BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia sebagai Negara berkembang yang berfalsafahkan Pancasila yang sangat memperhatikan masalah ketenagakerjaan yang ada dalam konsep hubungan industrial Pancasila sebagai pedoman dan arah pelaksanaan kerja. “Pengertian hubungan Industrial Pancasila adalah suatu sistem hubungan yang terbentuk antara pelaku dalam proses produksi barang dan jasa (pekerja, pengusaha, pemerintah) yang didasarkan atas nilainilai Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang tumbuh dan berkembang di atas kepribadian bangsa yang berbudaya nasional” 1 Dengan adanya konsep Hubungan Industrial Pancasila dan berpedoman pada ketentuan Perundang-undangan yang ada, maka Pedoman Pelaksanaan Hubungan Perlindungan pada pihak pekerja dapat terjamin. Dengan peraturan ini diharapkan para pengusaha tidak lagi bisa memperlakukan pekerja dengan tidak adil,memutuskan hubungan kerja secara sepihak tanpa memperhatikan kebutuhan para pekerja serta menentukan perundangan yang berlaku. Secara garis besar masalah tenaga kerja juga diatur dalam Undangundang Dasar 1945 Pasal 27 ayat (1) dan (2) berbunyi : Pasal 1
: Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya.
Pasal 2
: Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.
1
Tanpa pengarang, Pedoman Pelaksanaan Hubungan Industrial Pancasila, Departemen Tenaga Kerja RI, Jakarta 1984, hlm 9
1
2
Pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Peranan
dan
kedudukan
tenaga
kerja,
diperlukan
pembangunan
ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peransertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi
atas
dasar
apapun
untuk
mewujudkan
kesejahteraan
pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.Untuk melindungi tenaga kerja, Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 2 Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Tenaga kerja adalah tiap orang yang mampu melaksanakan pekerjaannya baik
didalam maupun diluar hubungan kerja guna
menghasilkan barang atau jasa untuk mengetahui kebutuhan masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970, dijelaskan bahwa dengan majunya industrialisasi, mekanisme, modernisasi, maka dalam kebanyakan hal berlangsung pulalah peningkatan intensitas kerja operasional para pekerja, mesin-mesin, alat-alat, pesawat-pesawat baru dan sebagainya serba pelik banyak dipakai sekarang ini, bahan-bahan teknis baru di olah dan 2
http://www.ykai.net/index.php?option=com_content&view=article&id=121:undangundang-no-13-tahun-2003-&catid=109:perundang-undangan&Itemid=102, diakses pada tanggal 18 april 2010 pukul 13.47.
3
dipergunakan, bahan-bahan yang mengandung racun, serta cara-cara kerja yang buruk, kekurangan ketrampilan dan latihan kerja, tidak adanya pengetahuan tentang sumber-sumber bahaya dan penyakit-penyakit akibat kerja. Maka dapatlah dipahami perlu adanya pengetahuan keselamatan dan kesehatan kerja yang maju dan tepat. 3 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970, dapat disimpulkan bahwa tujuan usaha keselamatan dan kesehatan kerja antara lain : 4 1. Agar tenaga kerja dan setiap orang lainnya yang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan selamat dan sehat. 2. Agar sumber-sumber produksi dapat dipakai dan digunakan secara efisien. 3. Agar proses produksi dapat berjalan secara lancar tanpa hambatan apapun. Secara universal sebenarnya hak-hak yang seharusnya dimiliki oleh tenaga kerja sudah dilindungi oleh Undang-undang. Pekerja punya hak untuk memperoleh perlindungan. Hal itu sebagaimana dimaksud dalam Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Pasal 86, “Setiap pekerja memperoleh perlindungan atas : a. Keselamatan dan kesehatan kerja. b. Moral dan kesusilaan. c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”. Sedangkan asas dibuatnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan di Indonesia diselenggarakan atas asas keterpaduan 3
http://gontai.files.wordpress.com/2009/12/uu-no-1-1970. diakses pada tanggal 20 april 2010 pukul 14.00. 4 Ibid.
4
dengan melalui koordinasi fungsional lintas sektoral pusat dan daerah. Tujuan dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan tercantum dalam Pasal 4 sangatlah jelas yaitu : a. Memberdayakan dan mendayagunakan secara optimal dan manusiawi. b. Mewujudkan kesempatan pemerataan kerja dan penyediaan pekerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Pasal
86
Undang-Undang
Nomor
13
Tahun
2003
tentang
Ketenagakerjaan menyatakan : “Setiap tenaga kerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral, dan kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia dan nilai-nilai agama”. Pertamina adalah perusahaan minyak dan gas bumi yang dimiliki Pemerintah Indonesia (National Oil Company), yang berdiri sejak tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT Permina. Pada tahun 1961 perusahaan ini berganti nama menjadi PN Permina dan setelah merger dengan PN Pertamin di tahun 1968 namanya berubah menjadi PN Pertamina. Dengan bergulirnya Undang Undang No. 8 Tahun 1971 sebutan perusahaan menjadi Pertamina. Sebutan ini tetap dipakai setelah Pertamina berubah status hukumnya menjadi PT Pertamina (Persero) pada tanggal 17 September 2003 berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2001 pada tanggal 23 November 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. 5 PT Pertamina (Persero) didirikan berdasarkan akta Notaris Lenny Janis Ishak, SH No. 20 tanggal 17 September 2003, dan disahkan oleh Menteri 5
http://www.Pertamina.com/ diakses tanggal 20 April 2010, pada pukul 21.00.
5
Hukum & HAM melalui Surat Keputusan No. C-24025 HT.01.01 pada tanggal 09 Oktober 2003. Pendirian Perusahaan ini dilakukan menurut ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Persero), dan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1998 dan peralihannya berdasarkan PP No.31 Tahun 2003 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan
Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara (Pertamina)
menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) Sesuai akta pendiriannya, maksud dari Perusahaan Perseroan adalah untuk menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi, baik di dalam maupun di luar negeri serta kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha di bidang minyak dan gas bumi tersebut. 6 Adapun tujuan dari Perusahaan Perseroan adalah untuk: 7 1. Mengusahakan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan Perseroan secara efektif dan efisien. 2. Memberikan kontribusi dalam meningkatkan kegiatan ekonomi untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut: 8 1. Menyelenggarakan usaha di bidang minyak dan gas bumi beserta hasil olahan dan turunannya. 6
Ibid. Ibid. 8 Ibid. 7
6
2. Menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang panas bumi yang ada pada saat pendiriannya, termasuk Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang telah mencapai tahap akhir negosiasi dan berhasil menjadi milik Perseroan. 3. Melaksanakan pengusahaan dan pemasaran Liquified Natural Gas (LNG) dan produk lain yang dihasilkan dari kilang LNG. 4. Menyelenggarakan kegiatan usaha lain yang terkait atau menunjang kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam nomor 1, 2, dan 3. Sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Migas baru, Pertamina tidak lagi menjadi satu-satunya perusahaan yang memonopoli industri Migas dimana kegiatan usaha minyak dan gas bumi diserahkan kepada mekanisme pasar. 9 Di samping berbagai hal yang positif tersebut, pada prakteknya beberapa kali terjadi kecelakaan kerja dikarenakan kurangnya kehati-hatian dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pekerja. Misalnya pada tahun 2009 terjadi kecelakaan kerja, pekerja terkena steam (uap) panas dari saluran uap yang sedang diperbaiki. Kejadian tersebut mengakibatkan pekerja mengalami luka bakar yang cukup serius. Pada bulan maret 2010 kecelakaan kerja terjadi pada pekerja saat melakukan perbaikan saluran gas buang ke cerobong, Pekerja terjatuh, dan menyebabkan pekerja meninggal dunia. Pada april 2010
9
Ibid.
7
pekerja tersemprot minyak panas yang berakibat sebagian tubuh pekerja tersebut mengalami luka bakar. 10 Upaya perlindungan pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap tenaga kerja diwujudkan dalam suatu program Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek ini bertujuan untuk mengatasi dan menanggulangi peristiwa, keadaan sebagai resiko dari pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kerja yang kemungkinan akan terjadi dan dialami di masa yang akan datang. PT Pertamina Persero sebagai salah satu perusahaan yang telah memenuhi kriteria sebagai peserta Jamsostek baik dari segi jumlah maupun dari segi jumlah besarnya upah yang dibayarkan kepada pekerja merasa berkewajiban untuk memberikan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pekerjanya. Akan tetapi PT Pertamina Persero sebagai perusahaan yang menyelenggarakan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerjanya beranggapan bahwa untuk mengoptimalkan perlindungan keselamatan dan kesehatan pekerjanya maka perusahaan menggunakan sistem pengelolaan sendiri. Dengan sistem ini diharapkan bahwa tingkat keselamatan dan kesehatan pekerja akan lebih terjamin dan optimal dalam pelaksanaannya. 11 Dari latar belakang masalah diatas, penulis menjadi tertarik untuk mengangkat
tema
ini
dalam
sebuah
penelitian
yang
berjudul
“PERLINDUNGAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA DI 10
Wawancara dengan Bapak Suparman , pekerja bagian kilang produksi PT. Pertamina UP V (14 april 2010). 11 Wawancara dengan Bapak Joko Pitoyo, Safety Section Head PT. Pertamina UP V (14 april 2010)
8
PT. PERTAMINA RU V KOTA BALIKPAPAN KALIMANTAN TIMUR DITINJAU DARI UU NO 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN ”.
B. Perumusan Masalah Masalah yang diteliti dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pelaksanaan keselamatan dan kesehatan kerja PT Pertamina RU/UP V kota Balikpapan ? 2. Apakah perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja di PT Pertamina RU/UP V kota Balikpapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang dilakukan PT Pertamina RU V kota Balikpapan terhadap pekerjanya. 2. Untuk mengetahui sudahkah para pekerja PT Pertamina RU V kota Balikpapan mendapat perlindungan kesehatan kerja secara optimal dari perusahaan.
D. Tinjauan Pustaka Buruh pada saat ini di mata masyarakat awam sama saja dengan pekerja, atau tenaga kerja. Padahal dalam konteks sifat dasar pengertian dan
9
terminologi diatas sangat jauh berbeda. Secara teori, dalam kontek kepentingan, didalam suatu perusahaan terdapat 2 (dua) kelompok yaitu kelompok pemilik modal (owner) dan kelompok buruh, yaitu orang-orang yang diperintah dan dipekerjanan yang berfungsi sebagai salah satu komponen dalam
proses
produksi.
Dalam
teori
Karl
Marx
tentang
nilai lebih, disebutkan bahwa kelompok yang memiliki dan menikmati nilai lebih disebut sebagai majikan dan kelompok yang terlibat dalam proses penciptaan nilai lebih itu disebut Buruh. 12 Dari segi kepemilikan kapital dan aset-aset produksi, dapat kita tarik benang merah, bahwa buruh tidak terlibat sedikitpun dalam kepemilikan asset, sedangkan majikan adalah yang mempunyai kepemilikan aset. Dengan demikian seorang manajer atau direktur disebuah perusahaan sebetulnya adalah
buruh
walaupun
mereka
mempunyai
embel-embel
gelar
keprofesionalan. Adapun pengertian dari pekerja menurut Undang-undang No. 13/2003 tentang ketenagakerjaan yang tercantum Pasal 1 angka 3 adalah : “setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain”. Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan Pasal 1 angka 5, perusahaan adalah : 13 a. Orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan perusahaan milik sendiri. 12
http://www.scribd.com/doc/24333108/PENGERTIAN-BURUH, diakses pada tanggal 25 desember 2010 pukul 14.25. 13 G. Kartasapoetra, Hukum perburuhan di Indonesia Berlandasarkan Pancasila. Ctk pertama, Bima Aksara, Jakarta, 1986, hlm 13
10
b. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya. c. Orang perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mawakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia. d. Manusia yang mau bekerja terutama yang telah mencapai usia kerja, adalah manusia yang tahu akan tanggung jawab bagi kelangsungan dan perkembangan hidupnya, bukan hanya sekedar untuk mencari nafkah, melainkan harus pula didasari atikad baik bahwa dengan jasa-jasa yang telah dijualnya itu dapat pula merupakan sumbangan untuk turut melancarkan usaha dan kegiatan dalam pengembangan masyarakat. Pengusaha dan pekerja sudah seharusnya memiliki makna bekerja karena pada hakikatnya masing-masing melakukan pekerjaan yang tidak hanya mengutamakan kepentingan pribadi melainkan juga demi tercapainya kehidupan dalam masyarakat yang serba berkembang dan tercukupi kebutuhannya. Perlindungan hukum diartikan sebagai pengakuan dan jaminan yang diberikan oleh hukum dalam hubungannya dengan hak-hak manusia. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber dari Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila karena pengakuan dan perlindungan terhadap intrinsik melekat
11
pada Pancasila dan seyogyanya memberi warna dan corak serta isi negara hukum berdasarkan Pancasila. 14 Beberapa peraturan perundang-undangan tentang ketenagakerjaan yang berlaku selama ini sebagian merupakan produk kolonial yang menempatkan pekerja pada posisi yang kurang menguntungkan dalam pelayanan penempatan kerja dan sistem hubungan industrial yang menonjolkan perbedaan kedudukan dan kepentingan sehingga dipandang kurang sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini dan tututan masa yang akan datang. Ketentuanketentuan yang masih relevan dari peraturan perundang-undangan yang lama ditampung dalam undang-undang tentang ketenagakerjaan yang baru. 15 Undang-Undang ketenagakerjaan ini didasarkan pada pentingannya peranan tenaga kerja dalam pembangunan nasional dalam satu sistem hubungan industrial yang menekankan kemitraan dan kesamaan kepentingan sehingga dapat memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal, melindungi hak-hak dan kepentingan pekerja, menjamin kesempatan dan perlakuan tanpa diskriminasi, menciptakan hubungan kerja yang harmonis, menciptakan ketenangan kerja, meningkatkan produktivitas, meningkatkan kesejahteraan pekerja. 16 Keselamatan kerja erat sekali hubungannya dengan keamanan kerja baik di pabrik maupun di tempat kerja. Hal ini dimuat dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. Dalam Undang-undang ini 14
Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Ctk pertama, PT Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm 20 15 G. Kartasapoetra, Op. Cit, hlm 32 16 Ibid. hlm 34
12
menjelaskan bahwa segala ketentuan akan sangat berharga dan mempunyai nilai-nilai yang demikian penting untuk mewujudkan keamanan kerja dalam pabrik atau tempat bekerja, dimana para tenaga kerja seumpama sedikit saja kurang berhati-hati, lalai terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, kemungkinan kecelakaan terhadap dirinya akan terjadi, karena di dalam pabrikatau tempat kerja itu di dalam pelaksanaan usahanya : a. Dibuat, diolah, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat, atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, atau peledak. b. Dibuat, diolah, dipakai, atau disimpan bahan-bahan yang dapat meledak, mudah terbakar, beracun, menimbulkan infeksi bersuhu tinggi. 17 Sedangkan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 memuat syarat-syarat keselamatan kerja, antara lain : a. Mencegah dan mengurangi kecelakaan. b. Mencegah, mengurangi dan memadamkan kebakaran c. Mencegah dan mengurangi bahaya peledakan d. Memberi kesempatan atau jalan menyelamatkan diri pada waktu kebakaran atau kejadian lain yang berbahaya. e. Memberi alat-alat perlindungan diri pada para pekerja. Menurut sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,Perjanjian kerja diatur dalam Bab 7A Buku III KUH Perdata dengan judul “Perjanjian
17
C.S.T. Kansil, Kitab Undang-undang Ketenagakerjaan, Ctk pertama, Pradnya Paramita, Jakarta, 2001, hlm 142
13
untuk melakukan pekerjaan”, terdiri atas tiga pasal yaitu Pasal 1601, Pasal 1602, dan Pasal 1603. Pengertian perjanjian kerja dalam pengertian yang luas adalah perjanjian untuk melakukan pekerjaan mencakup 3 (tiga) macam perjanjian, yaitu : 18 a. Perjanjian kerja (dalam arti sempit) b. Perjanjian Pemborongan c. Perjanjian untuk menunaikan jasa Perjanjian kerja berbeda dengan perjanjian pemborongan dan perjanjian untuk menunaikan jasa, yaitu bahwa dalam perjanjian kerja terdapat unsur wenang perintah, sedangkan dalam perjanjian pemborongan maupun perjanjian untuk menunaikan jasa tidak terdapat unsur wenang perintah. Pada perjanjian pemborongan kedudukan antara pemborong dengan pemberi tugas/pimpro adalah sama (koordinasi) begitu pula pada perjanjian untuk menunaikan jasa, kedudukan antara dokter dengan pasien adalah sama (koordinasi) sehingga tidak ada unsur wenang perintah. 19 Perjanjian kerja bersama diatur dalam Bab XI Bagian Ketiga UndangUndang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Keputusan Mentri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-48/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengesahan Peraturan Perusahaan serta Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama. Menurut Pasal 1 angka 21 Undang-Undang No. 1 tahun 2003 jo. Pasal 1 ayat
(2)
Keputusan
Menteri
Tenaga
kerja
dan
Transmigrasi
18 19
FX. Djumialdji, 1992, Perjanjian Kerja, Bumi Aksara, Jakarta, hlm 1 Ibid, hlm 2
No.
14
KEP48/MEN/VI/2004 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama, yaitu : “Perjanjian Kerja Bersama adalah perjanjian yang merupakan hasil perundingan antara serikat pekerja atau beberapa serikat pekerja yang tercatat pada instansi yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan dengan pengusaha atau beberapa pengusaha atau perkumpulan pengusaha yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban kedua belah pihak.”
E. Metode Penelitian 1. Obyek Penelitian Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja di PT Pertamina (persero) RU V kota Balikpapan (kaltim) ditinjau dari UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. 2. Subyek Penelitian a). Pimpinan PT. Pertamina (persero) RU V kota Balikpapan (kaltim). b). Pekerja PT. Pertamina (persero) RU V kota Balikpapan (kaltim) c). Disnaker kota Balikpapan (kaltim) 3. Sumber Data a). Data primer, Yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari subyek penelitian lapangan yang dapat berupa hasil wawancara. b). Data sekunder, Yaitu data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan dan dokumen yang berupa bahan-bahan hukum. 4. Teknik pengumpulan data Pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan cara : a). Wawancara, yang dapat berupa wawancara bebas maupun terpimpin.
15
b). Observasi, dapat dilakukan terhadap pihak terlibat atau tidak terlibat. Pengumpulan data sekunder dapat dilakukan dengan cara : a). Studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan mengkaji berbagai peraturan perundang – undangan atau literature yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. b). Studi Dokumen, yakni dengan mencari, menemukan dan mengkaji berbagai dokumen seperti putusan pengadilan, risalah sidang, dan lainlain yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 5. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu hasil penelitian tentang perlindungan pekerja PT Pertamina (persero) RU V kota Balikpapan dengan peraturan perundangundangan yang terkait 6. Analisis Bahan Hukum Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan dianalisis secara kualitatif dengan langkahlangkah sebagai berikut: a). Bahan-bahan hukum yang diperoleh dari penelitian diklasifikasikan sesuai dengan permasalahan dalam penelitian. b). Hasil klasifikasi selanjutnya disistematisasikan. c). Bahan hukum yang telah disistematisasikan selanjutnya dianalisis untuk dijadikan dasar dalam mengambil kesimpulan.
