BAB I PENDAHULUAN 1.1.Latar Belakang Sesuai dengan tuntutan otonomi daerah, maka peranan pemerintah daerah dalam pelaksanaan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan menjadi semakin penting. Otonomi daerah yang dilaksanakan akan sejalan dengan
semakin
besarnya wewenang dan tanggungjawab yang diberikan kepada pemerintah daerah. Salah satu kewenangan pemerintah daerah adalah untuk merencanakan pembangunan
di
daerahnya
masing-masing.
Dengan
otonomi
maupun
desentralisasi, Pemerintah Daerah dituntut untuk mewujudkan suatu bentuk akuntabilitas
dan
transparansi
publik
yang
merupakan
bentuk
pertanggungjawaban pemerintah daerah kepada masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Di samping itu, penyelenggaraan otonomi daerah juga dilaksanakan dengan prinsip-prinsip demokrasi,
peran
serta
masyarakat,
pemerataan,
dan
keadilan,
serta
memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Sesuai dengan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan negara,
sebagian
kekuasaan
Presiden
diserahkan
kepada
Gubernur/
Bupati/Walikota selaku pengelola keuangan daerah yang diwujudkan dengan adanya APBD. APBD merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan setiap tahun dengan Peraturan Daerah. APBD disusun sesuai dengan Universitas Sumatera Utara
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan keuangan daerah. APBD disusun dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku pengguna anggaran menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD). Rencana kerja dan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah disusun dengan suatu pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana kerja dan anggaran disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Dengan demikian anggaran yang disusun oleh Pemerintah Daerah harus berbasis kinerja. Dalam hal ini, pendekatan yang dilakukan bukan pada output (keluaran) namun harus pendekatan outcome (hasil). Dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah yang berbasis prestasi kerja maka pengukuran akuntabilitas kinerja daerah akan dengan mudah dilakukan. Penerapan anggaran berbasis kinerja di sektor publik, dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan anggaran, memberikan gambaran yang objektif dan proporsional mengenai kegiatan pemerintah, menjaga konsistensi dengan standar akuntansi sektor publik, serta memudahkan penyajian dan meningkatkan kredibilitas statistik keuangan pemerintah. Dalam
beberapa
tahun
terakhir,
Pemerintahan
Daerah
telah
memprioritaskan peningkatan anggaran belanja modal. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 2012 yang menyebutkan bahwa jumlah belanja modal pada tahun anggaran 2013 yang dialokasikan dalam APBD sekurang-kurangnya 29 persen dari total belanja daerah.
Namun kenyataannya,
banyak Pemerintahan Daerah yang hanya berusaha untuk meningkatkan anggaran Universitas Sumatera Utara
belanja modal sampai batas minimal sebesar 29% dari total anggaran belanja daerah. Di sisi lainnya, anggaran belanja pemeliharaan tidak disesuaikan dengan peningkatan atau penurunan aset tetap yang harus dipelihara agar tetap layak digunakan
dalam
rangka
pelayanan
masyarakat
dan
penyelenggaraan
pemerintahan. Anggaran belanja pemeliharaan seharusnya menjadi salah satu prioritas dalam
belanja daerah untuk menjaga terpeliharanya aset tetap.
Pemerintahan Daerah dalam menyusunan anggaran belanja pemeliharaan untuk tahun berjalan, seharusnya mengacu pada kondisi aset tetap pada tahun sebelumnya. Pemerintahan Daerah juga harus mengetahui kondisi barang milik daerah (rusak berat, rusak ringan atau baik) yang akan dipelihara sehingga dapat dengan jelas mengetahui berapa jumlah dana yang akan dibutuhkan untuk memelihara aset tetap agar dapat digunakan untuk kegiatan pemerintahan atau penyelenggaraan pemerintahan. Namun dalam penyusunan anggaran belanja pemeliharaan, Pemerintahan Daerah kurang memperhatikan jumlah aset tetap yang akan dipelihara. Hal ini terlihat dari data APBD Pemerintahan Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara bahwa rata-rata anggaran belanja pemeliharaan tahun anggaran 2013 hanya sebesar 0,74% dari total nilai aset tetap yang akan dipelihara serta untuk tahun anggaran 2012 yakni sebesar 0,73%. Beberapa Pemerintahan Daerah juga hanya memprioritaskan alokasi untuk anggaran belanja modal ataupun belanja yang dapat menambah aset tetap dalam penyusunan APBD. Sehingga, pengadaan suatu aset tetap (melalui belanja modal) pada Pemerintahan Daerah sering dilakukan setiap tahun untuk jenis aset tetap yang sama. Dalam penyusunan anggaran belanja pemeliharaan, pemerintahan daerah juga lebih memperhatikan anggaran belanja pemeliharaan kendaraan bermotor Universitas Sumatera Utara
dari pada pemeliharaan aset tetap yang bukan kendaraan bermotor.
Seluruh
Satuan Kerja Perangkat Daerah pada pemerintahan daerah selalu menyediakan anggaran belanja perawatan/pemeliharaan kendaraan bermotor. Namun anggaran belanja pemeliharaan untuk aset tetap yang bukan kendaraan bermotor belum tentu tersedia anggarannya walaupun terdapat aset tetap yang membutuhkan pemeliharaan. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintahan daerah dalam menyusun anggaran belanja pemeliharaan belum sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan aset tetap. Data anggaran belanja pemeliharaan pada beberapa Pemerintahan Daerah menunjukkan bahwa dengan bertambahnya nilai aset tetap yang akan dipelihara, belum tentu secara otomatis akan menambah anggaran belanja pemeliharaan. Hal ini menggambarkan bahwa Pemerintahan Daerah dalam menyusun anggaran belanja pemeliharaan tidak sepenuhnya berdasarkan rencana kebutuhan pemeliharaan. Hal ini juga disebabkan oleh adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri yang menetapkan batasan minimal jumlah anggaran belanja modal yang setiap tahunnya selalu meningkat. Penentuan besaran anggaran belanja pemeliharaan dalam APBD sangat sulit untuk ditetapkan. Pemerintahan Daerah seharusnya dalam menyusun anggaran belanja pemeliharaan tahun berjalan, harus memperhatikan jumlah aset tetap yang telah dimiliki pada tahun sebelumnya sehingga dapat memperkirakan dan merencanakan pemeliharaan aset tetap. Dengan adanya anggaran belanja pemeliharaan belum tentu dapat menjamin bahwa seluruh aset tetap akan terpelihara dengan baik. Kondisi ini disebabkan oleh anggaran belanja pemeliharaan sering digunakan tidak sesuai dengan peruntukannya. Namun di sisi lainnya, anggaran belanja pemeliharaan selalu terealisasi 100% dari anggaran yang telah dialokasikan. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa sering terlihat banyak aset tetap Pemerintahan Daerah yang terbengkalai karena tidak pernah Universitas Sumatera Utara
dilakukan pemeliharaan agar aset tetap tersebut selalu siap digunakan untuk pelayanan kepada masyarakat. Pemerintahan daerah kurang perhatian terhadap anggaran belanja pemeliharaan juga disebabkan oleh sumber pendapatan daerah yang kecil. Dana perimbangan yang menjadi sumber utama dalam pendapatan daerah telah diprioritaskan dan diarahkan untuk belanja modal dan belanja pegawai. Dengan demikian sumber dana untuk belanja pemeliharaan akan lebih banyak bersumber dari pendapatan asli daerah. Dengan demikian, jumlah anggaran belanja pemeliharaan dalam APBD sangat tergantung pada tinggi rendahnya pendapatan asli daerah. Kondisi ini dapat dilihat dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. Rata-rata anggaran belanja pemeliharaan untuk tahun anggaran 2013 pada Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara yakni sebesar 15,68% dari total anggaran pendapatan asli daerah serta untuk tahun anggaran 2012 yakni sebesar 15,52%. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah anggaran belanja pemeliharaan cukup siginifikan bila dibandingkan dengan jumlah anggaran pendapatan asli daerah. Berdasarkan latar belakang dan fenomena tersebut, penelitian ini bermaksud untuk melakukan analisis pengaruh nilai aset tetap yang akan dipelihara dan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja pemeliharaan dalam penyusunan APBD. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi rumusan masalah yakni: Apakah nilai aset tetap yang akan dipelihara dan pendapatan asli
Universitas Sumatera Utara
daerah berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap anggaran belanja pemeliharaan dalam penyusunan APBD pada Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara?. 1.3. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh nilai aset tetap yang akan dipelihara dan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja pemeliharaan dalam penyusunan APBD pada Pemerintahan Daerah di wilayah Provinsi Sumatera Utara. 1.4. Manfaat Penelitian Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 1)
Untuk Peneliti: Sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan informasi yang berguna bagi mereka yang ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai pengaruh nilai aset tetap yang akan dipelihara dan pendapatan asli daerah terhadap anggaran belanja pemeliharaan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada pemerintahan daerah .
2)
Untuk Para Praktisi: Dapat memberikan informasi khususnya kepada Pemerintahan Daerah, sejauh mana pengaruh nilai aset tetap yang akan dipelihara dan pendapatan asli daerah berpengaruh pada anggaran belanja pemeliharaan dalam penyusunan APBD serta dapat menjadi masukan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang.
3)
Untuk Akademisi/Pengembangan Ilmu: Sebagai bahan masukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan bidang akuntansi pemerintahan serta membuktikan secara empiris tentang pengaruh nilai aset tetap yang akan dipelihara dan pendapatan asli daerah mempengaruhi anggaran belanja pemeliharaan dalam penyusunan APBD. Universitas Sumatera Utara
1.5. Originalitas Penelitian Penelitian yang hampir sama dengan penelitian ini yakni tentang Pengaruh Nilai Aset Tetap yang Akan Dipelihara dan Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Belanja Pemeliharaan dalam Penyusunan APBD pada Pemerintahan Daerah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Ide penelitian ini didasarkan pada penelitian Sembiring (2009) yang meneliti tentang “Analisis Pengaruh Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemeliharaan Dalam Realisasi Anggaran Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Propinsi Sumatera Utara”. Hasil penelitian Sembiring menunjukkan bahwa belanja modal dan pendapatan asli daerah secara simultan mempunyai pengaruh terhadap belanja pemeliharaan. Belanja modal dan pendapatan asli daerah secara parsial mempunyai pengaruh terhadap anggaran belanja pemeliharaan, namun belanja modal memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap belanja pemeliharaan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian tersebut di atas adalah variabel independen yang digunakan. Penelitian Sembiring menggunakan variabel independen yaitu Belanja Modal dan Pendapatan Asli Daerah. Sedangkan variabel independen penelitian ini adalah nilai aset tetap yang akan dipelihara dan pendapatan asli daerah. Variabel belanja modal tidak digunakan dalam penelitian ini karena penelitian ini dilakukan dalam rangka penyusunan APBD. Hal ini juga yang membedakan dengan penelitian sebelumnya, yakni Sembiring melakukan penelitian terhadap Laporan Realisasi Anggaran.
Universitas Sumatera Utara
