” 36 Tanggung jawab sosial perusahaan adalah tanggung jawab moral perusahaan terhadap masyarakat. Tanggung jawab moral perusahaan tentu dapat diarahkan kepada dirinya sendiri, kepada para karyawan, kepada perusahaan lain, dan kepada masyarakat. Tanggung jawab moral terhadap masyarakat dapat dijalankan dalam arti sempit seperti lingkungan di sekitar sebuah pabrik atau masyarakat luas. Tanggung jawab sosial perusahaan dapat menjadi lebih jelas, jika dibedakan dari tanggung jawab ekonomis. Bisnis selalu memiliki dua tanggung jawab yaitu tanggung jawab ekonomis dan tanggung jawab sosial. 37Dalam perusahaan negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dua tanggung jawab ini tidak dapat dipisahkan. Sebuah perusahaan negara dapat merugi bertahun-tahun lamanya, tetapi kegiatannya dibiarkan berlangsung terus, karena suatu alasan non-ekonomis, misalnya karena perusahaan itu dinilai penting untuk memberikan kesempatan kerja di suatu daerah.

35

K. Goodpaster dan J. Matthews.,”can a corporation have a conscience?”,Harvard Business Review, January-February,1982 36 Ibid, hal.111 37 Bandingkan : H.Schreuder, “The Social Responsibility Of Business”, dalam C.Van Dam/L. Stallaert (eds), Trends In Business Ethic, (Leiden/Boston, Martin Nijhoff,1978), hal.7382


Pada dasarnya penerapan prinsip pertanggung jawaban sosial perusahaan terhadap stakeholder bukan hal yang asing di Indonesia. Hal ini dapat ditemukan misalnya pada masyarakat Sibolga di Sumatera Utara. Pada Masyarakat Sibolga, terdapat suatu kebiasaan bahwa bagi pemilik tambak udang yang panen, sekitar 20 persen harus disisihkan untuk masyarakat. Kemudian dalam Hukum Islam, juga dikenal kewajiban zakat dan sedekah. 38 CSR juga telah diformulasikan dalam hukum positif sebagaimana diatur dalam “Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” (“UUPT”), “Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal” (“UUPM”) dan juga diatur dalam Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, bahkan untuk peraturan pelaksanaannya telah diterbitkan Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor Per05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. 39Pengaturan CSR dalam hukum positif tersebut mewajibkan perusahaan melaksanakan CSR.

38

Bismar Nasution, Op. Cit. hal. 75 Pasal 74 ayat (1) (UU atau apa?) dinyatakan bahwa setiap perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. hal ini memberikan batasan bahwa perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang sumber daya alam adalah perseroan yang kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam. sedangkan perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam adalah perseroan yang tidak mengelola dan tidak memanfaatkan sumber daya alam, tetapi kegiatan usahanya berdampak pada fungsi kemampuan sumber daya alam. Pasal 74 ayat (2) lebih lanjut menyebutkan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan kewajiban perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran. Pasal 2 jo pasal 66 ayat (1) lebih lanjut menyebutkan bahwa BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan kontribusi dalam 39


Meskipun CSR merupakan kewajiban hukum, The Jakarta Consulting Group (JCG) mengidentifikasi setidaknya terdapat 6 manfaat penerapan CSR. 40 Pertama, reduces risk and accusations of responsible behaviour, yaitu mengurangi resiko dan tuduhan-tuduhan menyangkut perbuatan-perbuatan yang tidak bertanggung jawab yang diterima oleh perusahaan. Penerapan CSR mendongkrak citra dan reputasi perusahaan. Jika ada pihak-pihak tertentu yang menuduh perusahaan melakukan perbuatan yang tidak pantas atau bertanggung jawab, maka perusahaan mendapatkan pembelaan dari kelompok masyarakat yang telah merasakan manfaat dan penerapan CSR perusahaan itu. 41 Kedua, CSR helps cushion and vaccinate during the time of crisis, yaitu CSR

dapat

berfungsi

sebagai

pelindung

dan

membantu

perusahaan

meminimalkan dampak buruk yang diakibatkan suatu krisis. Sebagai contoh apabila perusahaan dilanda kabar miring yang tidak benar atau dalam keadaan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerimaan keuangan negara. Adapun bentuk penerapan tanggung jawab sosial perusahaan BUMN adalah dalam bentuk program kemitraan dan program bina lingkungan hidup (PKBL) bersumber dari penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2%. Besaran dana tersebut telah ditetapkan oleh menteri untuk PERUM dan RUPS untuk perseroan dalam kondisi tertentu dapat ditetapkan lain dengan persetujuan Menteri/RUPS. Dana program kemitraan diberikan dalam bentuk pinjaman untuk membiayai modal kerja, pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan, beban pembinaan untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemasaran, promosi dan lainnya yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan. Sedangkan ruang lingkup bantuan program bina lingkungan BUMN berupa bantuan korban bencana alam, bantuan pendidikan dan atau pelatihan, bantuan peningkatan kesehatan, bantuan prasarana dan atau sarana umum, bantuan sarana ibadah, bantuan pelestarian alam serta tata cara atau mekanisme penyaluran, kriteria untuk menjadi mitra BUMN dan pelaporan telah diatur dalam peraturan ini. Pasal 15 butir b jo pasal 34 ditegaskan dan diamanatkan bahwa setiap penanam modal berkewajiban menerapkan prinsip tata kelola yang baik dan melaksanakan CSR perusahaan untuk tetap menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai norma, dan budaya setempat. 40 Di intisarikan dari Susanto, Op. Cit, hal. 26-31. 41 Bismar Nasution, Op. Cit. hal. 18.


perusahaan memang melakukan kesalahan, masyarakat akan lebih mudah memahami dan memaafkannya. Ketiga, enchances employee engagement and pride, yaitu penerapan CSR akan meningkatkan keterlibatan dan kebanggaan masyarakat karena bekerja di perusahaan dengan reputasi baik dan konsisten membantu meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat. Keempat, improve relations with stakeholder, yaitu dapat memperbaiki dan mempererat hubungan antara perusahaan dengan para stakeholders nya. Kelima, sales increase yaitu mampu meningkatkan penjualan. Hal ini sesuai dengan riset-riset yang telah menunjukkan bahwa konsumen lebih menyukai produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan yang menerapkan CSR secara konsisten. Keenam, other incentive, yaitu insentif-insentif lainnya seperti insentif pajak dan berbagai perlakuan khusus lainnya. Pendapat JCG tersebut didukung oleh hasil survey yang dilakukan oleh Business For Social Responsibility bahwa CSR memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan-perusahaan yang mengimplementasikannya. Dengan kata lain, sembari memenuhi kewajiban sosial, suatu perusahaan dapat turut serta meraih keuntungan bisnis. Dengan diaturnya hak atas CSR dalam perundang-undangan nasional maka perusahaan mempunyai kewajiban dan tanggung jawab sosial atau CSR dalam mencapai kesejahteraan masyarakat dimana perusahaan bertindak


sebagai bagian dari masyarakat itu. 42Cara pandang ini diyakini akan menjamin kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. 43 Karakter dari Social Responsibility adalah kemampuan sebuah organisasi untuk mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan dalam pengambilan keputusan dan bertanggung jawab atas dampak dari keputusan serta aktivitas yang mempengaruhi masyarakat dan lingkungan. 44 Penguatan CSR yang mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan melalui kearifan lokal, khususnya kearifan lokal masyarakat diIndonesia dinilai akan memberi nilai positif bagi perkembangan perusahaan. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu kekayaan budaya lokal yang mengandung kebijakan hidup; pandangan hidup (way of life) yang mengakomodasi kebijakan (wisdom) dan kearifan hidup.

45

Di Indonesia yang kita kenal sebagai nusantara, kearifan lokal itu tidak hanya berlaku secara lokal pada budaya atau etnik tertentu, tetapi dapat dikatakan bersifat lintas budaya atau lintas etnik sehingga membentuk nilai

42

Ibid.Pandangan ini disebut juga dengan corporate citizenship, yaitu menempatkan perusahaan sebagai warga negara seperti halnya orang-perorangan, sehingga sebagai warga negara suatu perusahaan juga wajib turut serta dalam usaha-usaha pencapaian kemakmuran dan kesejahteraan negara. Istilah corporate citizenship ini pertama kali diperkenalkan oleh Joseph McGuire pada tahun 1963, yaitu: “The idea of social responsibilities supposes that the corporation has not only economic and legal obligations but also certain responsibilities to society which extend beyond these obligations” (Mc Guire, 1963), hal. 144. Hangga Surya Prayoga, “CSR: Sekilas Sejarah dan Konsep. http://donhangga.com/csr-sekilas-sejarah-dankonsep/2007/11/28. 43 Ibid 44 Ibid 45 http://badanbahasa.kemdikbud.go.id/lamanbahasa/artikel/1366 diakses tertanggal 9 juni 2014


budaya yang bersifat nasional. Sebagai contoh, hampir di setiap budaya lokal di Nusantara dikenal kearifan lokal yang mengajarkan gotong royong, toleransi, etos kerja, dan seterusnya. Pada umumnya etika dan nilai moral yang terkandung dalam kearifan lokal diajarkan turun temurun, diwariskan dari generasi ke generasi melalui sastra lisan (antara lain dalam bentuk pepatah dan peribahasa, (folklore), dan manuskrip. 46 Walaupun ada upaya pewarisan kearifan lokal dari generasi ke generasi, tidak ada jaminan bahwa kearifan lokal akan tetap kukuh menghadapi globalisasi yang menawarkan gaya hidup yang makin pragmatis dan konsumtif. Secara faktual dapat kita saksikan bagaimana kearifan lokal yang sarat kebijakan dan filosofi hidup nyaris tidak terimplementasikan dalam praktik hidup yang makin pragmatis. Korupsi yang merajalela hampir di semua level adalah bukti nyata pengingkaran terhadap kearifan lokal yang mengajarkan “bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian” dan “ hemat pangkal kaya”. 47 Ketidakarifan nasional dan global, secara membabi buta menyingkirkan berbagai kearifan lokal. Seperti pisau bermata dua, masyarakat selalu menghadapi

tantangan

perkembangan

zaman.

Di

satu

sisi

berpotensi

meningkatkan taraf hidup mereka, namun sebaliknya tak sedikit justru

46

Ibid Ibid

47


mengancam pola-pola kehidupan yang sudah lama tertata dan bahkan mencabut akar kearifan lokal yang sudah begitu dalam tertanam. 48 Ciri kearifan lokal yang berporos pada proses sebuah kebaikan ketimbang aplikasi semata menjadikannya sangat jauh dari hal yang instan sehingga menjadi cermin budaya bagi masyarakatnya, menjadi akar dalam pedoman kehidupan yang turun temurun, menjadi warisan bangsa. Zaman kian berubah, era globalisasi dan modernisasi memasuki semua negara termasuk Indonesia, budaya lokal mulai kian tergerus arus. Masyarakat yang diharapkan menjadi penerus warisan bangsa terlihat acuh tak acuh, seperti tidak adanya kepedulian dalam pelestarian budaya. Banyak kearifan lokal yang tersingkir, bukan hanya secara fisik, berbagai suku terpinggirkan dari wilayahnya, namun juga mulai lenyapnya nilai-nilai luhur yang sebelumnya banyak diakui sebagai kekayaan negeri ini. 49 CSR bertujuan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat disekitar perusahaan, perusahaan menggunakan konteks kearifan lokal untuk lebih mudah diterima oleh masyarakat. Dimana kearifan lokal merupakan hasil interaksi masyarakat dengan lingkungannya sehingga kearifan lokal sangat diperlukan untuk membantu masyarakat menjadi mandiri. Kearifan lokal juga merupakan sarana pengentasan kemiskinan karena titik sasaran pengentasan kemiskinan dalam pembangunan berkelanjutan diIndonesia adalah masyarakat daerah.

48 49

http://acch.kpk.go.id/kearifan-lokal-yang-tersingkir Ibid


Dengan demikian, kearifan lokal merupakan tradisi kolektif dalam menata CSR dalam bidang lingkungan agar dapat menjadi kuat.

B. Permasalahan Berdasarkan latar belakang tersebut diatas dan untuk memfokuskan penelitian maka disusun beberapa permasalahan, yaitu sebagai berikut : 1. Bagaimanakah penerapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk kepentingan stakeholders dalam etika bisnis? 2. Bagaimana penerapan

prinsip pertanggung jawaban

GCG untuk

tanggung jawab sosial perusahaan? 3. Bagaimanakah penemuan kearifan lokal dalam memperkuat penerapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk kepentingan stakeholders?

C. Tujuan Penelitian Penelitian ini mencoba menggali lebih dalam sejauh mana pengaruh pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan memperhatikan kearifan lokal dalam membantu mempertahankan keberlangsungan perusahaan. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan tanggung jawab sosial perusahaan dalam etika bisnis.


2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip pertanggung jawaban dalam konteks GCG untuk terlaksananya tanggung jawab sosial dan lingkungan. 3. Untuk mengetahui dan menganalisis penemuan kearifan lokal dalam memperkuat penerapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk terjaminnya perlindungan kepentingan stakeholders.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1. Secara teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengkajian dan pengembangan kasanah ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi penemuan konsepsi yang tepat mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk kepentingan stakeholders. 2. Secara praktis Hasil penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan pemikiran bagi perumus atau pengambil kebijakan (law making process) dan pengambil keputusan pada tataran direksi perusahaan serta pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk kepentingan stakeholders sehingga akan memperlancar pelaksanaan Good Corporate Governance atau GCG yang memiliki etika dan sesuai dengan nilai etika bisnis.


E. Kerangka Teori dan Konsepsi 1. Kerangka Teori 50 Teori 51yang dipergunakan sebagai alat untuk melakukan analisis didalam penelitian ini adalah teori hukum alam. Hukum alam didasarkan pada alam (nature). 52Dengan perkataan lain, hukum alam adalah that law which is in accordance with nature. 53J.S.Mill

menyatakan bahwa beberapa pemikir

menberikan dua makna tentang “Nature”. 54 Pertama, apa yang ada adalah alam. Semua tinjauan manusia di alam semesta ini dapat dikatakan sebagai alam. “Nature, then in this its simplest acceptation, is a collective name for all facts, actual and possible: or (to speak more accurately) a name for the mode, partly known to us and partly unknown, in which all things take place. 55Mill mengatakan bahwa pada pengertian tersebut, tidak bermakna bahwa manusia harus mengikuti alam karena manusia tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan sesuatu selain mengikuti alam atau, sebagai kepatuhan, nature physical atau mental law. 56 50

Kerangka teori disusun sebagai landasan berfikir yang menunjukkan dari sudut mana masalah yang telah dipilih akan disoroti. Lihat Mukti Fajar N.D dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar , 2010), hal.93. 51 Teori adalah pendapat yang dikemukakan sebagai keterangan mengenai suatu peristiwa ( kejadian, dsb ). Lihat Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa,Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta : Balai Pustaka, 1990), hal. 932. 52 Hari Chand, Modern jurisprudence, (Kuala Lumpur: International Law Book Services, 2001), hal. 33 53 Ibid 54 Ibid 55 Ibid 56 Ibid


Kedua, alam adalah pengertian bagaimana manusia diharuskan untuk bertingkah laku. Manusia mencoba menyesuaikan tingkah laku sebagai apa yang seharusnya dia lakukan dengan apa yang dia tinjau pada alam. Mill mengambil pandangan bahwa manusia harus bertindak untuk merubah fenomena alam daripada melakukan imitasi atau mengikuti apapun yang terjadi. Keseluruhan perkembangan moral manusia adalah hasil yang dicapai manusia itu sendiri, atau tindakan yang berlawanan pada naluri alam atau kecenderungan-kecenderungan yang ada. Mill berkata: “this brief survey is simply sufficient to prove that the duty of man is the same in respect to his own nature as in respect to the nature of all other things, namely not to follow but to amend it”. 57 Cicero 58, menawarkan karakteristik di bawah ini dari “Hukum Alam”: “True law is right reason in agreement with nature; it is of universal application, unchanging and everlasting; it summons to duty by its commands, and averts from wrongdoing by its prohibitions. And it does not lay its commands or prohibitions upon good men in vain, though neither have any effect on the wicked. It is a sin to try to alter this law, nor is it allowable to attempt to repeal any part of it, and it is impossible to abolish it entirely. We cannot be freed from its obligations by senate or people, and we need not look outside ourselves for an expounder or interpreter of it. And there will not be different laws at Rome and at Athens, or different laws now and in the future, but one eternal and unchangeable law will be valid for all nations and all times, and there will be one master and ruler, that is, God, over us all, for he is the author of this law, its promulgator, 57

Ibid, hal. 33-34. Seorang orator besar romawi dan jurist pada abad pertama sebelum masehi

58


and its enforcing judge. Whoever is disobedient is fleeing from himself and denying his human nature, and by reason of this very fact he will suffer the worst penalties, even if he escapes what is commonly considered punishment. 59 Thomas Aquinas sebagai salah satu pelopor hukum alam menyatakan, bahwa hukum alam merupakan hukum akal budi, karena itu, hanya diperuntukkan bagi makhluk yang rasional. Di sini, hukum alam lebih merupakan hukum yang rasional. Artinya, hukum alam merupakan partisipasi makhluk rasional itu sendiri dalam hukum abadi. 60 Dalam konteks itu, Hugo Grotius mengemukakan, bahwa hukum alam terdiri dari prinsip pasti dari alasan yang benar dimana menyebabkan kita mengetahui bahwa suatu tindakan itu secara moral benar atau tidak benar sesuai dengan kesepakatan yang dibutuhkan ataupun ketidak sepakatan dengan suatu alam yang rasional dan bersosialisasi. Hukum alam ditemukan oleh alasanalasan manusia. 61 Hukum alam mempunyai beberapa hubungan yang esensial dengan moral. 62Artinya dalam teori ini dipadukan antara hukum dan moral, karena hukum tak berarti banyak, kalau tidak dijiwai olah moralitas. Tanpa moralitas, hukum akan kosong. Kualitas hukum itu sebagian besar ditentukan oleh moralnya. Karena itu hukum selalu harus diukur dengan norma moral. Undang59

Brian Bix, “Natural Law Theory”, dalam Dennis Patterson, A Companion To Philosophy of Law and Legal Theory, (Oxford: Blackwell Publishing Ltd, 1999), hal. 224. 60 John Arthur dam William H. Show, ed, Reading in the Philosophy of Law, (New Jersey: Prentice Hall, 1993), hal. 73. 61 Ibid, hal, 41. 62 Roger A. Shiner, “Law and Morality”, dalam Dennis Patterson, Op, Cit, hal. 436.


undang immoral tidak boleh tidak harus diganti, bila dalam suatu masyarakat kesadaran moral mencapai tahap cukup matang. 63 Kebutuhan moral terhadap jalannya hukum tidak dapat dipisahkan, mereka saling isi mengisi satu sama lain untuk pengaturan jalannya kehidupan masyarakat. Moral akan mengawang-awang saja kalau tidak diungkapkan dan dilembagakan dalam masyarakat, seperti (untuk sebagian) terjadi dengan hukum. Dengan demikian hukum bisa meningkatkan dampak sosial dari moralitas. 64 Moralitas yang merupakan etika bisnis adalah moralitas hubungan sosial dan juga hubungan manusia dengan lingkungan alam, artinya hubungan antar individu atau kelompok perusahaan dalam komunitas serta hubungan antar perusahaan dengan lingkungan alamnya. 65 Dalam konteks CSR yang lahir dari dorongan moralitas, akan dapat memberikan dampak sosial kepada stakeholders dalam arti eksternal yaitu pemerintah, masyarakat, lingkungan hidup dan juga stakeholders dalam arti internal yaitu pemilik dan karyawan. Penerapan CSR oleh perusahaan terhadap stakeholders eksternal dan stakeholders internal merupakan prinsip moral yang penting untuk jalannya moral yang dipedomani oleh etika (etis) dan berlaku terus menerus, akan dapat berjalan dengan baik bila mempunyai dasar hukum. Agar prinsip etis berakar lebih kuat dalam masyarakat kita mengadakan persetujuan hukum. Gagasan etis 63

K. Bertens, “Etika”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 2007) hal. 41. Ibid 65 Bambang Rudito, Melia Famiola, Op .Cit. hal.13. 64


tersebut bila dikaitkan dengan CSR telah dimasukkan dalam positivisme hukum, seperti dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal. Jeremy Bentham menyatakan bahwa suatu perbuatan atau aturan adalah baik, kalau membawa kesenangan paling besar untuk jumlah orang paling besar (the greatest good for the greatest number), dengan perkataan lain kalau memaksimalkan manfaat. 66 Bentham juga berpandangan bahwa tidak ada hukum yang sama sekali tidak bersifat mengikat dan perintah (imperative) maupun bersifat memberi ijin dan membolehkan (permissive). Semua hukum perintah, larangan atau ijin dibentuk dari tingkah laku. 67 Bentham yang mengatakan bahwa hakekat kebahagiaan adalah kenikmatan dan kehidupan yang bebas dari kesengsaraan. 68 Seirama dengan ini Dworkin juga mengatakan the brand of utilitarianism which gives importance to some conception of good life, excellence or welfare. 69Dalam bidang hukum teori ini menjelaskan bahwa baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum. Suatu ketentuan hukum, baru dapat dinilai baik jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah

66

K. Bertens, Op. Cit. hal. 238. Lord Lloyd of Hampstead, Introduction to Jurisprudence, (London: Stevens & Sons, 1972), hal. 189. 68 Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, “Hukum Sebagai Suatu Sistem”, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hal. 79. Lihat juga, Lili Rasjidi dan Ira Rasjidi, “Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hal. 64. 69 Hari Chand,Op.Cit, hal.161. 67


kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya dan berkurangnya penderitaan. Selain itu, tujuan hukum dari teori ini memberikan kesejahteraan yang sebesarbesarnya bagi kepentingan stakeholders terhadap tanggung jawab perusahaan dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. 70Theory utilitarianisme dari Bentham

digunakan

sebagai pisau analisis dalam pembahasan disertasi ini, dimana pelaksanaan CSR perusahaan merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan dengan hati nurani. Apakah perusahaan tidak memiliki kesadaran bahwa stakeholders merupakan bagian yang sangat penting dalam kelanjutan dan perkembangan perusahaan itu sendiri.

Perusahaan

harus

menyadari

bahwa

tujuan

pelaksanaan

CSR

menghindari atau mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan baik bagi perusahaan maupun bagi stakeholders. Hasil memperbesar kegunaan, manfaat, dan keuntungan yang didapat dari pelaksanaan CSR adalah mendatangkan kebahagiaan daripada penderitaan, manfaat daripada kesia-siaan, keuntungan daripada kerugian. Dengan demikian, diharapkan perbuatan yang baik secara etika membawa dampak sebaik-baiknya bagi perusahaan dan stakeholders.

2. Konsepsi Kerangka konsepsionil biasanya sekaligus merumuskan definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasionil didalam proses pengumpulan, pengelolaan, 70

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, Loc. cit.


analisis dan konstruksi data. 71Dalam penelitian ini didefinisikan beberapa konsep, yang terkait dengan variabel penelitian. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional. Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian. 72 Penerapan adalah suatu aplikasi, implementasi, pelaksanaan, pengamalan, dan praktik 73. Corporate Social Responsibility (CSR) atau Tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan adalah komitmen dari perusahaan untuk ikut berperan dalam mewujudkan pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang berguna, baik bagi perusahaan sendiri, komunitas, setempat, maupun masyarakat pada umumnya 74. Perseroan Terbatas dalam penelitian ini disebut Perusahaan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam

71

Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta:Universitas Indonesia (UIpress),1986), hal.137. 72 Tan Kamello, “Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia Dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara”, Disertasi, (Medan: Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002), hal. 38-39. 73 Eko Endarmoko, “Tesaurus Bahasa Indonesia”,(Jakarta:Gramedia Pustaka Utama,2006) ,hal.662. 74 Pasal 74 ayat 2 undang undang 40 tahun 2007


saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 75 Stakeholders adalah individu-individu dan kelompok-kelompok yang dipengaruhi oleh tercapainya tujuan-tujuan organisasi dan pada gilirannya dapat mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan tersebut. Stakeholders dibagi atas pihak-pihak

yang

berkepentingan

internal

dan

eksternal.

Pihak

yang

berkepentingan internal adalah “orang dalam” dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan, seperti pemegang saham, manajer, dan karyawan. Pihak berkepentingan eksternal adalah “orang luar” dari suatu perusahaan, orang atau instansi yang tidak secara langsung terlibat dalam kegiatan perusahaan seperti para konsumen, masyarakat, pemerintah, lingkungan hidup. 76 Kearifan lokal ( local wisdom ) is the knowledge that discovered or acquired by local people through the accumulation of experiences in trial and integrated with the understanding of surrounding nature and culture. Local wisdom is dynamic by function of created local wisdom and connected to the global situation. (Pengetahuan yang ditemukan atau diperoleh dari masyarakat lokal melalui akumulasi dari berbagai pengalaman dalam serangkaian praktik dan terintegrasi dengan pemahaman terhadap sekitar alam dan budaya. Kearifan

75

Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 K. Bertens, Pengantar Etika Bisnis (seri Filsafat Atmaja 21) (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal.162. 76


lokal selalu dinamis sesuai dengan fungsinya yang dibentuk oleh kearifan lokal dan terkait dengan situasi global. 77

F. Keaslian Penelitian Guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian disertasi ini didalam permasalahan yang sama, maka peneliti melakukan penelitian dengan ini dengan judul ”Penerapan Tanggung Jawab sosial dan lingkungan Perusahaan terhadap

kepentingan

Stakeholders”,

dimana

penelitian

ini

berdasarkan

pemeriksaan terhadap hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan hal diatas, maka ternyata penelitian ini belum pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam judul dan permasalahan yang sama. Beberapa judul yang memiliki persamaan dengan Penerapan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Terhadap Kepentingan Stakeholder, antara lain :

1. Perspektif stakeholder dalam upaya adaptasi tanggung jawab sosial perusahaan Studi kasus pada perusahaan pengembang PT. SA Jakarta. Oleh: Wakhid Nurrokhim Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia tahun 2005 2. Analisis ketentuan kewajiban Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan sumber daya alam pertambangan: suatu kajian untuk mencegah penghindaran pajak oleh: Theresia Augustina Sultan Fakultas Ilmu Sosial dan 77

Ade Saptomo , Budaya Hukum dan Kearifan Lokal Sebuah Prespektif dan Perbandingan (Jakarta: FHUP Press, 2014), hal.175-176.


Ilmu Politik Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia tahun 2008 Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang lain adalah bahwa penelitian ini meneliti bentuk CSR apa yang dilakukan oleh perusahaan, apakah CSR yang dilaksanakan telah memperhatikan nilai nilai kearifan lokal yang ada pada masyarakat dan sejauh mana pelaksanaan CSR yang sesuai dengan kearifan lokal dapat membantu perusahaan diterima dengan baik oleh masyarakat sehingga penelitian ini merupakan sesuatu yang baru dan dengan demikian maka penelitian ini adalah asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Seluruh pemikiran dalam disertasi ini adalah hasil analisis penulis sendiri kecuali terhadap rujukan-rujukan yang secara tegas dicantumkan dalam tubuh tulisan maupun catatan kaki. Peneliti bertanggung jawab sepenuhnya apabila ternyata dikemudian hari penelitian ini merupakan karya hasil plagiat dari karya karya tulis lain yang telah ada sebelumnya.

G.Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Bahan atau materi yang dipakai dalam disertasi ini diperoleh melalui penelitian

kepustakaan

dan

penelitian

lapangan.

Dari

hasil

penelitian

kepustakaan diperoleh data sekunder sedangkan dari hasil penelitian lapangan diperoleh data primer.


Dari substansi penelitian ini menekankan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Berkenaan dengan penelitian kualitatif tersebut, Anselmus Strauss dan Juliat Corbin menyebut sebagai berikut “qualitative research we mean any kind of research that procedure findings not arrived at by means of statistical procedures or other means of quantifications. It can refer of research about persons, lives, stories, behaviours, but also about organization functionating, social covenants or intellectual relationship. 78 Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat menyeluruh dan merupakan kesatuan bulat (holistic), yaitu meneliti data yang diperoleh secara mendalam dari berbagai segi. 79Salah satu kekhususan dari penelitian kualitatif adalah lebih menekankan proses dari pada hasil atau produk. 80Penggunaan penelitian kualitatif dalam penulisan disertasi ini didasarkan pada dua alasan: Pertama, karena penelitian ini bermaksud membentuk suatu pemahaman atau interpretasi

terhadap

suatu

gejala

sosial

yaitu

kemiskinan,

kejahatan,

kependudukan dan masalah lingkungan hidup seperti pencemaran yang terjadi apabila di dalam lingkungan fisik, biologis, dan sosial terdapat suatu bahan yang dapat merugikan ekosistem manusia. Gejala ini dilihat menurut pemahaman yang diberikan oleh masyarakat. Dengan perkataan lain melalui penelitian kualitatif 78

Bismar Nasution, Op. Cit, hal.1 Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (ed), ”Handbook of Qualitative Research”, (London: Sage Publication, Inc., 1994), hal. 236. Lihat juga, Bencha Yoddumern Attig, George Attig, Wathinee Boochalaksi (ed), “A Field Manual on Selected Qualitative Research Methodes”, (Thailand: Institude for Population and Social Research Mahidol University, 1991), hal. 11. 80 John W. Creswell, “Research Design Qualitative & Quantitative Approaches”, (London: Sage Publication, Inc., 1994), hal. 145. 79


dapat diperoleh berbagai informasi yang dapat digunakan untuk menganalisa dan memahami aspek-aspek tertentu dari perilaku manusia terhadap lingkungan. 81 Kedua, karena penelitian ini juga akan melibatkan penggunaan fakta-fakta sejarah yang menjelaskan bagaimana perusahaan sebelum dan sesudah melaksanakan CSR yang mengandung nilai kearifan lokal dan teks visual yang menguraikan kejadian-kejadian, masalah-masalah serta pemahaman-pemahaman apa saja yang telah dilakukan perusahaan dari awal berdiri sampai saat ini dalam kehidupan individu (masyarakat setempat). 82 Sedikitnya ada tiga alasan penggunaan penelitian hukum normatif yang bersifat kualitatif. Pertama, analisis kualitatif didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Kedua, data yang akan dianalisis beraneka ragam, memiliki sifat dasar yang berbeda antara yang satu dengan lainnya, serta tidak mudah untuk dikuantifisir. Ketiga, sifat dasar data yang akan dianalisis dalam penelitian adalah bersifat menyeluruh dan merupakan satu kesatuan yang integral holistic, dimana hal itu menunjukkan adanya keanekaragaman data serta memerlukan informasi yang mendalam atau indepth information. 83 Di samping itu, penelitian ini pula melakukan penelitian perbandingan hukum atau Comparative Law antara Civil Law Sistem dengan Common Law 81

Bencha Yoddumern Attig, George Attig, Wathinee Boochalaksi (ed), Loc.cit, hal. 9. Norman K. Denzin & Yvonna S. Lincoln (ed), Loc.Cit., hal. 2. 83 Ibid 82


Sistem yang pada umumnya didasarkan pada berbagai alasan, salah satunya untuk mengetahui fungsi hukum dan latar belakang yang terkait dengan penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap kepentingan stakeholders di negara maju dan dianalisis agar dapat bermanfaat dalam penerapan tanggung jawab bagi perusahaan kepentingan stakeholders di Indonesia. Dalam penelitian ini, akan menjadi perhatian bahwa dalam penggunaan perbandingan hukum itu Bernhard Groofeld mengingatkan, bahwa studi perbandingan hukum tersebut harus dilakukan dengan memperhatikan latar belakang budaya, politik dan ekonomi dan negara bersangkutan. Adapun faktorfaktor yang diperbandingkan dalam sistem hukum mencakup hal-hal berkenaan dengan: Pertama, latar belakang sejarah dan perkembangan sistem hukum. Kedua, karakteristik pola pikir di bidang hukum. Ketiga, perbedaan khusus lembaga hukum yang ada. Keempat, cara penanggulangan masalah pemilihan hukum dan metode interpretasi hukum. Kelima, berkaitan dengan warna idiologi dan masing-masing sistem hukum. 84Perbandingan hukum yang dilakukan dalam disertasi ini tidak melakukan hal-hal yang diingatkan oleh Bernhad Groofeld.

2. Sumber Data Pada penelitian hukum, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam penelitian

digolongkan

sebagai

data sekunder. Data sekunder tersebut

84

Ibid


mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 85 Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen dengan didukung oleh data empiris melalui wawancara yang dilakukan terhadap informan dari staf perusahaan pelaksana CSR dengan mempersiapkan daftar pedoman wawancara terlebih dahulu agar proses wawancara lebih terarah dan efektif. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data yang diinginkan dengan lebih akurat dan terpercaya. Hal-hal yang belum lengkap atau sempurna akan dilengkapi dengan cara wawancara ulang melalui media komunikasi seperti handphone

86

dan email

87

dengan maksud untuk mempertegas semua data dan informasi yang telah diperoleh. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini juga meliputi penelitian kepustakaan (library research) untuk mendapatkan konsepsi teori atau doktrin, pendapat atau pemikiran konseptual dan penelitian pendahuluan yang berhubungan dengan objek yang diteliti dapat berupa peraturan perundang-undangan dan karya ilmiah. Adapun data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tertier. 85

Soerjono Soekamto dan Sri Mamudji, Peranan dan Penggunaan Perpustakaan Di dalam Penelitian Hukum, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1979), hal. 3 86 Handphone tersebut digunakan dengan sangat selektif, artinya terbatas khusus untuk melakukan klarifikasi ulang kepada informan guna mendapatkan keterangan yang lebih rinci lagi dari beberapa data yang diperlukan. 87 Email adalah cara pengiriman data, file text, foto digital, atau file lainnya dalam suatu jaringan komputer.


1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Kitab Undang undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman modal dan hukum perusahaan asing lainnya yang berhubungan dengan peraturan perundangundangan yang obyek penelitian adalah merupakan bahan primer hukum. 2. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, berupa hasil penelitian para ahli, hasil karya ilmiah, buku-buku ilmiah, ceramah atau pidato yang berhubungan dengan penelitian ini adalah merupakan bahan hukum sekunder. 3. Bahan hukum tertier, kamus hukum, kamus ekonomi, kamus bahasa Inggris, Indonesia, Belanda dan artikel-artikel lainnya baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri, baik yang berdasarkan Civil Law maupun Common Law yang bertujuan untuk mendukung bahan hukum primer dan sekunder.


3. Alat Pengumpulan Data Dalam menjelaskan prosedur pengambilan dan pengumpulan data ini, sangat berkaitan erat dengan cara untuk memperoleh data yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dalam disertasi ini, maka harus dilaksanakan penelitian kepustakaan. Kegiatan penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder. Data yang diperoleh dapat berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tertier. Berdasarkan penelitian hukum normatif dan hukum sosiologis bahwa data sekunder merupakan bahan kajian dalam penelitian ini. Dari semua bahan-bahan yang telah diperoleh itu, untuk selanjutnya, dimulai dari langkah awal yaitu untuk melakukan inventarisasi Peraturan PerundangUndangan di bidang perusahaan dan lingkungan khususnya yang berkaitan dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan serta peraturan-peraturan lainnya yang dinilai mempunyai keterkaitan atau hubungan. Bahan dokumenter, dalam hal ini berita surat kabar sebagai data verbal, mempunyai arti metodologis yang sangat penting. Data ini mengatasi ruang dan waktu sehingga membuka kemungkinan untuk memperoleh pengetahuan tentang gejala sosial yang telah musnah. 88Data histories dalam dokumen disajikan

88

Sartono Kartodirdjo, “Metode Penggunaan Bahan Dokumen”, dalam Koentjaraningrat”, Metode-Metode Penelitian Masyarakat”, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1991), hal. 46.


sebagai suatu kompleks dari kekuatan-kekuatan sosial, digambarkan sebagai suatu proses sosial yang unik sedemikian rupa sehingga tampak hubungan ekonomi, sosial, politik, keagamaan dan hukum. Surat kabar merupakan bahan dokumen yang sangat berharga untuk mempelajari masyarakat dalam zaman modern sejak abad ke-19. Ruang lingkupnya sangat luas dan meliputi soal-soal dari yang lokal, nasional sampai internasional, segi substantifnya mencakup berbagai sektor kehidupan sosial, fokus perhatiannya juga meliputi bidang perhatian dari berbagai golongan usia dan melayani perhatian publik yang sangat heterogen. Sebagai sumber informasi surat kabar tidak hanya memuat data yang menunjukkan fakta, tetapi juga opini, interpretasi dan pikiran spekulatif. Oleh karenanya surat kabar tidak hanya berfungsi sebagai penyebar informasi, tetapi juga menjadi medium yang baik untuk meletakkan pengaruh kepada publik. 89

4. Analisis Data Seluruh data yang sudah diperoleh dan dikumpulkan selanjutnya akan ditelaah dan dianalisis. Analisis untuk data kualitatif dilakukan dengan cara pemilihan pasal-pasal yang berisi kaidah-kaidah hukum yang mengatur tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, kemudian membuat sistematika dari pasal-pasal tersebut sehingga akan menghasilkan klasifikasi tertentu sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini. 89

Ibid, hal. 54.


Data yang dianalisis secara kualitatif dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data diseleksi dan diolah kemudian dianalisis secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan diharapkan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian disertasi ini. Uraian hasil analisis ini dideskripsikan dalam verbalisasi kualitatif, diikuti dengan interpretasi dan logika hukum sesuai dengan kebutuhan dalam memecahkan masalah penelitian. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan solusi hukum yang tepat sehingga dapat menjawab permasalahan.

H. Asumsi Asumsi 90 dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Penerapan tanggung jawab sosial perusahaan untuk kepentingan stakeholders adalah pelaksanaan etika bisnis. 2. Penerapan prinsip responsibilitas dalam konteks terlaksananya GCG mewujudkan tanggung jawab sosial perusahaan . 3. Penemuan kearifan lokal dapat memperkuat penerapan tanggung jawab sosial perusahaan, dan menjamin perlindungan terhadap stakeholders.

90

Asumsi adalah hipotesis, konsep, paham, patokan duga ,postulat, premis, presumsi, proposisi, teori, dugaan, pengandaian dan perkiraan. Eko Endarmoko, Ibid .hal.38.


I. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang berisikan latar belakang permasalahan yang mengemukakan beberapa hal yang menjadikan penelitian ini perlu dilakukan dan didalam bab ini juga dikemukakan beberapa permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Dalam bab ini juga dikemukakan kerangka teori yang digunakan sebagai pisau analisis dan kerangka konsep yang membantu menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian. Selanjutnya dikemukakan pula metode penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, asumsi dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Bab kedua, merupakan sub bab pembahasan yang menguraikan tentang hubungan good corporate governance dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan, pelaksanaan good corporate governance melalui tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan konsep tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dalam rangka pembangunan di Indonesia. Bab ketiga, merupakan sub bab pembahasan yang menguraikan tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan sebagai wujud etika bisnis, tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan terhadap karyawan dan masyarakat, manfaat tanggung jawab sosial dan lingkungan terhadap perusahaan serta praktek corporate social responsibility perusahaan pertambangan. Bab keempat, merupakan sub bab pembahasan yang menguraikan tentang kemitraan antara pemerintah, perusahaan dan masyarakat sebagai wujud kearifan


lokal dalam konsep penerapan corporate social responsibility, menjelaskan kearifan lokal dalam penerapan tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan untuk kepentingan stakeholders, kearifan lokal sebagai pilar tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan dan penerapan kearifan lokal dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Bab kelima, merupakan bab penutup dari penelitian ini yang didalamnya dikemukakan beberapa kesimpulan dan saran.


BAB I PENDAHULUAN. Pentingnya komitmen pengelola perusahaan pada tanggung jawab

Recommend Documents