BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Memasuki era globalisasi khususnya di sektor ketenagakerjaan akan menghadapi tantangan yang cukup besar, persaingan antara dunia usaha akan semakin ketat dan penggunaan teknologi maju akan semakin mendapat perhatian sehingga pemilihan pekerja akan semakin selektif. Hanya pekerja yang memiliki kualitas diri yang baik, intelektual maupun derajat kesehatan yang tinggi yang pada akhirnya dapat meraih keberhasilan. Selain itu pemanfaatan pasar kerja internasional menuntut pula berbagai persyaratan serta kualifikasi dan hubungan antar manusia, serta keberhasilan pembinaan terhadap pekerja selama ini, akan meningkatkan kesadaran hukum mereka yang menyangkut hak dan kewajiban dalam hubungan industrial dan hal ini membuka peluang terjadinya perselisihan industrial baik yang menyangkut hak dan kepentingan termasuk kesejahteraan, keselamatan dan kesehatan kerja.1 Pembangunan nasional merupakan upaya untuk meningkatkan aspek pembangunan ekonomi, manusia, hingga sosial budaya dengan tujuan untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur. Dengan pelaksanaan
1
Gunawi Kartasapoetra, Pokok-Pokok Hukum Perburuhan, Cetakan I, (Bandung : Armico, 1982), hlm. 2.
1
Universitas Sumatera Utara
2
pembangunan nasional, perluasan lapangan kerja dan tenaga kerja mempunyai peran yang penting sebagai tujuan pembangunan. Peran serta tenaga kerja dalam pembangunan nasional semakin meningkat dengan disertai berbagai tantangan dan risiko yang dihadapinya. Oleh karena itu, kepada tenaga kerja perlu diberikan perlindungan, pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan, sehingga pada gilirannya akan dapat meningkatkan produktivitas nasional. 2 Bentuk perlindungan, pemeliharaan, dan peningkatan kesejahteraan dimaksud diselenggarakan dalam bentuk program jaminan sosial tenaga kerja yang bersifat dasar, dengan berasaskan usaha bersama, kekeluargaan, dan gotong royong sebagaimana terkandung dalam jiwa dan semangat Pancasila dan UndangUndang Dasar 1945.3 Pembangunan dalam suatu negara tidak terlepas dari perekonomian negara itu sendiri, yang pada hakekatnya pembangunan itu adalah merupakan suatu cara atau dasar untuk memperkuat perekonomian negara yang bersangkutan. Disetiap negara, selalu berusaha untuk meningkatkan perekonomian melalui suatu pembangunan secara terus menerus dan berkelanjutan. Adapun pembangunan yang terus menerus ditingkatkan adalah untuk menaikkan tingkat kehidupan rakyat. Setiap negara di dunia ini mempunyai corak ekonomi yang berbeda-beda dalam melaksanakan pembangunannya, namun tujuannya adalah tetap sama yaitu untuk meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, sehingga akan terwujud ke satu arah yang akan terpenuhinya kebutuhan yang beraneka ragam.
2
Ridwan Halim, Hukum Perburuhan Aktual, (Jakarta : Pradnya Paramitha, 1987), hlm. 1. Wiwoho Soejono, Perjanjian Perburuhan dan Hubungan dengan Perburuhan Pancasila, (Jakarta : Melpon Putra, 1991), hlm. 9. 3
Universitas Sumatera Utara
3
Peran pemerintah dalam mengatasi ketenagakerjaan di Indonesia harus dilaksanakan
sesuai
dengan
aturan
yang
berlaku.
Karena
persoalan
ketenagakerjaan adalah persoalan yang menyangkut hajat hidup orang. Besarnya jumlah pengangguran di Indonesia disebabkan masih rendahnya kualitas tenaga kerja dan rendanya pendidikan masyarakat serta penciptaan lapangan kerja yang terbatas. Pengangguran merupakan salah satu masalah ketenagakerjaan yang menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, seperti kualitas hidup menurun, meningkatnya angka kriminalitas, dan lingkungan kumuh. Untuk mengatasi hal tersebut, selain upaya dan kebijakan pemerintah, masyarakat sendiri pun perlu menciptakan dan mengembangkan lapangan kerja sendiri atau membangun usaha mandiri. Tenaga kerja dan pengusaha merupakan dua faktor yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan terjadinya sinergi kedua faktor itu baru perusahaan akan berjalan dengan baik. Begitu pula sebaliknya, seahli apapun tenaga kerja tanpa adanya perusahaan hanya akan melahirkan produk pengangguran.4 Sisi lain, pengusaha sebagai pemilik perusahaan berada pada posisi yang kuat sebab didukung modal yang besar, sedangkan tenaga kerja berada pada posisi yang lemah karena hanya bermodalkan keahlian dan intelektual. Hal ini sering digunakan oleh pengusaha yang nakal berbuat semenamena terhadap karyawan dalam mendapatkan hak-haknya seperti hak upah yang
4
Noni Faransiska, Akibat Hukum Perjanjian Kerja yang Dibuat Perusahaan Dengan Pekerja Ditinjau Dari Hukum Perdata dan Undang-Undang Ketenagakerjaan (Studi Terhadap Perjanjian Kerja yang Didaftarkan Pada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Medan), Tesis, (Medan : Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2011), hlm. 2.
Universitas Sumatera Utara
4
layak, hak mendapatkan pesangon, hak istirahat, dan hak cuti serta hak mendapatkan jaminan sosial. Hak dan kewajiban tenaga kerja telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Undang-Undang Ketenagakerjaan (selanjutnya disebut dengan UUK) dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Undang-Undang Serikat Pekerja/Serika Buruh (selanjutnya disebut dengan UUSP) serta Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : PER.16/MEN/XI/2011, di mana hak merupakan suatu hal selayaknya diterima oleh pekerja sesuai kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi kerja. Sedangkan kewajiban merupakan sesuatu yang wajib dijalankan atau wajib dilaksanakan oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan atau perjanjian dengan pihak pemberi kerja. Dengan melaksanakan hak dan kewajiban antara pekerja dan pemberi kerja berarti telah memenuhi apa yang sudah disepakati bersama atau sudah diperjanjikan, masing-masing pihak telah memenuhi prestasinya. Hak dan kewajiban masing-masing pihak haruslah seimbang. Oleh sebab itu, hak pekerja merupakan kewajiban pengusaha, dan sebaliknya hak pengusaha merupakan kewajiban pekerja.5 Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh seseorang tanpa ada suatu persyaratan yang harus dipenuhi sehingga dapat menimbulkan suatu keyakinan untuk dipertahankan dan dimiliki seutuhnya, karena dengan memperoleh hak maka dapat digunakan untuk meningkatkan taraf kehidupan seseorang dan keluarganya.6 Salah satu hak dari tenaga kerja adalah 5
Abdul Khakim, Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 26. 6 Soedarjadi, Hak dan Kewajiban Pekerja-Pengusaha, (Jakarta : Pustaka Yustisia, 2009), hlm. 33.
Universitas Sumatera Utara
5
hak menerima upah. Upah adalah sesuatu penerimaan sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan. Oleh sebab itu, setelah melakukan pekerjaan secara gigih yang menyita tenaga dan pikiran maka tenaga kerja berhak mendapatkan imbalan berupa upah, dan itu merupakan kewajiban dari pengusaha untuk memberikan upah yang layak atas prestasi kerja yang dilakukan oleh pekerja. Meskipun kadang kala upah tersebut tidak cukup memenuhi kebutuhan, namun tugas tetap harus dikerjakan sebagai konsekuensi seorang pekerja yang mempunyai kewajiban untuk melaksanakan pekerjaan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Keadaan tersebut diatas menjadi penghalang terciptanya hubungan kerja yang harmonis, nyaman dan dinamis. Hubungan Industrial yang harmonis, nyaman dan dinamis antara pekerja dengan pengusaha akan berdampak pada peningkatan produktifitas kerja serta peningkatan kesejahteraan pekerja. PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero) (selanjutnya disebut dengan PTPN IV) Bah Jambi sebagai Badan Usaha Milik Negara merupakan salah satu pelaku ekonomi nasional disamping usaha swasta dan koperasi. Sebagai Badan Usaha Milik Negara, PTPN IV merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang berasal dari dalam negeri. Mengingat begitu penting dan strategis peranan PTPN IV sebagai salah satu BUMN maka diperlukan suatu lingkungan kerja yang harmonis, nyaman dan dinamis sehingga produktifitas meningkat yang berdampak pula pada peningkatan pendapatan negara. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban antara PTPN IV Bah Jambi dengan
Universitas Sumatera Utara
6
tenaga kerja tetap yang dalam menjalankan perjanjian kerja yang telah disepakati, yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan mengangkat judul “Aspek Hukum Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (Studi pada Perjanjian Kerja PT. Perkebunan Nusantara IV Bah Jambi dengan Tenaga Kerja Tetap)”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan dengan latar belakang di atas, maka hal yang akan diteliti adalah sebagai berikut: 1.
Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban para pihak terhadap kesepakatan kerja di PTPN IV Bah Jambi?
2.
Apakah perjanjian kerja para pihak sudah melindungi hak-hak dan jaminan sosial bagi para pekerja sesuai dengan undang-undang yang berlaku?
3.
Bagaimana penyelesaian sengketa apabila tenaga kerja tetap tidak menjalankan aturan sesuai dengan isi perjanjian kerja yang telah disepakati?
C. Tujuan Penulisan Berdasarkan perumusan masalah yang telah Penulis kemukakan di atas, maka tujuan dari Penulisan ini adalah: 1.
Untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban para pihak di perusahaan PTPN IV dalam kesepakatan kerja.
Universitas Sumatera Utara
7
2.
Untuk mengetahui perjanjian kerja tersebut sudah melindungi hak-hak dan jaminan sosial para pekerja sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
3.
Untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa apabila terjadi sengketa antara perusahaan PTPN IV dengan pekerja.
D. Manfaat Penulisan Dalam penulisan ini, selain terdapat tujuan yang akan dicapai, juga berharap dapat memberikan manfaat yang berguna. 1.
Manfaat Secara Teoritis Pembahasan terhadap skripsi ini diharapkan akan memberikan pemahaman dan pengetahuan bagi pembaca mengenai aturan hukum terhadap perlindungan tenaga kerja, khususnya mengenai hak dan kewajiban perusahaan perkebunan PTPN IV dan tenaga kerja perkebunan itu sendiri agar dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Jadi, secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum secara umum dan ilmu hukum perdata pada khususnya. Selain itu juga diharapkan dapat menambah dan melengkapi koleksi karya ilmiah dibidang keperdataan terkait dengan perlindungan tenaga kerja.
2.
Manfaat Secara Praktis Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yaitu untuk dapat memberikan masukan kepada pembaca tentang hal-hal yang berhubungan
Universitas Sumatera Utara
8
dengan tenaga kerja perkebunan serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi tenaga kerja perkebunan di PTPN IV Bah Jambi, sehingga kesejahteraan para tenaga kerja perkebunan tersebut dapat terpenuhi. E. Metode Penelitian Diperlukan metode penelitian sebagai suatu tipe pemikiran yang secara sistematis dipergunakan dalam penelitian dan penilaian skripsi ini, yang pada akhirnya bertujuan mencapai keilmiahan dari penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini, metode yang dipakai adalah sebagai berikut: 1.
Jenis dan Sifat Penelitian Metode penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif digunakan dalam penelitian ini guna melakukan penelusuran terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk memperoleh data maupun keterangan yang terdapat dalam berbagai literatur di perpustakaan, jurnal hasil penelitian, situs internet, koran, dan sebagainya.7 Metode penelitian yuridis normatif ini dilakukan dengan meneliti sumbersumber bacaan yang relevan dengan judul skripsi ini baik yang bersifat teoritis ilmiah serta dapat menganalisa masalah-masalah yang dibahas dalam permasalahan skripsi ini. Nama lain dari penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum doktrinal, juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen.8
7
Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung : Alumni, 1994), hlm. 139. 8 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, edisi 8, 2006), hlm. 42.
Universitas Sumatera Utara
9
Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang menggambarkan masalah dengan cara menjabarkan faktafakta secara sistematik sehingga lebih mudah dipahami dan disimpulkan. Kesimpulan yang diberikan selalu jelas data faktualnya sehingga semuanya selalu dapat dikembalikan langsung pada data yang diperoleh. 2.
Jenis dan Sumber Data Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat data yang diperoleh melalui bahan pustaka.9 Data sekunder yang dipakai Penulis adalah sebagai berikut: a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan merupakan landasan utama yang dipakai dalam penulisan skripsi ini, yakni terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ketenagakerjaan. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer10 seperti buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik. c. Bahan hukum tertier, yaitu bahan yang memberik petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
11
Misalnya, kamus,
ensiklopedia, jurnal ilmiah, dan bahan-bahan lain yang relevan dan dapat 9
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 23. Ibid. 11 Ibid. 10
Universitas Sumatera Utara
10
dipergunakan untuk melengkapi data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini. 3.
Tehnik Pengumpulan Data Pengumpulan data yang digunakan dalam Penulisan skripsi ini adalah teknik studi kepustakaan (library research) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Untuk memeroleh data dari sumber ini, Penulis memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan membandingkan buku-buku dan arti-arti yang berhubungan dengan judul skripsi ini.
4.
Analisis Data Pada peneliatan hukum normatif yang menelaah data sekunder, maka pada umumnya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisanya. 12 Metode analisis data yang dilakukan Penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan: a. Mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder, dan tertier yang relevan dengan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini. b. Melakukan pemilahan terhadap bahan-bahan hukum relevan tersebut di atas agar sesuai dengan masing-masing permasalahan yang dibahas. c. Mengolah
dan
menginterpretasikan
data
guna
mendapatkan
kesimpulan dari permasalahan. d. Memaparkan kesimpulan, yang dalam hal ini adalah kesimpulan yang kualitatif, yaitu kesimpulan yang dituangkan dalam bentuk pernyataan dan tulisan. 12
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2005), hlm. 69
Universitas Sumatera Utara
11
F. Keaslian Penulisan Untuk mengetahui orisinalitas Penulisan skripsi, sebelum melakukan Penulisan “Aspek Hukum Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja Menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 (Studi pada Perjanjian Kerja PT. Perkebunan Nusantara IV Bah Jambi dengan Tenaga Kerja Tetap)”, Penulis terlebih dahulu melakukan penelusuran terhadap berbagai judul skripsi yang tercatat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum / Perpustakaan Universitas cabang Fakultas Hukum USU melalui surat tertanggal Nopember 20013 (terlampir) menyatakan bahwa “Tidak Ada Judul yang Sama”. Adapun beberapa judul yang berkaitan dengan judul karya ilmiah Penulis di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara antara lain sebagai berikut: 1. Penulis
: Sari Anggraini / 930200204
Judul
: Aspek Hukum Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Tebu Antara PT. Perkebunan Nusantara II Pabrik Gula Kuala Madu dengan Para Rekanan Angkutan.
Rumusan masalah : 1.
Bagaimana perjanjian pada umumnya menurut KUH Perdata?
2.
Sebagaimana dalam judul skripsi ini merupakan perjanjian kerja sama pengangkutan,
selain
kita
mengetahui
perjanjian
disini
penulis
mempermasalahkan bagaimana juga halnya tentang pengangkutan itu sendiri dan pelaksanaan pengangkutan.
Universitas Sumatera Utara
12
3.
Bagaimana prosedur pengikatan perjanjian pengangkutan dan dengan adanya perjanjian tersebut maka timbul hak dan kewajiban dari para pihak yang mengadakan perjanjian tersebut, maka apa yang menjadi hak dan kewajiban dari para pihak tersebut serta bagaimanaakibat hukumnya bila terjadi kesalahan dari salah satu kedua belah pihak dan bagaimana pula tentang masalah ganti ruginya. 2. Nama Judul
: Rehulina Sembiring / 930200185 : Aspek Hukum Perjanjian Pemborongan Kerja Pada Penggantian Pipa Superheater Ketel Uap Takuma N600 di Pabrik Minyak Sawit Tinjauan (Studi Pada PT. Perkebunan Nusantara IV (Persero Pabatu).
Rumusan masalah : 1.
Sejauh mana kekuatan hukum perjanjian pemborongan kerja bangunan.
2.
Garansi bank sebagai jaminan pemborong atas pekerjaan yang harus dilaksanakannya.
3.
Pemilihan barang yang diadakan dalam pemborongan proyek atau pengadaan barang/jasa pada pekerjaan borongan penggantian pipa superheater di PMS Tinjowan. Apabila ada tulisan yang hampir mirip, mungkin itu hanya dari segi
redaksi saja, karena muatan/substansinya jelas berbeda dengan tulisan karya ilmiah ini. G. Sistematika Penulisan
Universitas Sumatera Utara
13
Pembahasan dan penyajian suatu penelitian harus memiliki keteraturan agar terciptanya karya ilmiah yang baik. Maka dari itu, Penulis membagi skripsi ini dalam beberapa bab yang saling berkaitan satu sama lain, karena isi dari skripsi ini bersifat berkesinambungan antara bab yang satu dengan bab yang lainnya. Adapun sistematika Penulisan yang terdapat dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: Bab I : PENDAHULUAN Pada bab ini dikemukakan tentang Latar Belakang yaitu apa yang melatarbelakangi Penulis mengangkat judul, Perumusan Masalah yaitu hal yang menjadi permasalahan dalam skripsi ini, Tujuan Penulisan yaitu dan Manfaat Penulisan yaitu maksud dari Penulis dalam menulis skripsi ini, Metode Penelitian yang memaparkan metode yang digunakan Penulis dalam mengkaji permasalahan, Keaslian Penulisan yaitu pemaparan yang membuktikan bahwa skripsi ini asli berasal dari pemikiran Penulis dan belum pernah dibahas sebelumnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, dan Sistematika Penulisan yang semuanya berkaitan dengan Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Kerja. Bab II : TINJAUAN UMUM MENGENAI PERJANJIAN KERJA BERSAMA Bab ini merupakan awal dari pembahasan terhadap permasalahan yang telah dirumuskan dalam pendahuluan. Adapun yang dibahas adalah Perjanjian Pada Umumnya, Pengertian Perjanjian Kerja Bersama, Tata
Universitas Sumatera Utara
14
Cara Pembuatan dan Jangka Waktu Berlakunya Perjanjian Kerja Bersama, Syarat Pembuatan Perjanjian Kerja Bersama, Manfaat Dibentuknya Perjanjian Kerja Bersama. Bab III : TENAGA KERJA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 Pada bab ini yang menjadi pembahasan adalah Pengertian Tenaga Kerja, Macam-macam Tenaga Kerja, Hak dan Kewajiban Tenaga Kerja, Ruang Lingkup dan Dasar Hukum Perlindungan Tenaga Kerja. Bab IV : ASPEK HUKUM HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DALAM PERJANJIAN KERJA DI PT. PERKEBUNAN NUSANTARA IV BAH JAMBI Sebagai kelanjutan bab sebelumnya, bab ini akan membahas Pengaturan Hak dan Kewajiban Para Pihak Terhadap Kesepakatan Kerja, Perjanjian Kerja Para Pihak dalam Melindungi Hak-Hak dan Jaminan Sosial Bagi Para Pekerja yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Penyelesaian Sengketa Terhadap Tenaga Kerja Tetap yang Tidak Menjalankan Aturan Sesuai dengan Isi Perjanjian Kerja yang Disepakati. Bab V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan akhir dari Penulisan skripsi. Pada bab ini akan dikemukakan kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir Penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi Penulisan skripsi
Universitas Sumatera Utara
15
ini dan poin-poin yang berisi saran-saran konstruktif yang Penulis ciptakan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.
Universitas Sumatera Utara
