BAB I PENDAHULUAN
A.
Latar Belakang Pada masa sekarang ini banyak terjadi sengketa baik dalam kegiatan di
dunia bisnis, perdagangan, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya, namun dalam penyelesaiannya melalui proses pengadilan sering sekali dihindari, baik bagi pihak yang dirugikan ataupun pihak yang digugat. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan sering dianggap hanya memakan waktu, dengan biaya yang mahal, tidak efisien serta banyak oknum-oknum yang cenderung mempersulit pencarian keadilan. Karena hal-hal tersebut yang merupakan kelemahan dari badan Pengadilan dalam penyelesaian sengketa, oleh sebab itu banyak kalangan pengusaha lebih memilih cara yang lain dalam penyelesaiaan sengketa perdata. Selain itu dengan dikeluarkannya keputusan pengadilan, tidaklah otomatis perkara bersangkutan telah selesai, sebab pihak-pihak kurang puas dengan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan, memang masih ada pengadilan yang lebih tinggi jika salah satu pihak tidak puas terhadap putusan pengadilan yakni pada pengadilan tingkat banding, namun lamanya putusan yang dikeluarkan kemungkinannya sangat besar, jadi dari ini tampak gambaran bahwa proses perkara melalui peradilan umum sangat memakan waktu dan berlarut-larut. Sebagai konsekuensi dari lamanya proses perkara melalui peradilan umum ini, maka biaya yang harus dikeluarkan untuk itu, misalnya untuk biaya ahli hukum dan ongkos-ongkos lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut
Universitas Sumatera Utara
semakin bertambah terus. Akibatnya sangat merugikan pihak yang sedang bersengketa, misalnya berkurangnya waktu untuk berusaha (bekerja/bisnis). Ini akan
sangat
berpengaruh
terhadap
kelancaran
dan
produktivitas
perusahaannya.Bertolak belakang dengan proses penyelesaian sengketa non litigasi misalnya oleh lembaga arbitrase, dimana keputusan yang dikeluarkan melalui badan arbitrase bersifat final dan mengikat. Selain melalui Arbitrase ada cara lain menyelesaikan sengketa diluar Pengadilan. Meskipun tidak sepopuler lembaga arbitrase misalnya melalui cara mediasi maupun konsiliasi dan lain sebagainya. Keduanya merupakan suatu upaya untuk menyelesaikan sengketa dengan cara musyawarah dan mufakat yang diperantarai oleh seorang mediator atau konsiliator, akan tetapi sifat dari kedua cara dalam penyelesaian sengketa ini tidak final tetapi hanya sebagai sarana untuk mencari jalan penyelesaian ke arah yang lebih baik tanpa harus berperkara kepada arah yang lebih jauh lagi. Karena pada dasarnya para pihak yang bersengketa dan menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase hanya ingin mencari keadilan dengan proses yang singkat dan dengan biaya yang murah. Jadi dengan adanya lembaga Arbitrase yang menangani sengketa perdata di luar pengadilan diharapkan dapat memberikan manfaat atau dampak yang positif bagi para pihak yang memperdayakan Lembaga arbitrase dalam penyelesaian sengketa non litigasi.
Oleh sebab itu Pemberdayaan Lembaga Arbitrase juga menjadi suatu pilihan utama untuk alternatif penyelesaian sengketa para pihak yang bersengketa dalam memecahkan suatu sengketa yang terjadi, karena keunggulan-keunggulan yang dimiliki Lembaga Arbitrase tersebut yakni umumnya pengadilan kurang mendapat kepercayaan (confidence) dari masyarakat pengusaha (bisnis)
Universitas Sumatera Utara
sebaliknya arbitrase merupakan “pengadilan pengusaha” yang eksis untuk menyelesaikan sengketa sengketa diantara mereka dan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan mereka (kalangan bisnis). 1 Jadi
dengan
besarnya
minat
masyarakat
pelaku
usaha
dalam
memperdayakan lembaga arbitrase didalam menyelesaikan sengketa haruslah diambil sisi positif dimana ini merupakan suatu langkah yang baik bagi tumbuh berkembangnya lembaga arbitrase. Dalam kegiatan ini kemampuan dan integritas para arbiter sangat memberikan suatu dampak bagi masa depan lembaga arbitrase itu sendiri.
B. Perumusan Masalah Permasalahan yang akan diangkat dalam skripsi ini adalah tentang Pemberdayaan Lembaga Lrbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, dirumuskan sebagai berikut : 1. Bagaimana kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi. 2. Bagaimana prosedur penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 3. Bagaimana Pemberdayaan Lembaga Arbitrase terhadap penyelesaian sengketa dalam tata hukum Indonesia.
C. Tujuan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan
1
HualaAdolf, Arbitrase Komersil Internasional, 2002, Jakarta: Rajawali Pers, halaman 13
Universitas Sumatera Utara
Tujuan penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Non Litigasi. 2. Untuk mengetahui bagaimana prosedur Penyelesaian Sengketa Non Litigasi melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). 3. Untuk mengetahui dan memahami secara lebih dalam tentang pemberdayaan lembaga Arbitrase terhadap penyelesaian sengketa dalam tata hukum Indonesia. Selain tujuan-tujuan diatas, penelitian dilakukan untuk tujuan pemenuhan terhadap salah satu syarat dalam memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Adapun manfaat yang bisa didapat dari skripsi ini adalah: 1. Secara Teoritis Menambah pengetahuan dan wawasan mengenai pemberdayaan lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa non litigasi. Penulis juga berharap dari hasil yang dirumuskan dalam skripsi ini dapat menjadi bahan bacaan ataupun literatur bagi pembaca yang tertarik dengan keberadaan Lembaga Arbitrase sebagai Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, khususnya keefektifan dan wewenang dari lembaga ini dalam penyelesaian sengketa di luar Pengadilan. 2. Secara Praktis Menambah wawasan dan pengetahuan bagi kalangan masyarakat khususnya para pelaku usaha dalam menyelesaikan sengketa melalui Lembaga
Universitas Sumatera Utara
Arbitrase serta mengetahui secara jelas mengenai prosedur pelaksanaan putusan arbitrase sesuai dengan perundang-undanganIndonesia.
D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini mengenai lembaga arbitrase memang cukup banyak yang diangkat dan dibahas, namun penulisan dengan judul Pemberdayaan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi belum ada yang menulis sebagai skripsi, dengan demikian maka penulisan skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi-skripsi yang telah ada, sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggung jawabkan secara moral dan akademik.
E. Tinjauan Kepustakaan Salah satu cara penyelesaian sengketa diluar Pengadilan adalah dengan cara Arbitrase dalam pengertiannya arbitrase adalah merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Pada pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menyebutkan bahwa : “arbitrase ialah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.” Menurut Rv, arbitrase merupakan suatu bentuk peradilan yang diselenggarakan oleh dan berdasarkan kehendak serta etikad baik dari pihak – pihak yang berselisih agar perselisihan mereka tersebut diselesaikan oleh hakim yang mereka tunjuk dan angkat sendiri, dengan pengertian bahwa putusan yang
Universitas Sumatera Utara
diambil hakim tersebut merupakan putusan yang bersifat final (putusan pada tingkat terakhir) dan mengikat kedua belah pihak untuk melaksanakannya. 2 Menurut M.N. Purwosutitjipto, arbitrase atau perwasitan adalah : “suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak. 3 Pengertian yang lebih jelas mengenai arbitrase dapat dilihat dari batasan yang diberikan oleh Abdulkadir Muhammad, yaitu : “arbitrase adalah badan peradilan swasta diluar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. Arbitrase adalah peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan negara merupakan kehendak bebas para pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadinya sengketa sesuai dengan azas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata.”4 Sementara itu, Sudargo Gautama memberikan batasan arbitrase : “Arbitrase adalah cara-cara penyelesaian hakim partikulir yang tidak terkait dengan berbagai formalitas, cepat dalam memberikan keputusan, karena dalam instansi terakhir serta mengikat, yang mudah untuk dilaksanakan karena akan ditaati para pihak.” 5Dilihat dari beberapa pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan dari para pihak yang dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis melalui suatu badan atau lembaga peradilan swasta diluar Peradilan Umum. Adapun sengketayang dapat dilakukan dengan cara arbitrase tertuang dalam pasal5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang berbunyi :
2
Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2001,Hukum Aritrase,Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman ; 16 3 Rachmadi Usman, 2002,Hukum Arbitrase Nasional, PT Grasindo, Jakarta, halaman ; 2 4 Rachmadi Usman loc. cit 5 Ibid, halaman 3
Universitas Sumatera Utara
“1. Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. 2.
Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase adalah sengketa yang menurut
peraturan
perundang-undangan
tidak
dapat
dilakukan
perdamaian.” Penyelesaian sengketa melalui Arbitrase ini biasanya dilakukan oleh para pihak melalui arbiter ataupun lembaga arbitrase. Definisi arbiter menurut pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, “Arbiter adalah seorang atau lebih yang dipilih para pihak yang bersengketa ataupun yang ditunjuk oleh pengadilan negeri atau lembaga arbitrase, untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu yang diserahkan penyelesaiannya melalui arbitrase. Dengan melembaganya arbitrase, membuat arbitrase menjadi suatu perwujudan dari kebebasan berkontrak yang dianut hukum perdata yang menjadi pilihan alternatif dalam menyelesaikan sengketa non litigasi. Pada Pemberdayaan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi yang sering disebut atau dikenal dengan nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) penyelesaian sengketa melaluiLembaga ini terdapat prosedur-prosedur yang sama dengan proses Peradilan Umum, mulai dari masuknya surat permohonan dalam register BANI, prosedur pemeriksaan, dimana ketua BANI sudah merasa bahwa perjanjian yang menyerahkan pemutusan sengketa kepada arbiter atau badan arbitrase atau klausula arbitrase dianggap sudah mencukupi, maka prosedur pemeriksaan ini dapat dilakukan dan akhirnya
Universitas Sumatera Utara
nanti akan sampai pada suatu putusan, dimana nantinya apabila ketua BANI menganggap pemeriksaan telah cukup, maka ketua akan menutup pemeriksaan itu dan menetapkan suatu hari sidang untuk mengucapkan putusan yang akan diambil. Berbeda dengan putusan Lembaga Peradilan umum yang masih dapat mengajukan banding dan kasasi. Putusan arbitrase yang diputus oleh Lembaga Arbitrase adalah merupakan suatu putusan pada tingkat akhir (final) dan secara langsung mengikat (binding) bagi para pihak yang bersengketa. Namun dalam kenyataannya putusan arbitrase bisa di bantah atau perlawanan (challenge) terhadap putusan yang sudah di putus oleh lembaga arbitrase, yang didasarkan pada tuduhan tentang telah terjadinya penyelewengan, kecurangan atau kekilafan seorang atau beberapa arbiter, dan perlawanan atau bantahan ini tidak boleh dilepaskan oleh para pihak, jadi selalu dapat dilakukan. Adapun unsur-unsur sebagai berikut : 6 a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu. b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan. c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.
F. Metode Penelitian Penulisan skripsi ini menggunakan penelitian kepustakaan (Library Research) yaitu studi yang dilakukan melalui kepustakaan dengan cara membaca dan mempelajari sumber bacaan berupa buku bacaan, majalah, peratuan perundangundangan dan juga catatan lainnya yang berhubungan dengan masalah yang
6
Jimmy Joses sembiring, Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan;negosiasi, konsiliasi, dan arbitrase, 2011, Visimedia, Jakarta, hal. 96
Universitas Sumatera Utara
dihadapi guna mendapatkan data-data dan bahan-bahan yang diperlukan. Sumber data diperoleh antara lain dari : 1. Bahan-bahan hukum primer Yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa. 2. Bahan hukum sekunder Berupa buku-buku yang relevan dengan penulisan skripsi ini, dengan bahan ini ditingkatkan pemahaman peraturan-peraturan yang ditemukan dalam bahan buku primer. Contoh dari Bahan hukum sekunder ini adalah Kepustakaan. 3. Bahan Hukum Tertier Bahan hukum ini berisi keterangan tentang hal-hal yang kurang atau belum dipahami mengenai data hukum primer dan data hukum sekunder sebagai bahan hukum penunjang, yaitu seperti kamus dan ensiklopedi. Jadi dengan menganalisis semua bahan-bahan dan data-data referensi secara sistematis maka dapat dihasilkan suatu tulisan ilmiah yang secara terstruktur.
G. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan skripsi ini menjelaskan bagaimana Pemberdayaan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi yang tersusun secara sistemis dalam tahapan-tahapan tertentu yang dibagi dalam beberapa bab,
Universitas Sumatera Utara
dan didalam bab dibagi lagi menjadi sub bab yang sistematikanya adalah sebagai berikut : Bab I
: yaitu merupakan suatu pendahuluan atau pengantar, kita memahami pembahasan-pembahasan yang selanjutnya akan dibahas, terdiri dari Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Dan Manfaat Penulisan, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.
Bab II
: Pada
Bab
ini,
penulisan
skripsi
menjelaskan
Bagaimana
Pemberdayaan Lembaga Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi yang didalamnya termuat latar belakang arbitrase, jenisjenis dan objek arbitrase, perjanjian dan bentuk arbitrase, dan keunggulan dan kelemahan arbitrase. Bab III
: Pada Bab ini pembahasan mendasar dan merupakan bagian penting dari skripsi ini karena membahas secara lengkap dan khusus mengenai Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Lembaga Arbitrase di Indonesia Dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi. Yang memuat empat (4) sub bab; Riwayat Singkat Berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Lingkup Kegiatan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Tata Cara Pengangkatan Arbiter, dan Hukum Acara Arbitrase Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
Bab IV
: Bab ini merupakan inti dari skripsi ini, dimana dalam bab ini dibahas/dikaji yang menjadi inti dari penulisan skripsi, di bab ini
Universitas Sumatera Utara
memuat tiga (3) sub bab yang membahas tentang Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam Penyelesaian Sengketa Non Litigasi, Pelaksanaan Putusan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), dan Eksistensi dan Masa Depan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bab V
: Dalam Bab ini merupakan kesimpulan dari semua pembahasan pada bab I, II, III dan IV yang berisikan pokok-pokok kesimpulan dan semua permasalahan dan pembahasan yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini, dan juga memberikan saran-saran yang dianggap penting dan bermanfaat.
Universitas Sumatera Utara
