BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pasca terjadinya krisis monoter beberapa tahun yang lalu, perekonomian indonesia mengalami kemerosotan tajam. Banyak upaya emerintah untuk meningkatkan investasi guna memulihkan perekonomian tersebut. Pertumbuhan ekonomi sangat tergantung pada tingkat investasi suatu negara, semakin cepat tingkat investasi maka semakin cepat pula tingkat pertumbuhan ekonomi negara. 1 Pertumbuhan ekonomi merupakan masalah utama perekonomian suatu negara dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi mengukur prestasi dari perekembangan suatu perekonomian dari suatu periode ke periode berikutnya. Dari suatu periode ke periode lainnya kemampuan suatu negara untuk menghasilkan barang dan jasa akan meningkat yang disebabkan oleh faktor-faktor produksi yang selalu mengalami pertambahan dalam jumlah dan kualitasnya. Menurut Sukirno (2004) dalam analisis makro, tingkat pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara diukur dari perkembangan pendapatan nasional riil yang dicapai suatu negara atau daerah. Teori pertumbuhan Neo Klasik menyatakan pertumbuhan ekonomi (di daerah diukur dengan pertumbuhan PDRB) bergantung pada
1
Ridwan Kharirandy, iklim investasi Dan Jaminan Kepastian Hukum dalam Era Otonomi Daerah, Jurnal Hukum Respublica, Vol.5, No. 2 Tahun 2006
1
perkembangan faktor-faktor produksi yaitu : modal, tenaga kerja dan teknologi. 2 Mencermati peran penanam modal cukup signifikan dalam membangun perekonomian, tidaklah mengherankan jika diberbagai negara dalam dekade terakhir ini, baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang berusaha secara optimal agar negaranya dapat menjadi tujuan investasi asing. Dilain pihak, dari sudut pandang investor adanya keterbukaan pasar di era globalisasi membuka peluang untuk berinvestasi di berbagai negara. Tujuannya sudah jelas yakni bagaimana mencari untung, sedangkan negara penerima modal berharap ada partisipasi penanam modal atau investor dalam pembangunan nasionalnya. Mengingat ada perbedaan sudut pandang antara investor dengan penerima modal, dirasakan perlu untuk mengakomodasikan kedua kepentingan tersebut dalam suatu norma yang jelas. Sebagaimana dikemukakan oleh sumantoro : “ motif dari investor dalam menanamkan modal adalah mencari untung. Untuk itu, perlu dicari hubungan antara motif investor mencari untung dengan tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan negara penerima modal yakni usaha untuk mencapai tujuan pembangunan nasionalnya. Agar investor mau menyediakan sarana dan prasarana serta fasilitas lainnya. Sebagai konsekuensi, maka pemerintah perlu menyelenggarakan perencanaan dengan mantap,
2
Sukirno, 1994, pengantar Teori Mikro ekonomi, Fakultas Ekonomi UI, Jakarta. Hlm, 456.
2
termasuk menetapkan kebijakan pelaksanaan dan pengawasan yang efektif, sehinggah tercapai tujuan pembangunan nasional. Dengan pendekatan ini, maka peran investor dapat diarahkan ke prioritas pembagunan.
Dengan
pendekatan
semacam
ini,
maka
teori
pembanguanan merupakan satu proses kerja sama dan bukan masalah ketergantungan dan bukan pula masalah pertentangan kepentingan”. Untuk menyatukan antara kepentingan investor dengan negaranegara penerima-penerima modal harus disadari tidak mudah. Artinya, apabila negara penerima modal terlalu ketat dalam menentukan syarat penanaman modal investor, mungkin saja para investor tidak akan datang lagi bahkan bagi investor yang sudah adapun akan merelokasi prusahaannya. Disebut demikian karena para investor sangat leluasa dalam menentukan tempat berinvestasi yang tidak terlalu dibatasi ruang geraknya. Pertanyaanya, kini mengapa jumlah investasi yang diinvestasikan oleh para investor, baik investor domestik maupun investor asing pada masa Orde Baru mengalami kenaikan, sementara masa reformasi mengalami penurunan yang sangat signifikan dari tahun ke tahun? Pada masa Orde Baru, jumlah investasi yang di investasikan di indonesia cukup tinggi. Hal ini disebabkan stabilitas politik, ekonomi, keamanan dan pertahanan, sosial dan kemasyarakatan dalam keadaan aman dan terkendali sehinggah para investor mendapat perlindungan dan jaminan keamanan dalam berusaha di indonesia. Sementara itu,
3
jumlah investasi, khususnya investasi asing yang masuk ke indonesia sejak era reformasi mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tahun 1998 sampai dengan sekrang ini merupakan masa transisi, yaitu dari masa Orde Baru ke masa reformasi. Pada masa reformasi ini sering terjadi konflik dalam masyarakat. Konflik pertama, terjadi pada tahun 1998, yaitu pada saat diturunkannya Soeharto, pada tanggal 21 mei 1998, merupakan momentum awal dimulainya era reformasi. Ada
dua
hambatan
atau
kendala
yang
dihadapi
dalam
menggerakkan investasi di indonesia, sebagaimana diinventarisasikan oleh BKPM, yaitu kendala internal dan ekseternal. Kendala internal, meliputi : (1) kesulitan perusahaan mendapatkan lahan atau lokasi proyek yang sesuai; (2) kesulitan memperoleh bahan baku; (3) kesulitan dana/pembiayaan; (4) kesulitan pemasaran; (5) dan adanya sengketa atau perselisihan diantara pemegang saham. Kendala eksternal, meliputi : (1) faktor lingkungan bisnis, baik nasional, regional, dan global yang tidak mendukung serta kurang menariknya insentif atau fasilitas investasi yang diberikan pemerintah; (2) masalah hukum; (3) keamanan, maupun stabilitas politik yang merupakan faktor eksternal ternyata menjadi faktor penting bagi investor untuk menanamkan modal di indonesia ; (4) adanya peraturan daerah keputusan menteri, undang-undang yang turut mendistorsi kegiatan penanaman modal; dan (5) adanya Undang-Undang Nomor 41 Tahun
4
1999 tentang Kehutanan yang menimbulkan ketidakpastian hukum dalam pemanfaatan areal hutan bagi industri pertambangan. Untuk meningkatkan jumlah investasi yang ditanamkan oleh investor di indonesia, diperlukan adanya prubahan yang radikal. Salah satu yang perlu dilakukan prubahan adalah perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1967 tetang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Alasan perlunya perubahan kedua undang-undang ini adalah karena tdak sesuai lagi dengan tantangan dan kebutuhan untuk mempercepat perkembangan
perekonomian
nasional,
melalui
konstruksi
pembangunan hukum nasional di bidang penanaman modal yang berdaya saing dan berpihak kepada kepentinagn nasional ( lihat penjelasan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007). Sejak disahkan Undang-undang Nomor 25 tahun 2007 tentang penamanan Modal, oleh DPR pada tanggal 29 Maret 2007, kini sudah ada tiga negara yang telah menawarkan diri untuk menanamkan investasinya di Indonesia. Kedua negara itu, yakni Korea Selatan dan Cina. Korea Selatan talah merencanakan untuk berinvestasi dengan mengerjakan 40-50 proyek. Jumlah investasi langsung yang telah direncanakan oleh Korea Selatan untuk diinvestasikan di indonesia sebanayak 5,7 miliar dolar AS. Sebanyak 3,5 miliar dolar AS akan diinvestasikan di sektor energi (kompas, 3 mei 2007). Investor China
5
telah menawarkan lima proyek kerja sama investasi dengan indonesia. Kelima proyek kerja sama itu, meliputi (1) perakitan mobil, (2) pengolahan singkong, (3) pembuatan gula, (4) manufaktur mesin pertanian, dan eksploitasi sumber daya mineral (Kompas, 15 Mei 2007). Sementara itu, investor jepang juga akan mengembangkan energi gas, manufaktur seperti mobil dan elektronik. Mitsubishi akan meningkatkan investasinya di indonesia dari biasanya 2 miliar dolar AS, menjadi tiga kali lipat, yaitu 6 miliar dolar AS. Pada tahun 2007, jumlah investasi jumlah investasi japang yang sudah ditanamkan di indonesia pada triwulan pertama tahun 2007 ini sebanyak 149,1 juta dolar AS dengan 24 proyek (kompas, 24 mei 2007). Pertanyaanya, mengapa ketiga negara itu tertarik menanamkan investasinya di indonesia. Hal ini disebabkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal adalah dimaksudkan untuk memberikan : 1.
Kepastian hukum
2.
Transparansi
3.
Tidak membeda-bedakan investor; serta
4.
Memberikan perlakuan yang sama kepada investor dalam dan luar negeri. ( Kompas, 12 mei 2007)
Disamping itu, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal telah diatur tentang failitas atau kemudahan-
6
kemudahan yang diberikan kepada para investor. Kemudahankemudahan atau fasilitas itu meliputi: 1.
Fasilitas PPh melalui pengurangan penghsilan neto
2.
Pembebasan atau keringanan bea masuk impor barang modal yang belum bisa diproduksi di dalam negeri
3.
Pembebasan bea masuk bahan baku atau penolong untuk keperluan prduksi tertentu
4.
Pembebasan atau penangguhan pajak penhagsilan (PPn) atas impor barang modal
5.
Penyusutan yang dipercepat
6.
Keringanan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
7.
Pembebasan atau pengurangan pajak penghasilan badan
8.
Fasilitas hak atas tanah
9.
Fasilitas pelayanan keimigrasian
10.
Fasilitas perizinan impor.
Investasi merupakan langkah awal kegiatan produksi. Dengan posisi tersebut, investasi pada hakekatnya juga merupakan langkah awal kegiatan pembangunan ekonomi. Dinamika penamanan modal mempengaruhi tinggih rendahnya pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karenanya, dalam upaya menumbuhkan perekonomian, setiap negara senantiasa berusaha menciptakan iklim yang dapat menggairahakan investasi.
7
Iklim investasi yang baik memberikan kesempatan dan insentif kepada duniausaha untuk melakukan investasi yang produktif, menciptakan lapangan kerja danmemperluas kegiatan usaha. Investasi memainkan peranan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Memperbaiki iklim investasi adalah masalah kritikal yang dihadapi pemerintah di negara berkembang. Menyediakan lapangankerja penting untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian.3 Peran pemerintah dalam menciptakan iklim investasi diperlukan untuk mengatasikegagalan pasar (market failure) atau kegagalan laissezfaire mencapai efisiensi. Mengatasi kegagalan tersebut pemerintah melakukan intervensi melalui hukum dan peraturan. Pemerintah mengatur dunia usaha dan transaksi untuk meminimalkan information asymetries dan mencegah monopoli. Namun, pemerintah acapkali gagalmengurangi kegagalan pasar, bahkan tidak jarang intervensi pemerintah malahmemperburuk iklim investasi. Pemerintah perlu menyusun kerangka acuan yang jelasdalam bentuk peraturan perundang-undangan agar kompetisi berjalan dengan baik.Kerangka pengaturan yang baik akan menciptakan persaingan antar dunia usaha sehinggah perusahaan yang efisien dapat bertahan hidup (survival of 3
The World Bank, World Development Report 2005 A Better Investment Climate for Everyone,(Washington, DC.: World Bank and Oxford University Press, 2004), hal. 1
8
the fittest). Kondisi inipada gilirannya akan menguntungkan konsumen. 4 Penerimaan investasi dalam negeri maupun asing merupakan salah satu pos penerimaan negara yang memberikan kontribusi cukup potensial dalam hal pembiayaan anggaran dan belanja negara. Laju pertumbuhan perekonomian yang diadasarkan pada alur investasi positif menggambarkan gerak pacu positif dengan dukungan beberapa faktor penunjang lainnya. Pertumbuhan ekonomi dan hubungannya dengan keberlanjutan pembangunan diketahui bahwa peningkatan output sektor-sektor ekonomi riil dapat dibentuk melalui mekanisme pertambahan kapasitas produksi. Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilaksanakan berdasarkan prinsip otonomi daerah dan pengaturan sumberdaya nasional yang memberikan kesempatan bagi peningkatan demokrasi dan kinerja daerah untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat menuju masyarakat madani yang bebas kolusi, korupsi dan nepotisme. Penyelenggaraan pemerintah daerah sebagai sub sistem negara dimaksudkan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan masyarakat. Sebagai daerah otonom, Kabupaten/Kota bertindak sebagai penggerak sedangkan pemerintah propinsi sebagai koordinator mempunyai kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan
4
G. Sivalingam, Competition Policy in the Asean Countries, (Singapore: Thomson, 2005), hal.9
9
kepentingan masyrakat berdasarkan prinsip-prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menetapkan aspek-aspek penting tentang Pemerintah Daerah, sementara Undang-undang RI Nomor 33 Tahun 2004 mengatur pembagian sumber-sumber daya keuangan (financial sharing) antara pusat-daerah didesain dengan menggunakan prinsip money follow function atau “ uang mengikuti kewenangan” artinya, penyerahan kewenangan daerah juga dibarengi dengan penyerahan sumber-sumber pembiayaan yang sebelumnya masih dipegang oleh pemerintah pusat. 5 Aspek pemerintah di daerah yang terpenting adalah kewenangan otonomi
untuk
kabupaten/kota
yang
didasarkan
pada
asas
desentralisasi, dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Kewenangan daerah yang dimaksud adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah, dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah 5
Mahi, raksasa 2001, et al. Fiscal Decentalizations : Its Impact on Cities Growth. Jakarta : jurnal Ekonomi dan pembagunan Indonesia Vol 2, No.1
10
daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengartur dan mengurus sendiri uruasan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah meliputi politik luar negeri, pertahananan, keamanan, yustisi, monoter, dan fiskal nasional dan agama, sedangkan urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah untuk propinsi merupakan urusan yang berskala propinsi meliputi: 1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan 2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang 3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 4. Penyediaan sarana dan prasarana umum 5. Penanganan bidang kesehatan 6. Penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial 7. Penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota 8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota 9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota 10. Pengendalian lingkungan hidup 11. Pelayanan pertahanan termasuk lintas kabupaten/kota 12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil 13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan
11
14. Pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota 15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota 16. Urusan wajib yang diamanatkan peraturan perundang-undangan Urusan pemerintah provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintah yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahtraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Pelaksanaan otonomi daerah telah membawa perubahan bagi Bangsa Indonesia. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada sistem penyelenggaraan pemeritahan tetapi berdampak juga pada perubahan kebijakan-kebijakan dalam pembangunan daerah. Tiga perubahan pokok yang diarasakan oleh daerah adalah : 6 1. Perubahan kewenangan pengelolah sumber daya alam; 2. Perubahan kewenangan pengelolahan sumber-sumber keuangan (pajak dan retribusi); 3. Prubahan alokasi anggaran dari pusat ke daerah Ketiga prubahan kewenangan tersebut secara langsung berimplikasi pada rencana pembangunan dan indikator ekonomi makro regional
6
Martini Husaeni, 2001 Potensi Daerah di Otonomi Daerah ; Peluangan dan Tantangan Otonomi Daerah, PT. Permata Artistika Kreasi, Jakarta, hlm 45.
12
(provinsi) terutama terhadap investasi, kesempatan kerja, laju pertumbuhan ekonomi lokal dan regional, ketimpangan antar daerah (lokal) serta prubahan dalam struktur perekonomian lokal maupun regional. Didalam penjelasan umum Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dinyatakan pentingnya peranaan pemerintah daerah untuk menjalin koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Koordinasi tersebut harus dijalankan dengan semangat otonomi daerah. Dalam pengembangan peluang bagi potensi daerah koordinasi menjadi titik penting bagi penanaman modal (investasi) di daerah, baik dalam urusan kepemerintahan terkait investasi maupun kerangka kemampuan daerah untuk melakukan investasi. Oleh karena itu koordinasi dan potesi daerah harus dapat dijadikan sarana bagi pengolahan keuangan daerah terkait dengan Pendapatan Asli Daerah di dalam konteks APBD. Daerah yang diberikan kewenangan pemerintah, melihat bahwa pelaksanaan kewenangan adalah sesuatu yang mutlak. Daerah berhak menentukan sendiri pelaksanaan kewenangan-kewenangan yang merupakan kewenangan bagi daerah. 7 Apalagi ditambah dengan kenyataan bahwa otonomi daerah mengharuskan daerah untuk memiliki kemampuan keuangan yang memadai. Daerah menjadi lebih 7
Dalam pelaksanaan otonomi daerah, daerah diberikan dua macam kewenangan yaitu kewenangan wajib, yang terdiri dari pekerjaan umum, kesehatan pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industry dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, Tenaga kerja, pertanahan dan koperasi; dan kewenangan pilihan.
13
aktif dalam melaksanakan kewenangannya yang akan memeberikan pemasukan tambahan pada pemasukan daerah. Berbagai hal dilakukan untuk menghimpun dana termasuk diantaranya mengundang investor. Propinsi Nusa Tenggara Timurjuga menerapkan prinsip ini. B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : 1. Bagaimana
peran
pemerintah
Propinsi
Nusa
Tenggara
Timurdalam upaya mendorong investasi asing di bidang perikanan dan kelautan? 2. Kendala apa saja yang dihadapi pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya mendorong investasi asing di bidang perikanan dan kelautan? C. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang teah penulis lakukan diperpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, tidak ditemukan skripsi yang membahas tentang ”Peran Pemerintah Tingkat Propinsi Dalam Upaya Mendorong Investasi Asing Bidang Perikanan dan Kelautan Di Propinsi Nusa Tenggara Timur” adapun ditemukan ditemukan beberapa skripsi terkait dengan hukum investasi namun memiliki judul, rumusan masalah dan tempat penelitian yang berbeda. Judul karya tulis tersebut adalah :
14
1. Peranaan Badan koordinasi Penanaman Modal Daerah( BKMD ) dalam meningkatkan penanaman modal oleh Made Smitro C.Jaya Tahun 2003 2. Peranaan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKMD) dalam pengelolahan investasi di indonesia oleh Edwin Rusdi tahun 2009. 3. Pelaksaanaan sistem pelayananan terpadu satu pintu (PTSP) di bidang penanaman modal pada BKPM provinsi Daerah Istimewa Yogayakarta, oleh Endang Rara Sati, Magister Hukum Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 2013 4. Peranaan Badan Koordinasi dan Penanaman Modal Daerah Istimewah Yogyakarta dalam meningkatkan investasi menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007
D. Manfaat Penelitian 1. Bagi Pemerintah Pusat Hasil penelitin ini berguna untuk memberikan gambaran kepada pemerintah pusat mengenai pelaksanaan penanaman modal Asing di Propinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya dibidang
kelautan
dan
perikanan,
sekaligus
bahan
pertimbangan bagi pemeritah pusat dalam menentukan model
15
peraturan yang tepat sehinggah tidak terdapat kendala dan hambatan dalam pelayanan investasi kedepannya. 2. Bagi Pemerintah Daerah Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran mengenai model pelayanan investasi dalam pembagunan daerah otonom serta dapat dijadikan bahan pertimbangan pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur dalam menentukan model pelayanan investasi yang tepat dalam pembagunan daerah otonom 3. Bagi akademisi Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan gambaran atau sumber
referensi
apabila
akan
melakukan
penelitian
selanjutnya. E. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui peran pemerintah propinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya meningkatkan investasi asing di bidang perikanan dan kelautan 2. Untuk mengetahui kendala dan hambatan pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur dalam upaya menigkatkan investasi asing bidang perikanan dan kelautan.
16
