BAB I PENDAHULUAN. pasangan suami istri hidup dalam keluarga yang sakinah, mawadah,

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Perkawinan merupakan salah satu kebutuhan dasar dalam kehidupan manusia dan perkawinan juga merupakan pintu gerbang menuju kehidupan dalam sosial masyarakat, dengan salah satu tujuan perkawianan agar pasangan suami istri hidup dalam keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 mendefinisikan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Dinamakan sebuah keluarga bila minimal terdiri atas seorang suami dan seorang istri lalu selanjutnya bila bertambah keturunan dengan adanya anak ataupun anak-anak dan seterusnya, dalam Alquran Surah Arrum ayat 21 yang berbunyi:1

ًْ ‫لْبَيٌَ ُكنْْ َه َىد َّْة‬ َْ َ‫َو ِهيْْآيَاتِ ِْهْأَىْْ َخلَقَْْلَ ُك ْنْ ِهيْْأًَفُ ِس ُكنْْأَز َوا ًجاْ ِلتَس ُكٌُىاْإِلَي َهاْ َو َجع‬ َْْْ‫روى‬ َّْ ‫َو َرح َو ْةًْ ِإ‬ ُ ‫ىْفِيْذَ ِلكَْْآليَاتْْ ِلقَىمْْيَتَفَ َّك‬ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (QS. Arrum ayat 21).

1

Departemen Agama RI, Al Qur‟an dan Terjemahannya (Jakarta: Departemen Agama RI, 2012), 123.

1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2

Membentuk keluarga adalah perbuatan yang baik, karena dengannya panggilan kebutuhan dasar manusia terpenuhi secara wajar, oleh karena itu dalam setiap perbuatan baik, tidak cukup dengan niat baik saja tetapi juga harus melalui jalan yang baik. Adapun dalam pandangan Islam, pernikahan adalah jalan yang sangat baik. Maka sudah semestinya dalam sebuah keluarga dibutuhkan tata aturan berupa hak dan kewajiban yang sebagian telah diatur oleh Undang-undang dan sebagian lagi berupa hukum adat dengan saling pengertiannya sesama anggota keluarga. Apabila akad nikah telah berlangsung dan memenuhi syarat rukunnya, maka menimbulkan akibat hukum, dengan demikian, akad tersebut menimbulkan juga hak dan kewajiban selaku suami istri dalam keluarga, yang meliputi; hak suami atas istri, dan hak istri terhadap suami. Termasuk di dalamnya adab suami terhadap istri seperti yang telah dicontohkan Rasul.2 Suami sebagai peminpin atau kepala keluarga bagi istri dan anakanaknya dan istri sebagai pendamping suaminya, sehingga konsep sakinah, mawaddah dan warrahmah dapat di rasakan dalam keluarga. Namun, dalam kehidupan rumah tangga tidak selalu harmonis dan tanpa konflik. Suatu ketika bisa saja suami istri berselisih faham dari persoalan yang kecil sampai pada masalah yang menimbulkan perceraian. Begitu juga dalam menjalaninya, seseorang tidak akan luput dari masalah baik masalah yang datangnya dari diri sendiri, keluarga, lingkungan, bahkan negara. Begitu 2

Thiami Sobari Sahrani, Fiqih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap (Jakarta: PT Raja Grapindo Persada, 2009), 153.


3

juga dalam rumah tangga, pasangan suami istri akan mengalaminya. Tidak sedikit masalah yang terjadi dalam hubungan suami istri yang berakibat pada perceraian. Dengan berbagai macam bentuk perceraian mulai, dari talak, khuluk, syikak, lian, fasakh, ilak, maupun dengan bentuk zihar. Dalam skripsi ini penulis akan memaparkan salah satu bentuk pembatalan nikah karena sakit jiwa yang akan melihat pandangan dari Imam Syafi‟i dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia. Fasakh merupakan salah satu solusi yang ditawarkan oleh Islam untuk keluar dari masalah tersebut. Perjanjian perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-undang Perkawinan dan KHI (kompilasi hukum Islam). Hal ini dirasa perlu, agar perjanjian kawin berjalan dalam koridor hukum dan untuk menjamin hak-hak pihak yang membuat kesepakatan (suami istri). Di samping itu, perjanjian tersebut sangat urgen untuk diatur karena ada dalam sebuah lembaga bernama pernikahan. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan ketentuan dari perjanjian kawin yang dicantumkan dalam Pasal 29 ayat 1 sampai 4 yaitu: 1. Pada waktu sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. 2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.


4

3. Perjanjian tersebut berlaku sejak perkawinan dilangsungkan. 4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian tersebut tidak dapat dirubah, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk melakukan perubahan tidak merugikan pihak ketiga.3 Dalam Pasal 45 Kompilasi Hukum Islam disebutan kedua calon mempelai dapat mengadakan perjanjian perkawinnan dalam bentuk: a. Taklik talak b. Perjanjian lain yang tidak bertentangan hukum Islam Ketika perjanjian kawin telah disepakati oleh kedua belah pihak, maka masing-masing wajib memenuhinya, sepanjang dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak-pihak lain yang memaksa.4 Tidak ada alasan untuk tidak menepatinya, karena hal tersebut akan menimbulkan implikasi hukum. Lebih jauh, pelanggaran atas perjanjian tersebut dapat membuat pernikahan menjadi goyah dan mengganggu tercapainya tujuan pernikahan. Pada praktiknya, meski perjanjian kawin telah disepakati bersama, tidak menjamin akan ditaati selamanya oleh suami istri. Adakalanya pelanggaran perjanjian kawin terjadi sehingga menimbulkan masalah dikemudian hari. Untuk mengantisipasi terjadinya pelanggaran atas perjanjian kawin dan melindungi pihak-pihak yang bersepakat dalam perjanjian tersebut, maka dalam pasal 51 Kompilasi Hukum Islam mengatur hal tersebut dalam salah satu Pasal-nya yang berbunyi:

3 4

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 159.


5

“Pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada istri ntuk meminta pembatalan nikah atau mengajukannnya sebagai alasan gugatan perceraian ke Pengadilan Agama.”5 Ketentuan yang menyebutkan pelanggaran atas perjanjian kawin dapat dijadikan sebagai alasan untuk meminta pembatalan nikah oleh istri ini menggambarkan pihak istri memiliki kedudukan yang kuat dan sangat diproteksi oleh ketentuan yang ada dalam KHI tersebut. Posisi perempuan (istri) dalam perjanjian kawin sangat dilindungi oleh ketentuan tersebut. Hal ini sejalan dengan berkembangnya wacana penghormatan terhadap eksistensi wanita, gerakan feminisme dan sorotan banyak negara di dunia yang menganggap perempuan sebagai lambang dan mewakili identitas nasional serta kemurnian kebudayaan. Keberpihakan ketentuan Pasal 51 terhadap posisi perempuan (istri) dengan cara bisa mengajukan permintaan pembatalan nikah bila suami melanggar perjanjian kawin ternyata juga menimbulkan problema. Bila ditelisik lebih mendalam, celah untuk meminta pembatalan nikah perlahan menjadi terbuka. Sebelumnya, pembatalan nikah tidak dapat begitu saja diajukan. Pembatalan nikah dapat terjadi karena adanya pelanggaran rukun dan syarat nikah. Berikut ini beberapa alasan yang diperbolehkan untuk istri menuntut fasakh atau pembatalan nikah di Pengadilan, yaitu : 1. Suami sakit gila

5

Pasal 51 Kompilasi Hukum Islam


6

2. Suami menderita penyakit menular yang tidak dapat diharapkan dapat sembuh. 3. Suami tidak mampu atau kehilangan kemampuan untuk melakukan hubungan kelamin 4. Suami jatuh miskin hingga tidak mampu memberi nafkah pada istrinya. 5. Istri merasa tertipu baik dalam nasab, kekayaan atau kedudukan suami 6. Suami pergi tanpa diketahui tempat tinggalnya dan tanpa berita, sehingga tidak diketahui hidup atau mati dan waktunya sudah cukup lama. Dari beberapa alasan yang disebutkan di atas, pelanggaran perjanjian kawin tidak disebutkan sebagai salah satu faktor yang dapat menjadikan alasan untuk meminta pembatalan nikah. Namun pada perkembangan keilmuan sekarang, banyak ditemukan istilah penyakit gangguan jiwa, antara lain: 1. Climomania Orang yang mengalami Climomania ini akan cenderung memiliki keinginan untuk berlama-lama di atas kasur terlebih kalau sedang musim dingin. Penderita Climomania ini mempunyai keinginan atau obsesi untuk selalu ada di atas kasur dalam jangka waktu lama, bahkan bisa sampai seharian. Climomania berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti “obsesi tidur”. 2. Demonomania Demonomania ini sangat erat kaitannya dengan eksistensi makhluk atau alam gaib. Orang yang menderita gangguan kejiwaan jenis ini selalu


7

memiliki perasaan ketakutan yang berlebihan, bahkan ketakutan dirasuki oleh roh jahat dari alam gaib ke dalam tubuhnya. Orang yang mengalami Demonomania ini akan semakin parah setelah ia melihat film-film horor, membaca buku horor atau mendengarakan cerita horor. 3. Trichotillomania Maniak kategori ini juga cukup aneh dan menggelikan. Trichotillomania merupakan kelainan gerakan refleks dalam bentuk penyiksaan diri seperti menarik atau menjambak rambut, bulu mata, alis, dan lainnya.6 4. Sindrom Couvade Sindrom ini dialami oleh pria yang pasangannya sedang hamil dan mendekati masa kelahiran bayinya. Calon ayah yang mengalami sindrom ini akan merasakan pengalaman kehamilan sang calon ibu. Rasa sakit melahirkan, diasingkan pasca melahirkan, pembatasan makanan dan melakukan hubungan intim. Bahkan kasus ekstrimnya adalah ketika sindrom ini mampu merubah bentuk badan si calon ayah, terlihat seperti seorang perempuan hamil tujuh bulan. 5. Grisi Siknis (penyakit gila) Dalam bahasa Inggris disebut dengan “Crazy Sickness”, atau penyakit gila, merupakan penyakit menular, sebuah sindrom latah yang mendominasi penduduk Desa Miskito di Amerika tengah bagian timur, Nicaragua, dan terutama menyerang perempuan muda 15-18 tahun. 6

Jenis-Jenis Gangguan Jiwa Pada Manusia, https://www.deherba.com/jenis-jenis-gangguan-jiwapada-manusia.html. Diakses pada tanggal 01 Desember 2016


8

Selama dalam keadaan sakit gila tersebut, si penderita akan tidak sadarkan diri, jatuh ke tanah, kemudian melarikan diri. Namun sebelum terjadi serangan tersebut, si penderita akan mengalami sebuah gejala yang ditandai oleh, sakit kepala, pusing, gelisah, mual, marah yang tak beralasan dan atau ketakutan. Dikatakan menular karena biasanya si penderita akan menyebutkan nama seseorang yang ada di sekitarnya, dan terinfeksi.7 Namun, dalam Ketentuan Pasal 51 KHI tersebut juga tidak dijelaskan di dalamnya maupun di peraturan lainnya secara detail dan jelas mengenai pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan untuk meminta pembatalan nikah. Disisi lain, apakah penyakit gangguan kejiwaan modern tersebut dapat menjadi sebab dapat melakukan gugat cerai. Selain itu, juga perlu ditinjau menurut hukum Islam. Di sini, hukum atau ketentuan

dituntut

tegas

agar

tidak

terjadi

kesimpangsiuran

yang

membingungkan masyarakat. Bila sampai hal ini terjadi tentu tidak menutup kemungkinan terjadi ketidakpastian dan membuka celah permainan hukum. Islam membenarkan dan mengizinkan adanya perceraian apabila hal tersebut dipandang lebih baik dan Islam juga membuka kemungkinan perceraian baik dengan jalan talak maupun dengan jalan fasakh demi menjunjung tinggi prinsip kemerdekaan dan kebebasan manusia.8

7

Mengerikan; Gangguan Jiwa Aneh dalam Penyakit Manusia Modern. http://www.nyitnyit.net/threads/mengerikan-gangguan-jiwa-aneh-penyakit-manusia-modern.135848/. Diakses pada tanggal 01 Desember 2016 8 Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia, cet. ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia), 29.


9

Untuk itu penyusun berusaha membahas persoalan di atas dengan mengangkat pandangan Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam mengenai pembatalan perkawinan dengan alasan suami atau istri mengalami gangguan kejiwaan. Dengan demikian penulis perlu mengkaji lebih jauh latar belakang pandangan Imam Syafii mengenai metode Istinbat hukum yang di gunakan, berikut alasan-alasan dan dasar hukum dari Imam Syafii.

Imam Syafii

berpendapat: Apabila suami tidak memperoleh nafkah untuk istrinya, maka istrinya itu mempunyai hak pilih antara tetap bersama suaminya atau cerai. Jika dia (suami) lantas bercerailah dia dengan tidak berbentuk talak.9 Menurut Imam Syafii, nafkah itu wajib bagi suami dan merupakan hak istri, baik nafkah berupa lahir ataupun batin, ia tidak gugur disebabkan suami menghilang dalam waktu yang lama. Disini Imam Syafii menyamakan suami yang miskin dengan suami yang pergi tanpa ada kabar tentang keberadannya, baik menghilangnya dilakukan dengan sadar ataupun tidak. Hal ini disamakan karena pihak istri sama-sama tidak mendapat nafkah, yang menjadi rujukan fasakh dalam kaidah ushul fikih adalah “kemadharatan itu harus dihindari”.10 Dalam hal ini jika dalam kehidupan rumah tangga terjadi keadaan atau sikap yang menimbulkan kemadharatan kepada salah satu pihak, maka pihak yang mendapat kemadharatan dapat mengajukan untuk putusnya perkawinan atas dasar pengaduan pihak yang dirugikan. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pembatalan Nikah Karena Sakit Jiwa (Studi Pemikiran Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia). 9

Muhammad bin Idris asy-Syafii, al-Umm (Beirut: Dār al-Ma‟rifah, 1973) IV, 232. Imam Yahya bin Syarifudin, kitab Arba‟in Nawawiyah, (Semarang: Pustaka al-Awaliyah), 25.

10


10

B. Identifikasi dan Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, masalah dapat di identifikasi sebagai berikut : 1. Ketentuan Pasal 51 KHI pelanggaran atas perjanjian perkawinan memberi hak kepada isteri untuk meminta pembatalann nikah atau mengajukan sebagai alasan gugatan perceraian ke pengadilan agama, dalam pasal tersebut tidak dijelaskan di dalamnya maupun di peraturan lainnya secara detail dan jelas mengenai pelanggaran perjanjian kawin yang dapat dijadikan untuk meminta pembatalan nikah. 2. Hukum atau ketentuan dirasa kurang tegas, karena bisa berdampak terjadi kesimpangsiuran yang membingungkan masyarakat. Bila sampai hal ini terjadi tentu tidak menutup kemungkinan akan mengalami sebuah pelanggaran

karena

tujuan

tersebut

untuk

mencapai

sebuah

kemaslahatan.jika dituangkan dalam bentuk ketentuan resmi,ia juga harus mengandung kejelasan makna dan kepastian hukum 3. Mengkaji lebih lanjut pembatalan perkawinan dikarenakan salah satu dari pasangaan suami/istri mengalami gangguan kejiwaan. 4. Membahas persoalan tersebut dengan mengangkat pandangan Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam Berdasarkan identifikasi yang telah dikemukakan di atas, agar penelitian terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dibahas, maka penulis maka penulis memberi batasan permasalahan pada; Pandangan


11

Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia terhadap pembatalan nikah akibat gangguan kejiwaan.

C. Rumusan Masalah Adapun beberapa permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini, yang diantaranya: 1. Bagaimana pembatalan nikah karena sakit jiwa jika ditinjau dari pemikiran Imam Syafii ? 2. Bagaimana pembatalan nikah karena sakit jiwa jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia ? 3. Bagaimana kekuatan dan kelemahan pendapat nikah karena sakit jiwa jika ditinjau dari pemikiran Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia ?

D. Kajian Pustaka Untuk menghindari terjadinya duplikasi penelitian terhadap objek yang sama serta menghindari anggapan plagiasi karya tertentu, maka perlu pengkajian terhadap karya-karya yang telah ada. Diantara penelitian yang sudah pernah dilakukan adalah sebagai berikut. Sejauh penelusuran yang penulis lakukan, ditemukan skripsi yang membahas tentang parkir, yaitu skripsi Ahda Bina Afianto dengan judul “Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Islam Dalam Perspektif Kitab Klasik Dan Modern”. Skripsi ini membahas tentang


12

murtad sebagai sebab putusnya perkawinan. Dalam literatur kitab-kitab klasik, apabila salah seorang suami atau istri murtad, terdapat dua macam putusan. Putusan pertama, perkawinan mereka seketika batal. Secara umum, putusan ini terdapat dalam kitab-kitab Mazhab Hanafi dan Maliki. Putusan kedua, suami-istri itu harus diceraikan. Secara umum, putusan ini dimuat dalam kitab-kitab Mazhab Syafii.dan Hambali. Meskipun kelihatan berbeda, semua kitab sepakat perkawinan itu telah putus (furqah). Adapaun kitab-kitab modern hanya mengamini isi dari kitab-kitab klasik. Dalam Kompilasi Hukum Islam ada dua pasal yang mengatur masalah murtad dalam perkawinan, yaitu Pasal 75 dan Pasal 116. Secara implisit Pasal 75 menyebutkan bahwa perbuatan murtad membatalkan perkawinan, tapi Pasal 70 tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai sebab batalnya perkawinan. Sedangkan Pasal 116 tidak menyebutkan murtad sebagai salah satu alasan perceraian, kecuali terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga. Keadaan ini amat janggal, mengingat Penjelasan atas Kompilasi Hukum Islam menyebutkan, bahwa salah satu materiil yang dijadikan pedoman dalam bidang-bidang hukum perkawinan ini bersumber pada 38 buah kitab fiqih, yang di antaranya adalah 13 buah kitab mazhab Syafii.11 Adapun dibawah ini merupakan hasil-hasil dari penelitian terdahulu yang telah diringkas dalam bentuk skripsi, diantaranya: 1) Skripsi Nur Lailatul Farida dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran Dengan Alasan Penipuan 11

Ahda Bina Afianto, “Murtad Sebagai Sebab Putusnya Perkawinan Pada Kompilasi Hukum Dalam Perspektif Kitab Klasik Dan Modern”. (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013)


13

Status Kewarganegaraan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar Nomor:2492/Pdt.G/2014/Pa.Bl”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana dasar

pertimbangan

hakim

dalam

memutuskan

perkara

nomor

2492/Pdt.G/2014/PA.BL dan bagaimana relevansi putusan Pengadilan Agama Blitar nomor 2492/Pdt.G/2014/PA.BL. dengan hukum Islam. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa majelis hakim mengabulkan permohonan pembatalan perkawinan campuran dengan alasan penipuan status kewarganegaraan karena perkawinan campuran tersebut tidak memenuhi ketentuan pasal 60 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang tidak adanya bukti surat keterangan dari pihak Termohon I yang dikeluarkan oleh pejabat pencatat perkawinan yang berwenang di Negaranya masingmasing. Selain itu, Hakim juga mengedepankan konsep maslahah dalam memutuskan perkara pembatalan perkawinan campuran ini. Menurut analisis hukum Islam, putusan pembatalan perkawinan campuran tersebut sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum Islam.12 2) Skripsi yang disusun oleh Wiwin Siti Aminah berjudul “Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam, Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”. Dari penelitian ini tidak dibahas mengenai perjanjian kawin maupun implikasinya, namun lebih banyak membahas persoalan pembatalan nikah dalam KHI. Secara lebih gamblang, skripsi tersebut menjelaskan konsep Imam Syafii mengenai fasakh nikah dan alasan-alasan yang dapat mendorong 12

Nur Lailatul Farida, “Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Pembatalan Perkawinan Campuran Dengan Alasan Penipuan Status Kewarganegaraan : Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Blitar No.2492/Pdt.G/2014/Pa.Bl”, (Skripsi--IAIN Sunan Ampel, Surabaya, 2015)


14

terjadinya fasakh. Konsep inilah yang mendominasi pembahasan mengenai fasakh dalam KHI. Pada kesimpulannya diperlukan reaktualisasi KHI baik secara formal maupun material agar terus relevan dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.13

E. Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu : 1. Untuk mengetahui bagaimana pembatalan nikah karena sakit jiwa jika ditinjau dari pemikiran Imam Syafii. 2. Untuk mengetahui bagaimana pembatalan nikah karena sakit jiwa jika ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. F. Kegunaan Hasil Penelitian Adapun kegunaan hasil dari penelitian ini yaitu : 1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan hukum Islam bagi masyarakat luas terutama yang berkaitan dengan pembatalan nikah akibat salah satu dari pasangan suami/istri mengalami gangguan kejiwaan. 2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan kontribusi pemikiran kepada para praktisi hukum dan pihakpihak yang berkompeten dengan pelaksanaan hukum Islam.

13

Wiwin Siti Aminah, “Konsep Fasakh Nikah Menurut Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam, Relevansinya dengan Kepentingan Hukum Masyarakat Dewasa Ini”, (Skripsi--UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2009).


15

G. Definisi Operasional Sebagai gambaran di dalam memahami suatu pembahasan maka perlu sekali adanya pendefinisian terhadap judul yang bersifat operasional dalam penulisan skripsi ini agar mudah dipahami secara jelas tentang arah dan tujuannya. Adapun judul skripsi ini adalah “Pembatalan Nikah Karena Sakit Jiwa (Studi Komparasi Pemikiran Imam Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia)”. Dan agar tidak terjadi kesalah pahaman di dalam memahami judul skripsi ini, maka perlu kiranya penulis uraiakan tentang pengertian judul tersebut sebagai berikut: 1. Pembatalan nikah merupakan Pembatalan hubungan suami istri sesudah dilangsungkan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.14 2. Gangguan jiwa merupakan suatu penyakit yang disebabkan karena adanya kekacauan pikiran, persepsi, dan tingkah lakun di mana individu tidak mampu menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, masyarakat, dan lingkungan.15 3. Studi Pemikiran Imam Syafii merupakan pendapat hukum yang di gunakan, berikut alasan-alasan dan dasar hukum dari Imam Syafii.

14 15

Djamil Latif, Aneka Hukum Perceraian di Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia), 28. Stuart dan Sundeen, Buku Saku Keperawatan Jiwa Edisi 3 (Jakarta: EGC. Sunarto, 1998), 56.


16

4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan Sekumpulan materi hukum Islam yang ditulis pasal demi pasal, berjumlah 229 pasal, terdiri atas tiga kelompok materi hukum, yaitu Hukum Perkawinan (170 pasal), Hukum Kewarisan termasuk wasiat dan hibah (44 pasal) dan Hukum Perwakafan (14 pasal), ditambah satu pasal ketentuan penutup yang berlaku untuk ketiga kelompok hukum tersebut. KHI disusun melalui jalan yang sangat panjang dan melelahkan karena penhgaruh perubahan sosial politik terjadi di negeri ini dari masa ke masa.16 Dari beberapa definisi tersebut di atas, yang menjadi fokus pembahasan penulis adalah Pembatalan Nikah Karena Sakit Jiwa, Studi Pemikiran Imam Syafii Dan Kompilasi Hukum Islam Indonesia.

H. Metode Penelitian Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Secara umum tujuan penelitian ada tiga macam, yaitu yang bersifat penemuan, pembuktian dan pengembangan. Penemuan berarti data yang diperoleh dari penelitian itu adalah data yang betul-betul baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Pembuktian berarti data yang diperoleh itu digunakan untuk membuktikan adanya keragu-raguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu, dan

16

Pengertian Kompilasi Hukum Islam. http://google.com/kompilasi-hukum-islam., diakses pada tanggal 10 Juni 2016.


17

pengembangan berarti memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada.17 1. Data yang dikumpulkan Adapun data yang perlu dikumpulkan sebagai berikut : a. Data tentang dasar pemikiran Imam Syafii tentang pembatalan nikah akibat gangguan kejiwaan. b. Data tentang Kompilasi Hukum Islam tentang pembatalan nikah akibat gangguan kejiwaan. 2. Sumber Data Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah dari mana data diperoleh.18 Berdasarkan data yang akan dihimpun di atas, maka sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Sumber data sekunder ada tiga, yaitu:19 a.

Sumber data primer Sumber data primer ini merupakan data yang diperoleh secara langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan data langsung pada sunyek sebagai sumber informasi yang akan dicari.20 Dalam

17

Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Penerbit Alfabeta, 2010), 3. 18 Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2002), 129. 19 Masruhan, Metode Penelitian Hukum (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), 97 20 Saifuddin Azwar, Metodelogi Penelitian (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), 91.


18

penelitian ini, maka data yang diperoleh bersumber dari kitab-kitab Imam Syafii dan Kompilasi Hukum Islam. b.

Sumber data sekunder Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber yang telah ada atau data-data yang sudah tersedia yang berfungsi sebagai pelengkap data primer.21 Data tersebut diantaranya: 1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. 2) Al-fiqh„ Ala Madhahib al-Arba‟ah karya Abdurrahman Al-Jaziri 3) Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd 4) Fiqih Empat Madhab karya Syaikh al-Alamah Muhammad bin „Abdurrahman ad-Dimasyqi 5) Fiqih Lima Mazhab karya Muhammad Jawad Mughniyah 6) Fiqh as-Sunnah karya Sayid Sabiq 7) Fiqh Munakahat karya Abdul Rahman Ghozali 8) Risalah Nikah karya Al-Hamdani 9) Fikih Munakahat karya H.M.A Tihami dan Sohari Sahrani 10) Hukum Perkawinan Islam di Indonesia karya Amir Syarifuddin 11) Fiqh Muamalah karya Rachmat Syafei 12) Ushul Fiqh karya Muhammad Abu Zahrah, 13) Ushul Fiqh karya Abd. Rahman Dahlan.

3. Teknik pengumpulan data

21

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: UI-PRESS, 2002), 132.


19

Dalam penelitian normatif ini, pengumpulan data dilakukan penulis melalui buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, peraturan-peraturan, ketetapan-ketetapan, buku tahunan, ensiklopedia, dan sumber-sumber tertulis baik tercetak maupun elektronik.22 Dalam proses penelitian, catatan, rekaman. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.23 4. Teknik analisis data Teknik Analisis data yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah teknik deskriptif komparatif yaitu: a.

Teknik deskriptif komparatif adalah teknik analisa yang memaparkan data apa adanya.dalam hal ini pendapat imam syafi‟i dan kompilasi hukum islam Indonesia tentang judul kemudian di analisa dari sisi persamaan dan perbedaan nya ( di bandingkan ) serta kelebihan dan kekurangannya.

I.

Sistematika Pembahasan Sistematika pembahasan merupakan suatu penjabaran secara deskriptif tentang hal-hal yang peneliti tulis dalam skripsi ini yang secara garis besar terdiri dari lima bab.

22

Suharsimi Arikunto, Presedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), 194. 23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, 224.


20

Bab satu diuraikan pendahuluan yang meliputi latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Bab kedua berisi tentang pembatalan nikah karena sakit jiwa. Adapun uraian pada bab ini meliputi: pengertian, dasar hukum, beberapa alasan yang dapat diajukan dalam biografi, pendapat syafii, perbedaan pembatalan nikah dengan talak. Bab ketiga mendeskripsikan tentang Kompilasi Hukum Islam pembatalan nikah karena sakit jwa tentang aturan dalam Kompilasi Hukum Islam yang berkaitan dengan pembatalan nikah. Bab keempat berisi tentang analisis komparatif terhadap pendapat hukum bagaimana kekuatan dan kelemahan yang digunakan Imam Syafii tentang pembatalan nikah karena penyelaras, pembeda pasangan suami/istri mengalami gangguan kejiwaan. Selain itu juga bagaimana kekuatan dan kelemahan perspektif dari Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Bab lima berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan selanjutnya memberikan saran yang ditujukan untuk perbaikan perbaikan kondisi penulisan yang akan datang.


BAB I PENDAHULUAN. pasangan suami istri hidup dalam keluarga yang sakinah, mawadah,

Recommend Documents