BAB I PENDAHULUAN. pemilih, yakni kegiatan memberikan suara (casting vote) pada pemilu, baik pada

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Salah satu isu penting pemilu adalah makin rendahnya angka partisipasi pemilih, yakni kegiatan memberikan suara (casting vote) pada pemilu, baik pada pemilu legislatif maupun eksekutif, tingkat nasional maupun daerah. Fenomena ini menarik karena menurut Huntington (2001: 140) bahwa “pada kebanyakan negeri demokrasi yang baru, tingkat pemberian suara selama masa transisi tinggi, tetapi menurun, kadang-kadang secara agak drastis, pada pemilihanpemilihan berikutnya. Tetapi pada banyak negara pemilu lokal lebih mendapat perhatian dibanding pemilu nasional, yang kemudian mendorong pemilih untuk hadir di TPS, karena isu yang dijual pada pemilu lokal sangat dekat dengan kepentingannya”. Memperhatikan pendapat Huntington, sungguh menarik jika melihat partisipasi pemilih dalam dua kali Pilkada Kota Semarang yang menunjukkan kecenderungan makin menurun, di samping lebih rendah dibanding pemilu lainnya atau berseberangan dengan tesis Huntington. Pada banyak daerah di Indonesia, hanya 70 persen pemilih yang terdaftar yang datang ke tempat pemungutan suara. Di beberapa tempat, bahkan hanya sekitar 50 persen dari pemilih yang ikut mencoblos. Persentase voter turn out itu jelas sekali di bawah rata-rata pemilu nasional (Wardhana , 2009: 57).

1

No.

Tabel 1.1 Partisipasi Pemilih Pemilu Kota Semarang Jenis Pemilu Partisipasi Pemilih (%)

1.

Pemilu Legislatif 2004

81,30

2.

Pilpres 2004 Putaran 1

79,34

3.

Pilpres 2004 Putaran 2

77,34

4.

Pilkada Kota Semarang 2005

66,68

5.

Pilkada Jateng 2008

6.


71,4

7.


60,04

8.

Pilkada Jateng 2013

61,45

9.


77,21

10.

Pilpres 2014

79,80

64

Catatan: Dikumpulkan dari berbagai sumber Kecenderungan partisipasi pemilih yang menurun adalah fenomena umum di Indonesia. Tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu di Indonesia pada Pemilu 1955 mencapai 91,4 % , pada Pemilu 1971 tingkat partisipasi pemilih 96,6%, Pemilu 1977 dan Pemilu 1982 tingkat partisipasi pemilih 96,5%, pada Pemilu 1987 tingkat partisipasi partisipasi

pemilih mencapai 96,4%, pada Pemilu 1992 tingkat

pemilih mencapai 95,1%, pada Pemilu 1997 tingkat partisipasi

pemilih mencapai 93,6%, pada Pemilu 1999 tingkat partisipasi pemilih mencapai 92,6%, pada Pemilu Legislatif tahun 2004 tingkat partisipasi pemilih mencapai 84,1%, pada Pilpres putaran pertama tingkat partisipasi pemilih mencapai 78,2%, sedangkan pada Pilpres putaran kedua tingkat partisipasi pemilih mencapai 76,6%. Pada Pemilu Legislatif tahun 2009 tingkat partisipasi pemilih semakin menurun yaitu hanya mencapai 70,9% dan pada Pilpres 2009 tingkat partisipasi

2

pemilih

71,7%. Data tersebut menunjukkan kecenderungan makin turunnya

partisipasi pemilih di mulai sejak pemilu era reformasi, semasa Orde Baru tidak terjadi.

Oleh karena itu pada Pemilu 2014 KPU membuat target cukup tinggi

dalam rangka meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pemilu 2014,

yakni

sebesar 75 persen (%) yang diikuti oleh KPU Jawa Tengah. Sedangkan KPU Kota Semarang berani memasang target partisipasi pemilih

sebesar 76% atau

1% di atas yang menjadi target KPU Pusat maupun KPU Jawa Tengah. Terbukti target tersebut terlampaui dengan capaian partisipasi pemilih sebesar 77,21% dalam Pileg 2014 dan 79,80% dalam Pilpres 2014. Prestasi ini perlu diulang. KPU Kota Semarang juga perlu membuat target capaian partisipasi pemilih sebagai

bagian dari sikap serta komitmen

penyelenggara pemilu untuk menguatkan legitimasi penyelenggaraan pada Pilkada Kota Semarang 2015. Untuk itu perlu ada informasi dasar yang bisa digunakan KPU Kota Semarang dalam menentukan target partisipasi pemilih Pilkada 2015 sekaligus mencari formula untuk mendorong capaian angka partisipasi pemilih yang menjadi target dengan berbasis hasil penelitian.

2.

Rumusan Masalah Berdasarkan pada latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini

adalah: 1. Bagaimana pengetahuan, persepsi dan kecenderungan partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015?

3

2. Faktor apa yang berperan mendorong peningkatan partisipasi pemilih Pilkada Kota Semarang 2015? 3. Upaya apa

yang harus

ditempuh

KPU Kota Semarang untuk

membangkitkan minat partisipasi pemilih Pilkada Kota Semarang 2015?

3. Tujuan Penelitian 1. Memetakan

pengetahuan,

persepsi, dan

kecenderungan partisipasi

pemilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015. 2. Mengidentifikasi faktor-faktor

yang berperan mendorong peningkatan

partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015. 3. Menyediakan informasi dasar untuk menyusun target partisipasi pemilih Pilkada Kota Semarang 2015. 4. Memberikan rekomendasi yang harus dilakukan KPU Kota Semarang untuk mendorong peningkatan tingkat partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015.

4. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah sebagai referensi bagi KPU Kota Semarang dalam

menyusun arah kebijakan target partisipasi pemilih dan sekaligus

penetapan strategi terkait dengan upaya peningkatan partisipasi pemilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015.

4

5. Tinjauan Pustaka Dalam negara demokrasi, partisipasi politik, yakni kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpin pemerintahan (Surbakti, 1992:118), merupakan hal penting. Asumsinya dalam negara demokrasi rakyatlah yang berdaulat, sehingga dengan demikian rakyat berhak ikut mempengaruhi keputusan politik, segala keputusan yang menyangkut atau mempengaruhi kepentingan dirinya. Huntington dan Nelson (1994: 4) memaknai partisipasi politik sebagai : Kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif.

Sedangkan jika merujuk pada makna partisipasi politik menurut Budiardjo, maka

Miriam

yang dimaksud dengan kegiatan mempengaruhi pembuatan

keputusan oleh pemerintah diperinci dalam bentuk-bentuk kegiatan yang bisa diamati, sebagai berikut: Kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan Pemerintah (public policy). Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan, mengadakan hubungan (contacting) dengan pejabat Pemerintah atau anggota parlemen, dan sebagainya (Budiardjo, 1998: 183)

Dari kedua definisi di atas maka partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan politik rakyat secara pribadi dalam proses politik. Sedangkan dari definisi Budiardjo, maka memberikan suara dalam pemilu (penggunaan hak pilih)

5

adalah salah satu bentuk partisipasi politik. Dalam hal ini partisipasi politik dibagi dalam dua masa, yakni partisipasi politik dalam pemilu dan di luar pemilu. Partisipasi politik juga dibedakan atas partisipasi aktif dan pasif. Disebut partisipasi aktif manakala kegiatannya berorientasi pada proses input dan output politik, sedangkan partisipasi pasif merupakan kegiatan yang berorientasi pada proses output. Selain itu

terdapat sejumlah anggota masyarakat

yang tidak

termasuk dalam kategori partisipasi aktif maupun pasif karena mereka menganggap masyarakat dan sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang mereka cita-citakan. Kelompok ini disebut apatis atau golongan putih (golput) (Surbakti, 1992: 142-143;

Gatara,

2009: 318). Ramlan Surbakti

menyusun sejumlah kriteria partisipasi politik sebagai berikut : 1. Partisipasi politik yang dimaksud berupa kegiatan atau perilaku luar individu warga negara biasa yang dapat diamati, bukan perilaku dalamnya berupa sikap dan orientasi. Hal ini perlu di tegaskan karena sikap dan orientasi individu tidak selalu termanivestasikan dalam perilakunya. 2. Kegiatan itu diarahkan untuk mempengaruhi pemerintah selaku pembuat dan pelaksana keputusan politik. Termasuk kedalam pengertian ini, seperti kegiatan mengajukan alternatif kebijakan umum, alternatif pembuat dan pelaksana keputusan politik dan kegiatan mendukung ataupun menentang keputusan politik yang dibuat pemerintah. 3. Kegiatan yang berhasil guna (efektif) maupun yang gagal mempengaruhi pemerintah termasuk dalam konsep partisipasi politik. 4. Kegiatan mempengaruhi pemerintah dapat dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Kegiatan yang langsung berarti individu mempengaruhi pemerintah tanpa menggunakan perantara, sedangkan secara tidak langsung berarti mempengaruhi pemerintah melalui pihak lain yang dianggap dapat menyakinkan pemerintah. Keduanya termasuk dalam kategori partisipasi politik. 5. Kegiatan mempengaruhi dapat dilakukan melalui prosedur yang wajar dan tidak berupa kekerasan seperti ikut memilih dalam pemilihan umum, mengajukan petisi, melakukan kontak tatap muka dan menulis surat, maupun dengan cara-cara diluar prosedur yang wajar dan bukan berupa kekerasan seperti demonstrasi (unjuk rasa), huru-hura, mogok kerja

6

maupun mogok makan, pembangkangan sipil, serangan bersenjata, dan gerakan-gerakan politik seperti kudeta dan revolusi.

Faktor yang diperkirakan mempengaruhi partisipasi politik seseorang, ialah, Pertama, kesadaran politik, yakni kesadaran akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Hal ini menyangkut pengetahuan seseorang tentang lingkungan masyarakat dan politik, dan menyangkut minat dan perhatian seseorang terhadap lingkungan masyarakat dan politik tempat ia hidup. Kedua, kepercayaan kepada pemerintah (sistem politik, yakni penilaian seseorang terhadap pemerintah: apakah ia menilai pemerintah dapat dipercaya dan dapat dipengaruhi atau tidak?. Atas dasar tinggi rendahnya kedua faktor ini, maka ada empat tipe partisipasi politik: (1). Partisipasi politik cenderung aktif, manakala seseorang memiliki kesadaran dan kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah; (2)

Partisipasi

politik cenderung pasif-tertekan (apatis), manakala seseorang memiliki kesadaran dan kepercayaan yang rendah terhadap pemerintah; (3) Militan radikal, yakni apabila seseorang memiliki kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan terhadap pemerintah sangat rendah; dan (4) partisipasi tidak aktif (pasif), apabila kesadaran politik sangat rendah tetapi kepercayaan yang terhadap pemerintah sangat tinggi. Ramlan Surbakti menambahkan kedua faktor yang diduga mempengaruhi tinggi rendahnya partisipasi politik, yakni kesadaran politik dan kepercayaan terhadap pemerintah, dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya seperti status sosial ekonomi, afiliasi politik orang tua dan pengalaman berorganisasi (Surbakti, 1992: 144). Partisipasi pemilih dalam pemilu ada banyak ragam, memberikan suara pada

pemilu

hanya merupakan salah satu bentuk partisipasi dalam pemilu.

7

Bentuk partisipasi lainnya adalah keterlibatan anggota partai dalam proses pemilihan pengurus partai politik atau dalam proses seleksi calon atau pasangan calon untuk pemilu, melaporkan setiap bentuk penyimpangan dalam proses penyelenggaraan pemilu, mendiskusikan alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh berbagai peserta pemilu, mendukung atau menentang secara demokratis partai/calon tertentu karena program, kapasitas dan integritas pribadinya, melaksanakan pendidikan pemilih, menulis berita di media massa baik yang berisi kegiatan tahapan pemilu maupun berisi kritik dan saran, dan melaksanakan survey tentang

persepsi

pemilih

atau

kecenderungan

perilaku

memilih

dan

menyebarluaskan hasilnya kepada masyarakat (Surbakti dan Supriyanto, 2013: 2). Sejak tahun 2005, berdasar UU No. 32 Tahun 2004 dalam memilih kepala daearah dan wakil daerah menggunakan asas-asas pemilu, yakni langsung, umum, bebas, dan rahasia yang melibatkan seluruh masyarakat, disebut pilkada. Kebijakan ini konsisten dengan cara memilih presiden dan wakil presiden yang juga melalui pemilu sesuai hasil Amandemen UUD 1945. Sejak pertama kali diselenggarakannya pilkada, fenomena yang muncul dalam pelaksanaan pilkada di antaranya adalah rendahnya angka pemilih yang menggunakan hak pilih (voters turnout). Menurut data Departemen Dalam Negeri (Depdagri), pemilih yang menggunakan hak pilih dalam Pilkada berkisar 65-75 persen. Sebagai contoh Pemilihan Gubernur Jawa Barat yang digelar 24 Februari 2013, angka golput mencapai 40 persen (http://berita.plasa.msn.com), Pemilihan Gubernur DKI Juli 2012, sebanyak 36,78 persen warga tidak menggunakan hak suaranya (www.tempo.co), dan Pemilihan Gubernur Jawa Tengah tanggal 26 Mei 2013

8

sebanyak 44,27 persen pemilih yang tidak menggunakan hak suaranya (KPU Jateng, 2013). Pola yang sama ditemukan dalam pilkada tingkat kabupaten/kota. Penyebab rendahnya angka partisipasi pemilih dalam pemilu dan pilkada di Indonesia memang dapat disebabkan banyak hal, mulai dari yang paling teknis sampai kepada yang sangat politis. Faktor teknis terkait langsung dengan periode pemilihan yaitu penyelenggaraan pemilu. Lembaga penyelenggara pemilu bertanggung jawab memfasilitasi pemilih sehingga dapat memberikan suaranya secara mudah (akses geografis), aman (tanpa ancaman) dan tepat (paham cara menandai surat suara). KPU memastikan bahwa pemilih yang datang ke TPS untuk memberikan suaranya, dapat terfasilitasi secara baik dan menjamin bahwa suara pemilih dihitung dengan jujur. Adapun faktor politik misalnya kinerja yang ditunjukkan oleh partai politik, lembaga legislatif, pejabat publik, jalannya pemerintahan, dampak kebijakan, yang semuanya dapat dirasakan, direspons dan diamati oleh masyarakat/pemilih. Ruang lingkup kewenangan KPU terbatas pada faktor teknis penyelenggaraan. Kombinasi dari faktor teknis dan faktor politik yang menentukan tingkat partisipasi pemilih. Artinya tugas KPU sebagai penyelenggara pemilu adalah memfasilitasi dan menjamin aspek teknis pemilih yang memutuskan untuk memberikan suaranya. KPU tidak terkait dengan faktor politik yang berada di luar wilayah kewenangannya (Perludem, 2014). Meski tidak ada ketentuan batas minimal jumlah pemilih yang hadir di TPS untuk menetapkan pemenang pemilu, tetapi angka partisipasi pemilih (voters turn-out) pada pemilu adalah salah satu tolok ukur suksesnya penyelenggaraan pemilu. Apalagi semakin besar jumlah pemilih yang menggunakan hak suaranya

9

berpengaruh pada legitimasi yang terpilih. Di Indonesia menggunakan hak memilih bukan kewajiban warga negara, namun dengan semakin besarnya prosentase warganegara yang memilih dalam pemilu mempengaruhi kadar legitimasi pemerintahan yang terbentuk dari hasil pemilu itu. Logikanya, jika seluruh rakyat ikut pemilu, maka tingkat legitimasi pemerintah yang terbentuk lebih kuat.

6. Metode Penelitian 6.1.

Tipe Penelitian

Berpijak pada persoalan yang menjadi fokus penelitian ini maka penelitian ini menggunakan metode survey. 6.2. Populasi dan Responden Populasi penelitian adalah mereka yang memiliki hak pilih pada Pilkada Kota Semarang 2015 mendatang, yaitu : (1) Warga negara Indonesia; (2) Berusia 17 tahun pada hari pemungutan suara atau yang sudah menikah; dan (3) Bukan Polisi atau TNI. Total responden yang dilibatkan dalam penelitian adalah 192 responden dari 16 kecamatan, yang diambil dengan sistem random sampling (acak), sebagai berikut : 1. Setiap kecamatan dipilih 2 kelurahan secara acak, jumlah sampel pada setiap kelurahan adalah 6 responden. 2. Pada setiap kelurahan terpilih, dipilih 6 rumah tangga secara acak, yaitu dengan sistem Interval/Systematic Sampling.

10

3. Pada setiap rumah tangga terpilih, dipilih 1 responden secara selang seling laki-laki dan perempuan.

6.3. Metode pengumpulan data Metode pengumpulan data adalah responden terpilih diwawancara secara tatap muka menggunakan kuesioner oleh pewawancara yang telah dilatih. Setiap pewawancara bertugas mewawancarai 6 responden untuk setiap satu kelurahan. Wawancara dikontrol secara sistematis oleh peneliti/supervisor

dengan

melakukan cek ulang di lapangan (spotcheck) sekitar 20-30% dari total data masuk untuk menjamin akurasidata yang diperlukan. Dalam proses penjaminan metodologi dan akurasi data tidak ditemukan kesalahan berarti.

6.4. Waktu Pengumpulan Data Pengumpulan data dilakukan 1-30 April 2015.

6.5. Analisa Data Data penelitian yang didapat akan diolah melalui sejumlah tahapan, yakni pemeriksaan data (editing), dilanjutkan dengan memberi kode (koding) dan tabulasi. Selanjutnya terhadap data tersebut dilakukan analisis dengan menggunakan tabel frekuensi dan tabel silang.

11

BAB II GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

2.1. Kondisi Geografis, Demografis dan Sosial Posisi geografi Kota Semarang terletak di pantai Utara Jawa Tengah, tepatnya pada garis 6º, 5' - 7º, 10' Lintang Selatan dan 110º, 35' Bujur Timur. Luas wilayah mencapai 37.366.838 Ha atau 373,7 Km2. Letak geografi Kota Semarang ini berbatasan dengan pantai utara Laut Jawa, sebelah selatan dengan Kabupaten Semarang, sebelah timur dengan Kabupaten Demak/Grobogan dan sebelah barat dengan Kabupaten Kendal. Wilayah Kota Semarang secara administratif terbagi menjadi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan. Terdapat dua kecamatan yang mempunyai wilayah terluas yaitu Kecamatan Mijen dengan luas wilayah 57,55 Km² dan Kecamatan Gunungpati dengan luas wilayah 54,11 Km². Sedangkan kecamatan yang mempunyai luas terkecil adalah Kecamatan Semarang Selatan, dengan luas wilayah 5,93 Km² diikuti oleh Kecamatan Semarang Tengah, dengan luas wilayah 6,14 Km². Secara detail sebagaimana terdapat pada tabel berikut:

12

Tabel 2.1. Wilayah Administrasi Kecamatan dan Penduduk Kota Semarang Tahun 2013 No.

Kecamatan

Jumlah Kelurahan

Luas (km2)

Jumlah Penduduk

Kepadatan Penduduk

1.

Mijen

14

57,55

57.887

1.006

2.

Gunungpati

16

54,11

75.885

1.402

3.

Banyumanik

11

25,69

130.494

5.080

4.

Gajahmungkur

8

9,07

63.599

7.012

5.

Semarang Selatan

10

5,93

82.293

13.882

6.

Candisari

7

6,54

79.706

12.187

7.

Tembalang

12

44,20

147.564

3.339

8.

Pedurungan

12

20,72

177.143

8.549

9.

Genuk

13

27,39

93.439

3.411

10.

Gayamsari

7

6,18

73.745

11.939

11.

Semarang Timur

10

7,70

78.622

10.211

12.

Semarang Utara

9

10,97

128,026

11.671

13.

Semarang Tengah

15

6,14

71.200

11.596

14.

Semarang Tengah

16

21,74

158,668

7.298

15.

Tugu

7

31,78

31.279

984

16.

Ngalian

10

37,99

122.555

3.226

177

373,70

1.572.105

4.207

Total

Sumber: Kota Semarang Dalam Angka 2014, BPS Kota Semarang

13

Jumlah penduduk berdasarkan data BPS Kota Semarang pada tahun 2013 sebesar 1.572.105 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 0,83 % dibanding tahun 2012 yang tercatat sebesar 1.559.198 jiwa. Persebaran penduduk jika dilihat dari jumlah penduduk pada masing-masing wilayah kecamatan mengalami kepadatan penduduk yang tidak merata. Kecamatan yang paling padat penduduknya adalah Kecamatan Semarang Selatan sebesar 13.882 orang per km2, sedangkan yang paling kecil adalah Kecamatan Tugu sebesar 984 orang per km2. Penduduk lebih tersentral di pusat kota. Jika dilihat dari komposisi jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Semarang 3 (tiga) tahun terakhir ini masih didominasi oleh penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin pada tahun 2011, 2012 dan 2013 di Kota Semarang adalah 99 yang berarti jumlah penduduk perempuan 1 persen lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk lakilaki.

No.

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang sesuai Jenis Kelamin Tahun 2011-2013 2011 2012 2013 Jenis Kelamin

Orang

%

Orang

%

Orang

%

1.

Laki-laki

767.884

49,73

775.793

49,76

781.176

49,69

2.

Perempuan

776.474

50,27

783.405

50,24

790.929

50,31

Jumlah

1.544.358

100

1.559.198

100

1.572.105

100


Sekitar 71,57 % penduduk Kota Semarang berumur produktif (15-64) tahun, sehingga angka beban tanggungan, yaitu perbandingan antara penduduk

14

usia produktif dengan penduduk usia tidak produktif (0-14 dan 65 tahun ke atas) pada tahun 2012 sebesar 39,72 yang berarti 100 orang penduduk usia produktif menanggung 40 orang penduduk usia tidak produktif. Tabel 2.3 Penduduk Menurut Kelompok Usia dan Jenis Kelamin di Kota Semarang Tahun 2013 No.

Umur

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1.

0-4

65,631

60,246

125,876

2.

5-9

65,099

59,980

125,079

3.

10-14

62,640

58,791

121,431

4.

15-19

71,021

74,644

145,665

5.

20-24

76,398

77,705

154,103

6.

25-29

73,987

74,578

148,564

7.

30-34

68,859

69,535

138,394

8.

35-39

61,316

63,031

124,347

9.

40-44

57,042

61,032

118,074

10.

45-49

50,860

54,908

105,768

11.

50-54

44,775

44,900

89,675

12.

55-59

33,420

30,606

64,025

13.

60-64

17,757

18,806

36,562

14.

65+

32,373

42,167

74,540

Jumlah

781,176

790,929

1,572,105


Komposisi penduduk menurut agama yang dipeluk di Kota Semarang berturut-turut adalah Islam sebesar 83,5%, Kristen Katholik sebesar 7,4%, Kristen Protestan sebesar 7% , Budha sebesar 1,2%, Hindu sebesar 0,7, serta lainnya sebesar 0,1%. Komposisi penduduk kota Semarang ditinjau dari aspek pendidikan 15

(di atas umur 5 tahun) adalah tidak punya ijazah SD sebesar 21,16%; tamat SD/MI sederajat sebesar 26,93%; tamat SMP/MTs sederajat sebesar 20,29%; tamat SMA/MA sederajat sebesar 21,11%; Tamat Akademi/D III sebesar 4,34, dan tamat universitas sebesar 4,44%. Hal ini menggambarkan masih cukup tinggi komposisi penduduk usia >5th yang belum/tidak tamat SD. Dari total penduduk sebesar 1.572.105 terdapat sebesar 688.593 penduduk (43,8%) yang bekerja. Komposisi penduduk berdasarkan mata pencaharian di Kota Semarang berturut-turut adalah:

Buruh Industri (25,65 %) ,

PNS / ABRI

(13,76 %), Pedagang (12.51%), Buruh Bangunan (12,02 %), Jasa dan lainnya (11,86 %), Pengusaha (7,72%),

Pensiunan (5.77%)

Petani sendiri (3,95 %),

Angkutan (3.71%), Buruh Tani (2.69%), serta Nelayan (0.39%)

2.2. 2.2.1.

Politik Kota Semarang Pemilu DPRD Kota Semarang Menggunakan data hasil Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014

menunjukkan bahwa suara pemilih Kota Semarang terbagi relatif merata pada semua partai politik. Artinya tidak ada satu partai yang menguasai mayoritas kursi. Pemilu 2014 memunculkan PDIP sebagai partai dengan perolehan kursi terbanyak, namun hanya menguasai 30% kursi dari total 50 Kursi. Perolehan kursi PDIP tersebut mengulang keberhasilan perolehan kursi Pemilu 2004 (26,6%) yang menempatkan PDIP pada

posisi teratas di antara semua partai politik yang

memperoleh kursi. Pada Pemilu 2009 posisi teratas dimiliki Partai Demokrat dengan menguasai 32% kursi. Sesuai UU No. 17 Tahun 2014 tentang tentang

16

Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) maka partai politik dengan perolehan kursi terbanyak memperoleh posisi memegang jabatan ketua DPRD, karena itu menjadi strategis. Tabel 2.4 Perolehan Kursi Partai Politik Hasil Pemilu DPRD Kota Semarang (Pemilu 2004, Pemilu 2009 dan Pemilu 2014) No. Partai Politik Pemilu 2004 Pemilu 2009 Pemilu 2014 1.

Nasdem

-

-

1 (2%)

2.

PKB

4 (8.8%)

2 (4%)

4 (8%)

3.

PKS

5 (11,1%)

6 (12%)

6 (12%)

4.

PDIP

12 (26,6%)

9 (18%)

15 (30%)

5.

Golkar

6 (13.3%)

5 (10%)

5 (10%)

6.

Gerindra

-

4 (8 %)

7 (14%)

7.

Demokrat

7 (15,5%)

16 (32%)

6 (12%)

8.

PAN

6 (13,3%)

6 (12%)

4 (8%)

9.

PPP

2 (4.4%)

1 (2%)

2 (4%)

10.

Hanura

-

1 (2%)

-

11.

PDS

3 (6,6%)

-

-

45

50

50

6 (13,3%)

9 (18%)

11 (22%)

Jumlah Kursi Perempuan

Sumber: KPU Kota Semarang (diolah) Dengan perolehan kursi sebesar 30%, maka PDIP adalah satu-satunya partai politik yang memenuhi syarat untuk mengusulkan pasangan calon walikota dan wakil walikota secara mandiri, adapun partai lain harus berkoalisi untuk memenuhi syarat ambang batas (threshold) pencalonan sebesar 20% kursi DPRD

17

atau 25% suara sah pemiluanggota DPRD. Syarat pencalonan tersebut dimuat dalam Pasal 40 (1) UU No. 8 Tahun 2015 bahwa: Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan .

Syarat ambang batas pengusulan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah (gubernur dan wakil gubenur, bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota) oleh partai politik yang ditentukan dalam UU No. 8 Tahun 2015 naik sebesar 5%. Semula dengan berdasar pada UU No. 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan UU No.12 Tahun 2008, syarat ambang batas pengusulan pasangan calon oleh partai politik hanya sebesar 15%, berlaku baik untuk pencalonan yang menggunakan kursi DPRD maupun pencalonan yang menggunakan basis suara sah pemilu DPRD.

2.2.2.

Pilkada Kota Semarang Pilkada 2015 adalah pilkada secara langsung yang ketiga kalinya

diselenggarakan di Kota Semarang untuk memilih walikota dan wakil walikota. Dua pilkada sebelumnya dilaksanakan pada Tahun 2005 dan Tahun 2010. Pada Pilkada 2005 modal dasar partai politik untuk mengusung pasangan calon adalah hasil Pemilu 2004. Pada dua Pilkada tersebut, PDIP dan Partai Demokrat mengusung calon secara mandiri, sementara partai politik lainnya membangun koalisi.

18

Tabel 2.5 Nama, Partai Pengusung dan Perolehan Suara Pasangan Calon Pilkada Kota Semarang 2005 Perolehan Nama Pasangan Calon Partai Pengusung % Suara Sukawi SutaripMahfudz Ali

PAN, PKB, PPP

468.003

74,14

Soediro Atmo Prawiro Ahmad Musyafir

Partai Demokrat

Tidak tersedia data

15,00

Soendoro-R. Yuwanto

PDIP

Tidak tersedia data

3,58

Bambang Raya Saputra Siti Chomsiyati Sutrisno Suharto

Partai Golkar dan PDS

Tidak tersedia data

7,36

631.208

94,93

Jumlah Suara Sah Sumber: KPU Kota Semarang, 2005

Data dalam tabel di atas menunjukkan pasangan calon Sukawi Sutarip Mahfudz Ali yang diusulkan oleh koalisi PAN, PKB, PPP dalam Pilkada 2005 menang mutlak dengan raihan suara sebesar 74,14%. Pada Pilkada 2010 terdapat perubahan komposisi pasangan calon maupun koalisi partai pengusul. Terdapat wajah baru maupun lama yang menjadi calon, Sukawi Sutarip tidak lagi bisa menjadi calon karena telah dua periode sebagai walikota, sedangkan Mahfudz Ali kembali mencalonkan namun pada posisi calon walikota yang diusung Partai Demokrat. Pada Pilkada 2010 terdapat 3 PNS aktif yang mencalonkan sebagai calon walikota, yakni Harini Krisniati, M. Farchan dan Soemarmo HS. UU 32 Tahun 2004 jo UU 12 Tahun 2008 mengatur syarat calon PNS mundur dari jabatan negeri, bukan mengundurkan diri sebagai PNS sebagaimana UU No.8 Tahun 2015.

19

Tabel 2.6 Nama, Partai Pengusung dan Perolehan Pasangan Calon Pilkada Kota Semarang 2010 Perolehan Nama Pasangan Calon Partai Pengusung Suara

%

Mahfudz Ali-Anis Partai Demokrat Nugroho Widharto

191.427

31,05

Harini Pubono

58,394

9,4

Bambang Raya Saputra- Partai Golkar, PDS, Kristanto PKPI, PKPB, PKDI, PBN, PMB, PPDI, PNBKI, PPD, PPI, PIS, Partai Buruh &Partai Kedaulatan

103.482

16,79

M. Farchan Ardiyantari

51.854

8,31

Soemarmo HS-Hendi PDIP Hendrar Priyadi

211.323

34,28

Jumlah Suara Sah

616.480

Krisniati-Ari Partai Gerindra dan PKS

-

Dasih PPP, PAN, PKB

Sumber: KPU Kota Semarang, 2010 Data dalam tabel di atas menunjukkan pasangan Soemarmo-Hendi Hendrar Priyadi yang diusung PDIP memperoleh persentase raihan suara terbanyak, yakni

sebesar 34,28%. Angka ini memenuhi batas minimal

pemilukada selesai satu putaran. Pasal 107 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2008 menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. Tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada Kota Semarang 2010

20

sebesar 60,06 persen , atau turun dibandingkan


sebesar 66,51 persen.

Pilkada

Tabel 2.7 Jumlah Pemilih, Partisipasi dan Suara Sah Pilkada Kota Semarang Tahun 2005 dan Tahun 2010 Pemilih Yang Menggunakan Hak Suara Sah Jumlah pilih Pemilih

Suara Tidak Sah

Jumlah

%

Jumlah

%

Jumlah

%

2005

999.693

664.897

66,51

631.208

94,93

33.689

5,07

2010

1 .100.337

6 60.851

60,06

616.480

93,29

44.371

6,71

Sumber: KPU Kota Semarang (diolah)

Pada Pilkada 2015 terdapat sejumlah perubahan sebagaimana diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya yang menggunakan aturan dalam UU No. 32 Tahun 2004 jo. UU No. 12 Tahun 2008. Syarat ambang batas pencalonan bagi calon perseorangan ditingkatkan dua kali lipat, diduga akan mengurangi kesertaaan calon dari jalur ini. Begitu pula syarat PNS harus mundur sejak pendaftaran calon juga akan mengurangi minat PNS aktif untuk mendaftar sebagai calon.

21

Tabel 2.8 Perubahan Pengaturan Pilkada Menurut UU 32/2004 jo UU 12/2008 dan UU 8/2015 Perihal UU 32/2004 jo UU UU 8/2015 12/2008

Waktu Penyelenggaraan

Syarat Calon

Tidak diatur

Pasal 3 Pemilihan dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali secara serentak di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pasal 7 (i) tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian (t) PNS mengundurkan (o) belum pernah menjabat diri adalah syarat sebagai Gubernur, Bupati, dan Walikota baru untuk Calon Wakil (u) syarat baru Gubernur, Calon Wakil Bupati, dan Calon Wakil Walikota; (p) berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon; (r ) tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana (t) mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai

Pasal 58 (i) dihapus (o) syarat baru (p) dibatalkan (r) syarat baru

22

Perihal

UU 32/2004 jo UU 12/2008

UU 8/2015 Negeri Sipil sejak mendaftarkan diri sebagai calon; dan (u) berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon

Ambang batas pencalonan parpol

Pasal 59 (2) oleh Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan

Pasal 40 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPRD atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan.

Pasal 40 (3) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik mengusulkan pasangan calon menggunakan ketentuan memperoleh paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah sebagaimana dimaksud

23

Perihal

UU 32/2004 jo UU 12/2008

UU 8/2015 pada ayat (1), ketentuan itu hanya berlaku untuk Partai Politik yang memperoleh kursi di DPRD.

Ambang batas

Pasal 59 (2b) UU 12/2008

Pasal 41 (2)

Pencalonan perseorangan

Pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat mendaftarkan diri sebagai pasangan calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota apabila memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota, jika memenuhi syarat dukungan dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung sekurangkurangnya 6,5% (enam koma lima persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung sekurangkurangnya 5%

a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima

24

Perihal

Pendaftaran Pasangan Calon

UU 32/2004 jo UU 12/2008

UU 8/2015

(lima persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500,000 (lima ratus ribu) sampai. dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurangkurangnya 4% (empat persen); dan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung sekurangkurangnya 3% (tiga persen)

ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud.

Pasal 59 (2d) UU 12/2008 Jumlah dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2b) tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecpmatan di kabupaten/kota dimaksud Pasal 59 (5) huruf a

Pasal 42

Surat pencalonan yang (5) Pendaftaran pasangan ditandatangani oleh Calon Bupati dan pimpinan partai politik Calon Wakil Bupati atau pimpinan partai serta pasangan Calon politik yang bergabung Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh

25

Perihal

UU 32/2004 jo UU 12/2008

UU 8/2015 Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi. (6) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang

26

Perihal

UU 32/2004 jo UU 12/2008

UU 8/2015 Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota

Masa Pendaftaran

Pasal 59 (7) Masa pendaftaran pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan calon.

Tidak diatur

Pasal 44 Masa pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Pasal 47 (1) Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (2) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik terbukti

27

Perihal

UU 32/2004 jo UU 12/2008

UU 8/2015 menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang bersangkutan dilarang mengajukan calon pada periode berikutnya di daerah yang sama. (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuktikan dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. (4) Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (5) Dalam hal putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menyatakan setiap orang atau lembaga terbukti memberi imbalan pada proses pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota

28

Perihal

Metode Penyuaraan

Penetapan Calon Terpilih

UU 32/2004 jo UU 12/2008

UU 8/2015

maka penetapan sebagai calon, pasangan calon terpilih, atau sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dibatalkan. (4) Setiap partai politik atau gabungan partai politik yang terbukti menerima imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 10 (sepuluh) kali lipat dari nilai imbalan yang diterima Ketentuan baru : memberi Pasal 85 (1) suara melalui peralatan Pemberian suara untuk Pemilihan suara secara Pemilihan dapat dilakukan elektronik dengan cara:

Pasal 107 UU12/2008 (1) Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 50 % (lima puluh persen) jumlah suara sah ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih. (2) Apabila ketentuan sebagaimana

a. memberi tanda satu kali pada surat suara; atau b. memberi suara melalui peralatan Pemilihan suara secara elektronik Pasal 107 (1) Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih. (2) Dalam hal terdapat 29

Perihal

UU 32/2004 jo UU 12/2008 dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, pasangan calon yang perolehan suaranya terbesar dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih. (3) Dalam hal pasangan calon yang perolehan suara terbesar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat lebih dari satu pasangan calon yang perolehan suaranya sama, penentuan pasangan calon terpilih dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas,

UU 8/2015 jumlah perolehan suara yang sama untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, pasangan calon yang memperoleh dukungan Pemilih yang lebih merata penyebarannya di seluruh kecamatan di kabupaten/kota tersebut ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota terpilih.

(4) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak terpenuhi, atau tidak ada yang mencapai 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah,

30

Perihal

UU 32/2004 jo UU 12/2008

UU 8/2015

dilakukan pemilihan putaran kedua yang diikuti oleh pemenang pertama dan pemenang kedua. (5) Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh dua pasangan calon, kedua pasangan calon tersebut berhak mengikuti pemilihan putaran kedua. (6)

Apabila pemenang pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh tiga pasangan calon atau lebih, penentuan peringkat pertama dan kedua dilakukan berdasarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

(7)

Apabila pemenang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperoleh oleh lebih dari satu pasangan calon, penentuannya dilakukan berdasarkan wilayah perolehan

31

Perihal

UU 32/2004 jo UU 12/2008

UU 8/2015

suara yang lebih luas. (8)

Pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang memperoleh suara terbanyak pada putaran kedua dinyatakan sebagai pasangan calon terpilih.

Sumber: UU No. 32 Tahun 2004, UU No.12 Tahun 2008, UU No.8 Tahun 2015

32

BAB III ANALISIS PARTISIPASI POLITIK PEMILIH PILKADA KOTA SEMARANG 2015

3.1. Identitas Responden Responden penelitian ini sebanyak 192 orang yang memenuhi syarat sebagai pemilih menurut UU No. 8 Tahun 2015. Teknik penentuan informan menggunakan random sampling dengan metode sampel sederhana (simple random sampling) yang digabungkan dengan metode sampel berstratifikasi (stratifed random sampling). Dari setiap kecamatan diambil sama jumlah respondennya yakni sebesar 12 orang responden (6,3%). Tabel 3.1 Distribusi Responden Berdasarkan Kecamatan di Kota Semarang

No.

Kecamatan

Frekuensi

Persentase

1.

Banyumanik

12

6,3

2.

Candisari

12

6,3

3.

Gajah Mungkur

12

6,3

4.

Gayamsari

12

6,3

5.

Genuk

12

6,3

6.

Gunungpati

12

6,3

7.

Mijen

12

6,3

8.

Ngaliyan

12

6,3

9.

Pedurungan

12

6,3

10. Semarang Barat

12

6,3

11. Semarang Selatan

12

6,3

12. Semarang Tengah

12

6,3

33

No.

Kecamatan

Frekuensi

Persentase

13. Semarang Timur

12

6,3

14. Semarang Utara

12

6,3

15. Tembalang

12

6,3

16. Tugu

12

6,3

192

100,0

Total

Syarat minimal usia pemilih berdasarkan UU No. 8 Tahun 2015 adalah 17 tahun oleh karenanya responden penelitian ini ditentukan minimal telah berusia 17 tahun pada saat penelitian ini dilakukan. Tabel 3.2 Distribusi Responden Berdasarkan Umur Responden No.

Kecamatan

Frekuensi

Persentase

1.

≤ 20

12

6,2

2.

21-25 tahun

11

5,7

3.

26-30 tahun

13

6,8

4.

31-35 tahun

16

8,3

5.

36-40 tahun

18

9,4

6.

41-45 tahun

34

17,7

7.

46-50 tahun

35

18,2

8.

51-55 tahun

19

9,9

9.

56-60 tahun

17

8,8

10. 61-65 tahun

9

4,7

11. > 66 tahun

5

2,6

12. Tidak menjawab

3

1,6

192

100,0

Total

34

Berdasarkan tabel di atas, jika umur responden dibuat berdasarkan sebuah interval (interval 5 tahun, dimulai dari usia <20 tahun sampai umur > 66 tahun), maka jumlah responden terbanyak adalah kelompok 46-50 tahun sebanyak 18,2%

responden yang berusia

responden dan berusia 41-45 tahun sebanyak

17,7%. Adapun responden yang paling sedikit adalah responden yang berusia > 66 tahun sebanyak 2,6% responden. Banyaknya responden dari dua kelompok umur tersebut menunjukkan sebagian besar responden punya pengalaman sebagai pemilih di pilkada lebih dari sekali. Berdasarkan pengelompokan umur, terdapat pemilih pemula (usia 17 tahun-21 tahun) sebanyak 14 responden (7,3%). Selain pengelompokkan pemilih pemula, pemilih juga dikelompokkan sebagai pemilih muda (usia 17-29 tahun), sebanyak 30 responden (15,6%). Tabel 3.3 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin

Frekuensi

Persentase

1.

Perempuan

94

49,0

2.

Laki-laki

98

51,0

192

100,0

Total

Berdasarkan tabel di atas, jumlah responden menurut jenis kelamin relatif berimbang, yakni laki-laki sebanyak 98 orang (51%). Sedangkan responden perempuan sebanyak 94 orang (49%).

35

Tabel 3.4 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan No.

Pekerjaan

Frekuensi

Persentase

1.

PNS

11

5,7

2.

Swasta

83

43,2

3.

Petani

1

,5

4.

Buruh

19

9,9

5.

Pedagang

17

8,9

6.

Guru

2

1,0

7.

Ibu Rumah Tangga

33

17,2

8.

Tidak Bekerja

25

13,0

9.

Tidak menjawab

1

0,5

192

100,0

Total

Berdasarkan latar pekerjaan responden data dalam tabel di atas menunjukkan dominasi responden yang bekerja pada sektor swasta( 43,2%). Selanjutnya berturut-turutresponden yang bekerja sebagai buruh pedagang

(8,9%), PNS (5,7%), guru (1,0%) serta

(9,9%),

jumlah terendah adalah

responden yang bekerja sebagai petani (0,5%). Selain yang bekerja, terdapat responden dengan status ibu rumah tangga (17,2%) dan responden yang tidak bekerja (13,0%).

36

Tabel 3.5 Distribusi Responden Berdasarkan Jenjang Pendidikan Terakhir No.

Pendidikan

1.

Tidak Sekolah

2.

Frekuensi

Persentase 9

4,7

SD

27

14,1

3.

SLTP

37

19,3

4.

SLTA

88

45,8

5.

Akademi

7

3,6

6.

Sarjana

21

10,9

7.

Tidak Jawab

3

1,6

192

100,0

Total

Berdasarkan pendidikan terakhir, terbanyak adalah responden dengan pendidikan

SLTA(45,8%).

Selanjutnya

berturut-turut,

responden

dengan

pendidikan SLTP (37%), responden dengan pendidikan SD (14,1%), responden dengan pendidikan sarjana (10,9%) sertayang terkecil responden dengan pendidikan akademi (3,6%). Terdapat pula responden yang tidak bersekolah sebanyak 9 responden (4,7%). Data ini menunjukkan komposisi responden yang terdidik (pendidikan SLTA ke atas) lebih dominan (60%) dibandingkan yang kurang/tidak terdidik (pendidikan di bawah SLTA dan tidak sekolah), sebesar 38%.

37

Tabel 3.6 Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendapatan No.

Tingkat Pendapatan

Frekuensi

Persentase

1.

< 500.000

27

14,1

2.

500.000 - < 1.000.000

38

19,8

3.

1.000.000 - < 2.000.000

67

34,9

4.

2.000.000 - < 3.000.000

20

10,4

5.

3.000.000 - < 4.000.000

15

7,8

6.

4.000.000 - < 5.000.000

8

4,2

7.

5.000.000 - < 6.000.000

3

1,6

8.

> 6.000.000

7

3,6

9.

Tidak menjawab

7

3,6

192

100,0

Total

Berdasarkan tabel di atas diketahui jumlah responden paling banyak adalah yang memiliki pendapatan keluarga pada angka Rp 1 juta s.d kurang dari Rp 2 juta, yakni sebanyak 67 responden (34,9%). Kedua adalah responden dengan pendapatan keluarga pada angka Rp 500 ribus.d. kurang dari 1 juta sebanyak 38 responden (19,8%). Ketiga, responden dengan pendapatan keluarga pada angka kurang dari Rp 500 ribu sebanyak 27 responden (14,1%). Total responden dengan pendapatan kurang dari Rp 2 juta perbulan adalah dominan, yakni sebesar 68,8%.

38

Tabel 3.7 Distribusi Responden Berdasarkan Agama No.

Agama

1.

Islam

2.

Katolik

3.

Frekuensi

Persentase

168

87,5

13

6,8

Protestan

9

4,7

4.

Budha

1

,5

5.

Total

191

99,5

6.

Tidak menjawab

1

,5

192

100,0

Total

Berdasarkan

agama yang dipeluk, jumlah terbanyak adalah responden

pemeluk agama Islam sebanyak 168 responden (87,5%). Berikutnya adalah responden pemeluk agama Katolik sebanyak 13 responden (6,8%), responden pemeluk agama Protestan sebanyak 9 responden (4,7%). Adapun yang paling sedikit adalah responden pemeluk agama Budha sebanyak 1 responden (0,5%). Distribusi ini menggambarkan populasi penelitiannya.

39

Tabel 3.8 Distribusi Responden Berdasarkan Keikutsertaan dalam Keanggotaan Organisasi No.

Anggota Organisasi

Frekuensi

Persentase

1.

Parpol

8

4,2

2.

Ormas

5

2,6

3.

LSM

1

0,5

4.

Organisasi Sosial

5

2,6

5.

Organisasi Profesi

2

1,0

6.

Organisasi Kagamaan

7

3,6

7.

Organisasi Hobby

1

0,5

8.

Bukan anggota

163

84,9

192

100,0

Total

Berdasarkan tabel di atas, diketahui mayoritas responden (76,6%) tidak bergabung dalam keanggotaan organisasi.

Adapun

15,1% responden yang

menjadi anggota organisasi terdistribusi merata di organisasi politik, keagamaan, sosial dan ormas serta hobi.

3.2. Pengetahuan Responden tentang Pilkada Kota Pada tanggal 9 Desember 2015 akan digelar pilkada serentak gelombang pertama. Untuk Jawa Tengah terdapat 21 kabupaten/kota yang masuk kategori gelombang pertama. Bagi masyarakat Kota Semarang Pilkada 2015 adalah yang ketiga. Jika memperhatikan waktu penyelenggaraan pilkada yang lima tahunan, mestinya pilkada ketiga diselenggarakan tahun 2014, perubahan ini sedikit banyak mempengaruhi tingkat pengetahuan responden, apalagi sempat ada jeda waktu

40

tidak ada kepastian jadi-tidaknya pilkada langsung. Dalam waktu relatif pendek ada perubahan regulasi pilkada, diawali dengan lahirnya UU No. 22 Tahun 2014 yang mengembalikan pemilihan kepala daerah oleh DPRD, lahir Perppu No. 1 Tahun 2014 (menjadi UU No. 1 Tahun 2015) dan revisinya UU No. 8 Tahun 2015 yang tetap mempertahankan pilkada langsung. Perubahan regulasi yang kemudian menjadi dasar pilkada diselenggarakan tahun 2015 dan serentak untuk gelombang pertama. Gelombang kedua pilkada akan diselenggarakan tahun 2016 dan terakhir gelombang ketiga pada tahun 2018. Untuk punya informasi lebih jauh apakah responden sudah mengetahui tetang

Pilkada Kota Semarang akan diselenggarakan tahun 2015 dapat dilihat

dari tabel berikut. Tabel 3.9 Pengetahuan Responden tentang Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Keterangan

Frekuensi

Persentase

1.

Tahu

98

51,0

2.

Tidak Tahu

94

48,0

3.

Tidak menjawab

2

1,0

192

100,0

Total

Berdasarkan tabel di atas jumlah responden yang tahu pilkada dan yang tidak pada komposisi berimbang, yakni 51% responden sudah mengetahui adanya Pilkada Kota Semarang 2015. Artinya KPU Kota Semarang sudah punya modal awal sebesar 51% pemilih yang sudah tahu.

41

3.3. Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Ada sejumlah media yang menjadi sumber informasi bagi responden pemilih Kota Semarang. Adapun distribusi jenis media yang menjadi sumber informasi responden dapat dilihat dari tabel berikut. Tabel 3.10 Sumber Informasi Responden tentang Adanya Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Sumber Informasi

Frekuensi

Persentase

1.

Televisi

25

28,0

2.

Surat Kabar

28

29,2

3.

Baliho

25

26,0

4.

Internet

1

1,0

5.

Sosialisasi KPU

1

1,0

6.

Lainnya (kontak langsung)

18

18,8

96

100,0

Total

Dari data hasil penelitian yang diperoleh terlihat paling banyak sumber informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 didapat responden dari surat kabar (29,2%), televisi (26%) dan baliho (26%). Sedangkan informasi pilkada yang diterima oleh responden dari sosialisasi KPU sangat minimal (1,0 %) oleh karena saat penelitian ini berlangsung KPU belum melakukan sosialisasi terstruktur kepada masyarakat. Sebanyak 9,4% mendapat informasi dari sumbersumber personal (kontak langsung) yakni dari perangkat kelurahan/RT (6,2%), teman (3,2%), tetangga (1%), keluarga (3,2%), partai (1,0%) dan mantan KPPS (1,0%). Sumber informasi dari internet termasuk yang belum banyak digunakan oleh reponden karena hanya 1% yang menggunakan internet.

42

Hasil ini menunjukkan surat kabar menempati posisi teratas sebagai sumber informasi yang menunjukkan ciri masyarakat kota. Televisi menjadi media populer karena rutin menyiarkan dinamika pilkada termasuk diskursus pilkada langsung atau tidak langsung. Sedangkan baliho adalah wajah Kota Semarang akhir-akhir ini, di banyak titik iklan untuk media luar ruangan marak baliho para bakal calon wakil walikota dari PDIP karena partai tersebut sedang menyelenggarakan proses seleksi internal. Data di tabel di atas juga menunjukkan meski perkotaan, peran lembaga keluarga, seperti tetangga, teman dan pejabat struktur pemerintahan kelurahan yang sifatnya kontak langsung masih penting dalam menyebarluaskan informasi pilkada. Data ini sekaligus menunjukkan radio belum menjadi sumber informasi pilkada. Secara lebih terperinci, data berikut menginformasikan media yang menjadi sumber informasi responden menurut karakteristik responden, yakni berdasarkan domisili, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan responden. Tabel 3.11 Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Domisili Responden Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Kecamatan

1.

Banyumanik

2.

Candisari

3.

Gajah Mungkur

Televisi

Surat Kabar

Baliho

Internet

Sosialisas i KPU

Lainnya (Kontak langsung)

5

0

0

0

0

0

5

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

4

2

2

0

0

1

9

44,4%

22,2%

22,2%

0,0%

0,0%

11,1%

100,0%

0

1

3

0

0

1

5

0,0%

20,0%

60,0%

0,0%

0,0%

20,0%

100,0%

43

Total

Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Kecamatan

4.

Gayamsari

5.

Genuk

6.

Gunungpati

7.

Mijen

8.

Ngaliyan

9.

Pedurungan

10.

Semarang Barat

11.

Semarang Selatan

12.

Semarang Tengah

13.

Semarang Timur

14.

Semarang Utara

15.

Tembalang

16.

Tugu Total

Televisi

Surat Kabar

Baliho

Internet

Sosialisas i KPU


0

3

1

0

0

4

8

0,0%

37,5%

12,5%

0,0%

0,0%

50,0%

100,0%

0

3

2

0

0

0

5

0,0%

60,0%

40,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

2

5

0

0

0

7

0,0%

28,6%

71,4%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

1

1

0

0

0

0

2

50,0%

50,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

1

1

3

0

0

0

5

20,0%

20,0%

60,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

1

3

2

0

0

1

7

14,3%

42,9%

28,6%

0,0%

0,0%

14,3%

100,0%

0

3

Total

0

0

0

0

3

0,0%

100,0 %

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

2

2

0

1

2

7

0,0%

28,6%

28,6%

0,0%

14,3%

28,6%

100,0%

1

1

1

0

0

1

4

25,0%

25,0%

25,0%

0,0%

0,0%

25,0%

100,0%

1

1

2

0

0

2

6

16,7%

16,7%

33,3%

0,0%

0,0%

33,3%

100,0%

3

4

0

0

0

0

7

42,9%

57,1%

0,0%

0,0%

0,0%

,0%

100,0%

2

1

0

1

0

3

7

28,6%

14,3%

0,0%

14,3%

0,0%

42,9%

100,0%

6

0

2

0

0

3

11

54,5%

0,0%

18,2%

0,0%

0,0%

27,3%

100,0%

25

28

25

1

1

18

98

44


Kecamatan

Televisi

Surat Kabar

Baliho

Internet

Sosialisas i KPU


25,5%

28,6%

25,5%

1,0%

1,0%

18,4%

Jika dilihat data responden per kecamatan di Kota Semarang,

hasil

penelitian menunjukkan responden yang berasal dari Kecamatan Tugu adalah yang paling punya pengetahuan tentang pilkada, yakni dari 12 responden sebesar 11 responden atau 91,7% mengatakan tahu Pilkada Kota Semarang 2015. Sedangkan Kecamatan Mijen yang paling sedikit hanya ada 2 (dua) responden atau 16,7% yang punya pengetahuan tentang Pilkada Kota Semarang 2015. Dilihat dari jenis media yang menjadi sumber informasi, hasil penelitian menunjukkan Kecamatan Banyumanik, Candisari dan Tugu

merupakan

kecamatan yang paling banyak mendapatkan informasi mengenai Pilkada Kota Semarang 2015 melalui media televisi. Sementara itu, Kecamatan Genuk, Pedurungan, Semarang Barat dan Semarang Utara paling banyak mendapatkan informasi berkaitan dengan Pilkada Kota Semarang 2015 melalui media surat kabar. Adapun sumber informasi yang berasal dari baliho banyak ditemui pada responden di Kecamatan Gajah Mungkur, Gunungpati, Ngaliyan dan Semarang Timur. Sedangkan informasi yang berasal dari sumber lainnya, yakni melalui kontak langsung (personal contact) dalam perbincangan paling banyak ditemui di Kecamatan Gayamsari, Tembalang, Semarang Timur. Untuk Kecamatan Tembalang dijumpai responden yang menerima informasi dari internet.

45

Total

100,0%

Baliho

Surat Kabar

Televisi

- Banyumanik - Candisari - Tugu

- Genuk - Pedurungan - Semarang Barat - Semarang Utara

-

Kontak langsung

Gajah Mungkur Gunungpati Ngaliyan Semarang Timur

- Gayamsari - Tembalang - Semarang Timur

Tabel 3.12 Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Umur Responden Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Umur

1.

Pemilih Muda (17-29 tahun)

2.

Pemilih Umum (≥ 30tahun)

Internet

Sosialisasi KPU

Lainya (kontak langsung)

4

1

0

4

12,5%

25,0%

6,2%

0,0%

25,0%

20

26

21

0

1

14

24,4%

31,7%

25,6%

0,0%

1,21%

17,0%

Televisi

Surat Kabar

5

2

31,25%

Baliho

Total

16 100,0 % 82 100,0 % 98

Total

25

28

25

1

1

18

25,5%

28,6%

25,5%

1,21%

1,21%

18,4%

Hasil penelitian menunjukkan media televisi, surat kabar dan baliho merupakan sumber pilkada

informasi yang membentuk pengetahuan responden tentang

Kota Semarang 2015 dan penggunaan media ini merata di semua

kecamatan. Data dalam tabel juga menunjukkan pemilih muda cenderung

46

100,0 %

mendapat informasi dari televisi, sedangkan pemilih umum cenderung memperoleh informasi dari surat kabar. Pemilih muda juga cenderung mememperoleh informasi melalui kontak langsung dibanding pemilih umum, demikian pula internet juga cenderung digunakan oleh pemilih muda. Tabel 3.13 Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Jenis Kelamin Responden Sumber Infromasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Jenis Kelamin

1. Perempuan 2. Laki-laki Total

Surat Sosialisasi Televisi Baliho Internet Kabar KPU 10

Total

(kontak langsung)

15

1

0

10

41

24,4% 12,2% 36,6%

2,4%

,0%

24,4%

100,0%

10

0

1

8

57

26,3% 40,4% 17,5%

,0%

1,8%

14,0%

100,0%

25

1

1

18

98

25,5% 28,6% 25,5%

1,0%

1,0%

18,4%

100,0%

15 25

5

Lainya

23 28

Data penelitian menunjukkan dari sebanyak 98 responden yang punya pengetahuan tentang Pilkada Kota Semarang terdiri dari 41 responden berjenis kelamin perempuan atau 41,84% dan sebanyak 57 responden berjenis kelamin laki-laki atau 58,16% . Artinya responden laki-laki cenderung punya pengetahuan tentang Pilkada Kota Semarang 2015 dibanding perempuan. Dari distribusi jenis kelamin tersebut diketahui responden laki-laki paling banyak mendapatkan informasi mengenai Pilkada Kota Semarang 2015 melalui surat kabar (40,4%), sedangkan responden perempuan cenderung mendapat informasi dari baliho (36,6%). Televisi menjadi sumber informasi berikutnya baik 47

bagi reponden laki-laki maupun responden perempuan. Selanjutnya langsung cenderung menjadi sumber informasi bagi

kontak

responden perempuan

(24,4%). Tabel 3.14. Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Pekerjaan Responden Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Pekerjaan

1.

PNS

2.

Swasta

3.

Buruh

4.

Pedagang

5.

Guru

6.

Ibu Rumah Tangga

7.

Tidak Bekerja Total

Surat Televisi Kabar

Lainya

Total

Baliho

Internet

Sosialisasi KPU

5

2

0

0

0

11

36,4% 45,5%

18,2%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

19

10

1

1

8

52

25,0% 36,5%

19,2%

1,9%

1,9%

15,4%

100,0%

4 13

(kontak langsung)

2

0

3

0

0

3

8

25,0%

0,0%

37,5%

0,0%

0,0%

37,5%

100,0%

0

0

1

0

0

2

3

0,0%

0,0%

33,3%

0,0%

0,0%

66,7%

100,0%

0

0

1

0

0

1

2

0,0%

0,0%

50,0%

0,0%

0,0%

50,0%

100,0%

1

2

5

0

0

2

10

10,0% 20,0%

50,0%

0,0%

0,0%

20,0%

100,0%

2

3

0

0

2

12

41,7% 16,7%

25,0%

0,0%

0,0%

16,7%

100,0%

28

25

1

1

18

98

25,5% 28,6%

25,5%

1,0%

1,0%

18,4%

100,0%

5 25

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa responden

yang punya

pengetahuan tentang Pilkada Kota Semarang paling banyak adalah responden yang bekerja di swasta yaitu 52 responden atau 53%, responden dengan status

48

tidak bekerja sebanyak 12 responden atau 12,2%, PNS sebanyak 11 responden atau 11,2%, ibu rumah tangga 10 responden atau 10,2%, buruh sebanyak 8 responden atau 8,2%, pedagang sebanyak 3 responden (3,1%) dan 2 responden (2%)berprofesi sebagai guru. Dari jenis pekerjaan tersebut diketahui responden dengan status tidak bekerja paling banyak mendapatkan sumber informasi dari televisi dengan presentase 41,7%, sedangkan sumber informasi yang diperoleh responden melalui surat kabar banyak dijumpai responden yang berprofesi sebagai PNS (45,5%) dan swasta (36,5%). Responden dengan jenis pekerjaan ibu rumah tangga (50% responden) paling banyak mendapatkan informasi mengenai Pilkada Kota Semarang 2015 melalui baliho. Sedangkan responden yang bekerja sebagai buruh, pedagang dan guru banyak mendapatkan informasi berasal dari kontak langsung.

Tabel 3.15 Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Pendapatan Responden Sumber Informasi tentang Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Pendapatan

1.

< 500.000

2.

500.000 < 1.000.000

3.

1.000.000 < 2.000.000

Lainya Surat Sosialisasi Televisi Baliho Internet (kontak Kabar KPU langsung) 1

1

0

0

3

6

16,7% 16,7% 16,7%

0,0%

0,0%

50,0%

100,0%

5

0

0

1

13

30,8% 23,1% 38,5%

0,0%

,0%

7,7%

100,0%

9

0

1

7

40

27,5% 30,0% 22,5%

0,0%

2,5%

17,5%

100,0%

4 11

1

Total

3 12

49


Pendapatan

4.

2.000.000 < 3.000.000

5.

3.000.000 < 4.000.000

6.

4.000.000 < 5.000.000

7.

5.000.000 < 6.000.000

8.

> 6.000.000 Total

Lainya Surat Sosialisasi Televisi Baliho Internet (kontak Kabar KPU langsung) 3

Total

4

1

0

0

3

11

27,3% 36,4%

9,1%

0,0%

0,0%

27,3%

100,0%

4

1

0

1

13

7,7% 46,2% 30,8%

7,7%

0,0%

7,7%

100,0%

3

0

0

1

5

0,0% 20,0% 60,0%

0,0%

0,0%

20,0%

100,0%

1 0

6 1

2

0

0

0

0

1

3

66,7%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

33,3%

100,0%

2

1

2

0

0

1

6

33,3% 16,7% 33,3%

0,0%

0,0%

16,7%

100,0%

25

1

1

18

97

24,7% 28,9% 25,8%

1,0%

1,0%

18,6%

100,0%

24

28

Data dalam tabel di atas menunjukkan responden yang memperoleh informasi Pilkada Kota Semarang melalui kontak langsung kecenderungannya berasal dai kelompok responden dengan penghasilan paling rendah, yakni kurang dari Rp 500.000 per bulan.

3.4.Keyakinan Responden Pilkada Membangun Demokrasi Pilkada adalah metode untuk pengisian jabatan puncak untuk lembaga ekskutif di daerah, mekanisme ini melibatkan seluruh rakyat di daerah pemilihan yang bersangkutan melalui cara-cara demokrasi, yakni bebas dan adil. Oleh karenanya sangat penting untuk mengetahui

keyakinan masyarakat bahwa

50

pilkada yang akan diselenggarakan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Semarang adalah bagian dari pembangunan demokrasi. Tabel 3.16 Keyakinan Responden bahwa Pilkada Kota Semarang 2015 akan Membawa Pengaruh Baik Bagi Demokrasi No.

Keterangan

Frekuensi

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak Menjawab

Total

Persentase

135

70,3

55

28,6

2

1,0

192

100,0

Dari hasil penelitian yang diperoleh terlihat bahwa mayoritas responden (70,3%) punya keyakinan bahwa pilkada Kota Semarang tahun 2015 akan membawa pengaruh baik untuk berlangsungnya demokrasi. Data berikut menginformasikan

distribusi responden

yang punya

keyakinan bahwa pilkada Kota Semarang tahun 2015 akan membawa pengaruh baik untuk berlangsungnya demokrasi menurut karakteristik responden, yakni berdasarkan domisili, umur, jenis kelamin, pekerjaan, dan pendapatan responden. Tabel 3.17 Keyakinan Pilkada Kota Semarang 2015 Akan Membawa Pengaruh Baik Bagi Berlangsungnya Demokrasi Dirinci Menurut Domisili Responden

No.

Domisili (Kecamatan)

Keyakinan Pilkada Kota Semarang 2015 akan membawa pengaruh baik bagi berlangsungnya Demokrasi Ya

1.

Banyumanik

Total

Tidak 6

6

12

50,0%

50,0%

100,0%

51

No.



2.

Candisari

3.

Gajah Mungkur

4.

Gayamsari

5.

Genuk

6.

Gunungpati

7.

Mijen

8.

Ngaliyan

9.

Pedurungan

10.

Semarang Barat

11.

Semarang Selatan

12.

Semarang Tengah

13. 14. 15.

Semarang Timur Semarang Utara Tembalang

Total

Tidak 6

6

12

50,0%

50,0%

100,0%

8

4

12

66,7%

33,3%

100,0%

11

0

11

100,0%

0,0%

100,0%

8

4

12

66,7%

33,3%

100,0%

10

2

12

83,3%

16,7%

100,0%

8

4

12

66,7%

33,3%

100,0%

11

0

11

100,0%

0,0%

100,0%

10

2

12

83,3%

16,7%

100,0%

8

4

12

66,7%

33,3%

100,0%

9

3

12

75,0%

25,0%

100,0%

9

3

12

75,0%

25,0%

100,0%

4

8

12

33,3%

66,7%

100,0%

11

1

12

91,7%

8,3%

100,0%

6

6

12

50,0%

50,0%

100,0%

52

No.



16.

Tugu Total

Total

Tidak 10

2

12

83,3%

16,7%

100,0%

135

55

190

71,1%

28,9%

100,0%

Berdasarkan tabel di atas dari 190 responden, terdapat 135 responden (71,1%) responden yakin bahwa Pilkada Kota Semarng 2015 akan membawa pengaruh baik bagi berlangsungnya demokrasi dan 55 responden (28,9%) mengaku tidak yakin terhadap pengaruh baik bagi demokrasi di Kota Semarang. Distribusi keyakinan responden tersebut dapat dilihat di Kecamatan Gajah Mungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Barat, Semarang Selatan, Semarang Tengah, Semarang Utara dan Tugu. Sedangkan sebagian besar responden yang tidak yakin terhadap Pilkada Kota Semarang 2015 akan membawa pengaruh baik bagi demokrasi di Kota Semarang adalah kecamatan Semarang Timur.

53

Tabel 3.18 Keyakinan Pilkada Kota Semarang 2015 Akan Membawa Pengaruh Baik Bagi Berlangsungnya Demokrasi Dirinci Menurut Umur Responden

No.

Umur


1.


2.

Pemilih Umum (≥ 30tahun) Total

Total

Tidak 22

8

30

73,3%

26,7%

100,0%

113

47

160

70,6%

29,4%

100,0%

135

55

190

71,1%

28,9%

100,0%

Dilihat dari umur responden, terdapat 30 orang atau 15,8% responden pemilih muda dan 160 orang atau 84,2% pemilih umum. Hasil penelitian juga menunjukkan pemilih muda cenderung lebih yakin

bahwa Pilkada Kota

Semarang 2015 akan membawa pengaruh baik bagi berlangsungnya Demokrasi. Tabel 3.19 Keyakinan Pilkada Kota Semarang 2015 Akan Membawa Pengaruh Baik Bagi Berlangsungnya Demokrasi Dirinci Menurut Jenis Kelamin Responden

No.

Jenis Kelamin


1.

Perempuan

2.

Laki-laki Total

Total

Tidak 69

24

93

74,2%

25,8%

100,0%

66

31

97

68,0%

32,0%

100,0%

135

55

190

71,1%

28,9%

100,0%

54

Tabel di atas menginformasikan bahwa dari total 190 responden yang terdiri dari 93 responden berjenis kelamin perempuan dan 97 responden berjenis kelamin laki-laki. Sebanyan 135 responden (71,1%) responden yakin Pilkada Kota Semarang 2015 akan membawa pengaruh baik bagi berlangsungnya demokrasi dengan responden perempuan (69 responden) paling banyak. Sementara 55 responden (28,9%) mengaku tidak yakin. Hasil penelitian juga menunjukkan responden perempuan lebih yakin. Tabel 3.20 Keyakinan Pilkada Kota Semarang 2015 Akan Membawa Pengaruh Baik Bagi Berlangsungnya Demokrasi Dirinci Menurut Pekerjaan Responden

No.

Pekerjaan


1.

PNS

2.

Swasta

3.

Petani

4.

Buruh

5.

Pedagang

6.

Guru

7.

Ibu Rumah Tangga

Total

Tidak 10

1

11

90,9%

9,1%

100,0%

57

25

82

69,5%

30,5%

100,0%

0

1

1

,0%

100,0%

100,0%

12

7

19

63,2%

36,8%

100,0%

12

5

17

70,6%

29,4%

100,0%

2

0

2

100,0%

0,0%

100,0%

24

9

33

72,7%

27,3%

100,0%

55

No.

Pekerjaan


8.

Tidak Bekerja Total

Total

Tidak 18

7

25

72,0%

28,0%

100,0%

135

55

190

71,1%

28,9%

100,0%

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa sebagian besar responden yaitu sebanyak 135 responden (71,1%) yakin bahwa Pilkada Kota Semarang 2015 akan membawa pengaruh baik bagi berlangsungnya demokrasi, sedangkan 55 responden (28,9%) tidak yakin Pilkada Kota Semarang 2015 akan membawa pengaruh baik bagi berlangsungnya demokrasi di Kota Semarang. Keyakinan tersebut kuat terutama pada kelompok guru dan PNS. Sedangkan yang tidak yakin Pilkada Kota Semarang 2015 akan membawa pengaruh baik bagi berlangsungnya demokrasi adalah responden petani. Hal ini menjadi catatan penting bagi para pasangan calon yang akan berkompetisi dalam Pemilukada Kota Semarang 2015 agar melakukan pendekatan secara komprehensif terhadap responden yang bekerja sebagai petani.

56

Tabel 3.21 Keyakinan Pilkada Kota Semarang 2015 Akan Membawa Pengaruh Baik Bagi Berlangsungnya Demokrasi Dirinci Menurut Pendapatan Responden

No.

Pendapatan


1.

< 500.000

2.

500.000 < 1.000.000

3.

1.000.000 < 2.000.000

4.

2.000.000 < 3.000.000

5.

3.000.000 < 4.000.000

6.

4.000.000 < 5.000.000

7.

5.000.000 < 6.000.000

8.

> 6.000.000 Total

Total

Tidak 19

8

27

70,4%

29,6%

100,0%

30

8

38

78,9%

21,1%

100,0%

48

18

66

72,7%

27,3%

100,0%

10

10

20

50,0%

50,0%

100,0%

12

3

15

80,0%

20,0%

100,0%

8

0

8

100,0%

0,0%

100,0%

3

1

3

66,7%

33,3%

100,0%

4

3

7

57,1%

42,9%

100,0%

133

51

184

72,3%

27,7%

100,0%

Sebagian besar responden sebesar 133 responden (72,3%) mengatakan yakin bahwa Pemilukada Kota Semarang 2015 akan membawa pengaruh baik bagi berlangsungnya demokrasi. Selebihnya atau 51 responden (27,7%) tidak yakin akan hal tersebut. Keyakinan tersebut diutarakan responden pada semua tingkat pendapatan kecuali pada tingkat pendapatan responden pada kisaran

57

2.000.000 - < 3.000.000 yang komposisinya berimbang antara yang yakin dan tidak yakin jika Pilkada Kota Semarang 2015 akan membawa pengaruh baik bagi berlangsungnya demokrasi. Tabel 3.22 Keyakinan Pilkada Kota Semarang 2015 Akan Membawa Pengaruh Baik Bagi Berlangsungnya Demokrasi Dirinci Menurut Keikutsertaan Responden dalam Keanggotaan Organisasi

No.

1. 2.

Keikutsertaan dalam Keanggotaan Organisasi Ya

Tidak Total


Total

Tidak 22

4

26

84,6%

15,4%

100,0%

101

45

146

69,2%

30,8%

100,0%

123

49

172

71,5%

28,5%

100,0%

Data dalam tabel di atas menunjukkan, responden yang mengatakan yakin bahwa Pilkada Kota Semarang 2015 akan membawa pengaruh baik bagi berlangsungnya demokrasi, cenderung berasal dari kelompokresponden yang aktivis organisasi, sebaliknya yang tidak yakin cenderung kelompok responden yang bukan aktivis.

58

3.5. Kecenderungan Partisipasi dalam Pilkada 2015 Sangat penting pula mengetahui kecenderungan responden penelitian untuk berpartisipasi dalam Pilkada Kota Semarang 2015. Pengalaman pilkada sebelumnya menunjukkan angka partisipasi politik tidaklah menggembirakan, dimana ada kecenderungan makin menurun dan lebih rendah angka partisipasinya dibanding pemilu lainnya. Tabel 3.23 Responden Berdasarkan Penggunaan Hak Pilih Pilkada Kota Semarang 2015 No. Partisipasi Pilkada 1.

Ya

2.

Tidak

Total

Frekuensi

Persentase

177

93,7

12

6,3

189

100,0

Data dari hasil penelitian menunjukkan mayoritas responden (93,7%) mengatakan akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Semarang tahun 2015. Hanya 6,3% yang memastikan tidak akan menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kota Semarang tahun 2015. Hal ini menunjukkan bahwa animo terhadap Pilkada Kota Semarang 2015 sangat tinggi. Hasil penelitian juga menunjukkan faktor pendorong partisipasi berasal dari dalam diri responden yang bersangkutan, dengan kata lain, mayoritas responden adalah pemilih otonom.

59

Tabel 3.24 Alasan Responden untuk Memilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Alasan

1.

Diri sendiri

2.

Frekuensi

Persentase

166

93,7

Diajak orang lain (saudara/ keluarga /tetangga)

6

2,8

3.

Diberikan barang/uang

3

1,7

4.

iklan di TV/Baliho/ Spanduk

2

1,1

177

100,0

Total

Dari hasil penelitian ini tampak bahwa keinginan mayoritas responden (97,2%) untuk menggunakan hak pilih karena dorongan diri sendiri. Hanya 2,8% yang beralasan karena ajakan orang lain dan karena iklan (1,1%).Terdapat pula responden yang akan menggunakan hak pilihnya karena ada pemberian uang/barang (1,7%). Hasil ini menunjukkan faktor individual menjadi pendorong pemilih untuk menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Semarang 2015, artinya pihak yang paling menentukan untuk hadir di TPS adalah diri sendiri. Data penelitian juga menunjukkan ada sebanyak 12 responden atau 6,3% yang memastikan tidak akan berpartisipasi dalam Pilkada Kota Semarang dengan berbagai alasan sebagaimana dapat dlihat dari data dalam tabel berikut.

60

Tabel 3.25 Alasan Golput dalamPilkada Kota Semarang 2015

No.

Faktor Golput

Frekuensi

Persentase

1.

Tidak percaya dengan pilkada

2

16,7

2.

Kurangnya kepercayaan terhadap calon

6

50,0

3.

Kurangnya sosialisasi

1

8,3

4.

Merantau

1

8,3

5.

Tidak menjawab

2

16,7

12

100,0

Total

Berdasarkan tabel di atas, mayoritas responden (50%) yang memastikan tidak menggunakan hak pilih beralasan karena tidak percaya pada calon. Alasan lainnya, karena tidak percaya pilkada (16,7%), karena merantau (8,3%) , serta karena minimnya sosialisasi (8,3%). Terdapat 16,7% responden yang tidak menjawab alasannya bersikap golput. Hasil penelitian ini menunjukkan selain faktor individual, faktor struktural juga berperan mendorong sikap golput. Data dalam tabel berikut menggambarakan distribusi responden dimaksud berdasar karakteristik responden.

61

Tabel 3.26 Penggunaan Hak Pilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Domisili Responden No.


1.

Banyumanik

2.

Candisari

3.

Gajah Mungkur

4.

Gayamsari

5.

Genuk

6.

Gunungpati

7.

Mijen

8.

Ngaliyan

9.

Pedurungan

10.

Semarang Barat

11.

Semarang Selatan

12.

Semarang Tengah

13.

Semarang Timur

Akan menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Semarang 2015 Ya

Total

Tidak 10

2

12

83,3%

16,7%

100,0%

11

0

11

100,0%

0,0%

100,0%

11

1

12

91,7%

8,3%

100,0%

10

1

11

90,9%

9,1%

100,0%

11

1

12

91,7%

8,3%

100,0%

11

1

12

91,7%

8,3%

100,0%

11

1

12

91,7%

8,3%

100,0%

12

0

12

100,0%

0,0%

100,0%

12

0

12

100,0%

0,0%

100,0%

11

1

12

91,7%

8,3%

100,0%

12

0

12

100,0%

0,0%

100,0%

11

1

12

91,7%

8,3%

100,0%

10

2

12

83,3%

16,7%

100,0%

62

Akan menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Semarang 2015


No.

14.

Semarang Utara

15.

Tembalang

16.

Tugu

Ya

Total

Total

Tidak 12

0

12

100,0%

0,0%

100,0%

11

1

12

91,7%

8,3%

100,0%

11

0

11

100,0%

0,0%

100,0%

177

12

189

93,7%

6,3%

100,0%

Distribusi responden yang disajikan dalam tabel di atas menunjukkan mayoritas responden (93,7%)

yang akan menggunakan hak pilihnya dalam


tersebar secara merata di semua

kecamatan.

Demikian pula, 12 responden (6,3%) yang tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Semarang 2015 mendatang juga merata sebarannya, dalam hal ini Kecamatan Banyumanik dan Semarang Timur merupakan kecamatan yang terbanyak

respondennya

yang

tidak

akan

menggunakan

hak

pilihnya

dibandingkan kecamatan lainnya di Kota Semarang. Tabel 3.27 Penggunaan Hak Pilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Umur Responden Akan menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Umur Ya

1.


Total

Tidak 29

1

30

96,7%

3,33%

100,0%

63

Akan menggunakan hak pilih pada Pilkada Kota Semarang 2015 No.

Umur Ya

2.

Pemilih Umum (≥ 30tahun) Total

Total

Tidak 148

11

159

93,1%

6,91 %

100,0%

177

12

189

93,7%

6,3%

100,0%

Data dalam tabel di atas menunjukkan pemilih muda cenderung akan menggunakan hak pilihnya dibanding pemilih umum.

Tabel 3.28 Penggunaan Hak Pilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Jenis Kelamin Responden

No.

Jenis Kelamin


1. 2.

Perempuan Laki-laki Total

Total

Tidak 85

7

92

92,4%

7,6%

100,0%

92

5

97

94,8%

5,2%

100,0%

177

12

189

93,7%

6,3%

100,0%

Dari data tabel di atas, 177 responden (93,7%) akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Semarang 2015 dengan responden berjenis kelamin laki-laki lebih banyak. Sedangkan 12 responden (6,3%) yang tidak akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Semarang 2015 dengan responden

64

berjenis kelamin perempuan lebih banyak

dibandingkan responden berjenis

kelamin laki-laki. Namun secara umum, dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa baik responden berjenis kelamin perempuan dan responden berjenis kelamin laki-laki cenderung akan menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Semarang 2015 mendatang. Tabel 3.29 Penggunaan Hak Pilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Pekerjaan Responden

No.

Pekerjaan


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

PNS Swasta Petani Buruh Pedagang Guru Ibu Rumah Tangga Tidak Bekerja

Total

Total

Tidak 11

0

11

100,0%

0,0%

100,0%

75

7

82

91,5%

8,5%

100,0%

1

0

1

100,0%

0,0%

100,0%

15

3

18

83,3%

16,7%

100,0%

16

1

17

94,1%

5,9%

100,0%

2

0

2

100,0%

0,0%

100,0%

32

1

33

97,0%

3,0%

100,0%

25

0

25

100,0%

0,0%

100,0%

177

12

189

93,7%

6,3%

100,0%

65

Data dalam tabel di atas menunjukkan kecenderungan untuk menggunakan hak pilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015 didapati pada semua latar belakang pekerjaan responden. Namun kecenderungan golput menonjol pada kelompok responden yang punya latar belakang buruh (16,7%),

swasta (8,5%), dan

pedagang (5,9%). Tabel 3.30 Penggunaan Hak Pilih dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Keikutsertaan Responden dalam Keanggotaan Organisasi No.

Keikutsertaan Responden dalam Keanggotaan Organisasi

1.

Ya

2.

Tidak

Total


Total

Tidak 26

0

26

100,0%

0,0%

100,0%

134

11

145

92,4%

7,6%

100,0%

160

11

171

93,6%

6,4%

100,0%

Hasil penelitian ini menunjukkan responden yang terlibat aktif sebagai anggota suatu organisasi cenderung akan menggunakan haknya dalam Pilkada Kota Semarang 2015 dibanding yang bukan anggota organisasi.

66

3.6. Sifat Yang Diharapkan Menjadi Karakteristik Kepala Daerah Pilkada diselenggarakan untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota Semarang, oleh karenanya penting untuk mengetahui harapan responden mengenai sifat yang menjadi karakteristik kepala daerah dan wakilnya. Tabel 3.31 Sifat yang menjadi Karakteristik Kepala Daerah dan Wakilnya yang diharapkan pada Pilkada Kota Semarang 2015

No.

Karakteristik

1.

Sifat/perilaku jujur dan bersih

2.

Sifat/perilaku peduli

3.

Frekuensi

Persentase

144

75,0

31

16,1

Pintar/cerdas

6

3,1

4.

Memiliki karisma

1

0,5

5.

Sifat dermawan

1

0,5

6.

Lainnya

8

4,2

7.

Tidak menjawab

1

0,5

192

100,0

Total

Berdasarkan tabel di atas, dari sebanyak 192 responden yang ditanya mengenai

sifat yang menjadi karakteristik kepala daerah dan wakilnya yang

diharapkan, ditemukan mayoritas responden (75%) mengharapkan kepala daerah dan wakil kepala daerah menjadi harapan

yang punya sifat jujur dan bersih. Sifat lain yang

adalah perilaku peduli (16,1%). Selanjutnya

karakter

pintar/cerdas (3,1%), memiliki sifat dermawan (1%), serta karena punya karisma (1%). Selain itu, sebanyak 8 responden (4,2%) memilih sifat positif lainnya.

67

Tabel 3.32 Latar Belakang Profesi Kepala Daerah yang Disukai No.

Profesi

Frekuensi

Persentase

1.

Birokrasi

34

17,7

2.

Pengusaha

21

10,9

3.

TNI/Polri

34

17,7

4.

Profesional

8

4,2

5.

Ketua/Anggota DPRD

2

1,0

6.

Tokoh Agama

18

9,4

7.

Tokoh Masyarakat

46

24,0

8.

Lainnya

27

14,1

9.

Tidak menjawab

2

1,0

192

100,0

Total

Berdasarkan tabel di atas ditemukan sebanyak 24% responden memilih latar belakang profesi kepala daerah dari tokoh masyarakat. Selanjutnya, masingmasing sebanyak

17,7% memilih latar belakang profesi birokrasi dan dari

TNI/Polri. Berikutnya berturut-turut, lebih memilih latar belakang pengusaha (10,9%), memilih latar belakang tokoh agama (9,4%),dan memilih latar belakang profesional (4,2%). Hanya 1% yang memilih latar belakang dari Ketua/anggota DPRD. Hasil penelitian ini menunjukkan latar belakang politisi tidak menjadi preferensi pilihan responden meski ketika mencalonkan melalui partai politik. Selain itu, ada 14,1% responden yang memilih latar belakang profesi lain-lain. Data dalam tabel berikut menginformasikan sebaran jawaban responden tersebut menurut karakteristik responden.

68

Tabel 3.33 Ciri-ciri Kepala Daerah yang Diharapkan dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Domisili Responden Ciri-Ciri Kepala Daerah yang diharapkan No.

1.


Banyumanik

2.

Candisari

3.

Gajah Mungkur

4.

Gayamsari

5.

Genuk

6.

Gunungpati

7.

Mijen

8.

Ngaliyan

9.

Pedurungan

10.

Semarang Barat

11.

Semarang Selatan

Sifat/ Sifat/ Pintar/ Memiliki Sifat Lainnya perilaku perilaku cerdas karisma dermawan jujur dan peduli bersih 6 50,0% 11 91,7% 8 66,7%

6

Total

0

0

0

0

12

50,0% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

0

0

1

12

,0% 0,0%

,0%

0,0%

8,3%

100,0%

0

0

0

1

12

25,0% 0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

100,0%

0

1

0

11

0 3

2

5

3

45,5%

27,3%

18,2 %

0,0%

9,1%

0,0%

100,0%

8

1

1

0

0

2

12

8,3% 8,3%

0,0%

0,0%

16,7%

100,0%

0

0

0

1

12

8,3% 0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

100,0%

1

0

0

0

12

,0% 8,3%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

66,7% 10 83,3% 11 91,7%

1 0

5

7

0

0

0

0

12

41,7%

58,3%

,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

11

1

0

0

0

0

12

8,3% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

1

0

0

1

12

33,3% 8,3%

0,0%

0,0%

8,3%

100,0%

0

0

0

0

12

8,3% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

91,7% 6 50,0% 11 91,7%

4

1

69

Ciri-Ciri Kepala Daerah yang diharapkan No.


12.

Semarang Tengah

13.

Semarang Timur

11 91,7% 10 83,3%

14.

Semarang Utara

15.

Tembalang

16.

Sifat/ Sifat/ Pintar/ Memiliki Sifat Lainnya perilaku perilaku cerdas karisma dermawan jujur dan peduli bersih

Tugu Total

11 91,7% 10 83,3% 10 83,3% 144 75,4%

0

Total

0

0

0

1

12

,0% 0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

100,0%

0

0

0

0

12

16,7% 0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

0

0

1

12

,0% 0,0%

0,0%

0,0%

8,3%

100,0%

1

0

0

0

12

8,3% 8,3%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

0

1

0

0

12

8,3% 0,0%

8,3%

0,0%

0,0%

100,0%

6

1

1

8

191

16,2% 3,1%

0,5%

0,5%

4,2%

100,0%

2

0 1 1 31

Tabel di atas menjelaskan ciri-ciri Kepala Daerah yang diharapkan pada Pilkada Kota Semarang 2015 berdasarkan sebaran responden sebanyak 191 di seluruh kecamatan yang ada di Kota Semarang. Sebanyak 144 responden (75,4%) menginginkan Kepala Daerah yang memiliki sifat/perilaku jujur dan bersih hal ini dapat terlihat pada keseluruhan kecamatan yang ada di Kota Semarang kecuali Kecamatan Ngaliyan yang sebanyak 7 responden (58,3%) menginginkan Kepala Daerah memiliki sifat/perilaku peduli terhadap masyarakatnya. Hal tersebut senada dengan 31 responden (16,2%) dari keseluruhan responden di Kota Semarang menginginkan Kepala Daerah memiliki sifat/perilaku peduli terhadap masyarakatnya. Kemudian 8 responden (4,2%) menginginkan Kepala Daerah 70

dengan ciri-ciri lainnya, 6 responden (3,1%) menginginkan Kepala Daerah yang pintar/cerdas serta masing-masing 1 responden (0,5%) menginginkan Kepala Daerah pada Pilkada Kota Semarang 2015 yang memiliki kharisma dan memiliki sifat dermawan. Tabel 3.34 Ciri-ciri Kepala Daerah yang Diharapkan dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Umur Responden Ciri-Ciri Kepala Daerah yang diharapkan No.

1. 2.

Umur

Pemilih Muda (1729 tahun) Pemilih Umum (≥ 30tahun) Total

Sifat/ perilaku jujur dan bersih

Sifat/ perilaku peduli

Pintar/ Memiliki Sifat Lainnya cerdas karisma dermawan

Total

20

5

2

0

0

3

30

66,7%

16,7%

6,7%

0,0%

0,0%

10,0%

100,0%

124

26

4

1

1

5

72,5%

15,2%

2,3%

0,6%

0,6%

2,9%

144

31

6

1

1

8

191

75,4%

16,2%

3,1%

0,5%

0,5%

4,2%

100,0%

171

Berdasar pengelompokan umur responden atas pemilih muda dan pemilih umum, ditemukan bahwa sifat jujur dan bersih lebih menjadi harapan pemilih umum, sedangkan pemilih muda cenderung mengharapkan kepala daerah yang punya sifat peduli dan pintar/cerdas, juga memilik kharisma dan sifat dermawan.

71

Tabel 3.35 Ciri-ciri Kepala Daerah yang Diharapkan dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Jenis Kelamin Responden Ciri-Ciri Kepala Daerah yang diharapkan No.

1. 2.

Jenis Kelamin

Perempuan Laki-laki Total

Sifat/ perilaku jujur dan bersih

Sifat/ perilaku peduli

Pintar/ Memiliki Sifat Lainnya cerdas karisma dermawan

Total

70

14

3

0

1

5

93

75,3%

15,1%

3,2%

0,0%

1,1%

5,4%

100,0%

74

17

3

1

0

3

98

75,5%

17,3%

3,1%

1,0%

0,0%

3,1%

100,0%

144

31

6

1

1

8

191

75,4%

16,2%

3,1%

0,5%

0,5%

4,2%

100,0%

Berdasarkan tabel di atas mayoritas responden baik perempuan maupun laki-laki mengharapkan Kepala Daerah yang memiliki ciri-ciri bersifat/perilaku jujur dan bersih. Demikian pula untuk ciri pemimpin yang pintar dan cerdas juga tidak menunjukkan perbedaan menurut jenis kelamin responden. Namun sifat peduli serta karisma lebih menjdi harapan responden laki-laki, dan sifat dermawan lebih menjadi harapan perempuan.

72

Tabel 3.36 Ciri-ciri Kepala Daerah yang Diharapkan dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Pendidikan Responden

Ciri-Ciri Kepala Daerah yang Diharapkan No.

Pendidikan

1.

tidak Sekolah

2.

SD

3.

SLTP

4.

SLTA

5.

Akademi

6.

Sarjana

7.

Tidak Jawab Total

Sifat/ Sifat/ Pintar/ Memiliki Sifat Lainnya perilaku perilaku cerdas karisma dermawan jujur dan peduli bersih

Total

3

4

0

0

0

2

9

33,3%

44,4%

0,0%

0,0%

0,0%

22,2%

100,0%

22

3

1

0

0

1

27

81,5%

11,1%

3,7%

0,0%

0,0%

3,7%

100,0%

24

10

1

0

1

1

37

64,9%

27,0%

2,7%

0,0%

2,7%

2,7%

100,0%

70

11

4

1

0

2

88

79,5%

12,5%

4,5%

1,1%

0,0%

2,3%

100,0%

5

1

0

0

0

1

7

71,4%

14,3%

0,0%

0,0%

0,0%

14,3%

100,0%

18

2

0

0

0

1

21

85,7%

9,5%

0,0%

0,0%

0,0%

4,8%

100,0%

2

0

0

0

0

0

2

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

144

31

6

1

1

8

191

75,4%

16,2%

3,1%

0,5%

0,5%

4,2%

100,0%

Sebagian besar responden sebanyak 144 (75,4%) yang mengharapkan Kepala Daerah pada Pilkada Kota Semarang 2015 adalah pasangan calon yang memiliki ciri-ciri sifat/perilaku jujur dan bersih hal ini terlihat merata merupakan mayoritas di semua jenjang pendidikan responden. Adapun responden yang tidak

73

sekolah menunjukkan kecenderungan lebih mengharapkan kepala daerah yang punya sifat peduli. Tabel 3.37 Ciri-ciri Kepala Daerah yang Diharapkan dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Pekerjaan Responden Ciri-Ciri Kepala Daerah yang diharapkan No.

1. 2. 3.

Pekerjaan

PNS Swasta Petani

4.

Buruh

5.

Pedagang

6.

Guru

7.

Ibu Rumah Tangga

8.

Tidak Bekerja Total

Sifat/ Sifat/ Pintar/ Memiliki Memiliki perilaku perilaku cerdas karisma sifat jujur peduli dermawan dan bersih

Lainnya Total

10

1

0

0

0

0

11

90,9%

9,1%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

62

14

3

1

0

3

83

74,7%

16,9%

3,6%

1,2%

,0%

3,6%

100,0%

1

0

0

0

0

0

1

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

12

6

0

0

0

1

19

63,2%

31,6%

,0%

0,0%

0,0%

5,3%

100,0%

13

3

0

0

1

0

17

76,5%

17,6%

,0%

0,0%

5,9%

,0%

100,0%

2

0

0

0

0

0

2

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

27

3

1

0

0

2

33

81,8%

9,1%

3,0%

0,0%

0,0%

6,1%

100,0%

17

4

2

0

0

2

25

68,0%

16,0%

8,0%

0,0%

0,0%

8,0%

100,0%

144

31

6

1

1

8

191

75,4%

16,2%

3,1%

0,5%

0,5%

4,2%

100,0%

Sebagian besar responden sebanyak 144 (75,4%) mengharapkan Kepala Daerah pada Pilkada Kota Semarang 2015 adalah pasangan calon yang memiliki

74

ciri-ciri sifat/perilaku jujur dan bersih hal ini terlihat terutama pada kelompok responden yang berprofesi guru dan petani serta PNS. Sifat peduli yang dimiliki oleh kepala daerah lebih menjadi harapan reponden yang berprofesi buruh, sementara sifat dermawan cenderung menjadi harapan pedagang. Tabel 3.38 Ciri-ciri Kepala Daerah yang Diharapkan dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Pendapatan Responden Ciri-Ciri Kepala Daerah yang Diharapkan No.

Pendapatan

1.

< 500.000

2.

500.000 < 1.000.000

3.

1.000.000 < 2.000.000

4.

2.000.000 < 3.000.000

5.

3.000.000 < 4.000.000

6. 7.

8.

4.000.000 < 5.000.000 5.000.000 < 6.000.000 > 6.000.000 Total

Sifat/ Sifat/ Pintar/ Memiliki Sifat Lainnya perilaku perilaku cerdas karisma dermawan jujur dan peduli bersih 21

3

1

0

0

77,8%

11,1%

3,7%

0,0%

0,0%

27

10

0

0

1

71,1%

26,3%

0,0%

0,0%

2,6%

52

9

3

1

0

77,6%

13,4%

4,5%

1,5%

0,0%

18

1

1

0

0

90,0%

5,0%

5,0%

0,0%

0,0%

11

3

0

0

0

73,3%

20,0%

0,0%

0,0%

0,0%

6

1

0

0

0

75,0%

12,5%

0,0%

0,0%

0,0%

3

0

0

0

0

100,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

3

2

1

0

0

42,9%

28,6%

14,3%

0,0%

0,0%

141

29

6

1

1

76,2%

15,7%

3,2%

0,5%

0,5%

Total

2

27

7,4% 100,0% 0

38

0,0% 100,0% 2

67

3,0% 100,0% 0

20

0,0% 100,0% 1

15

6,7% 100,0% 1

8

12,5% 100,0% 0

3

0,0% 100,0% 1

7

14,3% 100,0% 7

185

3,8% 100,0%

75

Sebagian besar responden sebanyak 141 (76,2%) mengharapkan Kepala Daerah pada Pilkada Kota Semarang 2015 adalah pasangan calon yang memiliki ciri-ciri sifat/perilaku jujur dan bersih hal ini terlihat merata pada setiap jenis pekerjaan responden, demikian pula sifat-sifat positif lainnya tidak menunjukkan kecenderungan berbeda antar kelompok responden berdasar tingkatan pendapatan. Tabel 3.39 Ciri-ciri Kepala Daerah yang Diharapkan dalam Pilkada Kota Semarang 2015 Dirinci Menurut Keikutsertaan Responden dalam Keanggotaan Organisasi Ciri-Ciri Kepala Daerah yang Diharapkan

No.

Keikutsertaan Sifat/ Sifat/ Pintar/ Memiliki Sifat Lainnya dalam perilaku perilaku cerdas karisma dermawan Keanggotaan jujur peduli Organisasi dan bersih 20

1.

Ya

2.

Tidak Total

Total

5

1

0

0

0

26

76,9% 19,2%

3,8%

0,0%

0,0%

0,0%

100,0%

23

5

1

1

7

147

74,8% 15,6%

3,4%

0,7%

0,7%

4,8%

100,0%

28

6

1

1

7

173

75,1% 16,2%

3,5%

0,6%

0,6%

4,0%

100,0%

110 130

Sebagian besar responden sebanyak 130 (75,1%) mengharapkan Kepala Daerah pada Pilkada Kota Semarang 2015 adalah pasangan calon yang memiliki ciri-ciri sifat/perilaku jujur dan bersih. Harapan ini tidak berbeda antara responden yang punya latar aktivis organisasi maupun yang tidak aktivis. Namun demikian ada kecenderungan sifat jujur dan bersih, sifat peduli, serta cerdas lebih menjadi preferensi para aktivis, sementara memiliki karisma dan sifat dermawan lebih menjadi preferensi yang bukan aktivis.

76

3.7. Perilaku Pemilih 3.7.1. Faktor Figur Calon Pemberian suara pada pilkada dilakukan dengan cara memilih orang yang menjadi pasangan calon, oleh karenanya faktor figur pasangan calon menjadi faktor penting untuk mendorong pemilih untuk datang memberikan suara di TPS. Terkait faktor figur calon, terdapat sejumlah karakteristik pasangan calon yang menjadi ukuran pemilih tentang figur ideal (kualitas individual) yang melekat pada diri pemimpin. Tabel 3.40 Kecenderungan Akan Memilih Calon Cerdas/Pintar No.

Pilih Calon Cerdas/Pintar

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab Total

Frekuensi

Persentase

156

81,3

33

17,2

3

1,6

192

100,0

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa mayoritas responden atau sebanyak 156 responden (81,3%) menjawab lebih memilih calon kepala daerah yang terlihat cerdas/pintar. Sementara itu, sebanyak 33 responden (17,2%) yang menjawab tidak, terhadap pilihannya kepada calon yang terlihat pintar/cerdas.

77

Tabel 3.41 Kecenderungan Akan Memilih Calon yang Dermawan No. Pilih Calon yang Dermawan Frekuensi 1.

Ya

2.

Tidak

3.


Berdasarkan tabel di atas

Persentase

171

89,1

20

10,4

1

0,5

192

100,0

tampak bahwa mayoritas responden atau

sebanyak 171 responden (89,1%) menjawab lebih memilih calon kepala daerah yang dermawan. Sementara itu, sebanyak 20 responden (10,4%) menjawab tidak mempertimbangkan karakteristik dermawan terhadap pilihannya kepada calon. Tabel 3.42 Kecenderungan Akan Memilih Calon yang Karismatik No. Pilih Calon yang Karismatik 1.

Ya

2.

Tidak

3.


Berdasarkan tabel di atas

Frekuensi

Persentase

144

75,0

45

23,4

3

1,6

192

100,0

tampak bahwa mayoritas responden atau

sebanyak 144 responden (75%) menjawab lebih memilih calon kepala daerah yang punya karisma. Sementara itu, terdapat sebanyak 45 responden (23,4%) menjawab tidakmenggunakan karisma sebagai dasar membuat keputusan memilih.

78

Tabel 3.43 Kecenderungan Akan Memilih Calon yang Jujur dan Bersih Pilih Calon yang Jujur dan Bersih

No. 1.

Ya

2. 3.

Frekuensi

Persentase

186

96,9

Tidak

4

2,1

Tidak menjawab

2

1,0

192

100,0

Total

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa mayoritas responden atau sebanyak 186 responden (96,9%) lebih memilih calon kepala daerah yang jujur dan bersih. Sementara itu, hanya dalam jumlah kecil, sebanyak 4 responden (2,1%), yang tidak menjadikan sifat jujur dan bersih sebagai dasar membuat keputusan memilih. Tabel 3.44 Kecenderungan Akan Memilih Calon yang Peduli No.

Pilih Calon yang Peduli

Frekuensi

Persentase

188

97,9

1.

Ya

2.

Tidak

2

1,0

3.

Tidak menjawab

2

1,0

192

100,0

Total Berdasarkan tabel di atas

tampak bahwa mayoritas responden

atau

sebanyak 188 responden (97,9%) lebih memilih calon kepala daerah yang peduli. Sementara itu, sebanyak 2 responden (1,0%) menjawab tidak.

79

Tabel 3.45 Kecenderungan Akan Memilih Calon yang Berpenampilan Menarik No.

Pilih Calon yang Berpenampilan Menarik

1.

Ya

2.

Tidak

3.


Frekuensi Persentase 65

33,9

125

65,1

2

1,0

192

100,0

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa mayoritas responden, sebanyak 125 responden (65,1%) menjawab tidak memilih kriteria calon kepala daerah yang berpenampilan menarik sebagai dasar keputusan memilih calon. Sementara itu, terdapat sebanyak 65 responden (33,9%) yang lebih memilih calon kepala daerah dengan kriteria yang berpenampilan yang menarik.

3.7.2. Faktor Sosiologis Faktor sosiologis menunjuk pada karakteristik sosial yang melekat pada diri calon yang mempunyai kesamaan dengan karakteristik sosial pemilih, seperti persamaan agama, umur, jenis kelamin, dan asal daerah.

80

Tabel 3.46 Kecenderungan Akan Memilih Calon Karena Berasal dari Daerah yang Sama Pilih Calon yang Berasal dari Daerah yang Sama

No. 1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Frekuensi

Persentase

66

34,4

125

65,1

1

0,5

192

100,0

Total

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa mayoritas responden atau sebanyak 125 responden (65,1%) menjawab tidak mempertimbangkan akan memilih calon kepala daerah dari daerah yang sama. Sementara itu, terdapat sebanyak 65 responden (34,4%) lebih memilih calon kepala daerah dari asal daerah yang sama. Tabel 3.47 Kecenderungan Akan Memilih Calon Karena Beragama Sama No.

Pilih Calon yang Beragama Sama

1.

Ya

2.

Tidak

3.


Frekuensi

Persentase

109

56,8

82

42,7

1

0,5

192

100,0

Hasil penelitian sebagaimana data tabel di atas menunjukkan ada sebanyak 109 responden (56,8%) lebih memilih calon kepala daerah yang beragama sama. Sementara itu, sebanyak 82 responden (42,7%) menjawab tidak menggunakan kesamaan agamasebagai dasar pertimbangan memilih..

81

Tabel 3.48 Kecenderungan AkanMemilih Calon Laki-laki Pilih Calon

No.

Laki-Laki

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Frekuensi

Total

Persentase

120

62,5

71

37,0

1

0,5

192

100,0

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa mayoritas responden atau sebanyak 120 responden (62,5%) lebih memilih calon kepala daerah berjenis kelamin laki-laki. Sementara itu, sebanyak 71 responden (37%) menjawab tidak. Dan sebanyak 1 responden (0,5%) tidak menjawab. Tabel 3.49 Kecenderungan Akan Memilih Calon yang Berusia Muda No.

Pilih Calon Usia Muda

1.

Ya

2.

Tidak

3.


Frekuensi

Persentase

79

41,1

112

58,3

1

0,5

192

100,0

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa mayoritas responden atau sebanyak 112 responden (58,3%) menjawab tidak, untuk lebih memilih calon kepala daerah yang berusia muda. Sementara itu, sebanyak 79 responden (41,1%) lebih memilih calon yang berusia muda. Dan sebanyak 1 responden (0,5%) tidak menjawab.

82

Tabel 3.50 Kecenderungan Akan Memilih Calon Karena Mengikuti Pilihan Teman/Tetangga No.

Ikuti Pilihan Teman/Tetangga

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Frekuensi

Total

Persentase

12

6,3

177

92,2

3

1,6

192

100,0

Berdasarkan tabel di atas diketahui mayoritas responden atau sebanyak 177 responden (92,2%) menjawab tidak, untuk memilih calon kepala daerah karena mengikuti pilihan teman/tetangga. Sementara itu, sebanyak 12 responden (6,3%) yang lebih memilih calon yang mengikuti pilihan tetangga. Selain itu, sebanyak 3 responden (1,6%) tidak menjawab. Tabel 3.51 Kecenderungan Akan Memilih Calon Karena Mengikuti Pilihan Keluarga Ikuti Pilihan Keluarga

No. 1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Total

Frekuensi

Persentase

25

13,0

164

85,4

3

1,6

192

100,0

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa mayoritas responden

atau

sebanyak 164 responden (85,4%) menjawab tidak, untuk memilih calon kepala daerah karena mengikuti pilihan keluarga. Sementara itu,sebanyak 25 responden (13%) memilih calon mengikuti pilhan keluarga. Dan sebanyak 3 responden

83

(1,6%) tidak menjawab. 3.7.3. Faktor Psikologis Faktor psikologis menunjuk pada faktor kedekatan pemilih dengan partai politik pengusung pasangan calon ataupun dengan calon. Tabel 3.52 Kecenderungan Akan Memilih Calon Karena Partai Politik Pengusungnya No.

Pilih Karena Partai Pengusung

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Frekuensi

Total

Persentase

40

20,8

149

77,6

3

1,6

192

100,0

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa mayoritas responden

atau

sebanyak 149 responden (77,6%) menjawab tidak, untuk memilih calon kepala daerah berdasarkan partai politik pengusungnya. Sementara itu, sebanyak 40 responden (20,8%) akan memilih calon karena partai politik pengusungnya. Dan sebanyak 3 responden (1,6%) tidak menjawab. Tabel 3.53 Kecenderungan Akan Memilih Calon Karena Sudah kenal No.

Pilih Calon yang Sudah kenal

Frekuensi

Persentase

1.

Ya

98

51,0

2.

Tidak

93

48,4

3.

Tidak menjawab

1

,5

192

100,0

Total

84

Berdasarkan tabel di atas, dari sebanyak 192 responden, sebanyak 98 responden (51%) lebih memilih calon kepala daerah yang sudah kenal. Sementara, terdapat 93 responden (48,4%) yang menjawab tidak, untuk memilih calon yang sudah kenal. Dan sebanyak 1 responden (0,5%) yang tidak menjawab. Tabel 3.54 Kecenderungan Akan Memilih Calon Karena Sering Berkunjung No.

Pilih Calon yang Sering Berkunjung

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Total

Frekuensi

Persentase

87

45,3

104

54,2

1

,5

192

100,0

Dari data pada tabel di atas, dari sebanyak 192 responden. Sebanyak 104 responden (54,2%) menjawab tidak, untuk memilih calon kepala daerah karena sering berkunjung. Sementara itu, sebanyak 87 responden (45,3%) lebih memilih calon kepala daerah karena sering berkunjung. Dan sebanyak1 (0,5%) responden tidak menjawab.

3.7.4. Faktor Ekonomis Faktor ekonomis adalah pertimbangan untung rugi dalam membuat pilihan, yakni apakah calon yang besangkutan mampu memecahkan berbagai persoalan seperti yang diharapkan reponden.

85

Tabel 3.55 Kecenderungan Akan Memilih Calon yang Menawarkan Program Menarik No.

Pilih Karena Program

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Frekuensi

Total

Persentase

104

54,2

86

44,8

2

1,0

192

100,0

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 104 responden (54,2%) cenderung memilih calon kepala daerah yang menawarkan program menarik. Sementara itu, sebanyak 86 responden menjawab tidak. Terdapat pula 2 responden (1%) yang tidak menjawab. Tabel 3.56 Kecenderungan Akan Memilih Calon yang Bisa Memajukan Kota Semarang No.

Pilih Yang Memajukan Kota

1.

Ya

2. 3.

Frekuensi

Persentase

187

97,4

Tidak

1

,5

Tidak menjawab

4

2,1

192

100,0

Total

Berdasarkan tabel di atas tampak bahwa mayoritas responden atau sebanyak 187 responden (97,4%) lebih memilih calon kepala daerah yang bisa memajukan Kota Semarang. Responden penelitian ini mengidentifikasi sejumlah persoalan Kota Semarang yangprioritas diselesaikan, sebagaimana data dalam

86

tabel berikut. Tabel 3.57 Pendapat Responden tentang Persoalan Utama yang Harus Segera Diselesaikan Kepala Daerah Kota Semarang 2015 – 2020 No.

Persoalan Utama Kota

Frekuensi

Persentase

1.

Penataan Birokrasi

9

4,7

2.

Penerimaan CPNS

1

0,5

3.

Penanggulangan Kemiskinan

54

28,1

4.

Pembangunan (jalan, dll)

23

12,0

5.

Penciptaan Ketertiban

9

4,7

6.

Penciptaan Lapangan Kerja

22

11,5

7.

Pelayanan Pendidikan

dan

Jaminan

10

5,2

8.

Pelayanan Kesehatan

dan

Jaminan

13

6,8

9.

Transportasi Umum

4

2,1

10.

Kemudahan Berusaha

4

2,1

11.

Pertanian

2

1,0

12.

Pelayanan Publik

3

1,6

13.

Penanggulangan Banjir

29

15,1

14.

Penataan Kota

4

2,1

15.

Perlindungan Tradisional

1

0,5

16.

Tidak menjawab

4

2,1

192

100,0

Infrastruktur

Keamanan

Total

dan

Kesenian

Berdasarkan tabel di atas, urutan terbanyak sebagai persoalan utama yang harus segera diselesaikan oleh Kepala Daerah Kota Semarang 2015-2020,sebagai

87

berikut: (1) Penanggulangan kemiskinan yang dipilih oleh sebanyak 54 responden (28,1%), (2) Penanggulangan banjir sebanyak 29 responden (15,1%), (3) Pembangunan infrastruktur sebanyak 23 responden (12%), (4) Penciptaan lapangan pekerjaan sebanyak 22 responden (11,5%), (5) Pelayanan dan jaminan kesehatan sebanyak 13 responden (6,8%), (6) Pelayanan dan jaminan pendidikan sebanyak 10 responden (5,2%), (7) Penataan birokrasi dan penciptaan keamanan ketertiban masing-masing dipilih oleh sebanyak 9 responden (4,7%). Selanjutnya, Transportasi umum, kemudahan berusaha dan penataan kota masing-masing oleh sebanyak 4 responden (2,1%). Pelayanan publiksebanyak 3 responden (1,6%), Pertanian sebanyak 2 responden dan

Perlindungan kesenian tradisional dan

Penerimaan CPNS masing-masing oleh sebanyak 1 responden (0,5%). Sebanyak 4 responden yang tidak menjawab (2,1%).

3.7.5. Faktor Politik Uang Politik uang adalah fakta yang ditemukan disemua jenis pemilu di Indonesia, apalagi dalam pilkada dengan sistem mayoritas, maka kecenderungan politik uang sangat kuat. Untuk itu penting pula mengetahui peran faktor uang dalam perilaku memilih responden.

88

Tabel 3.58 Sikap terhadap Pemberian Uang/Barang dari Calon No.

Sikap

Frekuensi

1.

Menerima namun pilihan sesuai nurani

115

59,9

2.

Menerima dan tidak akan memilihnya

9

4,7

3.

Menerima, dan akan memilih Kandidatyang memberikan paling banyak

13

6,8

4.

Menolak

53

27,6

5.

Tidak menjawab

2

1,0

192

100,0

Total

Persentase

Berdasarkan tabel di atas diketahui sebanyak 115 responden (59,9%) bersikap akan menerima pemberian uang/barang dari kandidat namun pilihan sesuai hati nurani, sebanyak 53 responden (27,6%) bersikap menolak, sebanyak 13 responden (6,8%) akan memilih kandidatyang memberipaling banyak uang/barang. Terakhir, ada sebanyak 9 responden (4,7%) akan menerima pemberiannya,

namun

tidak

akan

memilih

kandidat

tersebut.Hasil

ini

menunjukkan bahwa responden permisif terhadap politik uang, meski praktiknya tidak berkorelasi dengan pilihan politiknya.

89

Tabel 3.59 Kecenderungan Akan Pilih Calon yang Membagi Uang/Barang No.

Pilih Karena Uang/Barang

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Frekuensi

Persentase

40

20,8

144

75,0

8

4,2

192

100,0

Total

Data dalam tabel di atas menguatkan bahwa uang tidak selalu berkorelasi dengan pilihan politik responden. Berdasarkan tabel diatas tampak bahwa mayoritas responden atau sebanyak 144 responden (75%) menjawab tidak akan memilih calon yang membagikan uang/barang. Sementara itu, sebanyak 40 responden (20,8%) lebih memilih calon yang membagi uang/barang.

Ada

sebanyak 8 responden (4,2%) tidak menjawab.

3.8. Pengetahuan tentang Penyelenggara Pemilu Penyelenggara pemilu, KPU dan pengawas pemilu, memainkan peran penting bagi suksesnya penyelenggaraan pilkada. Untuk itu bagian ini menggali pengetahuan responden tentang kedua lembaga tersebut.

90

Tabel 3.60 Pengetahuan Responden tentang KPU No.

Tahu KPU

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Frekuensi

Total

Persentase

150

78,1

39

20,3

3

1,6

192

100,0

Dari data pada tabel di atas menunjukkan mayoritas responden

atau

sebanyak 15 responden (78,1%) mengetahui KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Sedangkan sebanyak 39 responden (20,3%) tidak mengetahui tugas KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu. Dan sebanyak 3 responden (1,6%) tidak menjawab.

Artinya, pengetahuan tentang lembaga KPU merata pada seluruh

pemilih Kota Semarang. Tabel 3.61 Pengetahuan Responden tentang Tugas dan Tanggungjawab KPU No.

Tahu Tugas dan Tanggung jawab KPU

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Total

Frekuensi

Persentase

119

62,0

71

37,0

2

1,0

192

100,0

Berdasarkan tabel diatas mayoritas responden atau sebanyak 119 responden (62%) sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab KPU. Sementara itu, sebanyak 71 responden (37%) tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab KPU.

91

Tabel 3.62 Pendapat Responden KPU Sudah Memberikan Informasi Teknis Pemilu dalam Pemilu 2014 No.

KPU Memberi Informasi teknis Pemilu

1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Frekuensi

Total

Persentase

109

56,8

81

42,2

2

1,0

192

100,0

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas responden (56,8%) mengatakan KPU sudah memberikan informasi tentang teknis pemilu pada Pemilu 2014 . Sementara 42,2% mengatakan tidak. Tabel 3.63 Pendapat KPU sudah Memberikan Sosialisasi Pemilu 2014 No.

KPU Memberi Sosialisasi Pemilu

Frekuensi

Persentase

1.

Ya

97

50,5

2.

Tidak

93

48,4

3.

Tidak menjawab

2

1,0

192

100,0

Total

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas responden (50,5%) telah menyatakan KPU sudah memberikan sosialisasi pemilu dalam Pemilu 2014. Sedangkan 48,4% menjawab tidak. Data ini menunjukkan sosialisasi pemilu oleh KPU dalam Pemilu 2014 belum merata menyentuh semua pemilih.

92

Tabel 3.64 Pendapat Responden terhadap Kinerja KPU dalam Pemilu 2014 Sudah Baik Kinerja KPU Sudah Baik

No. 1.

Ya

2.

Tidak

3.

Tidak menjawab

Frekuensi

Total

Persentase

115

59,9

71

37,0

6

3,1

192

100,0

Berdasarkan tabel diatas, mayoritas responden (59,9%) sudah menyatakan kinerja KPUbaik, dan yang mengatakan tidak sebesar 37%. Bisa disimpulkan mayoritas responden yang punya pengetahuan tentang lembaga KPU mempunyai penilaian positif atas kinerja KPU dalam Pemilu 2014. Tabel 3.65 Pengetahuan Responden tentang Panwaslu dan Bawaslu sebagai Lembaga Pengawas Pemilu No.

Pengetahuan tentang Lembaga Pengawas Pemilu

1.

Ya

2.

Tidak

3.


Berdasarkan tabel diatas

Frekuensi

Persentase

102

53,1

88

45,8

2

1,0

192

100,0

Sebagian responden atau sebanyak 102

responden (53,1%) sudah mengetahui panwaslu dan bawaslu sebagai panitia dan badan pengawas pemilu. Sedangkan sebanyak 88 responden (45,8%) tidak mengetahui.

Hasil penelitian ini menunjkkan bahwa pengenalan responden

kepada lembaga pengawas pemilu lebih rendah dibanding pengenalan mereka

93

pada lembaga KPU.

Tabel 3.66 Pengetahuan Responden tentang Tugas dan Tanggungjawab Panwaslu dan Bawaslu No.

Tahu tugas dan tanggungjawab Panwaslu dan Bawaslu

1.

Ya

2.

Tidak

3.


Frekuensi

Persentase

81

42,2

109

56,8

2

1,0

192

100,0

Berdasarkan tabel diatas, dari sebanyak 190 responden. Sebagian responden atau sebanyak 109 responden (56,8%) tidak mengetahui tugas dan tanggung jawab panwaslu dan bawaslu. Sementara itu, sebanyak 81 responden (81%) sudah mengetahui tugas dan tanggung jawab panwalu dan bawaslu. Hasil ini juga menunjukkan masih didapati sejumlah reponden yang belum mengetahui tentang tugas dan tanggung jawab lembaga pengawas pemilu.

94

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan Berdasarkan temuan dan analisis data yang telah dilakukan pada bab terdahulu maka kesimpulan yang bisa disampaikan adalah sebagai berikut: 1. Pengetahuan masyarakat Kota Semarang terhadap rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah pada bulan Desember 2015 masih terbatas. Hanya separuh dari responden yang diteliti mengetahui bahwa pilkada akan dilakukan pada akhir tahun ini. Mereka mengetahui informasi tentang pilkada ini berasal dari surat kabar, televisi dan baliho. 2. Masyarakat Kota Semarang, sebagian besar meyakini bahwa pilkada mampu membawa pengaruh yang baik terhadap demokrasi di kota ini. Pilkada akan mampu membentuk suatu sistem demokrasi yang baik. 3. Hampir semua responden yang diteliti menyatakan bahwa mereka akan mengunakan hak pilihnya dalam Pilkada Kota Semarang akhir tahun ini. Hal ini menunjukan bahwa niat atau motivasi politik masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah sangat tinggi. Keyakinan sendiri

merupakan

pertimbangan

utama

mengapa

mereka

ingin

berpartisipasi dalam pilkada kota ini. 4. Jujur dan peduli pada rakyat merupakan sifat pemimpin yang diharapkan oleh sebagian besar masyarakat Kota Semarang. Sementara latar belakang

95

pemimpin yang mereka harapkan cukup beragam baik berasal dari kalangan tokoh masyarakat, pegusaha, PNS, TNI maupun POLRI. 5. Masyarakat Kota Semarang cukup rasional karena pertimbangan agama, suku, ras ataupun golongan tidak menjadi pertimbangan pokok dalam menentukan pilihan terhadap kepala daerah. Bahkan faktor partai pengusung juga bukan menjadi pertimbangan utama dalam melakukan pilihan politik. 6. Penanggulangan kemiskinan, penanggulangan banjir dan pembangunan infrastruktur merupakan tiga masalah pokok yang diharapkan oleh masyarakat untuk ditangani oleh siapapun yang menjadi walikota nantinya. 7. Pemilih Kota Semarang masih pragmatis karena sebagian besar responden (sekitar 60%) masih menilai bahwa pemberian uang atau barang kepada pemilih merupakan sesuatu yang wajar dan dapat mereka terima. Hanya sedikit yang menolak pemberian uang atau barang dalam politik menjelang pemilihan kepala daerah ini (sekitar 30% saja). 8. Sebagian besar responden mengetahui penyelenggara pemilu, beserta tugas pokok dan fugsinya.

Mereka menilai bahwa KPU cukup

memberikan informasi teknis soal pemilu 2014 yang lalu. KPU dinilai bekerja dengaan kinerja baik (sekitar 60%). Namun mereka berpendapat bahwa KPU masih minim dalam melakukan sosialisasi pemilu 2014.

96

9. Responden kurang mengetahui dengan baik kinerja Bawaslu dan Panwaslu. Mereka tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai lembaga pengawas pemilu ini. 10. Responden di Kecamatan Candisari, Ngaliyan, Pedurungan, Semarang Selatan, Semarang Utara, Tugu menyatakan bahwa semuanya (100%) akan berpartisipasi dalam pemilihan kepala daerah 2015 mendatang. Kelompok profesi yang

berkecenderungan tidak berpartisipasi adalah

pekerja swasta, pedagang dan ibu rumah tangga.

4.2. Saran Mengacu kepada kesimpulan diatas maka saran yang bisa direkomendasikan adalah sebagai berikut: 1. Sosialisasi tentang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Kota Semarang pada Desember 2005 perlu dilakukan secara lebih intensif

karena

pengetahuan masyarakat yang masih kurang. KPU bisa menggandeng semua stakehoders yang relevan untuk melakukan sosialisasi ini melalui berbagai media. Stakeholders tersebut misalnya pemerintah kota hingga tingkat RT/RW, lembaga pendidikan (perguruan tinggi) ataupun kelompok-kelompok media massa dan organisasi sosial lainnya. 2. Perlu didorong dan direalisasikan oleh pemerintah kota menyangkut penilaian masyarakat Kota Semarang bahwa pilkada mampu membawa pengaruh yang baik terhadap demokrasi di kota ini. Pilkada akan mampu

97

membentuk suatu sistem demokrasi yang baik. Pandangan politik ini harus ditindaklanjuti dalam kehidupan politik pemerintahan sehari-hari.

3. Perlu penyiapan fasilitasi politik dan administrasi yang baik agar niat masyarakat yang akan mengunakan hak pilihnya dalam pilkada Kota Semarang

akhir

tahun

ini

dapat

ditindaklanjuti

oleh

lembaga

penyelenggara pemilihan ini (KPU). KPU perlu mengusahakan jangan sampai ada yang tercecer dalam menggunakan hak pilihnya. 4. Perlu disedikan informasi yang lengkap dan menyeluruh serta rekam jejak kandidat yang akan bertarung dalam pilkada mendatang sehingga rakyat bisa memperoleh figur yang jujur dan peduli pada rakyat sebagaimana yang mereka harapkan. Penyediaan informasi ini penting agar pemilih memiliki kesempatan yang luas untuk menimbang-nimbang calon sebelum mereka pilih. 5. Perlu terus menerus dikedepankan sikap dan nilai-nilai kebangsaan dan nasionalisme sehingga penilaian yang sempit menyangkut SARA tidak berkembang subur di Kota Semarang. 6. Perlu disediakan fasilitasi dan kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan para kandidat untuk menyampaikan harapan mereka khususnya menyangkut penanggulangan kemiskinan, penanggulangan banjir dan pembangunan infrastruktur. 7. Perlu langkah-langkah konkret untuk menyadarkan masyarakat bahwa money politics adalah hal yang buruk dan tabu dalam demokrasi. Pemilih

98

yang pragmatis di Kota Semarang harus didorong dan difasilitasi agar mereka menjadi pemilih yang baik dan cerdas, bukan pemilih transaksional. 8. Perlu dilakukan secara lebih intensif sosialisasi peran, kedudukan dan tugas pokok KPU sehingga masyarakat lebih mengetahui lembaga penyelenggara ini. Koordinasi, komunikasi dan kerjasama dengan berbagai lembaga lain perlu dilakukan untuk mengefektifkan peran KPU ini. 9. Perlu sosialisasi dan komunikasi yang masif menyangkut Bawaslu dan Panwaslu karena banyak masyarakat yang belum mengenal lembaga ini. Agar fungsi pengawasan efektif, Bawaslu dan Panwaslu perlu melakukan kontak politik yang efektif dengan berbagai elemen masyarakat. 10. Kecamatan-kecamatan yang belum maksimal niat untuk berpartisipasi politik dalam pilkada mendatang perlu diefektifkan, yakni Kecamatan Banyumanik, Gajah Mungkur, Gayamsari, Genuk, Gunungpati, Mijen, Semarang Barat, Semarang Tengah, Semarang Timur (paling rendah) dan Tembalang.

99

Daftar Pustaka

Gatara, AA Sahid, Ilmu Politik: Memahami dan Menerapkan, PT. Pustaka Setia, Bandung, 2009 Huntington, Samuel, P. dan Joan Nelson, Partisipasi Politik di Negara Berkembang, Jakarta : Rineka Cipta, 1994 Huntington, Samuel, P. , Gelombang Demokratisasi Ketiga, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2001 Surbakti, Ramlan, Memahami Ilmu Politik, PT. Gramedia , Jakarta, 1992 Surbakti, Ramlan dan Didik Supriyanto, Buku ke-12: Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Proses Penyelenggaran Pemilihan Umum, Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, Jakarta, 2013 Wardhana, Arief W., “Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilu Dan Pemilukada”, Jurnal Konstitusi, Vol. I, No. 1, Juni 2009

Internet: Gril/Jpnn. 2012. Jumlah Golput Diprediksi Terus Meningkat. Diunduh dari http://berita. plasa. msn.com/nasional/jpnn/jumlah-golput-diprediksi-terusmeningkat, tanggal 1 Maret 2015 Putri, Ananda. 2012. Jumlah Golput Pilkada DKI 32 Persen. Diunduh dari http://www.tempo.co/read/news/2012/09/20/228430938/Jumlah-Golput-PilkadaDKI-32-Persen, tanggal 1 Maret 2015

100

BAB I PENDAHULUAN. pemilih, yakni kegiatan memberikan suara (casting vote) pada pemilu, baik pada

Recommend Documents