BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) merupakan unsur penting dalam keuangan negara yang dikelola langsung oleh pemerintah. Anggaran berisi rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam satuan moneter. Besar kecilnya dana yang tercantum pada APBN akan mencerminkan peranan pemerintah dalam perekonomian dan pelayanan masyarakat suatu negara (Abdul Halim, 2007). Pengelolaan berupa penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilaksanakan melalui kas negara diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Penyaluran pembiayaan atas beban APBN yang telah ditentukan diharapkan dapat dipergunakan secara tepat sasaran, tepat waktu serta pada jumlah yang telah sesuai. Di Indonesia, pengelolaan anggaran dan kas negara merupakan wewenang dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah. Berdasarkan Peraturan
Menteri
Keuangan Nomor
169/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN)
mempunyai
tugas
melaksanakan
kewenangan
1
perbendaharaan dan bendahara umum negara, penyaluran pembiayaan atas beban anggaran, serta penatausahaan penerimaan dan pengeluaran anggaran melalui dan dari kas negara berdasarkan peraturan perundang-undangan. KPPN terdiri dari 5 (lima) tipe, antara lain; KPPN Tipe A1, KPPN Tipe A2, KPPN Khusus Pinjaman dan Hibah, KPPN Khusus Penerimaan, dan KPPN Khusus Investasi. Kantor Pelayananan Perbendaharaan Negara Yogyakarta selaku instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan tipe A1 mempunyai lima seksi di bawah kepala kantor. Lima seksi tersebut yaitu Subbagian Umum, Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal, Seksi Bank, Seksi Pencairan Dana, dan Seksi Verifikasi dan Akuntansi. Salah satu tujuan dari Kantor Pelayananan Perbendaharaan Yogyakarta Negara adalah mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat dalam penyaluran dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Wujud pelayanan prima tersebut dengan memberikan pelayanan yang lebih cepat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan Sumber Daya Manusia yang profesional. Adapun fungsi dari KPPN Yogyakarta sendiri terkait tujuan tersebut adalah menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah. Namun kelancaran pencairan dana tidak hanya dari KPPN nya sendiri melainkan juga pada satuan kerja yang mengajukan pencairan dana tersebut. Pencairan dana adalah suatu tindakan atau kegiatan menyalurkan, mengeluarkan,
merealisasikan,
atau
kegiatan
menguangkan
dan
memperbolehkan mengambil dana berupa uang tunai yang disediakan untuk 2
suatu keperluan tertentu. Proses pencairan dana di KPPN Yogyakarta menggunakan dua sistem pembayaran, yaitu sistem pencairan dana Langsung (LS) dan sistem pencairan dana dengan Uang Persediaan (UP). Sistem pencairan dana Langsung untuk pencairan dana belanja pegawai maupun belanja non pegawai. Belanja non pegawai berupa belanja modal, belanja barang dan jasa, pembayaran tagihan barang dan jasa seperti tagihan listrik dan tagihan telepon. Sedangkan sistem pencairan dana dengan Uang Persediaan digunakan untuk membiayai kegiatan sehari-hari atau dalam istilah akuntansi adalah kas kecil. Sesuai
dengan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
169/PMK.01/2012 pasal 30, seksi pencairan dana mempunyai beberapa tugas yang salah satunya adalah melaksanakan proses pencairan dana dengan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana. Surat Perintah Pencairan yang biasa disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan Surat Perintah Membayar. Surat Perintah Pencairan Dana dapat diterbitkan jika satuan kerja telah memenuhi syarat yang telah ditentukan sesuai standar prosedur operasional dengan mengajukan Surat Perintah Membayar. Surat Perintah Membayar yang diajukan oleh satuan kerja ke KPPN digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana. Dalam pencairan anggaran belanja negara, KPPN melakukan penelitian dan pengujian atas SPM yang disampaikan oleh Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar. Akan
3
tetapi, tidak dapat dipungkiri sering kali terjadi ketertolakan pengajuan pencairan dana yang menyebabkan tidak dapat diterbitkannya Surat Perintah Pencairan Dana. Tertolaknya Surat Perintah Membayar akan sangat menghambat pekerjaan satuan kerja yang bersangkutan karena harus mengulang pengajuan dan belum mendapatkan dana yang diajukan. Maka dari beberapa masalah tersebut penulis sangat tertarik untuk mencari tahu hambatan atau masalah yang sering terjadi dan kesalahan apa yang menyebabkan banyaknya timbul masalah terkait proses pencairan dana. Berdasarkan uraian masalah tersebut, judul yang penulis ambil untuk tugas akhir adalah “Analisis Implementasi Prosedur Pencairan Dana Langsung
(LS)
di
Kantor
Pelayanan
Perbendaharaan
Negara
Yogyakarta.”
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, penulis mencoba merumuskan permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: 1. Bagaimanakah implementasi prosedur pencairan dana langsung (LS) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan ? 2. Bagaimanakah keefektifan prosedur pencairan dana langsung (LS) yang diterapkan di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta ?
4
1.3 Batasan Masalah Pada penulisan ini, penulis mempunyai batasan masalah yang akan dibahas. Penulis membatasi pembahasan proses pencairan dana Langsung (LS) hanya pada pembayaran Langsung (LS) yang bersifat kontraktual dan non kontraktual.
1.4 Tujuan Penulisan Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui implementasi prosedur pencairan dana langsung khususnya yang bersifat kontraktual dan non kontraktual, apakah telah berjalan sesuai prosedur yang telah ditetapkan 2. Untuk mengetahui keefektifan prosedur pencairan dana langsung di KPPN Yogyakarta.
5
1.5 Manfaat Penulisan Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak antara lain : 1.
Bagi Objek (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta) Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan proses pencairan dana agar sesuai dengan prosedur dan dapat meminimalisir kesalahan serta dapat meningkatkan pelayanan
2.
Bagi Penulis Untuk mengetahui proses pencairan dana dan hambatan yang timbul saat proses berlangsung serta sebagai syarat kelulusan D3 Akuntansi Program Diploma Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada
3.
Bagi Pembaca Memberikan pemahaman kepada pembaca mengenai pelaksanaan proses pencairan dana langsung sehingga tidak menimbulkan kesalahpahaman.
6
1.6 Kerangka Penulisan
Bab I Pendahuluan Dalam bab ini berisikan tentang pendahuluan dari penulisan tugas akhir. Bab pendahuluan ini menjelaskan tentang
latar belakang masalah, rumusan
masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat dari penulisan ini serta penjelasan mengenai kerangka penulisan. Bab II Gambaran Umum Penulisan Dalam bab dua ini penulis menguraikan mengenai kondisi umum tentang topik penulisan dan kajian penulisan sebelumnya. Selain itu juga akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang diambil dari berbagai teori yang berkaitan dengan penulisan. Dalam bab ini juga akan dijelaskan mengenai metodologi penulisan. Bab III Analisis dan Pembahasan Dalam bab ini akan diuraikan mengenai pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai analisis implementasi prosedur pencairan dana Langsung (LS) khususnya yang bersifat kontraktual dan non kontraktual di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta yang disajikan dalam tulisan maupun flowchart. Bab IV Kesimpulan dan Saran Bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan tugas akhir yang berisikan mengenai kesimpulan dari pokok pembahasan yang ditulis serta akan dilanjutkan dengan pemberian saran.
7
Gambar 1. 1. Kerangka Penulisan
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA YOGYAKARTA
SEKSI PENCAIRAN DANA
SOP PENCAIRAN DANA
SISTEM PENCAIRAN DANA
SISTEM PENCAIRAN DANA UP
SISTEM PENCAIRAN DANA LANGSUNG (LS)
Belanja Pegawai Kontraktual Non Kontraktual
Efektivitas Prosedur
Analisis Proses
wawancara
observasi
8
