BAB I PENDAHULUAN
1.1.
Latar Belakang Pembangunan ekonomi menjadi prioritas utama
bagi negara-negara
berkembang hal ini disebabkan karena terjadinya keterbelakangan ekonomi yang mengakibatkan lambatnya berkembang negara tersebut. Pembangunan di bidang ekonomi diharapkan dapat merubah keadaan menuju yang lebih baik dengan harapan terjadinya peningkatan kesejahteraaan . Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Siagian (1984) bahwa keterbelakangan utama yang di hadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang adalah dibidang ekonomi. Oleh karena itu tidak mengherankan, bahkan dapat dikatakan merupakan tuntutan sejarah apabila pembangunan ekonomi mendapat perhatian utama. Tujuan Pembangunan ekonomi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang biasa diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riel per kapita. Dengan demikian tujuan pembangunan di samping untuk meningkatkan pendapatan nasional juga untuk meningkatkan produktivitas. Pada umummnya dapat dikatakan bahwa tingkat output pada suatu saat tertentu ditentukan oleh tersedianya atau digunakannya baik sumber daya alam maupun sumberdaya manusia, tingkat teknologi, keadaan pasar dan kerangka kehidupan ekonomi (sistem perekonomian) serta sikap dari output itu sendiri (Suparmoko, M dan Irawan 1995). Pembangunan ekonomi pada intinya
Universitas Sumatera Utara
adalah suatu proses meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat ketaraf yang lebih baik/tinggi (Hulu,1988). Pembangunan Ekonomi yang akan dilaksanakan oleh daerah harus didasarkan pada potensi yang berasal dari daerah tersebut, guna menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja sehingga masyarakat merasa diikut sertakan dalam membangun daerahnya, karena tujuan pembangunan ekonomi daerah adalah untuk meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah. Berdasarkan UU No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas untuk mengatur dan mengelola berbagai urusan penyelenggaraan pemerintah bagi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Sedangkan dalam hal pembiayaan dan keuangan daerah yang diatur dalam UU Nomor 25 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah tidak hanya kesiapan aparat pemerintah saja, tetapi juga masyarakat untuk mendukung pelaksanaan Otonomi daerah dengan pemanfaatan sumberdaya-sumberdaya secara optimal. Otonomi Daerah menuntut pemerintah daerah untuk lebih kreatif memacu pertumbuhan perekonomian didaerahnya dengan melibatkan bisa berbagai lini yang ada yang dianggap potensial bisa membangkitkan pertumbuhan perekonomian daerah tersebut dan menimbulkan multiplier effect pada sektor lainnya.
Universitas Sumatera Utara
Pertumbuhan ekonomi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan kondisi utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi daerah. Karena jumlah penduduk terus bertambah dan berarti kebutuhan ekonomi juga bertambah, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Hal ini dapat diperoleh dengan peningkatan output agregat (barang dan jasa) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) setiap tahun (Tambunan, 2001). Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Indonesia pada dasarnya terdiri atas 9 (Sembilan) sektor, yaitu (1) sektor pertanian; (2) pertambangan dan penggalian; (3) industri pengolahan; (4) listrik dan air minum; (5) Pembangunan dan konstruksi; (6) perdagangan, hotel dan restoran; (7) pengangkutan dan komunikasi; (8) keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, dan (9) jasa-jasa. Tabel 1.1. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Tapanuli Utara Tahun 2005-2009 menurut Lapangan Usaha atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 (Jutaan Rupiah) Lapangan Usaha Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik dan Air Minum Bangunan dan Konstruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya
2005
2006
2007
2008
698.907,32
725.474,63
757.288,33
2009
790.550,34 819.379,08
962,13
1.018,05
1.073,11
1.120,22
1.183,67
28.221,23
28.593,81
30.885,04
32.351,40
33.074,94
9.043,64
9.517,68
10.461,73
11.053,19
11.604,06
74.600,03
80.926,79
87.999,28
95.428,83 101.164,95
163.747,87
172.100,80
182.265,22
192.402,75 202.816,34
47.387,35
50.228,32
52.992,49
55.241,51
58.286,85
47.155,78
48.450,09
49.848,09
50.671,62
51.629,97
Universitas Sumatera Utara
Jasa-jasa 162.266,78 183.068,75 Sumber: BPS Kabupaten Tapanuli Utara
205.003,16
228.061,40 250.129,34
Kabupaten Tapanuli Utara merupakan salah satu kabupaten dari 33 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara. Sebagai salah satu daerah otonom yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan serta, memiliki kewenangan yang luas untuk mengelola, merencanakan dan memanfaatkan potensi ekonomi secara optimal, yang dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Tapanuli Utara. Berdasarkan Tabel 1.1 terlihat bahwa Kabupaten Tapanuli Utara memiliki produk domestik regional bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan tahun 2000 yang terbesar adalah pada sektor pertanian pada kondisi tahun 2009 sebesar Rp.819.379,08 juta. Sedangkan sektor yang paling rendah kontribusinya pada tahun 2009 adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar Rp 1.183 juta. Dalam proses perencanaan pembangunan perlu diamati potensi ekonomi suatu daerah. Untuk itu perencanaan pembangunan ekonomi daerah merupakan hal yang penting diperhatikan pemerintah karena bisa dianggap sebagai perencanaan untuk memperbaiki penggunaan sumberdaya-sumberdaya publik yang tersedia dan untuk memperbaiki kapasitas sektor swasta dalam menciptakan nilai sumberdayasumberdaya secara bertanggungjawab (Arsyad, 1999) Perencanaan pembangunan penting bagi daerah untuk melakukan identifikasi atau mengumpulkan dan menganilisis potensi-potensi ekonomi daerah. Hal ini dapat
Universitas Sumatera Utara
dijadikan sebagai basis untuk mengetahui prospek pembangunan ekonomi daerah. Apabila hal ini tidak dilakukan oleh pemerintah daerah maka pelaksanaan pembangunan akan sangat berat bahkan bisa menemui kegagalan dalam pembangunan daerah. Kewenangan dalam perencanaan pembangunan ekonomi yang telah beralih dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengembangkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah. Keunggulan daerah tentu akan menunjang aktivitas dan pertumbuhan ekonomi yang stabil secara khusus dan menunjang kesejahteraan rakyat secara umum. Penelitian ini mencoba menjelaskan sektor-sektor ekonomi mana yang menjadi sektor unggulan dan memiliki prospek dalam pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara.
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam
penelitian ini, yaitu: 1. Mengidentifikasi sektor-sektor apa yang menjadi sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara? 2. Bagaimanakah Transformasi sektor perekonomian wilayah Kabupaten Tapanulil Utara? 3. Bagaimana Tipologi pertumbuhan sektor perekonomian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara?
Universitas Sumatera Utara
1.3.
Tujuan Penelitian Dari permasalahan di atas, maka di tetapkan tujuan penelitian, yaitu:
1. Untuk menentukan sektor-sektor unggulan perekonomian wilayah Kabupaten Tapanuli Utara. 2. Untuk mengetahui Transformasi
sektor perekonomian wilayah Kabupaten
Tapanuli Utara. 3. Untuk
mengetahui Tipologi pertumbuhan
sektor
perekonomian
wilayah
Kabupaten Tapanuli Utara
1.4.
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberi manfaat untuk:
1. Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara Sebagai bahan informasi dalam menyusun perencanaan pembangunan
dan
menjadi bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan pembangunan ekonomi dan Pengembangan wilayah di Kabupaten Tapanuli Utara. 2. Para Peneliti Sebagai bahan referensi dan memperluas khasanah pengkajian bagi peneliti yang terkait dengan pembangunan dan perencanaan ekonomi daerah.
Universitas Sumatera Utara
