BAB I PENDAHULUAN Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

BAB I PENDAHULUAN

Universitas Negeri Padang (UNP) sebagai lembaga pendidikan tinggi memiliki tiga tugas pokok meliputi tridharma perguruan tinggi, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Pasal 1, ayat 12 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, menjelaskan bahwa Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pengabdian kepada masyarakat merupakan aplikasi dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (IPTEKS) dilakukan perguruan tinggi secara melembaga melalui pendekatan ilmiah langsung kepada khalayak sasaran yaitu masyarakat di luar kampus, baik masyarakat sekolah, lembaga pemerintah, dan kemasyarakatan maupun dunia usaha dan industri (DU/DI) yang membutuhkannya serta mahasiswa dalam kampus sendiri dalam rangka program pengembangan budaya kewirausahaan. Sesuai dengan kemajuan IPTEKS, tantangan era globalisasi dan pengembangan tugas UNP yang telah mendapat perluasan mandate, maka kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan tenaga fungsional UNP hendaknya diarahkan pula kepada kegiatan-kegiatan yang dapat mengantisipasi kemajuan dan tantangan tersebut dengan tetap mempertahankan tugas utamanya sebagai lembaga pendidikan tenaga kependidikan. Di samping itu tuntutan dan perkembangan kebutuhan masyarakat telah mendorong LPM UNP dan DP2M Dikti Kemdikbud RI untuk mengembangkan program-program yang semakin bervariasi baik dari segi jenis, produk, sasaran, maupun dari segi pendanaannya.

Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

1

Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat, diharapkan para dosen dan tenaga fungsional lainnya di UNP di samping secara langsung berperan membantu peningkatan kualitas hidup masyarakat juga dapat untuk memenuhi tuntutan kenaikan jabatan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara No. 38/KEP/MK.WASPAN/ 8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 tentang jabatan dosen dan angka kreditnya, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor: 36/D/O/2001, tanggal 4 Mei 2001 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Angka Kredit Jabatan Dosen, Peraturan MENPAN Nomor: PER/60/M.PAN/6/2005, tanggal 1 Juni 2005, tentang Perubahan atas ketentuannya Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya dan Pedoman Operasional Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional Dosen ke Lektor Kepala dan Guru Besar tahun 2009. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (terjadwal dan insidental) sebagai salah satu kegiatan aplikasi akademik ilmiah memerlukan berbagai sumber daya menuntut aturan pengusulan dan penilaiannya, mekanisme, pelaksanaan dan pelaporan yang termuat dalam sebuah buku panduan sebagai pedoman bagi penyelenggara kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Diharapkan buku panduan ini dapat membantu dan memotivasi sivitas akademaika Universitas Negeri Padang untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara profesional. Mengingat kegiatan akademik di bidang pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu tugas pokok atau dharma perguruan tinggi yang dilandasi oleh pemahaman yang baru tentang pengabdian kepada masyarakat oleh perguruan tinggi, maka pelaksanaannya juga dilandasi oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 1. UU No. 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab II pasal 3 “Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan

2


2.

3.

4.

5.

6.

7.

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Bab I pasal 1 ayat 12 menyatakan bahwa: “Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa”. PP No. 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi, Bab VIII pasal 44 ayat 2 menyatakan bahwa: “Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat merupakan unsur pelaksana di lingkungan perguruan tinggi untuk menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan”. Statuta Universitas Negeri Padang No. 222/O/2000, Bab III pasal 15 ayat 2 menyatakan bahwa: “Pengabdian kepada masyarakat diselenggarakan oleh UNP untuk mengamalkan ilmu, teknologi, dan kesenian kepada masyarakat”. Keputusan Dikbud RI no. 276/O/1999, Bab VIII pasal 45, menyatakan bahwa: “Lembaga pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan ikut mengusahakan sumber daya yang diperlukan”. Rencana Strategis UNP 20011-2015 menegaskan bahwa kebijaksanaan pengabdian kepada masyarakat diarahkan kepada peningkatan mutu, intensitas, program pembinaan masyarakat pedesaaan, rintisan dan pencarian model, jenis, variasi dan model-model penerapan IPTEKS, serta pengembangan budaya kewirausahaan dengan peningkatan dan pemberdayaan sistem Kuliah Kerja Nyata yang relevan. Panduan Program Pengabdian Kepada Masyarakat Tahun 2013 Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI tahun 2013. Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

3

BAB II PENGERTIAN, TUJUAN, DAN ASAS A. PENGERTIAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh perguruan tinggi diartikan sebagai pengamalan IPTEKS yang dilakukan oleh sivitas akademika UNP secara melembaga melalui metode ilmiah, langsung kepada masyarakat eksternal. Yaitu masyarakat yang berada di luar kampus yang tidak terjangkau oleh pendidikan formal yang membutuhkannya. Dan masyarakat internal (mahasiswa) dalam upaya menyukseskan pembangunan dan pengembangan manusia pembangunan. Pengamalan berarti penerapan, penyebarluasan (misalnya melalui pendidikan dan latihan atau demonstrasi) IPTEKS oleh sivitas akademika UNP kepada masyarakat di luar kampus. Secara melembaga berarti bahwa setiap kegiatan PKM dilakukan oleh, atas nama, dan disetujui oleh pimpinan UNP c.q Ketua LPM UNP. Dengan demikian kegiatan PKM yang dilakukan oleh sivitas akademika baik secara kelompok maupun perorangan yang tidak melalui LPM bukan menjadi tanggung jawab UNP secara kelembagaan. Sesuai dengan pengertian di atas, maka kegiatan PKM oleh UNP meliputi antara lain : 1. Pengembangan IPTEKS menjadi produk yang secara langsung dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. 2. Penyebarluasan IPTEKS sebagai produk yang perlu diketahui dan dilaksanakan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas hidup mereka. 3. Penerapan IPTEKS secara tepat sesuai dengan tuntutan situasi dan kebutuhan masyarakat dan pembangunan 4. Pemberian layanan bantuan keahlian atau jasa pelayanan profesional dalam mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi masyarakat, menentukan berbagai alternatif dan

4


membantu mengentaskannya dengan pendekatan ilmiah- profesional.

menggunakan

B. TUJUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat UNP secara umum bertujuan untuk mengembangkan dan menyukseskan pembangunan menuju tercapainya masyarakat yang maju, adil dan sejahtera. Termasuk usaha untuk meningkatkan kamampuan khalayak sasaran dalam memecahkan masalahnya sendiri. Dengan demikian pengabdian kepada masyarakat harus selalu diarahkan pada kegiatan-kegiatan yang dampak dan manfaatnya dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat. Upaya ini dapat dilakukan terlebih dahulu dengan suatu penelitian atau mengkaji ulang hal-hal yang ditemui pada saat menerapkan, mengembangkan dan menyebarluaskan IPTEKS. Secara khusus kegiatan pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk: 1. Mempercepat upaya peningkatan kemampuan sumberdaya manusia sesuai dengan tuntutan dinamika pembangunan melalui pendidikan, latihan, dan upaya lain yang relevan 2. Mempercepat uapaya pengembangan masyarakat ke arah terbinanya masyarakat dinamis yang siap menempuh perubahan-perubahan dalam globalisasi, manuju perbaikan atau kemajuan yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang berlaku 3. Mempercepat upaya pembinaan institusi dan profesi masyarakat sesuai dengan perkembangannya dalam proses globalisasi 4. Memberi masukan kepada program studi/jurusan di lingkungan UNP untuk pengembangan dan peningkatan relevansi kurikulum dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan.

C. ASAS

Sebagai pegangan di dalam menyusun kebijaksanaan serta strategi pengembangan dan pelaksanaan pengabdian Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

5

kepada masyarakat perlu ditetapkan asas-asas pengabdian kepada masyarakat yang perumusannya dilandasi oleh tujuan serta kondisi UNP sendiri dan khalayak sasaran pengabdian kepada masyarakat.

1. Asas Kelembagaan

Program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika UNP harus dilaksanakan secara melembaga. Oleh karenanya asas kelembagaan merupakan salah salah satu ciri pokok yang tidak boleh ditinggalkan. Kegiatan PKM dilaksanakan oleh, atas nama dan disetujui oleh pimpinan UNP c.q ketua LPM UNP. Dengan demikian program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus didasarkan atas tata nilai, norma, serta pengorganisasian yang dianut oleh UNP sebagai suatu sistem. Masing-masing unsur sistem (Lembaga, Fakultas, Jurusan/Program Studi, Laboratorium, Kelompok Pengajar, Perorangan maupun Pusat), berperan sesuai dengan kedudukannya dengan tata hubungan yang diatur dalam suatu aturan khusus.

2. Asas Ilmu-Amaliah dan Amal - Ilmiah

Sivitas akademika sebagai kelompok pemikir harus secara aktif, kreatif serta inovatif dan berinisiatif dalam mengamalkan IPTEKS yang dikuasiainya dan dikembangkan untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan. Sebagai suatu masyarakat ilmiah, pengabdian yang dilaksanakan oleh sivitas akademika harus menggunakan metodologi ilmiah sejak pengembangan, perencanaan program, pelaksanaan maupun evaluasi, dan pelaporan. Dengan demikian, pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan amal yang dilandasi oleh pemikiran ilmiah serta profesionalisme.

6


3. Asas Kerjasama

Setiap program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan usaha bersama antara UNP dengan pihak-pihak lain untuk perkembangan masyarakat. Hubungan kerjasama ini perlu dijiwai semangat kekeluargaan dan gotong royong atas dasar kemitraan yang saling menunjang dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan pembangunan. Hubungan diantara berbagai institusi yang terlibat dalam suatu kerjasama umumnya dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenjang yang bertahap sesuai dengan peningkatan kualitas kerjsama itu sendiri. Keempat jenjang itu adalah tukarmenukar informasi, kerjasama, koordinasi dan keterpaduan.

4. Asas Kesinambungan

Asas kesinambungan dalam program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan ciri adanya perkembangan kebutuhan masyarakat dan pembangunan serta perkembangan dan kemajuan IPTEKS. Dengan demikian, kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan sivitas Akademika UNP merupakan suatu usaha sadar yang terencana melalui tahapan-tahapan logis sistematis sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kemajuan pembangunan serta perkembangan IPTEKS. Program-program jangka panjang dipecahkan dalam program-program jangka pendek sehingga setiap tahapan kegiatan dapat dievaluasi. Hasil evaluasi sangat berguna untuk penyempurnaan dan pengembangan kegiatan lebih lanjut. Program-program jangka pendek harus diikuti dengan kegiatan tindak lanjut yang merupakan antisipasi ilmiah atas dampak lebih lanjut dari penerapan IPTEKS yang dilakukan.


7

5. Asas Edukatif dan Pengembangan

Sesuai dengan fungsi dan peranan UNP sebagai lembaga pendidikan dan lembaga ilmiah, maka program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat haruslah bersifat edukatif dalam upaya pengembangan khalayak sasaran. Kegiatan harus dilandasi oleh pemikiran untuk menolong khalayak sasaran agar mampu menolong dirinya sendiri. Dengan dasar ini khalayak sasaran berperan sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan kegiatan.

6. Asas Manfaat

Asas manfaat dimaksudkan untuk mengamanatkan bahwa segala upaya dalam menyelenggarakan program dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika UNP harus memberikan manfaat sebesarbesarnya bagi kepentingan peningkatan taraf hidup masyarakat dan perguruan tinggi UNP (Lembaga, Fakultas, Jurusan/Program Studi, Laboratorium, Kelompok Pengajar, Perorangan maupun Pusat).

8


BAB III BENTUK, MODEL, SIFAT DAN MEKANISME KEGIATAN A. BENTUK KEGIATAN

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, dan ketentuan ayat 2, pasal 56 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) dapat berupa: 1. Pelayanan kepada masyarakat. 2. Penerapan IPTEKS dan Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai dengan bidang keahliannya. 3. Pengembangan budaya kewirausahaan. 4. Kaji tindak. 5. Kuliah Kerja Pemberdayaan Anak Nagari (KUKERDANAGA). 6. PKM Terpadu dan Desa/Nagari Binaan. Dilihat dari waktu pelaksanaan, seluruh bentuk kegiatan tersebut dapat dilakukan secara terjadwal/ terprogram, sedangkan kegiatan PKM yang dapat dilakukan secara insidental adalah 1) pendidikan kepada mayarakat, dan 2) pelayanan kepada masyarakat.

1. Pelayanan Kepada Masyarakat

Pelayanan kepada masyarakat pada dasarnya merupakan pemberian layanan secara profesional dan oleh perguruan tinggi kepada masyarakat yang memerlukannya. Kenyataan menunjukkan bahwa banyak masalah yang dihadapi masyarakat hanya dapat diatasi secara baik bila ditangani oleh masyarakat/orang yang memiliki keahliah di bidang permasalahan tersebut. Jenis-jenis kegiatan pelayanan kepada masyarakat antara lain dapat berupa bantuan untuk menyusun perencanaan kota, perencanaan proyek, studi kelayakan,


9

evaluasi proyek, perencanaan kurikulum pendidikan, rekayasa nilai, pembuatan mikrohidro, pembuatan bak sampah, kontruksi bangunan, penjurian, perwasitan, pelatihan komputer, maupun berupa bantuan pelayanan kesehatan, bantuan pelayanan hukum, bimbingan karier/kerja, bimbingan konseling, tes minat dan kemampuan, penyuluhan budidaya perikanan, peternakan dan pertanian serta berbagai jasa konsultasi keahlian lainnya.

2. Penerapan IPTEKS dan Teknologi Tepat Guna (TTG)

Perguruan tinggi mengembangkan IPTEKS antara lain melalui kegiatan penelitian, namun suatu hasil penelitian akan terasa manfaatnya apabila telah dapat dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi tidak semua hasil penelitian telah tersaji dalam bentuk siap untuk diterapkan dan dimanfaatkan oleh masyarakat, untuk itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat merupakan suatu upaya untuk mengembangkan hasil-hasil penelitian dan melakukan penerapannya melalui teknologi tepat guna (TTG). Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam upaya mengembangkan hasil-hasil penelitian menjadi produk baru berupa pengetahuan terapan, teknologi, ataupun seni; baik piranti keras seperti alat-alat baru, mesin-mesin baru dan berbagai piranti keras lain yang lebih canggih haruslah yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat pengguna. Bentuk kegiatan penerapan hasil-hasil penelitian dan TTG ini merupakan jembatan yang sangat penting antara penelitian perguruan tinggi dengan dunia industri, baik industri besar, menengah, kecil, bahkan industri rumah tangga yang menggunakan teknologi sederhana dan tepat guna. Salah satu bentuk penerapan TTG dapat berupa alih teknologi yang merupakan suatu mekanisme pengem-

10


bangan dan penerapan berbagai teknologi yang sudah ada untuk memecahkan dan menanggulangi berbagai masalah pembangunan agar diperoleh hasil yang lebih bermanfaat. Program TTG tahunan dan multi tahun dikembangkan dan ditetapkan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan terutama dalam hal ekonomi yang dapat membantu meningkatkan proses produksi bagi industri kecil-menengah.

3. Pengembangan Budaya Kewirausahaan

Program pengembangan budaya kewirausahaan merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menyiapkan SDM sebagai wirausahawan. Melalui program ini perguruan tinggi berperan aktif dalam menumbuhkan dan menciptakan jiwa dan budaya entrepreneurship bagi lulusan yang semakin diperlukan dalam era yang semakin kompetitif dan global. Program pengembangan budaya kewiraushaan meliputi enam program, yaitu; a) Kuliah Kewirausaan (KWU), b) Magang Kewirausahaan (MKU), c) Kuliah Kerja Usaha (KKU), d) Konsultasi Bisnis dan Penempatan Kerja (KBPK), dan e) Inkubator Usaha Baru (INWUB).

4. Kaji Tindak

Kaji tindak merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mengetahui apakah suatu produk IPTEKS dapat berfungsi secara efektif dan efisien apabila diterapkan pada keadaan yang sesungguhnya. Kaji tindak dalam menjalankan misi perguruan tinggi, merupakan salah satu bentuk keterpaduan antara penelitian dengan pengabdian kepada masyarakat diperguruan tinggi, dimulai dari timbulnya gagasan, penyusunan rencana kegiatan, pelaksanaan kegiatan, sampai kepada melakukan evaluasi dan tindak lanjutnya.


11

5. Kuliah Kerja Pemberdayaan Anak Nagari (KUKERDANAGA)

Kuliah Kerja Pemberdayaan Anak Nagari (KUKERDANAGA) merupakan salah satu penerapan darma ketiga dari perguruan tinggi yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen. Kukerta adalah suatu kegiatan ditengah-tengah masyarakat di luar kampus, dan secara langsung mengidentifikasikan serta menangani masalah-masalah pembangunan yang dihadapi masyarakat. Untuk itu KUKERTA tersebut diatur dalam buku pedoman pelaksanaan KUKERTA UNP.

6. PKM Terpadu dan Desa/Nagari Binaan.

Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Terpadu dan Desa/Nagari Binaan merupakan pengembangan dan pembinaan Wilayah Desa/Nagari yang dilakukan dengan tahapan pemetaan program melalui survei/penjajakan lokasi, sosialisasi, perumusan program, penentuan tim pelaksana sesuai profesionalisasi dan kebutuhan kegiatan, kegiatan lapangan, monitoring dan pelaporan. Program ini dilakukan secara terpadu dari berbagai disiplin ilmu, sehingga pada akhirnya mendapatkan hasil program yang berkualitas dan berdampak pada pengembangan kesejahteraan masyarakat. Dilakukan secara berkesinambungan dalam bentuk pembinaan jangka menengah dan jangka panjang.

B. MODEL

Penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang dirinci menjadi empat model dan metode pengabdian kepada masyarakat yaitu: 1. Model I adalah metode yang diperuntukkan bagi kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.

12


2. Model II adalah metode yang diperuntukan bagi kegiatan kaji tindak. 3. Model III adalah metode yang diperuntukkan bagi kegiatan pengembangan dan penerapan hasil-hasil penelitian (Teknologi Tepat Guna/TTG). 4. Model IV adalah pola Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Terpadu dan Desa/Nagari Binaan, Pengembangan Wilayah, dan Kuliah Kerja Pemberdayaan Anak Nagari. Model satu merupakan metode dengan ciri-ciri antara lain: bersifat verbal, penjelasan seperti bentuk ceramah, dialog, diskusi dengan menggunakan media-media yang tersedia dan pendampingan. Pola ini diharapkan mengembangkan potensi dan menumbuhkan etos kerja yang sesuai bagi pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yaitu: 1. Tepat waktu dan menghargai pentingnya arti waktu 2. Memiliki kreativitas, inovasi dan motivasi yang tinggi 3. Kerja keras, rajin dan tekun dalam menyelesaikan tiap tugas, dan 4. Berdedikasi tinggi terhadap tugas dan tanggung jawab. Untuk pola model dua menggunakan prosedur atau langkah-langkah yang dicapai dalam kaji tindak, sedangkan pola model tiga merupakan pola metode yang digunakan untuk menjembatani penerapan hasil penelitian ke dalam kehidupan nyata masyarakat. Model empat adalah pola Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Terpadu dan Desa/Nagari Binaan, Pengembangan Wilayah, dan Kuliah Kerja Pemberdayaan Anak Nagari yang dilakukan dengan tahapan pemetaan program melalui survei/penjajakan lokasi, sosialisasi, perumusan program, penentuan tim pelaksana sesuai profesionalisasi dan kebutuhan kegiatan, kegiatan lapangan, monitoring dan pelaporan. Model ini dilakukan secara terpadu dari berbagai disiplin ilmu, sehingga pada akhirnya Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

13

mendapatkan hasil program yang berkualitas dan berdampak pada pengembangan kesejahteraan masyarakat. Dilakukan secara berkesinambungan berjangka menengah dan jangka panjang. Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) Terpadu setiap tahun, dapat dilihat pada lampiran 1.

C. SIFAT KEGIATAN DAN PENDEKATAN

Sifat kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat dibagi dua, yaitu, : 1) perintisan, dan 2) penunjang. Kegiatan perintisan adalah kegiatan yang merintis hal-hal baru dalam mengatasi suatu permasalahan, termasuk didalamnya merintis tumbuh kembangnya suatu sistem pelaksanaan kegiatan yang baru baik institusi maupun teknologi. Kegiatan penunjang merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menunjang berbagai kegiatan pihak lain dengan tujuan mempercepat dan meningkatkan kualitas proses pembangunan serta keberhasilan pencapaian tujuantujuannya. Yang termasuk kegiatan penunjang antara lain: 1. Kegiatan komplementer yaitu kegiatan pengabdiannya menunjang keberhasilan kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama pihak lain. Seperti pelayanan hukum yang dilakukan antara laboratorium PPKN bersama departemen kehakiman. 2. Kegiatan suplementer yaitu kegiatan pengabdian dalam prosesnya memperkuat atau meningkatkan kualitas proses yang dilakukan pihak lain, meskipun dalam pelaksanaannya masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Kegiatan PKM dalam pelaksanaannya dapat menggunakan model pendekatan pemecahan masalah antara lain: 1. Pendekatan yang mengacu pada pengabdian kepada masyarakat yang meliputi pendekatan pelayanan pendidikan dan pendekatan kemanusiaan. Pelayanan pendidikan dan kemanusiaan sebagai pendekatan yang berakar kepada kebudayaan bangsa, berfungsi mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan

14


martabat manusia dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, sehingga terwujud kualitas manusia Indonesia yaitu beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif, terampil, berdisiplin, beretos kerja, profesional bertanggung jawab, produktif, sehat jasmani dan rohani. 2. Pendekatan yang mengacu pada satuan kawasan ekonomi dan administrasi pembangunan nasional yang dibedakan menjadi pendekatan nasional, regional dan lokal. 3. Pendekatan yang mengacu pada aspek atau sektor pembangunan nasional yang dibebankan menjadi pendekatan lintas sektoral, peningkatan yang mengacu pada ilmu yang dibebankan antara pendekatan monodisiplin, interdisiplin dan multidisiplin. 4. Pendekatan yang mengacu pada khalayak sasaran sistematik, artinya khalayak sasaran adalah yang dituju pada sasaran kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti individu, kolektif, atau lembaga tertentu.

D. MEKANISME

Mekanisme merupakan tata cara dan aturan yang dipakai dalam penyelenggaraan kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh sivitas akademika UNP. Seluruh kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut dapat dilaksanakan oleh Perguruan Tinggi melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat, fakultas, pusat penelitian, jurusan, laboratorium, kelompok dan perorangan, namun harus dilaksanakan secara melembaga, atau kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dikoordinasikan melalui Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat.

1. Kegiatan Terprogram

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara terjadwal/terprogram dapat dilakukan dalam waktu: 1) satu semester atau lebih, 2) kurang dari satu semester


15

minimal satu bulan. Umumnya kegiatan ini didanai oleh LPM UNP dan DP2M Ditjen Dikti. Mekanisme kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan secara terprogram dapat dilihat pada diagram pada gambar 1 (satu). Usulan pengabdian kepda masyarakat (PKM) terprogram mengikuti mekanisme berikut: a. LPM mengirimkan informasi kepada Dekan/Ketua Jurusan/Unit tentang kemungkinan adanya kegiatan PKM pada tahun anggaran yang berlaku.

b. Surat rekomendasi/permintaan/kesediaan dari pemerintahan setempat atau pihak yang berwenang; seperti BPM, Kemendikbud, Camat, UPTD, MGMP, KKU/Wali Nagari/Lurah dari khalayak sasaran. c. Dosen yang akan melakukan kegiatan PKM mengajukan draf proposal ke LPM dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Dekan. d. LPM menetapkan reviewer untuk mereview proposal yang diterima sampai tanggal yang telah ditentukan. e. LPM menerima hasil review proposal untuk diserahkan kembali ke pengusul untuk disempurnakan dan menerima hasil perbaikannya sesuai dengan tanggal yang sudah ditetapkan. f. Universitas Negeri Padang menerbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) antara Rektor dengan Ketua LPM untuk pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Universitas Negeri Padang. g. LPM menerbitkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (kontrak) pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat oleh Dosen Universitas Negeri Padang antara Ketua LPM dengan Ketua Pelaksana PKM untuk proposal yang lolos seleksi sesuai dengan judul.

16


h. LPM menerbitkan surat izin kegiatan PKM untuk dosen yang bersangkutan. i. Dosen melaksanakan kegiatan PKM sesuai dengan proposal yang telah disetujui. j. LPM melaksanakan monitiring dan evaluasi (monev) PKM yang sudah dilaksanakan dan melakukan penilaian terhadap PKM tersebut. k. Dosen meminta surat pernyataan telah selesai melakukan PKM dari pihak yang berwenang;

l. m. n. o. p. q.

seperti BPM, Kemendikbud, Camat, UPTD, MGMP, KKU/Wali Nagari/Lurah dari khalayak sasaran.

Dosen membuat dan menyerahkan draft laporan kegiatan PKM LPM menetapkan reviewer untuk mereview laporan PKM sesuai dengan panduannya. LPM menerima hasil review laporan untuk diserahkan kembali ke pelaksana PKM untuk disempurnakan. Dosen memperbaiki draft laporan PKM yang telah direview. Dosen memperbanyak laporan pelaksanaan PKM sesuai dengan kebutuhan LPM menerima laporan dan menerbitkan Pernyataan melakukan kegiatan PKM lengkap, dengan angka kreditnya untuk dosen yang terlibat.

2. Kegiatan Insidental

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara insidental merupakan kegiatan yang pelaksanaannya sewaktu-waktu atau dalam kurun tertentu. Waktu kegiatan tersebut tidak dijadwalkan oleh LPM, tetapi berdasarkan permintaan dari departemen/instansi/ khalayak sasaran masyarakat yang membutuhkan lembaga atau fungsionarisasi sivitas akademika UNP. Biasanya permintaan itu datang kepada seseorang dosen yang dianggapnya mempunyai keahlian dalam


17

bidang/program kegiatan yang diadakannya melalui lembaga UNP. Lama kegiatan amat tergantung kepada kebutuhan departemen/ instansi/khalayak sasaran, bisa dalam satu semester atau lebih, tiga sampai empat bulan, atau hanya sekali ceramah saja. Kegiatan Insidental yang dimaksud antara lain: a. Kegiatan Pendidikan Kepada Masyarakat: (Penceramah, Nara Sumber, Instruktur, Pelatih, Panatar, Penyaji/fasilitator). b. Pelayanan Kepada Masyarakat: Menduduki jabatan pimpinan dalam lembaga pemerintah/pejabat negara (Konsultan, Asisten Konsultan, Penasehat, Perencanaan sekaligus Pelaksana, Penilai, Wasit, Juri, Pengarah, Pembina, Pendamping, Pengawas, Pembimbing, Penguji, Instruktur pertandingan, Pakar, Pendisain/Desainer).

Gambar 1. Mekanisme PKM Terprogram

18


Mekanisme pengabdian kepada masyarakat secara insidental diatur sebagai berikut: a. Surat permintaan dari instansi/masyarakat khalayak sasaran yang ditujukan kepada Dekan dan/atau Rektor (Ketua LPM) untuk melakukan kegiatan pengabdian kepada masyarakat seperti yang diminta oleh khalayak sasaran. Apabila surat permintaan dari instansi/masyarakat khalayak sasaran ditujukan langsung kepada dosen yang bersangkutan, maka dosen tersebut harus mengajukan permohonan izin kepada Dekan dan/atau Rektor (Ketua LPM). b. Surat persetujuan tidak berkeberatan dari Dekan dan/atau Rektor (Ketua LPM) berdasarkan surat permintaan instansi/masyarakat atau dosen yang bersangkutan. c. LPM mengeluarkan surat izin/kontrak kerja kegiatan PKM. d. Dosen melaksanakan kegiatan PKM pada instansi/ masyarakat khalayak sasaran. e. Format surat pernyataan butir 4 yang telah diisi dan ditandatangani oleh pimpinan/instansi/masyarakat khalyak sasaran diserahkan ke LPM oleh dosen. f. LPM Menerbitkan Surat Pernyataan telah melakukan kegiatan PKM lengkap dengan angka kreditnya. Diagram kegiatan yang menggunakan Kontrak Kerja harus mengikuti mekanisme gambar 2 dan diagram kegiatan yang tidak menggunakan Kontrak Kerja, mengikuti mekanisme seperti gambar 3 di bawah ini


19

MASYARAKAT Permintaan Masyarakat Dosen melaksanakan kegiatan PKM dan pimpinan masyarakat menandatangani surat pernyataan selesai kegiatan

ALUR KEGIATAN

1

2

4

3

5

LEMBAGA Surat persetujuan Rektor/ Dekan/LPM Mengeluarkan surat kegiatan izin dan kontrak kerja bersama format pernyataan melakukan kegiatan. Menerbitkan surat pernyataan telah melakukan kegiatan dengan angka kredit

Gambar 2. Mekanisme Kegiatan PKM Insidental berbentuk Kontrak Kerja MASYARAKAT Permintaan Masyarakat Dosen melaksanakan kegiatan PKM dan pimpinan masyarakat menandatangani surat pernyataan selesai kegiatan

ALUR KEGIATAN 1

4

LEMBAGA

2

Surat persetujuan Dekan/LPM

3

Mengeluarkan surat izin kegiatan bersama format pernyataan melakukan kegiatan.

5

Menerbitkan surat perrnyataan telah melakukan kegiatan dengan angka kredit

Gambar 3. Mekanisme Kegiatan PKM Insidental Non Kontrak Kerja

E. KHALAYAK SASARAN

Khalayak sasaran kegiatan PKM adalah khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam penerapan Ipteks, serta dapat menyebarluaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain.

20


1. Masyarakat di luar kampus

Khalayak sasaran masyarakat di luar kampus yang tidak terjangkau lagi oleh pendidikan formal merupakan mitra kerja bagi sivitas akademika Universitas Negeri Padang dan dapat digolongkan sebagai berikut: a. Khalayak sasaran lembaga, meliputi antara lain lembaga pendidikan dalam dan di luar sekolah baik negeri maupun swasta, instansi pemerintah di tingkat Nagari/desa/lurah, kecamatan dan kabupaten/kota dan lain-lain. b. Khalayak sasaran komunitas, meliputi antara lain komunitas ibu-ibu rumah tangga, organisasi pemuda/ wanita, organisasi kemasyarakatan lainnya. c. Khalayak sasaran kelompok, meliputi antara lain kelompok belajar Paket A, B dan C, kelompok UPPKS, kelompok Kukesra dan Takesra, kelompok LKMD, LSM, kelompok Pramuka dan Karang Taruna dan lain-lain. d. Khalayak sasaran perorangan, meliputi antara lain para pemuda putus sekolah, anggota keluarga, pencari kerja, anggota kader, anggota panitia, para pembimbing, pekerja perusahaan dan lain-lain.

2. Khalayak sasaran mahasiswa UNP sendiri

Khalayak sasaran dari mahasiswa UNP sendiri khususnya ditujukan untuk program pengembangan budaya kewirausahaan dalam rangka pengembangan jiwa entrepreneurship bagi mahasiswa apabila mereka menamatkan studi nantinya dan menjadi manusia pembangunan. Pemilihan khalayak sasaran disesuaikan dengan tingkat perkembangan dan kemampuan UNP serta bidang permasalahan yang dipilih harus relevan dengan bidang keahlian yang dimiliki dan dikembangkan di Fakultas msing-masing.


21

BAB IV KERANGKA USULAN DAN LAPORAN PROGRAM PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT A. Pendahuluan

Program pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, penerapan Ipteks, teknologi tepat guna, pengembangan budaya kewirausahaan dan kaji tindak, serta PKM Terpadu dan Desa/Nagari Binaan, merupakan program pengabdian kepada masyarakat yang dikembangkan oleh Lembaga Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Negeri Padang. Program ini menampung kegiatan pengabdian kepada masyarakat dari ipteks yang dihasilkan oleh staf pengajar Universitas Negeri Padang bersal dari temuan penelitian. Program ini menerapkan hasil-hasil ipteks (penerapan ipteks) untuk pemberdayaan masyarakat serta dapat menghasilkan perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap dari kelompok masyarakat sasaran. Penerapan ipteks perlu dilaksanakan dalam bentuk jaringan kerjasama yang sinergis dan berorientasi pada kemandirian masyarakat. Khalayak sasarannya adalah masyarakat luas, dapat sebagai peserta perorangan, kelompok, komunitas maupun lembaga yang berada diperkotaan maupun pedesaan dengan kegiatan diberbagai bidang. Program penerapan Ipteks ini diperuntukkan bagi kegiatan yang tidak merupakan kegiatan kedinasan, dengan dana maksimum Rp 15.000.000,0 (lima belas juta rupiah) dengan waktu pelaksanaan 8 bulan. Rangkaian proses pengusulan, pelaksanaan, dan pelaporan Penerapan Ipteks dilaksanakan sesuai dengan tata cara dan format yang telah ditentukan, yakni Usul Penerapan Ipteks, Evaluasi Usul, Pemantauan, dan Laporan Akhir.

22


B. Tujuan

Tujuan Program pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, penerapan Ipteks, teknologi tepat guna, pengembangan budaya kewirausahaan dan kaji tindak, serta PKM Terpadu dan Desa/Nagari Binaan adalah: 1. Membentuk/mengembangkan sekelompok masyarakat yang mandiri secara ekonomi. 2. Membantu menciptakan ketentraman, dan kenyamanan dalam kehidupan bermasyarakat. 3. Meningkatkan keterampilan berpikir, membaca dan menulis atau keterampilan lain yang dibutuhkan.

C. Luaran

Luaran Program pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat, penerapan Ipteks, teknologi tepat guna, pengembangan budaya kewirausahaan dan kaji tindak, serta PKM Terpadu dan Desa/Nagari Binaan dapat berupa: 1. Jasa. 2. Metode. 3. Produk/barang. 4. Paten. 5. Modul atau Bahan Ajar.

D. Kriteria dan Pengusulan

Kriteria dan persyaratan umum pengusulan Program pengabdian kepada masyarakat yang berbentuk pelayanan kepada masyarakat, penerapan Ipteks, teknologi tepat guna, pengembangan budaya kewirausahaan dan kaji tindak, serta PKM Terpadu dan Desa/Nagari Binaan sesuai ayat 3, pasal 55 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah: 1. Topik usulan PKM bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

23

2. Jangka waktu pengabdian minimum delapan bulan dan maksimum satu tahun. 3. Jumlah tim pelaksana maksimum empat orang. 4. Dana pengabdian maksimum Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). 5. Tiap pengusul hanya boleh mengusulkan satu usulan sebagai ketua pelaksana dan dua usulan sebagai anggota pelaksana pada tahun yang sama. 6. Melampirkan rekomendasi/permintaan/surat kesediaan dari pemerintahan setempat atau pihak yang berwenang; seperti BPM, DIKNAS, Camat, UPTD, MGMP, KKU/Wali Nagari/Lurah dari khalayak sasaran.

24


E. Kerangka dan Tata Cara Pengusulan 1. Sampul Muka

Sampul muka warna hijau tua dengan ukuran kertas A-4, seperti contoh berikut.

USUL PROGRAM PENERAPAN IPTEKS

Logo UNP

JUDUL PENERAPAN IPTEKS

Oleh: Nama, NIDN Ketua Tim Pengusul Nama, NIDN Anggota Tim Pengusul Nama, NIDN Anggota Tim Pengusul Nama, NIDN Anggota Tim Pengusul

Nama Jurusan/Fakultas Nama Perguruan Tinggi Tahun


25

2. Halaman Pengesahan

Setiap usulan program harus disertai halaman pengesahan yangmenunjukkan bahwa usul yang bersangkutan telah melalui proses evaluasi internal masing-masing perguruan tinggi. HALAMAN PENGESAHAN

1. 2. 3.

Judul Bidang Penerapan Ipteks Ketua Tim Pengusul a. Nama Lengkap b. Jenis Kelamin c. NIDN d. Disiplin Ilmu e. Pangkat/Golongan f. Jabatan g. Fakultas/Jurusan h. Alamat i. Telp/Faks/E-mail j. Alamat Rumah k. Telp/Faks/E-mail

: .................................................. : .................................................. : : : : : : : : : : :

.................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................................

4.

Jumlah Anggota a. Nama Anggota I b. Nama Anggota II c. dst

: : : :

....................................... orang .................................................. .................................................. ..................................................

5. 6.

Lokasi Kegiatan Jumlah belanja yang diusulkan

: .................................................. : Rp ............................................ Kota, tanggal bulan tahun Ketua Tim Pengusul,

Mengetahui, Dekan cap dan tanda tangan tanda tangan Nama jelas, NIP

Nama jelas, NIP

Menyetujui, Ketua LPM UNP cap dan tanda tangan Nama jelas, NIP

26


3. Sistematika

Penulisan usul program mengikuti alur penulisan sebagai berikut. Halaman Sampul (lihat halaman sampul) Halaman Pengesahan (lihat halaman pengesahan) a. Judul. Singkat dan cukup spesifik tetapi jelas menggambarkan kegiatan penerapan ipteks yang akan dilakukan. Usulan program hendaknya disesuaikan dengan bidang keilmuan yang ditekuni dan menjadi perhatian pengusul. b. Pendahuluan. Gambarkan secara kuantitatif potret, profil, dan kondisi khalayak sasaran yang akan dilibatkan dalam kegiatan Penerapan Ipteks. Gambarkan pula kondisi dan potensi wilayah dari segi fisik, sosial, ekonomi maupun lingkungan yang relevan dengan kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang diusulkan hendaknya spesifik dengan memperhatikan kebutuhan khalayak sasaran dan betul-betul merupakan Penerapan Ipteks. c. Perumusan Masalah. Rumuskan masalah secara konkret dan jelas. Perumusan masalah menjelaskan pula definisi, asumsi, dan lingkup yang menjadi batasan Penerapan Ipteks. d. Tinjauan Pustaka. Uraikan dengan jelas kajian pustaka yang menimbulkan gagasan dan mendasari Penerapan Ipteks yang akan dilakukan. Tinjauan Pustaka menguraikan teori, temuan, dan bahan yang berkaitan dengan Penerapan Ipteks yang akan diterapkan. Uraian dalam Tinjauan Pustaka dibawa untuk menyusun kerangka atau konsep yang akan digunakan dalam Penerapan Ipteks. Tinjauan Pustaka mengacu pada Daftar Pustaka yang disajikan di lampiran. e. Tujuan kegiatan. Rumuskan tujuan yang akan dicapai secara spesifik yang merupakan kondisi baru yang diharapkan terwujud setelah kegiatan Penerapan


27

Ipteks selesai. Rumusan tujuan hendaknya jelas dan dapat diukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif. f. Manfaat kegiatan. Gambarkan manfaat bagi khalayak sasaran, dari sisi ekonomi maupun Penerapan Ipteks, apabila perubahan kondisi terjadi setelah kegiatan Penerapan Ipteks selesai. g. Khalayak Sasaran. Uraikan spesifikasi dan profil khalayak sasaran yang dianggap strategis (mampu dan mau) untuk dilibatkan dalam Penerapan Ipteks, serta dapat menyebarluaskan hasil kegiatan pada anggota khalayak sasaran yang lain. Proses pemilihan khalayak sasaran hendaknya dilakukan dengan melihat situasi lapangan dan berdasarkan kriteria yang disiapkan oleh tim pengusul. h. Metode Penerapan Ipteks. Gambarkan cara penerapan Ipteks secara jelas dan terinci sehingga mampu menyelesaikan permasalahan yang telah dirumuskan. Kegiatan yang dilaksanakan didasarkan pada hasilhasil penelitian/pendidikan. i. Keterkaitan. Uraikan keterkaitan antara kegiatan yang dilakukan dan berbagai institusi terkait dengan menjelaskan peran dan manfaat yang diperoleh setiap institusi yang terkait. j. Rancangan Evaluasi. Uraikan bagaimana dan kapan evaluasi akan dilakukan. Apa saja kriteria, indikator pencapaian tujuan, dan tolok ukur yang digunakan untuk menyatakan keberhasilan dari kegiatan yang dilakukan. k. Jadwal Pelaksanaan. Gambarkan tahap-tahap kegiatan dan jadwal selama 8 bulan secara spesifik dan jelas dalam suatu bar-chart. Jelaskan pula apa yang akan dikerjakan, kapan, dan di mana. l. Rencana Anggaran Belanja. Berikan rincian belanja Penerapan Ipteks baik yang didanai Kemendikbud maupun pihak lain dengan mengacu pada Metode Kegiatan dibutir h dengan rekapitulasi biaya; a)

28


m. n. o.

p. q.

Honorarium, maksimum 30%, b) Peralatan dan Bahan Penerapan Ipteks, maksimum 40%, c) Perjalanan dan Lain-lain, maksimum 20%, dan d) Pemantauan dan pelaporan, maksimum 10%. Lampiran-lampiran. Daftar Pustaka, gunakan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan/buku, dan nama jurnal atau kota dan penerbit. Riwayat Hidup Ketua dan Anggota Tim Pengusul (cantumkan pengalaman penelitian, pengabdian dan publikasi yang relevan). Bubuhkan tanggal, nama jelas dan tanda tangan. Gambaran Penerapan Ipteks yang akan diterapkan. Denah lokasi pelaksanaan kegiatan yang memberikan informasi jarak antara Un iversitas Negeri Padang dengan lokasi khalayak sasaran. r. Surat rekomendasi/permintaan/kesediaan dari pemerintahan setempat atau pihak yang berwenang; seperti BPM, Kemendikbud, Camat, UPTD, MGMP, KKU/Wali Nagari/Lurah dari khalayak sasaran.


29

4. Evaluasi Usulan

a. Instrumen Penilaian FORMULIR PENILAIAN USUL PROGRAM PENERAPAN IPTEKS

I.

II. NO

Identitas Program 1. Judul 2. Ketua Tim Pengusul 3. Bidang Ilmu 4. Jumlah Anggota 5. Belanja yang disetujui Kriteria dan Acuan Penilaian KRITERIA

1

Masalah yang Ditangani

2

Tujuan dan Manfaat

3

Kerangka Berpikir

4 5

: .................................. : .................................. : .................................. : ........................orang : Rp .............................

Evaluasi Fisibilitas Penerapan Ipteks

ACUAN PENILAIAN a. b. c. d. e. f. g. h.

Judul Pendahuluan Tinjauan Pustaka Perumusan Masalah Tujuan Manfaat Pemecahan Masalah Khalayak sasaran Antara yang Strategis i. Keterkaitan j. Metode Kegiatan k. Rancangan Evaluas l. Rencana dan Jadwal m. Organisasi Pelaksana n. Rencana Belanja o. Lain-lain JUMLAH

BOBOT (%)

SKOR

NILAI

25 20

25 10 20 100

Keterangan: Skor 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat kurang sekali; 2: kurang sekali; 3: kurang; 5: baik, 6: sangat baik; 7: istimewa) Nilai = skor x bobot

Kota, tanggal bulan tahun Penilai, tanda tangan Nama jelas

30


b. Alasan Penolakan ACUAN PENILAIAN a. Judul b. Pendahuan c. Tinjauan Pustaka d. Perumusan Masalah

NO

KRITERIA

1.

Masalah yang ditangani

2.

Tujuan dan Manfaat

e. Tujuan

Kerangka Berpikir

g. Pemecahan Masalah h. Khalayak Sasaran Antara yang Strategis i. Keterkaitan j. Metode Kegiatan

3.

f. Manfaat

ALASAN PENOLAKAN a. Judul tidak mencerminkan Program Sosialisasi Pengetahuan dan Keterampilan b. Data tidak lengkap, tidak kuantitatif, dan tidak relevan dengan masalah serta analisis kurang tajam. c. Tinjauan dan Daftar Pustaka untuk mendukung analisis situasi kurang d. Masalah tidak spesifik, kurang konkret dan tidak menggambarkan masalah khalayak sasaran serta lebih bersifat masalah pengajar/perguruan tinggi e. Tujuan tidak spesifik, tidak/sulit terukur dan kurang menggambarkan perubahan kondisi khalayak f. Penggambaran manfaat kurang relevan dengan tujuan dan khalayak sasaran g. Penggambaran alternatif kurang lengkap dan dasar pemilihan cara pemecahan masalah kurang dilandasi teori, kenyataan, dan kondisi yang ada. h. Identifikasi khalayak sasaran antara yang strategis kurang spesifik, tidak jelas, dan daya sebar ke khalayak sasaran yang lain kurang.


31

4.

Evaluasi

k.

5.

Fisibilitas Penerapan Ipteks

l.

Rancangan Evaluasi

Rencana dan Jadwal m. Organisasi Pelaksana n. Rencana Belanja

i. Keterkaitan dengan institusi terkait kurang, sedangkan peran institusi terkait tidak jelas. j. Metode kurang relevan dengan pencapaian tujuan serta kurang relevan dengan kondisi khalayak sasaran k. Kriteria.variabel evaluasi kurang relevan dengan tujuan, proses kegiatan, dan manfaat. Metode evaluasi kurang rinci dan kurang relevan dengan kritera variabel. Tolok ukur kurang spesifik dan kurang jelas. l. Rencana dan jadwal kerja kurang rinci dan kurang relevan dengan tujuan, metode, khalayak, serta kondisi/kemampuan para pelaksana m. Komposisi personalia kurang mencerminkan kebutuhan pemecahan masalah atas dasar bidang ilmu n. Biaya kurang relevan dengan kegiatan yang dilakukan serta komponen biaya kurang rinci o. Lain-lain (format tidak sesuai, lampiran kurang lengkap, dsb)*

*) Jika memilih alasan o, pada Format Penilaian supaya didiskusikan lebih spesifik alasan penolakan yang dipilih.

Keterangan: Skor penilaian alasan penolakan usulan adalah 1 atau 2 (1= sangat kurang atau 2= kurang) dengan nilai komulatif < 350.

32


5. Laporan Hasil

a. Sampul Muka Gunakan sampul warna kuning tua, tuliskan semua nama pelaksana lengkap dengan gelar akademik, seperti contoh berikut

LAPORAN PROGRAM PENERAPAN IPTEKS

Logo UNP

JUDUL PENERAPAN IPTEKS

Oleh: Nama, NIDN Pelaksana

DIBIAYAI DIPA Nomor: /20 .

FAKULTAS/JURUSAN PERGURUAN TINGGI TAHUN


33

LAPORAN PROGRAM PENERAPAN IPTEKS b. Halaman Pengesahan HALAMAN PENGESAHAN LAPORAN HASIL PENERAPAN IPTEKS 1. 2. 3.

4.

Judul Bidang Ketua Pelaksana a. Nama Lengkap b. Jenis Kelamin c. NIP d. Pangkat/Golongan e. Jabatan f. Fakultas/Jurusan Jumlah Anggota

5.

Lokasi Kegiatan

6.

: .................................................. : .................................................. : .................................................. : ........................................... L/P : ................................................... : .................................................. : ................................................... : .................................................. : orang

:a. Desa....................................... b. Kecamatan ........................... c. Kabupaten/Kodya ............. Bila program ini merupakan kerjasama kelembagaan g. Nama Instansi : ................................................... h. Alamat : ................................................... i. Waktu program : bulan ........................................ j. Belanja : Rp ............................................

Kota, tanggal bulan tahun Mengetahui, Dekan Fakultas

Ketua Pelaksana,

Cap dan tanda tangan

tanda tangan

Nama jelas, NIP

Nama jelas, NIP

Menyetujui, Ketua LPM/LPPM/Direktur Politeknik/Akademi cap dan tanda tangan Nama jelas, NIP

34


c. Sistematika Sistematika Laporan hasil Penerapan Ipteks mengikuti alur seperti Berikut HALAMAN PENGESAHAN ................................................................ i RINGKASAN DAN SUMMARY ......................................................... ii PRAKATA .............................................................................................iii DAFTAR ISI ........................................................................................... iv DAFTAR TABEL* .................................................................................. v DAFTAR GAMBAR* ............................................................................ vi DAFTAR LAMPIRAN* .......................................................................vii BAB I. PENDAHULUAN ..................................................................... 1 Menjelaskan tentang analisis situasi, perumusan masalah, tujuan, dan manfaat BAB II TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. Uraikan hal-hal yang berkaitan dengan kerangka pikir bagaimana kegiatan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai pustaka relevan BAB III MATERI DAN METODE .......................................................... Uraikan kerangka pemecahan masalah, realisasi pemecahan masalah, khalayak sasaran, dan metode yang digunakan BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................. Jelaskan hasil apa saja yang telah diperoleh dan kemudian bahas dengan berbagai acuan yang ada BAB V KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... DAFTAR PUSTAKA ............................................................................... LAMPIRAN .............................................................................................. Keterangan: * Bila jumlah tabel atau gambar lebih dari satu


35

d. Instrumen Penilaian FORMAT PENILAIAN LAPORAN PROGRAM PENERAPAN IPTEKS Nomor Kode : NO I II

III

IV

V

ACUAN PENILAIAN PENDAHULUAN 1. Perumusan Masalah 2. Tujuan Penerapan Ipteks TINJAUAN PUSTAKA 1. Relevansi 2. Pengacuan Daftar Pustaka 3. Kemutakhiran atau keaslian sumber METODE PENERAPAN IPTEKS 1. Kesesuaian dengan masalah 2. Ketepatan penyelesaian masalah 3. Ketepatan instrumen 4. Ketepatan dan ketajaman analisis HASIL PENERAPAN IPTEKS 1. Manfaat dan kontribusi: ipteks, pembangunan dan pengembangan kelembagaan 2. Hasil yang dicapai: a. Kesesuaian dengan tujuan b. Kedalaman bahasan c. Originalitas d. Mutu Hasil UMUM 1. Bahasa 2. Format 3. Ringkasan Jumlah

BOBOT

SKOR

NILAI

5 5 5 5 5 10 5 5 5 15

5 5 5 10 4 3 3 100

Keterangan: Skor 1, 2, 3, 5, 6, 7 (1: sangat kurang sekali; 2: kurang sekali; 3: kurang; 5: baik, 6: sangat baik; 7: istimewa) Nilai = skor x bobot

Kota, tanggal bulan tahun Penilai, Tanda tangan Nama jelas

36


BAB V PEMANTAUAN PROGRAM PKM Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi Bab IV menjelaskan bahwa Standar Pengabdian kepada Masyarakat terdiri atas standar hasil, isi, proses, penilaian, pelaksanaan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. Oleh sebab itu kegiatan pemantauan PKM dilaksanakan sesuai delapan standar tersebut. Aktivitas pemantauan dilakukan oleh tim yang ditunjuk Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat UNP, menggunakan format yang telah disepakati.


37

38


Bagian Keempat Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 56 (1) Standar proses pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kegiatan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan. (2) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dapat berupa: a. pelayanan kepada masyarakat; b. penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya; c. peningkatan kapasitas masyarakat; atau d. pemberdayaan masyarakat. (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan. (4) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. (5) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (3) (6) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram. Bagian Kelima Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 57 (1) Standar penilaian pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang penilaian terhadap proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat. Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

39

(2) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit: a. edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat; b. objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas; c. akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdiankepada masyarakat; dan d. transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. (3) Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat. (4) Kriteria minimal penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. tingkat kepuasan masyarakat; b. terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program; c. dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan; d. terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; atau e. teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan. (5) Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja

40


proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat. Bagian Keenam Standar Pelaksana Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 58 (1) Standar pelaksana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal kemampuan pelaksana untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan, serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan. (3) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan: a. Kualifikasi akademik; b. Hasil pengabdian kepada masyarakat. (4) Kemampuan pelaksana pengabdian kepada masya-rakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menentukan kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat. (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan melaksanakan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam pedoman rinci yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal. Bagian Ketujuh Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 59 (1) Standar sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

41

(2) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan. (3) Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian. (4) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan. Bagian Kedelapan Standar Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 60 (1) Standar pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. (2) Pengelolaan pengabdian kepada masyarkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan yang bertugas untuk mengelola pengabdian kepada masyarakat. (3) Kelembagaan pengelola pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah lembaga pengabdian kepada masyarakat, lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, atau bentuk lainnya yang sejenis sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan perguruan tinggi.

42


Pasal 61 (1) Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib: a. menyusun dan mengembangkan rencana program pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan rencana strategis pengabdian kepada masyarakat perguruan tinggi; b. menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan pengabdian kepada masyarakat; c. memfasilitasi pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; d. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; e. melakukan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; f. memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana pengabdian kepada masyarakat; g. memberikan penghargaan kepada pelaksana pengabdian kepada masyarakat yang berprestasi; h. mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama; dan i. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. menyusun laporan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dikelolanya. (2) Perguruan tinggi wajib: a. memiliki rencana strategis pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian pengabdian kepada masyarakat paling sedikit menyangkut aspek hasil pengabdian kepada masyarakat dalam menerapkan, mengamalkan, dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi guna memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa; Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

43

c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menjalankan program pengabdian kepada masyarakat secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam melaksanakan program pengabdian kepada masyarakat; e. memiliki panduan tentang kriteria pelaksana pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat; f. mendayagunakan sarana dan prasarana pada lembaga lain melalui kerja sama pengabdian kepada masyarakat; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi pengabdian kepada masyarakat dalam menyelenggarakan program pengabdian kepada masyarakat paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. Bagian Kesembilan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat Pasal 62 (1) Standar pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat. (2) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana internal untuk pengabdian kepada masyarakat. (3) Selain dari dana internal perguruan tinggi, pendanaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.

44


(4) Pendanaan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen atau instruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk membiayai: a. perencanaan pengabdian kepada masyarakat; b. pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat; c. pengendalian pengabdian kepada masyarakat; d. pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat; e. pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan f. diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat. (5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat diatur berdasarkan ketentuan di perguruan tinggi. Pasal 63 (1) Perguruan tinggi wajib menyediakan dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat. (2) Dana pengelolaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk membiayai: a. manajemen pengabdian kepada masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan, dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat; serta b. peningkatan kapasitas pelaksana. BAB V KETENTUAN PERALIHAN Pasal 64 Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini: a. rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang belum dikaji dan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi dapat menggunakan rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus yang disusun secara mandiri untuk proses penjaminan mutu internal di Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

45

perguruan tinggi dan proses penjaminan mutu eksternal melalui akreditasi; b. lahan dan bangunan perguruan tinggi yang digunakan melalui perjanjian sewa menyewa wajib menyesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) tahun; c. pengelolaan dan penyelenggaraan perguruan tinggi wajib menyesuaikan dengan ketentuan peraturan menteri ini paling lambat 2 (dua) tahun; d. Peraturan Menteri yang terbit sebelum peraturan ini dinyatakan masih berlaku selama tidak bertentangan dan belum diganti sesuai dengan Peraturan Menteri ini. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. Diundangkan di Jakarta Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 Juni 2014 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, TTD. MOHAMMAD NUH

46


pada tanggal 11 Juni 2014 MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA, TTD. AMIR SYAMSUDIN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 769 Salinan sesuai dengan aslinya, Kepala Biro Hukum dan Organisasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, TTD. Ani Nurdiani Azizah NIP. 19581201 198603 2 001


47

BAB I PENDAHULUAN Panduan Pengelolaan Program Pengabdian Kepada Masyarakat - LPM UNP Tahun 2015

Recommend Documents