BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Masalah
Penyelundupan dan perdagangan manusia merupakan salah satu bagian dari kejahatan transnasional yang sangat sulit untuk diprediksi dan tidak cukup sanksi pada pelakunya dibandingkan dengan kejahatan-kejahatan transnasional lainnya seperti halnya penyelundupan obat-obatan terlarang. Pada kenyataannya hal ini diperburuk
dengan
lemahnya
kesadaran
negara
anggota
ASEAN
dalam
meminimalisir tindak kejahatan semacam ini. Fakta menunjukkan bahwasanya kejahatan ini melibatkan pula perdagangan buruh illegal dari Indonesia dan Philipina ke Malaysia dan dari Asia Selatan1. Secara umum kita ketahui perempuan dan anak-anak paling sering menjadi korban dalam kasus ini. Fenomena perdagangan manusia khususnya perempuan dan anak pada umumnya adalah untuk tujuan eksploitasi seksual, mereka banyak dijadikan sebagai pekerja seks komersial (eksploitasi tenaga kerja dan diperlakukan secara seksual) untuk kepentingan lainnya dengan mengabaikan kepentingan korban dan meperlakukan mereka bukan lagi sebagai manusia seutuhnya tetapi cenderung sebagai komoditas.2 Thailand dan Kamboja merupakan tujuan utama, tidak hanya di Asia Tenggara namun juga salah satu tujuan bagi para pedagang wanita dan anak di seluruh belahan dunia lainnya. 1
Bambang Cipto, 2010, Hubungan Internasional di Asia Tenggara – Teropong Terhadap Dinamika, Realitas, dan Masa Depan, Yogyakarta : Pustaka Pelajar. 2 Budi Winarno, 2011, Isu-Isu Global Kontemporer, Jakarta : PT. Buku Seru.
1
Selain dipekerjakan dalam prostitusi, korban perdagangan manusia yang terjadi di Thailand juga dipekerjakan sebagai buruh dengan upah rendah. Pada umumnya yang menjadi korban adalah penduduk dari negara Thailand itu sendiri. Pada tahun 2010, 23% penduduk Kamboja yang menjadi korban perdagangan manusia di deportasi oleh Pemerintah Thailand di perbatasan Poipet. Berdasarkan hasil dari salah satu studi dari UNIAP (United Nations Inter-Agency Project on Human Trafficking) mencatat bahwa setiap tahunnya Pemerintah Thailand melakukan deportasi terhadap lebih dari 23.000 penduduk Kamboja yang menjadi korban perdagangan manusia. Disaat yang sama 57% pekerja migran Myanmar mengalami kekerasan di sektor perikanan.3 Indonesia sendiri menunjukkan bahwa data dari lembaga International Labour Organization (ILO) terdapat 218 juta anak terjerat dalam eksploitasi tenaga anak pada tahun 2004. Data tersebut diklasifikasikan dalam persentase yakni usia 511 tahun, anak laki-laki 49% dan anak perempuan 51% dan kelompok usia 12-14 tahun, anak laki-laki 55% dan anak perempuan 45%.4 Walaupun semua negara anggota ASEAN telah meratifikasi konvensi ataupun protokol PBB terkait pencegahan dan perlawanan kejahatan transnasional ini, namun pada kenyataannya proses realisasi dari hukum dan aturan itu tidak begitu mampu di
3
Anti Labor Trafficking,2012.Thailand Tier 2 Watch List [Online] dalam http://anti-labortrafficking.org/component/content/article/17-News/143-THAILAND-%28Tier-2-Watch-List%29.html [Diakses pada 11 Juni 2014]. 4 International Labour Organization,Fakta tentang pekerja anak perempuan,pada http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_160832.pdf diakses tanggal 9 Oktober 2014 Pukul 15.20. WIB
2
adaptasi dan di maksimalkan daya gunanya sebagai sebuah bentuk aturan atau norma di masing-masing negara. Penulis merasa setiap negara tidak hanya Indonesia samasama memiliki tujuan dan kepentingan dalam mensejahterakan masyarakatnya untuk tidak secara serta merta mereka melegalkan kejahatan yang terjadi di negara mereka masing-masing, apalagi berkenaan dengan kejahatan transnasional yang secara gamblang kita ketahui dampaknya sangat merugikan dan sangat signifikan terhadap aspek yang ada dalam suatu negara itu. Melihat dari banyak sudut pandang yang berbeda membuat permasalahan ini kemudian menjadi sangat penting bagi penulis untuk mengkaji perwujudan atas tujuan negara bangsa Indonesia dalam mencapai penyelesaian atau keselarasan dari permasalahan yang kian lama kian meresahkan masyarakat internasional itu sendiri. Pasalnya adalah walaupun tiap bangsa dan negara di setiap belahan dunia berusaha memperkuat sistem keamanan dan pertahanan negaranya untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan transnasional terorganisir ini namun semakin kuat sebuah tameng negara itu maka tidak menutut kemungkinan semakin kuat dan berkembang pula kejahatan terorganisir ini, karena banyaknya problematika di era globalisasi ini membuat negara terkadang menjadi tidak mampu mengimbangi antara permasalahan dan solusi dalam setiap permasalahan itu bagi kesejahteraan individu didalamnya, dalam arti lain negara akan bersikap tidak fokus kepada satu problem yang lama demi menindak lanjuti problem baru yang lebih krusial mengingat komplektisitas problematika era globalisasi saat ini sangat meningkat, itu mengapa penulis juga ingin mencoba melihat bahwasanya negara tidak akan mampu mengontrol individu, sistem dan bahkan keamaan negara bangsanya sendiri tanpa peran serta negara lain 3
atau bahkan organisasi terkait seperti PBB yang bergerak dalam setiap bidang promblematika yang krusial di setiap negara annggotanya demi mewujudkan kepentingan
nasionalnya
dalam
mencapai
keamanan
dan
kesejahteraan
masyarakatnya di semua bidang atau aspek yang ada. Contoh kasus nyata terkait human trafficking itu sendiri yakni menurut laporan ILO menyebutkan bahwa seorang anak perempuan yang masih berumur belasan tahun haus mengalami nasib buruk akibat tidak adanya perlindungan bagi anak tersebut. Sebut saja namanya Wati yang dijelaskan oleh ILO sebagai nama samaran, sejak berusia 10 tahun Wati telah putus sekolah dan menjadi pedagang asongan, namun selang beberapa waktu, Wati bertemu dengan oknum yang mengaku sebagai pencari agen guide di Bali, namun pada kenyataannya selain memandu wisata para turis dan pelancong mancanegara tersebut Wati juga menjadi budak, pasalnya adalah Wati harus menuruti nafsu para pelaku dan oknum-oknum nakal terkait kejahatan transnasional tersebut.5 Kasus Wati disini mampu menunjukkan realita yang ada di sekitar kita terkait kasus human trafficking yang melibatkan wanita dan anak-anak untuk diperlakukan tidak layak sebagai pelaku seks komersial. Data UNICEF menunjukkan data dan fakta bahwasanya masih ada perempuan dibawah umur terbukti melakukan perbuatan illegal yang ditaksir mencapai 30% akhirnya menjadi pekerja seks komersial yang seharusnya mereka yang berumur 18 tahun tidak melakukan hal yang demikian, jangankan umur 18 tahun bahkan kasus yang ada di lapangan juga menunjukkan adanya anak berumur berkisar 10 tahunanpun terjerat kasus yang demikian. Hal ini kemudian dilaporkan bahwasanya sekitar 5
Ibid.
4
40.000-70.000 anak benar-benar dijerumuskan kedalam kehidupan kelam yang kita kenal sebagai eksploitasi seks. Dibuktikan pula kurang lebih 100.000 anak dikorbankan sebagai komoditas setiap tahunnya. Semakin besar dan berkembangnya fenomena kejahatan yang demikian menjadikan hal ini semakin marak terjadi hingga lintas negara seperti fakta yang ada dikatakan bahwasanya tujuan dari korban ini paling utama yakni di perdagangkan ke Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi. 6 Telah banyak protokol-protokol PBB yang telah di adopsi oleh negara-negara dibelahan dunia ini, khususnya beberapa negara Asia Tenggara yang merupakan kelompok negara dunia ketiga yang mana setiap negara anggotanya memiliki banyak kelemahan dalam proses kekebalan dari kejahatan baik dari dalam dan bahkan dari luar (kejahatan transnasional). Indonesia merupakan negara anggota ASEAN dan anggota PBB yang secara berkesinambungan berupaya untuk meminimalisir atau bahkan mencegah segala kejahatan transnasional tersebut terjadi di dalam negeri Indonesia itu sendiri atau secara langsnng mampu menertibkan setiap anggota lain di Asia Tenggara untuk mulai bangkit dan memerangi kejahatan trannsnasional dan nasional itu sendiri. Maka dengan inilah penulis merasa tertantang untuk mencoba merealisasikan asumsinya mengenai hukum dan UU yang telah berhasil di ratifikasi beberapa negara anggota ASEAN dan Indonesia pada khususnya yang terlebih dahulu meratifikasi Protocol United Nation Convention Againts Transnational
6
Data unicef : di akses pada tanggal 20 oktober 2014, pukul 9.15 di : http://www.unicef.org/indonesia/id/Factsheet_CSEC_trafficking_Indonesia_Bahasa_Indonesia.pdf
5
Organized Crime7 yang telah direalisasikan dalam bentuk UU No.5 Tahun 2009 yang sangat terikat sekali
dengan tujuan utama kepentingan Indonesia dalam
mencapai kemananan nasional dalam mensejahterakan masyarakatnya yang hal ini kemudian menjadi penting untuk diteliti menjadi sebuah skripsi yang berjudul “Upaya Indonesia dalam Mendorong Negara-Negara Asia Tenggara Agar Mengoptimalkan Protocol UNTOC Terkait Human Trafficking dalam Prostitusi dan Perdagangan Anak” 1.2
Rumusan Masalah Bagaimana upaya Indonesia dalam mendorong Negara-Negara Asia Tenggara
agar mengoptimalkan protokol UNTOC ? 1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian
1.3.1
Tujuan Penelitian Mengamati apa saja upaya-upaya yang dilakukan Indonesia terkait usahanya
dalam meminimalisir ancaman fenomena human trafficking di Indonesia dan Asia Tenggara. 1.3.2
Manfaat Penelitian a.
Manfaat akademis Adapun manfaat penelitian yang diharapkan penulis adalah mampu
menganalisa fenomena maraknya Human Trafficking serta cara dan upaya Indonesia dalam meminimalisir tindak kejahatan transnasional dalam
7
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009, di akses 24 april 2014. Pukul 05:00 WIB dihttp://www.bpkp.go.id/uu/file/2/26.bpkp.
6
prostitusi dan perdagangan anak yang terorganisisr yang terjadi di Asia Tenggara pada umumnya dan Indonesia pada khususnya. b.
Manfaat Praktis Manfaat praktis dari penelitian ini adalah menambah pengetahuan
penulis dan khalayak banyak terhadap pola keterkaitan hukum dan keamanan di negara-negara anggota Asia Tenggara. 1.4
Penelitian Terdahulu Anissa Jihan Andari dalam Jurnalnya yang berjudul Analisa Viktimisasi
Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak8 tersebut penulisnya menganalisis dari kacamata kriminal yang dikaitkan dengan bagaimana sudut pandang kriminolog dalam memandang setiap kasus kejahatan yang marak terjadi lebih-lebih di era globalisasi yang semakin lama semakin tiada batasan antara negara, tiada batasan waktu dan tiada batasan individu dan individu, penulisnya pun berusaha berargumen dalam konteks secara global dimana dalam prespektif kriminologis setidaknya ada 4 isu yang dibahas yakni (1) kejahatan, (2) pelaku kejahatan, (3) korban kejahatan dan (4) reaksi sosial masyarakat. Hal ini memiliki sudut pandang kajian yang sama pembahasan skripsi ini. Namun ada perbedaan mendasar yakni secara gamblang penulis jurnal ini menjelaskan permasalahan ini dengan menggunakan eksplanatif karena penulisnya menjelaskan secara jelas dan runtut asal muasal permasalahan hingga proses penyelesaian konflik atau masalah yang tertuai di dalam jurnal ini. Dalam jurnal ini juga menggunakan penelitian secara
8
Annisa Jihan Andari, Analisis Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak Perempuan, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 7 No.Iii Desember 2011 : 307 – 319.
7
kualitatif dimana setiap data yang diperoleh sebagian besar didapatkan dari hasil tulisan atau kutipan penelitian orang terdahulu mengenai pembahasan ini, dan di orisinilkan ke dalam jurnal dalam kajian kasus yang berbeda dan menarik. Topik ataupun kasus yang dibahas dalam jurnal ini mengenai tindak kejahatan transnasioal yang semakin marak terjadi dalam skala global, yang secara jelas sangat berbeda dengan sudut dan batasan masalah dalam penelitian skripsi ini. Dalam jurnal ini penulisnya juga memandang kasus ini dari kacamata kriminologi realis, yang melihat adanya dua isu besar yang diabaikan yaitu isu mengenai kejahatan kekerasan dan isu perempuan sebagai korban kejahatan. Ini dibuktikan dari adanya laporan dari United Office on Drugs and Crime (UNODC) yang mengungkapkan bahwa pada tahun 2006 dari 136 negara yang melaporkan tindak pidana perdagangan perempuan dua pertiga dari korban tersebut adalah perempuan dan 79 persen merupakan korban untuk tujuan eksploitasi seksual. Hal ini juga didukung data korban dari International Organization for Migration (IOM) yang telah diolah oleh United States Government Accountability Office (GAO) yang menunjukkan bahwa korban perdagangan manusia untuk tujuan eksploitasi seksual sebesar 81 persen, dan untuk tujuan ekonomi atau perburuhan sebesar 14 persen dan sebesar 5 persen untuk tujuan ekspolitasi lainnya. Dari hasil pengumpulan data di atas asumsi penulis mengarah pada hasil persentasi itu mampu membuktikan arah dari tindak kejahatan itu berujung pada pengeksploitasian massa yang dijadikan korban tindakan bejat tersebut. Dalam asumsi dasarnya pun dijelaskan bahwasanya walaupun secara implisit faktor kemiskinan dan ketidaksetaraan gender menjadi poin utama dalam kejahatan 8
ini, namun ditariklah keselarasan dari konsep feminism yang pada akhirnya membuktikan bahwasanya penyebab anak-anak dan perempuan rentan menjadi korban perdagangan manusia adalah pertama, menguatnya ideologi patriarki dalam masyarakat dan Negara. Ideologi ini melihat posisi anak dan perempuan sebagai objek, dan bukan subjek patriarki, sehingga mereka mendapatkan posisi kedua atau subordinat di mana anak dan perempuan tidak memiliki posisi tawar terhadap keinginan orang tuanya. Dua, tingkat pendidikan yang rendah bagi perempuan, lalu kekerasan terhadap perempuan yang merupakan alat bagi laki-laki untuk menunjukkan kekuasaannya, dan juga pernikahan dini (early marriage). Kemudian pada pemaparan Thamrin A. Tomagola dalam jurnal ini berasumsi bahwasanya kekerasan terhadap perempuan terjadi karena posisi vertikal laki-laki dan perempuan di dalam masyarakat. Persamaan yang paling mencolok antara masyarakat yang mengenal, menerima, mentolerir, bahkan merestui kekerasan terhadap perempuan adalah meluasnya pola-pola hubungan vertikal-dominatif dan pola hubungan diagonal-dominatif dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik antara lakilaki dan perempuan. Maksudnya adalah laki-laki menempati posisi superordinat dimana laki-lakilah yang mendominasi perempuan dalam setiap aspek, baik itu aspek ekonomi, aspek sosial, dan bahkan aspek politik. Dalam buku karangan Bambang Cipto ini terdapat sub-bab yang bertema Perdagangan Obat-Obatan9, dimana didalamnya dipaparkan tentang bagaimana ASEAN menjadi pusat perdagangan obat-obatan terlarang di dunia, dalam buku ini penulisnya melihat permasalahan ini kemudian dijabarkan dengan sangat jelas yang 9
Bambang Cipto, Op.Cit. hal.228.
9
bermula dari sejarahnya terlebih dahulu, maka dengan demikian dapat dikatakan penulisnya memakai metode eksplanatif untuk merangkai tulisannya, dan setidaknya dalam problematika ini ASEAN secara langsung mengajak organisasi bangsa yakni PBB dan bahkan China untuk secara formal membahas permasalahan
ini dan
berusaha mencari titik temu permasalahan ini, dimana dalam kacamata hubungan internasional
hal yang demikian disebut dengan konsep liberal, dimana negara
bangsa berusaha memecahkan masalahnya baik dalam sekala nasional maupun skala regional atau bahkan internasional dengan menegosisasikannya dengan negara lain sebagai bentuk saling peduli antar bangsa dan atau dengan mengajukan permohonan terhadap PBB untuk disegerakannya bertindak demi keamanan dan ketentraman negara yang berkonflik tersebut. Dalam pembahasan buku ini sangat jalas ada perbedaan sudut pandang penelitiannya dengan proposal skripsi ini, karena dalam buku ini penulisnya lebih kearah penjabaran secara eksplanatif sedangkan dalam kajian skripsi ini penulis lebih pada deskriptif analitik, walaupun demikian memiliki sedikitnya kemiripan terhadap konsepsi secara liberalis dan juga pembahasan dalam karangan buku inimengangkat fenomena kejahatan transnasional namun dari segi perdagangan obat-obatan terlarang. Di dalam buku tersebut dikatakan bahwasanya The Golden Triangle atau segitiga emas adalah sebuah kawasan yang terletak di Asia Tenggara. Segitiga emas ini terdiri dari daerah Thailand utara, Laos bagian barat, dan Myanmar bagian timur. Di kawasan inilah narkotika, heroin, dan amphetamine diproduksi dan disebarkan keseluruh penjuru dunia. Bisnis dengan keuntungan berlipat-lipat ini membuat pelaku-pelaku utamanya, khususnya di kawasan Myanmar sangat sulit ditaklukkan. 10
Junta Myanmar bahkan cederung mengambil garis lunak dan memberi otonomi bagi etnis Wa yang dikenal sebagai produsen utama amphetamine. Dari kawasan segitiga emas ini obat-obatan terlarang kemudian disalurkan ke Thailand. Jalur lain melalui Yunan, Guang Dong, Hongkong dan Makau. Jalur transit lain adalah Vietnam, Kamboja, dan Philipina dan dari kawasan ini obat-obatan terlarang tersebut akan diedarkan keseluruh dunia termasuk ke Asia, yang mulai meningkat daya serapnya terhadap amphetamin. Dalam kajian buku ini dijelaskan pula bahwasanya dalam rangka menertibkan problematika obat-obatan terlarang ini negara-negara ASEAN tidak hanya melibatkan negara-negara anggotanya, namun persoalan ini mendorong ASEAN untuk bertindak hingga mengajak PBB, dalam hal ini United Nation Office of Drug Control and Crime Prevention (UNDP). Kemudian pertemuan ini menghasilkan Bangkok Politikal Declaration in Persuit of a Drug-Free ASEAN 2015. Bukan hanya itu namuan ASEAN juga telah mengembangkan kerjasamanya untuk penyelesaian kasus ini dengan melayangkan kerjasama khusus dengan China guna menanggulangi ancaman kejahatan transnasional ini melalui ACCORD (ASEAN and China Cooperative Operations in Response to Dangerous Drugs). Dengan kerjasama ini pula dapat meningkatkan wilayah kegiatan dari ASEAN ke kawasan Asia Timur, khususnya lewat pelewatan Cina di dalamnya. Rencana aksi yang yang dicakup oleh kerjasama regional ini adalah sebagai berikut : (1) pro-aktif meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya obat-obatan terlarang, (2) memperkuat kepastian hukum dengan memperluas jaringan pengawasan dan meningkatkan kerjasama penegakan hukum, (3) membangun konsensus dan berbagi pengalaman praktik baik 11
pengurangan permintaan atas obat-obatan terlarang, (4) menghancurkan suplai obatobatan terlarang dengan mendorong program pembangunan alternatif dan partisipasi masarakat dalam pemusnahan tanaman obat terlarang. Irdayanti dalam jurnalnya yang berjudul Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional10, dalam jurnal ini di jelaskan mengenai bagaimana kondisi saat sekarang ini yang semakin marak akan kasus-kasus kriminalitas baik lingkup nasional maupun internasional, baik yang awalnya bipolar menjadi multipolar dimana semua tatanan secara politik, sosial, dan budaya mampu dilampaui hanya dengan perkembangan zaman dalam lingkup teknologi modern. Banyaknya dan maraknya saluran, chanel dan situs bahkan sarana dan prasarana yang difasilitasi oleh globalisasi ini menjadikan angka kriminalitas semakin bertambah setiap tahunnya, ini terlihat dengan bagaimana sebuah individu ataupun kelompok dengan mudah menjadikan internet dan saluran lainnya sebagai sebuah sarana pencetus kriminalitas baik itu nasional ataupun internasional yang sering kita sebut kejahatan transnasional. Semakin maraknya hal yang demikian menjadikan setiap negara yang memiliki kedekatan geografis menjadi sangat intens dan saling menjaga dalam ketergantungan kebutuhan akan sekuritisasi negaranya baik dengan cara dibentuknya kerjasama atau bahkan opini atau kesepakatan antar state actor.
10
Irdayanti, Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional (Irdayanti) 915 Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional, Jurnal Transnasional, Vol. 5, No. 1, Juli 2013.
12
Kejahatan yang melintasi batas negara ternyata memberikan ancaman bagi stabilitas suatu negara, kawasan bahkan sistem internasional. Salah satu munculnya kejahatan transnasional adalah kedekatan geografis sebuah wilayah negara. Hal inilah yang sedang dialami Indonesia dan Malaysia dimana kejahatan transnasional telah mengancam pembangunan kehidupan sosial dua negara tersebut. Dengan maraknya serangkaian kejahatan transnasional yang terjadi melewati batas wilayah Indonesia dan Malaysia seperti perdagangan manusia, narkotika, terorisme yang terjadi tidak serta merta sebuah negara mampu menanganinya sendiri karena kejahatan seperti ini melibatkan lebih dari satu negara yang memiliki regulasi dan aturan yang berbedabeda dalam menangani kasus ini dalam hukum nasional masing-masing negara sehingga butuh kerjasama yang efektif guna menanggulangi kejahatan transnasional, seperti kerjasama bilateral yaitu scope yang paling kecil terjadinya kejahatan transnasional. Pembahasan dalam jurnal ini lebih menitik beratkan pada bagaimana kemudian Indonesia dan Malaysia mampu menginkat diri mereka dalam hubungan bilateral dalam meminimalisisr tingkat kejahatan transnasional yang terjadi antar negara tersebut. Kemudian dijelaskan bagaimana setelah berkembangnya teknologi dewasa ini mampu memudahkan para pelaku dalam melaksanakan aksinya, dalam kajian disini diperjelas bagaimana tindak kejahatan yang terjadi berkenaan dengan kejahatan transnasional adalah tidak hanya pada human trafficking saja, namun banyak sekali indikasi baru dalam perkembangan istilah kejahatan transnasional, dimana pola pikir atau mindset seseorang telah bermetamorfosa untuk menolak dan tidak patuh akan adanya hukum. Malaysia dan Indonesia adalah dua kubuh yang 13
mana Indonesia sering sekali menjadi korban dalam kasus kejahatan transnasional itu sendiri. Dinamika interaksi Indonesia-Malaysia sesungguhnya tidak terlepas dari ketergantungan mereka satu sama lainnya. Keuntungan bekerjasama lebih besar pengaruhnya dibanding konflik yang terjadi akibat kedekatan geografis. Namun tidak demikian semakin maraknya hal yang demikian terjadi kemungkinan akan menyebabkan kedua negara akhirnya berontak dan mampu menimbulkan ketegangan jika keduanya tidak mampu menjaga negaranya dengan sifat yang saling optimis satu sama lain demi terciptanya visi dan misi kerjasama antar dua negara tersebut. Maka dengan demikian dapat terlihat perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Irdayanti ini dengan penelitian penulis dalam skripsi ini, yakni berbeda dari sisi pemaparan fenomenanya yang hanya terbatas pada upaya Indonesia dan Malaysia dalam menjalani kerjasama untuk memenuhi keamanannya masingmasing. Namun terdapat persamaan pada kajiannya yakni sama-sama mengkaji tentang kejahatan transnasional atau perdagangan manusia secara lintas batas. Robinson dalam tesisnya yang berjudul Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Predicate Crime Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang11. Tesis ini menjelaskan beberapa bahasan, namun secara jelas penulis tesis bertujuan mengangkat bagaimana kemudian dengan adanya tindak pidana pada salah satu elemen, baik itu secara sengaja atau tidak akan mampu berimbas pada
11
Robinson Perangin-Angin (077005021), 2009, Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Predicate Crime Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Tesis Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara Medan.
14
problematika yang akhirnya akan menjadi sangat rumit. Dalam Tesis ini dijelaskan bahwasanya Penelitian tentang kajian hukum perdagangan orang akan lebih sempurna apabila dianalisis dengan menggunakan teori yang mengatakan bahwa sistem hukum terdiri dari materi hukum (substance of law), struktur hukum (structure of law) dan budaya hukum (legal of culture). Materi hukum (substance of law) adalah peraturanperaturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melakukan perbuatanperbuatan serta hubungan-hubungan hukum. Struktur hukum (structure of law) adalah pola yang memperlihatkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan menurut ketentuan formalnya yakni memperlihatkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan serta proses hukum itu berjalan dan dijalankan. Sangat terlihat bahwasanya kemudian secara normatif hukum positif di Indonesia akan sangat berperan penting dalam prosesnya menuju kemaksimalan usaha dalam meminimalisir tindak pidana perdagangan anak yang akhirnya merujuk pada keamanan nasional, maka disusunlah UU dalam pelaksanaannya meminimalisir hal tersebut dengan berbagai variasi dan rujukan, baik yang terbentuk karena proses ratifikasi hukum yang kemudian menjadi saran untuk membentuk dasar hukumnya. Disamping undang-undang tersebut terdapat Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1986. Salah satu bentuk kontrol pada anak yang cenderung dijadikan sebagai sarana untuk mencapai tujuan orang-orang yang tidak bertanggung jawab adalah pekerja anak, dimana anak-anak yang seharusnya mendapatkan masa mudanya harus rela di sabotase hidupnya demi keinginan nafsu orang-orang tersebut. Dan Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 15
yang menetapkan tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dalam undang-undang tersebut dilampirkan Deklarasi Pemerintah Indonesia bahwa batas usia minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun. Dalam konteks ini dapat terlihat kemiripan pembahasan ataupun kajiannya yakni tesis tersebut mengkaji mengenai tindak kejahatan pelanggaran HAM dan beberapa kilasan terhadap ratifikasi beberapa protokol, namun disamping itu perbedaannya terlihat ketika dalam pemaparannya penulis mengkaji dari pendekatan kajian hukum positif Indonesia secara kontekstual.
16
1.4.1
NO
1
Tabel Penelitian Terdahulu
JUDUL DAN NAMA PENELITI
E-Jurnal : Analisa Viktimisasi Struktural Terhadap Tiga Korban Perdagangan Perempuan dan Anak
JENIS PENELITIAN DAN ALAT ANALISA Pendekatan:
HASIL
-
kriminologis -
Oleh: Annisa Jihan Andari -
-
-
-
Terlihat bahwasanya semakin maraknya kegiatan prostitusi pada wanita dan bahkan anak. Globalisasi mulai merabah kerana rentan kriminalitas yang dilihat dari berbagai bukti nyata dalam persentasi tahun ke tahun. Munculnya gerakan/organisasi transnasional yang secara terang-terangan dilakukan sebagai kebiasaan. PBB mengeluarkan aturan dan batasan hukum dalam menindak lanjuti dan meminimalisir tindak pidana ini. Perbedaan : dengan penelitian ini yakni di dalam kajiannya lebih mengglobal, beda halnya dalam penelitian ini hanya berkisar Indonesia dan kawasan Asia Tenggara. Persamaan : Sudut dan fokus serta topiknya sama-sama mengkaji human trafficking terhadap perempuan dan anak.
17
2
Buku : Hubungan Internasional di Asia Tenggara” Perdagangan Obat-Obatan”
Pendekatan:
-
konsep liberal
Oleh: Bambang Cipto
-
-
-
3
E-Jurnal : Penguatan Hubungan Kerjasama Indonesia-Malaysia Dalam Menangani Kejahatan Transnasional Oleh : Irdayanti
Pendekatan :
-
Transnational crimes, cooperation and interdependence
-
Dalam Penelitian tersebut dikatakan bahwasanya The Golden Triangle atau segitiga emas adalah sebuah kawasan yang terletak di Asia Tenggara. Segitiga emas ini terdiri dari daerah Thailand utara, Laos bagian barat, dan Myanmar bagian timur Jalur lain melalui Yunan, Guang Dong, Hongkong dan Makau. Jalur transit lain adalah Vietnam, Kamboja, dan Philipina dan dari kawasan ini obat-obatan terlarang tersebut akan diedarkan keseluruh dunia termasuk ke Asia, yang mulai meningkat daya serapnya terhadap amphetamine. Perbedaan : penelitian ini lebih kepada kajian kejahatan perdagangan obat-obatan. Persamaan : sama-sama membahas mengenai kejahatan lintas batas di daerah kawasan Asia Tenggara. sarana dan prasarana yang di fasilitasi oleh globalisasi ini menjadikan angka kriminalitas semakin bertambah setiap tahunnya. menjadikan setiap negara yang memiliki kedekatan geografis menjadi sangat
18
-
-
-
-
4
Tesis : Kejahatan Perdagangan Anak Sebagai Predicate Crime Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.
Oleh: Robinson Perangin-Angin (077005021),
deskriptif analisis
-
Pendekatan : Predicate Crime
-
intens dan saling menjaga dalam ketergantungan kebutuhan akan sekuritisasi negaranya baik dengan cara dibentuknya kerjasama atau bahkan opini atau kesepakatan antar state actor. Salah satu munculnya kejahatan transnasional adalah kedekatan geografis sebuah wilayah negara. Keuntungan bekerjasama lebih besar pengaruhnya dibanding konflik yang terjadi akibat kedekatan geografis. Perbedaan : kajian penelitian ini berbatas hanya pada lingkup dua negara dalam melihat fenomena trafficking ini. Persamaan : ruang lingkup penelitian ini memiliki kesamaan dalam mengkaji human trafficking. Secara normatif hukum positif di Indonesia akan sangat berperan penting dalam prosesnya menuju kemaksimalan usaha dalam meminimalisir tindak pidana perdagangan anak yang akhirnya merujuk pada keamanan nasional. Disamping undangundang tersebut terdapat
19
-
-
-
Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Ratifikasi Konvensi Hak Anak Tahun 1986. Indonesia telah meratifikasi Konvensi ILO No. 138 dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 yang menetapkan tentang batas usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, dalam undangundang tersebut dilampirkan Deklarasi Pemerintah Indonesia bahwa batas usia minimum untuk bekerja di Indonesia adalah 15 tahun. Perbedaan : kajian ini hanya membahas tentang bagaimana anak yang dilindungi secara nasional masih menjadi korban perdagangan anak dengan beragam motif. Persamaan : sama-sama membahas dan mengkaji sebuah kerangka hukum baik nasioanl dan Internasional dalam memberantas kejahatan serupa.
20
1.5
Kerangka Teori dan Konsep Konsep Transnational Organized Crime Pendapat yang dikemukakan M. Cherif Bassiouni, penulis buku International
Criminal Law, berpendapat bahwasanya kejahatan transnasional merupakan kejahatan yang diklasifikasikan kedalam tiga unsur yakni (1) unsur Internasional yang mana datangnya kejahatan ini mampu mengancam keamanan dan perdamaian dunia secara tidak langsung, (2) unsur transnasional yang mana kejahatan ini mampu memiliki dampak terhadap lebih dari satu negara, kemudian yang (3) unsur kebutuhan yang mana maksudnya merupakan kebutuhan negara dalam membentuk kerjasama dalam menindak lanjuti hal demikian. 12 Dalam pengertian ini maka bisa dikatakan bahwa kejahatan transnasional atau Transnational Crime merupakan tindak pidana kejahatan yang dilakukan baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi yang kaitannya dengan tidak adanya batasan tindak pidana kejahatan transnational hanya pada satu negara saja, namun sudah menjadi fokus kajian lintas negara dalam pelaksanaannya. Secara konsep13, transnational crime dikatakan tindak pidana lintas batas yang kemudian di publikasikan secara internasional pada era 1990-an saat pertemuan bangsa-bangsa yang membahas pencegahan kejahatan. Kemudian hal ini juga mampu direlevansikan dengan yang dikemukakan oleh Winarno dalam bukunya yang mengungkapkan bahwa :
12
Haris Semendawai, Abdul, S.H,.LL.M,Buletin Kesaksian No.III Tahun 2012,Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), hal 4-5 13 Ibid.
21
“Manusia dijadikan sebagai komoditas, memindahkan dengan semena-mena dengan berbagai pelanggaran dan tindak kejahatan dan kesewenang-wenangan yang berlandaskan kekuasaan dengan tujuan eksploitasi tenaga kerja untuk berbagai kepentingan yang merugikan korban dan menguntungkan pihak lain. Jual beli manusia semacam ini banyak melibatkan anak dan perempuan untuk kemudian dipergunakan sebagai pekerja seks komersial, perdagangan organ, penjualan bayi dan eksploitasi fisik yang variatif ”.14 Manusia bekerja sebagai pelayan dan pekerja rumah tangga itu sudah biasa kita jumpai, namun dalam fenomena ini bisa kita lihat kemudian bagaimana semakin zaman fungsi dan makna pekerja sudah jauh melenceng, dalam arti lain secara jelas bisa kita lihat fenomena perdagangan manusia untuk dan sebagai pekerja seks ataupun eksploitasi prostitusi yang saat ini tidak hanya wanita, namun juga anak-anak telah diperjual belikan sebagai sasaran dagang di rana internasional sebagai komoditas. Definisi kejahatan transnasional terorganisir ini tidak diartikan secara asalasalan, namun telah benar-benar dikaji oleh badan PBB yang mana PBB kemudian membentuk konvensi yang berkenaan dengan pemberian sanksi bagi pelaku kejahatan tersebut. Pasalnya adalah dalam konvensi PBB ini menyatakan bahwasanya ruang lingkup konvensi ini yakni membahas terkait upaya, pencegahan, penyidikan serta penuntutan terhadap tindak pidana yang pada kenyataannya telah di atur dalam pasalpasal konvensi UNTOC ini. Selain itu pula di dalam pokok konvensi ini mengatur dan menjabarkan bahwasanya kejahatan transnasional inilah yang kemudian menjadi penting untuk dikaji karena kompleksnya kasus-kasus semacam ini yang tidak hanya
14
Budi Winarno. Opcit .hal 303
22
melibatkan satu negara saja namun lebih. Konvensi juga mengemukakan bahwa ada beberapa indikasi dalam menentukan suatu kejahatan itu termasuk kedalam kerangka kejahatan transnasional atau sebaliknya, yang mana seperti pemaparan dalam berkas UU No. 5 Tahun 2009 yakni meliputi : a. Di lebih dari satu wilayah negara; b. Di suatu negara, tetapi persiapan, perencanaan, pengarahan atau pengendalian atas kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara lain; c. Di suatu wilayah negara, tetapi melibatkan suatu kelompok pelaku tindak pidana yang terorganisasi yang melakukan tindak pidana di lebih dari satu wilayah negara; atau d. Di suatu wilayah negara, tetapi akibat yang ditimbulkan atas tindak pidana tersebut dirasakan di negara lain15. Maka dengan demikian relevan-lah fenomena yang dikaji peneliti terkait dengan
konseptualisasi
yang
peneliti
compare
dengan
kajian
ini
dalam
mengklasifikasikan apa-apa saja yang masuk dalam kategori kejahatan transnasional secara rinci dan jelas. Human trafficking pada awalnya memang merupakan kajian sempit dimana tindak kejahatan ini kerap kali terjadi antar wilayah dalam suatu negara, namun dengan seiring berkembangnya zaman di era millennium ini tidak hanya teknologi informasi yang mengalami pertumbuhan pesat, nmaun sindikat kejahatan yang demikian pula senantiasa memngalami pola yang semakin berkembang dan tumbuh mengikuti perkembangan teknologi dan jaringan yang semakin kompleks yang pada akhirnya menjadikan ruang lingkup perdagangan manusia ini juga mulai berkembang ke kanca intra negara atau yang sekarang dikenal dengan kejahatan transanasional.
15
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 2009. Op cit.
23
Konsep Kepentingan Nasional Dalam mendalami kasus-kasus dan fenomena dari politik internasional, permaslahan utama yang paling tepat untuk dikaji yakni unsur-unsur dari kepentingan nasional dan kekuatan nasional dari negara bangsa yang terkait. Kepentingan nasional suatau negara-bangsa timbul akibat terbatasnya sumber daya nasional, atau kekuatan nasional.16 Maka relevansi kepentingan nasional akan membentuk sebuah korelasi antara usaha dan upaya sebuah negara dalam memenuhi kepentingan nasional itu sendiri sesuai kebutuhan masing-masing negara. Menurut Hans J. Morgenthau dunia ini terdiri dari banyak sekali persaingan dan pertentangan dari tiap-tiap negara bangsa di dunia ini demi kekuasaan yang di nilai sebagai sebuah nilai minimum dalam keberlangsungan hidup. Maka dengan demikian negara senantiasa akan melakukan segala upaya untuk mencapai kepentingannya masing-masing dengan cara melindungi semua aspek baik itu aspek fisik, politik dan budaya mereka terhadap gangguan negara-negara lain.17 Hal ini juga sangat relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Holsti yang di kutip dari skripsi Noor Rahmah Yulia mahasiswa UIN Jakarta dimana Holsti lebih menekankan bahwasanya kepentingan nasional-lah yang nantinya menjadi dasar akan peranan negara dalam berinteraksi dengan banyaknya aktor lebih-lebih aktor Internasional. Namun, selain itu juga kepentingan nasional juga menjadi support
16
Tulus Warsito, 1998, Teori-Teori Politik Luar Negeri Relevansi dan Keterbatasannya, Yogyakarta : BIGRAF Publishing. Hal.29 17 Ken Kiyono, “A Study On The Concept Of The National Interest Of Hans J. Morgenthau: As The Standard Of American Foreign Policy”, Nagasaki University’s Accademic Otput SITE.hal.2
24
utama dalam pengimplementasian kebijakan dalam hal ini kebijakan luar negeri sebuah negara itu sendiri. 18 Dalam skripsi
Nanik
Zubaidah
dipaparkan
tentang pendapat
yang
dikemukakan Juwono Sudarsono bahasanya kepentingan nasional darat dapat di klasifikasikan dalam tiga acuan yaitu kepentingan fisik atau material, kepentingan politik, agama atau ideologi atau ide lain dan kepentingan devaratif.19 Namun dalam kajian penelitian ini peneliti akan lebih memfokuskan alat kajian berdasarkan konsep kepentingan nasional dalam acuan kepentingan fisik atau material yakni : a) Keutuhan wilayah nasional, dimana setiap titik dalam sebauh wilayah ini merupakan sebuah asset penting yang sejatinya tidak ada yang boleh mengusik, mengganggu dan lebih-lebih merusak dan mencemarkannya. b) Keselamatan dan keamanan warga negara disini merupakan sebuah nilai akhir dalam pencapaian kepentingan nasional Indonesia. c) Kesejahteraan bangsa merupakan sebuah tolak ukur sebuah kepentingan nasional bangsa Indonesia ini dalam mengkrangkai setiap kepentingannya. Dengan kata lain tidak ada satu negara-pun yang mampu menindak lanjuti problematika yang ada dengan hanya mengandalkan kapasitas dari negaranya masing-masing, namun karena adanya desakan akibat munculnya fenomenafenomena yang semakin berkembang di ranah Internasional ini menyebabkan 18
Noor Rahmah Yulia, 108083000080, “Diplomasi Kebudayaan Republic of Korea Melalui Film dan Drama : Pencapaian Kepentingan Citra dan Ekonomi Republic of Korea di Indonesia”,Hubungan Internasional Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Di akses dari laman http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24304/1/Noor%20Rahmah%20Yulia_108 083000080.pdf pada 11 Desember 2014, pukul 08.00 WIB. 19 Nanik Zubaidah, 05260077, “Kebijakan Pemerintah Indonesia Menandatangani Defence Cooperational Agreement (DCA) Dengan Singapura” , Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Malang.
25
berkembanglah pula dinamika ancaman itu pula, selain itu di waktu yang bersamaan sektor-sektor seperti komunikasi dan teknologi yang mengalami perkembangan yang pada akhirnya menjadi konektor kerjasama antar negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya.20 Seperti halnya juga negara akan senantiasa menjadi sebuah garis depan dalam membentengi masyarakat-masyarakatnya dari ancaman yang ada dengan mengambil tindakan-tindakan yang dirasa cukup relevan dalam menanggapi ancaman-ancaman yang ada, hal ini juga dipertegas oleh Hans J Morgenthau yakni : “In a world consisting of many competing and opposing nations for power, their survivals are their necessary and minimum requisites. "Thus all nations do what they cannot help but do: protect their physical, political and cultural identity against encroachments by other nations."21 Dengan demikian Hal ini kemudian sangat relevan dengan fenomen human trafficking yang akan dijabarkan dalam penelitian ini terkait bagaimana kemudian kepentingan nasional Indonesia dalam mensejahterakan masyarakatnya atau civil society yang ada di Indonesia dengan cara dan upaya-upaya yang diambil oleh negara bangsa Indonesia dengan upaya kerjasama antar bangsa dalam lingkup kerjasama bilateral ataupun dengan banyak negara yang hal ini masuk dalam lingkup kerjasama Multilateral ataupun dengan kerjasama antara negara Indonesia dengan organisasi regional ataupun PBB dalam memenuhi kepentingan nasional Indonesia dalam merespon fenomena human trafficking di Asia Tenggara demi mewujudkan
20
Edy Prasetyono, Perkembangan Internasional dan Kepentingan Nasional Indonesia, dikutip dari : http://web.iaincirebon.ac.id/ebook/moon/Indonesia/perkembangan_internasional_dan_kennas_ind o_ep.pdf , pada 10 Desember 2014, pukul 18.24 WIB. 21 Ken Kiyono.loc.cit.hal-2
26
kepentingan Indonesia untuk memerangi dan melawan tindak pidana perdagangan orang (human trafficking) dalam proses mensejahterakan masyarakat Indonesia baik di dalam negeri maupun yang saat ini berada di luar negeri dari ancaman negaranegara lain yang tidak terkecuali negara-negara tetangga di Asia Tenggara. Terlepas dari itu pula kajian human trafficking ini juga merupakan salah satu bentuk fenomena yang masuk dalam salah satu concern study keamanan non-tradisional yang mana aspek keamanan telah banyak sekali berubah dan beragam.
First Track Diplomacy Dalam mencapai sebuah tujuan, sebuah negara sudah tentu akan mengaplikasikan sebuh kebijakan dan power demi mewujudkan kepentingan nasional dari masing-masing negara, namun dalam mencapai sebuah kepentingan nasional disini dibutuhkan sebuah alat dimana yang nantinya akan berfungsi sebagai penunjang atau koneksi dalam ketercapaian kepentingan nasional tersebut. Dalam hubungan Internasional kita mengenal istilah “diplomasi” yang mana diplomasi ini sendiri merupakan tools untuk mengkomunikasikan ataupun memberikan penjelasan terkait sebuah kebijakan luar negeri sebuah negara yang nantinya bisa menghasilkan sebuah perjanjian formal ataupun sebaliknya hal ini lah yang dijelaskan oleh Endmund Burke yang pada akhirnya dikenal dengan “negotiation”22. Dewasa ini kita tidak hanya mengenal diplomasi secara luas, namun seiring berkembangnya zaman dan promblematika yang semakin kompleks, diplomasi yang awalnya hanya berkisar antara diplomacy track one dan diplomacy track two, namun 22
G. R. Bridge, 2002, Diplomacy Theory and Practice, New York : PALGRAVE
27
sekarang telah berkembang menjadi Sembilan track yang lebih dikenal dengan sebutan Multi-Track Diplomacy. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji sebuah fenomena menggunakan track one diplomacy yang mana lingkupnya diplomasi track one ini menjelaskan tentang proses menuju perpolitikan yang damai yang melibatkan peranan antar negara, dimana nantinya negara-lah yang akan berusaha menemukan struktur dan pola tata kelola dari masa ke masa tentang sistem hubungan Internasional dalam rangka menjaga kepentingan suatu bangsa.23 Karena dipercaya bahwa diplomasi merupakan aktivitas yang bertujuan menjadi peacebuilding dan peacemaking process. Dalam kekuatan politik, negara yang memiliki kelebihan akan menggunakan cara untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan cara memaksa, mengancam, mengontrol sumber daya dan memberikan hukuman sesuai dengan apa yang telah disepakati.24 Untuk penelitian kali ini terkait isu human trafficking yang terjadi di tingkat nasional dalam hal ini yakni Indonesia dan regional yakni ASEAN yang semakin lama semakin marak terjadi yang kemudian hal ini membutuhkan respon besarbesaran oleh negara terkait yang khususnya Indonesia disini yang secara berkesinambungan memberikan respon terhadap isu fenomena human trafficking yang terjadi dewasa ini. Dengan Bali Process yang merupakan sebuah forum yang kemudian menjadi penting bagi setiap negara anggotanya yang khususnya negaranegara Asia Tenggara yang nantinya akan mampu mendorong untuk saling menciptakan dan menjaga kemanan kawasan yang sejatinya telah di rumuskan dalam 23
Dr. Louis Diamond (Ambassador John McDonald), 1996, Multi-Track Diplomacy :A System Approch to Peace, USA : Kumarin Press. 24 Ibid.hal-26
28
naskah protocol palermo yang sebenarnya merupakan implementasi dari forum ini merupakan tools Indonesia dalam mencapai kepentingan nasionalnya dengan adanya kebijakan-kebijakan luar negeri yang diaplikasikan dengan sangat baik oleh Indonesia. 1.6
Metodologi Penelitian
1.6.1
Metode Penelitian Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah metode deskriptif-analitik,
dimana penulis bermaksud untuk menjelaskan fenomena yang sedang marak terjadi yang didasarkan dengan data berkenaan dengan pembahasan dalam skripsi ini yang kemudian akan dijelaskan secara kompleks. Namun tidak hanya berhenti dalam penggambaran dan penjabaran fenomenanya saja, akan tetapi terlebih penulis akan menganalisa setiap data dan fenomena terkait dengan kajian penelitian dalam skripsi ini. 1.6.2
Teknik Analisa Data Teknik analisa data yang digunakan adalah deduktif, dimana maksudnya
adalah peneliti mencari teori terlebih dahulu kemudian meneliti ataupun menganalisa fenomenanya, maka dengan teori ataupun konsep penulis akan mampu memetakan penelitian dan mencari data dengan acuan teori ataupun konsep yang telah mampu dipahaminya dan kemudian di komparasikan dengan fenomena yang dimaksudkan. 1.6.3
Teknik Pengumpulan Data Penulis menggunakan literature review dalam pengumpulan data dalam
penelitian ini. Maksudnya adalah setiap data yang ada di peroleh dari Internet ( situs-
29
situs terpercaya dan dapat dipetanggung jawabkan ) dan juga dari buku, jurnal dan surat kabar yang terkait dengan penelitian yang diangkat oleh penulis. 1.6.4
Ruang Lingkup Penelitian
a.
Batasan Waktu Dari hasil pengamatan sementara pembahasan mengenai
perdagangan
manusia, maka penulis membatasi penelitiannya dalam kurun waktu tahun 2000 hingga 2014, karena peneliti ingin mengkaji sejauh mana upaya Indonesia sejak di ditanggapinya kajian tentang United Nations Convention against Transnational Organized Crime di Palermo Itali pada Desember tahun 2000 yang kemudian kita kenal dengan Protocol Palermo. Karena pada kurun waktu tahun 2000-2014 Indonesia banyak mengeluarkan
kebijakan-kebijakan terkait proses minimalisasi
fenomena human trafficking yang terjadi di Indonesia dan Asia Tenggara. Pada tahun 2002 Indonesia merumuskan dan mengesahkan UU Perlindungan Anak25, begitu juga dengan tahun 2007 Indonesia merumuskan dan mengesahkan UU tentang PTPPO (Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang)26, kemudian pada kurun waktu 2002 hingga 2014 Indonesia gencar mengadakan pertemuan setingkat menteri dari beberapa negara yang kemudian konsisten mengupayakan proses minimalisir tindak kejahatan transnasional dan khususnya fenomena human trafficking itu sendiri yang dikenal dengan Bali Process. 25
UU No 23 Tahun 2002 : http://www.ipadi.or.id/ipadi/wpcontent/uploads/UUNo23tahun2003PERLINDUNGANANAK.pdf Diakses tanggal 22 Oktober 2002, pukul 08.08 WIB 26 UU No. 23 Tahun 2007 :http://www.depkop.go.id/attachments/article/1465/04.%20UU-21th2007pemberantasan%20tindak%20pidana%20perdagangan%20orang.pdf , Diakses pada 22 Oktober 2014, pukul 08.16 WIB
30
b.
Batasan Materi Batasan materi pada penelitian ini berkisar antara upaya yang dilakukan
Indonesia baik dalam proses realisasi terkait protokol UNTOC dalam fenomena Human Trafficking yang marak terjadi dalam prostitusi dan perdagangan anak serta maupun konvensi atau forum terkait yang memiliki kemiripan secara substansial dalam kajiannya.
1.7 Argumen Pokok Argumen pokok penelitian ini yakni dalam memenuhi kepentingan nasionalnya (national interest), Indonesia senantiasa melakukan upaya untuk mencapai kepentingan-kepentingan yang dimaksud yakni untuk meningkatkan perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI) dengan mencegah, penuntutan, dan perlindungan khususnya dalam fenomen human trafficking dalam prostitusi dan perdagangan anak yang menyangkut WNI baik di dalam maupun diluar negeri. Bali Process merupakan upaya Indonesia dalam mendorong negara-negara Asia Tenggara untuk sama-sama memerangi tindak kejahatan transnasional terorganisir khususnya human trafficking dalam prostitusi dan perdagangan anak. Hal ini di gagas oleh Indonesia mengingat human trafficking saat ini tidak hanya menjadi fenomena lintas kawasan di dalam negeri saja namun saat ini semakin kompleksnya permasalahan global menjadikan hal ini semakin lama semakin berkembang hingga lintas negara yang pada akhirnya disebut kejahatan transanasional yang terorganisir atau yang lebih di kenal Transnational Organized Crime (TOC).
31
1.8 Sistematika Penulisan BAB I. Pada bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, table penelitian terdahulu, teori dan konsep, metode penelitian, teknik analisa data, teknik pengumpulan data, batasan materi, argumen pokok. BAB II. Human Trafficking dalam Kajian UNTOC Dalam BAB II ini penulis akan mengkaji human trafficking dalam perspektif TOC (Transnational Organized Crime) dan selain itu juga penulis akan menjabarkan konvensi PBB terkait kejahatan transnasional yakni United Nation Against Transnational Organized Crime. 2.1
Human Trafficking dalam Prespektif TOC Dalam sub bab ini akan dijabarkan definisi dari human trafficking dalam 2.2
Protokol United Nation Convention Against Transnational Organized Crime 2.2.1
Latar belakang lahirnya UNTOC Sub bab ini akan menjelaskan tentang asal usul munculnya UNTOC.
2.2.2
Tujuan UNTOC Sub bab ini akan memaparkan mengenai tujuan daripada terciptnya UNTOC.
32
2.2.3
Pokok dari UNTOC Sub bab ini akan menjabarkan dan menuangkan isi dari UNTOC.
BAB III. Analisa Upaya Indonesia dalam Mendorong Negara-Negara Asia Tenggara Agar Mengoptimalkan Protokol UNTOC. Didalam BAB III ini penulis akan mengembangkan analisanya terkait kepentingan nasional Indonesia dalam memerangi dan memberantas human trafficking di ASEAN serta Bali Process sebagai upaya Indonesia mendorong negara-negara Asia Tenggara mengoptimalkan Protokol UNTOC. 3.1 Kepentingan Nasional Indonesia dalam Memerangi dan Memberantas Human Trafficking di Asia Tenggara 3.2 Bali Process Sebagai Upaya Indonesia Mendorong Negara-Negara Asia Tenggara Mengoptimalkan Protokol UNTOC BAB IV. PENUTUP (Kesimpulan dan Saran)
33
