BAB I PENDAHULUAN. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan trickle down effect yang

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Penelitian Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang umum digunakan dalam menetukan keberhasilan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi digunakan sebagai ukuran atas perkembangan atau kemajuan perekonomian dari suatu Negara atau wilayah karena berkaitan erat dengan aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat khususnya dalam hal peningkatan produksi barang dan jasa. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan trickle down effect yang mampu memberikan kesejahteraan masyarakat, oleh karena itu, sudah sewajarnya peningkatan pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu target pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Ada empat faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yakni sumber daya manusia, sumber daya alam, pembentukan modal dan teknologi. Namun demikian, sumber daya alam tidak menjadi keharusan bagi keberhasilan ekonomi dunia modern. Hal ini sejalan dengan teori ekonomi neoklasik yang menitikberatkan pada modal dan tenaga kerja, serta perubahan teknologi sebagai sebuah unsur baru (Samuelson dan Nordhaus, 2001: 250-258). Perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2015 mencapai Rp2.724,7 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp2.157,5 triliun. Ekonomi

1

http://digilib.mercubuana.ac.id/

2

Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan I-2014 tumbuh 4,71 persen (y-on-y) melambat dibanding periode yang sama pada tahun 2014 sebesar 5,14 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Informasi dan Komunikasi sebesar 10,53 persen. Dari sisi Pengeluaran oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga yang tumbuh 5,01 persen. Ekonomi Indonesia triwulan I-2015 terhadap triwulan sebelumnya turun sebesar 0,18 persen (q-to-q). Dari sisi produksi, pertumbuhan ini diwarnai oleh faktor musiman pada Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang tumbuh 14,63 persen. Sedangkan dari sisi Pengeluaran lebih disebabkan terkontraksinya kinerja investasi (minus 4,72 persen) dan ekspor (minus 5,98 persen). Struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada triwulan I-2015 didominasi oleh kelompok provinsi di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kelompok provinsi di Pulau Jawa memberikan kontribusi terbesar terhadap Produk Domestik Bruto, yakni sebesar 58,30 persen, diikuti oleh Pulau Sumatera sebesar 22,56 persen, dan Pulau Kalimantan 8,26 persen. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengungkapkan sejumlah daerah memiliki porsi belanja pegawai mencapai 70% - 80% dari total Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah (APBD). Porsi belanja pegawai yang terlalu besar perlu mendapatkan perhatian yang khusus. Namun, untuk menurunkan porsi belanja pegawai yang tinggi tersebut tidak mudah sehingga perlu formulasi khusus untuk menekan belanja tidak langsung ini. Belanja infrastruktur dan


3

belanja modal seharusnya lebih tinggi untuk mendukung pembangunan daerah dan nasional, karena belanja modal merupakan salah satu faktor untuk mendukung kesejahteraan. Sekarang ini, masalah pertumbuhan ekonomi merupakan isu penting dalam era desentralisasi fiskal, terutama di negara berkembang dan negara-negara transisi. Sudah menjadi persepsi umum, maju tidaknya suatu daerah bisa dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi angka pertumbuhan ekonomi semakin maju pula suatu daerah. . Di indonesia, keberhasilan proses desentralisasi dalam mengurangi kesenjangan ekonomi atau pendapatan antardaerah masih menjadi pertanyaan. Beberapa studi terkait keberhasilan desentralisasi fiskal dalam mengurangi kesenjangan ekonomi atau pendapatan di tingkat provinsi di Indonesia telah dilakukan dan menghasilkan dua macam pandangan yang berbeda. Pandangan pertama, yang merupakan hasil studi dari Antonius (2007), menyebutkan bahwa terdapat hubungan positif antara desentralisasi dengan kesenjangan ekonomi antar daerah. Hal ini berarti bahwa desentralisasi fiskal makin melebarkan kesenjangan ekonomi antarwilayah. Sedangkan pandangan kedua, yang diperkuat oleh studi dari Widhiyanto (2007), menyatakan bahwa terdapat hubungan negatif antara desentralisasi fiskal dengan kesenjangan ekonomi antardaerah. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya pemerintah untuk membantu daerah melalui dana perimbangan cukup berhasil secara signifikan dalam mengurangi kesenjangan antar daerah.


4

Pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya terfokus pada dana bantuan dari pusat dalam bentuk dana perimbangan saja. Lebih penting dari itu adalah daerah dapat mandiri untuk mengurus rumah tangganya sendiri termasuk kemandirian keuangan daerah dengan memanfaatkan dan mendayagunakan, serta mengelola potensi-potensi yang ada di daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan pembangunan daerah. Menurut Halim (2007 : 232), kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah harus diikuti oleh pendanaan pelaksanaan wewenang tersebut. Salah satu sumber pendanaan tersebut adalah transfer pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Transfer ke daerah meliputi transfer Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian. Dana Perimbangan terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Menurut UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan antara pemerintah dan pemerintahan daerah, serta mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar daerah.


5

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah kabupaten/kota terbanyak ke-3 di Indonesia. Dana perimbangan masih merupakan sumber utama dalam membiayai belanja daerah. Hal ini menunjukkan belum adanya kemandirian dari pemerintah daerah di Provinsi Jawa Barat untuk membiayai belanjanya dengan sumber pendapatan dari daerahnya sendiri. Masih terbatasnya kemampuan daerah untuk mengumpulkan pendapatan asli daerahnya membuat pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya dana perimbangan yang diterima. Berikut ini disajikan data dana perimbangan kota/kabupaten Provinsi Jawa Barat tahun 2013.


6

Tabel 1.1 DATA DANA PERIMBANGAN KOTA/KABUPATEN PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2013 (dalam jutaan rupiah)

NO

KABUPATEN/KOTA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Kabupaten Bandung Kabupaten Bekasi Kabupaten Bogor Kabupaten Ciamis Kabupaten Cianjur Kabupaten Cirebon Kabupaten Garut Kabupaten Indramayu Kabupaten Karawang Kabupaten Kuningan Kabupaten Majalengka Kabupaten Purwakarta Kabupaten Subang Kabupaten Sukabumi Kabupaten Sumedang Kabupaten Tasikmalaya Kota Bandung Kota Bekasi Kota Bogor Kota Cirebon Kota Depok Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kota Cimahi Kota Banjar Kabupaten Bandung Barat

DANA PERIMBANGAN DBH DAU DAK 209.393.013 1.730.063.709 159.094.010 331.329.383 1.083.590.174 46.255.448 184.346.206 1.887.770.112 216.694.720 72.681.920 1.303.907.527 95.612.680 82.191.886 1.305.617.257 97.513.400 85.203.940 1.280.797.128 97.245.530 131.184.479 1.563.833.157 179.732.880 199.383.792 1.134.695.113 74.221.500 276.391.250 1.134.530.200 105.540.220 63.377.602 998.586.961 62.124.640 95.696.374 995.993.633 72.963.000 81.963.195 722.162.721 56.137.400 187.956.930 1.032.567.352 59.497.100 106.743.843 1.331.012.058 164.084.320 72.827.604 1.036.263.413 81.900.500 75.529.208 1.225.934.879 98.997.370 221.830.037 1.485.941.032 67.312.530 119.124.803 1.015.235.707 18.669.315 82.383.416 686.520.759 19.667.663 60.109.509 536.884.996 28.845.610 86.747.214 774.683.814 13.495.607 55.725.267 449.179.037 25.048.763 58.748.790 657.012.125 36.374.200 53.908.256 489.174.792 25.643.550 54.867.452 317.122.023 19.192.147 63.431.899 909.359.898 64.682.770 63.431.899 909.359.898 64.682.770

(sumber : Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian keuangan )


7

Dapat dilihat dari tabel 1.1. besarnya dana perimbangan kab/ kota provinsi Jawa Barat terutama jumlah DAU yang merupakan dana terbesar dibandingkan dengan DAK dan DBH, hal ini membuat tujuan utama desentralisasi fiskal menjadi terhambat, padahal dengan adanya kebijakan desentralisasi fiskal diharapkan pemerintah daerah dapat mengoptimalkan potensi pendapatan daerahnya. Berdasarkan atas dasar uraian di atas, penulis bermaksud melakukan penelitian apakah pelaksanaan desentralisasi fiskal melalui pengalokasian Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Barat. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mengambil judul : “ PENGARUH DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI PROVINSI JAWA BARAT”

B. Rumusan Masalah Penelitian Rumusan masalah yang diajukan penulis (Research question), intinya ialah sejauh mana dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Di Provinsi Jawa Barat. Research question tersebut dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah dana bagi hasil berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten Jawa Barat? 2. Apakah dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten Jawa Barat?


8

3. Apakah dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten Jawa Barat? 4. Apakah dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan Ekonomi daerah kota/kabupaten Jawa Barat?

C. Tujuan dan Kontribusi Penelitian 1.

Tujuan Penelitian 1. Untuk menguji secara empiris pengaruh dana bagi hasil terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 2. Untuk menguji secara empiris pengaruh dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 3. Untuk menguji secara empiris pengaruh dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat. 4. Untuk menguji secara empiris pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kota/kabupaten di Provinsi Jawa Barat.


9

2.

Kontribusi Penelitian Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan sumbangan

pemikiran bagi pihak pihak yang berkepentingan antara lain : 1. Penulis Untuk lebih mengetahui manfaat dari dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah dan pemerataan pendapatan antar daerah dan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar sarjana ekonomi Strata 1 (S-1) pada program studi akuntansi fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. 2. Akademis Sebagai bahan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dibidang akuntansi khususnya Akuntansi Sektor Publik. 3. Umum Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembuat kebijakan dalam memecahkan permasalahan perekonomian di Indonesia dalam bidang desentralisasi fiskal dan kebijakan publik berkaitan dengan desentalisasi fiskal khususnya pengaruh dana bagi hasil, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.


BAB I PENDAHULUAN. Peningkatan tersebut diharapkan dapat memberikan trickle down effect yang

Recommend Documents