1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Organisasi pada intinya merupakan suatu rangkaian sistem yang trerdiri dari dari beberapa sub sistem yang memiliki hubungan struktural dan fungsional. Dalam hal ini organisasi dipandang sebagai suatu kegiatan rasuonal dan dilakukan oleh dua orang atau lebih yang terpadu pada hubungan yang teratur untuk mencapai tujuan. Pencapaian tujuan orang-orang yang tergabung dalam organisasi tersebut dan juga pihak lain yang berkaitan dengan upaya pencapaian tujuan tersebut, dalam skala yang luas hubungan kerja ini semakin penting mengingat era globalisasi tidak satupun yang dapat mencapai tujuan tanpa hubungan kerja. Penduduk suatu Negara, pada hakikatnya merupakan sumber yang sangat penting bagi pembangunan, sebab penduduk merupakan subyek serta obyek dari pembangunan. Salah satu tanggung jawab utama Negara adalah meningkatkan kesejahteraan penduduk serta mengambil langkah-langkah pencegahan terhadap gangguan kesejahteraan. Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan suatu organisasi yang pelaksanaan aspek manajemen dilakukan dengan berlandaskan kepada misi organisasi yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dalam rangka pertumbuhan dan perkembangnnya maka suatu organisasi beserta aparaturnya tidak boleh berhenti dalam usahanya mencari jalan kearah pertumbuhan dan perkembangan yang lebih pesat.
2
Kantor Kependudukan Sukabumi sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintahan Daerah di bidang Kependudukan, yang pembentukannya didasarkan Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2002 tentang Penataan Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dalam Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwa Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenwngannya, dalam hal ini Kantor Kependudukan memiliki tugas pokok untuk melaksanakan sebagian kewenangan di bidang Kependudukan. Dalam hal ini maka Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi harus dapat menjalankan segala sesuatunya dengan baik sesuai dengan yang terkait dalam visi dan misi dari Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi yaitu “Terwujudnya Tertib AdministrasiKependudukan di Kabupaten Sukabumi”, maka sebagai perwujudan dari visi kantor Kependudukan kab. Sukabumi tersebut ditetapkanlah misi dari kantor Kependudukan kab. Sukabumi yaitu Menyelenggarakan pendaftaran penduduk
;
melaksanakan
pengawasan
dan
pengendalian
penduduk
;
menyelenggaraka system administrasi kependudukan ; dan melaksanakan pengumpulan, pengelolaan serta penyajian data dan statistic kependudukan. Upaya untuk mencapai keberhasilan dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang didukung oleh adanya pegawai yang memiliki kemampuan, keterampilan, disiplin dan tanggung jawab bersama dalam penyelesaian tugas
3
yang diembannya sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai sangat tergantung kepada Pimpinan yang menerjemaahkan implementasi kebijakan. Oleh karena itu, agar dalam melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang baik yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan sehingga dapat meningkatkan kinerja
pegawai
apabila
ditunjang
oleh
peran
Kepala
Kantor
dalam
menerjemaahkan Implementasi kebijakn Perda No. 19 tahun 2000. Sehingga arah pelaksanaan tugas-tugas pekerjaan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Kinerja pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya Melihat uraian diatas betapa pentingnya Implementasi Keputusan Bupati No. 605 tahun 2002 tentang organisasi dan tata Kerja Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi yang berakibat kepada peningkatan Kinerja Pegawai di Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi. Berdasarkan hasil penjajagan yang dilakukan oleh peneliti pada kantor Kependudukan Kab. Sukabumi ada kecenderungan kinerja pegawai masih rendah, hal ini dapat dilihat dari indicator-indikator sebagai berikut : 1. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia para pegawai Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi yang menyebabkan rendahnya kinerja pegawai. Hal ini terlihat dari kasus dalam penataan persebaran penduduk tahun 2004, dimana telah tercantum dalam program kerja Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi tahun 2006 tentang penataan persebaran penduduk tersebut harus selesai maksimal selama 6 bulan akan
4
tetapi pada kenyataannya penataan tersebut selesai dalam kurun waktu 8 bulan, dengan demikian proses penataan persebaran penduduktertunda selama 2 bulan. 2. Hasil kerja pegawai Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dalam proses penataan persebaran penduduk pada Kab. Sukabumi kurang memuaskan, hal ini dapt terlihat dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 selalu mengalami peningkatan, dan kurangnya kesadaran penduduk pendatang terhadap legalitas jati diri. Berdasarkan uraian permasalahan di atas, peneliti menduga bahwa rendahnya kinerja pegawai tersebut disebabkan salah satunya oleh Implementasi Keputusan Bupati No. 605 Tahun 2002 yang belum didasarkan pada persyaratan implementasi kebijakan, hal ini terlihat dari : 1. Implementasi kebijakan mengenai Keputusan Bupati tentang organisasi dan tata kerja pada Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi belum sepenuhnya tergali dan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah ataupun Kantor Kependudukan kabupaten Sukabumi, sumber-sumber yang dimaksud adalah sumber daya manusia yang masih rendah hal ini dapat terlihat dari terlambatnya proses persebaran penduduk yang dijadwalkan selama 6 bulan tertunda 2 bulan sehingga proses pengerjaannyamenjadi 8 bulan, sehingga dalam proses implementasi kebijakan sumber-sumber tersebut (SDM) layak mendapatkan perhatian, karena dapat menunjang keberhasilan implementasi kebijakan
5
2. Kecenderungan pelaksana ( implementors ) yang kurang berperan dalam proses penataan persebaran penduduk seperti tercantum dalam proses pengimplementasian kebijakan dimana implementasi yang berhasil harus diikuti oleh kesadaran terhadap kebijakan tersebut secara menyeluruh, dimana kebijakan dalam hal ini adalah mengenai Keputusan Bupati No. 605 tahun 2002. hal ini dapat terlihat dari para pegawai Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi belum memberikan sanksi hukum terhadap masyarakat, contohnya Pemerintah belum memberlakukan sanksi yang memberatkan masyarakat,
yang membuat masyarakat berfikir tentang
pentingnya legalitas jati diri Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut terhadap pengaruh Keputusan Bupati No.605 tahun 2002 dikota Bandung dengan judul: “PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI PADA KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKABUMI”
DALAM KANTOR
B. Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka peneliti mencoba mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 1. Berapa besar pengaruh implementasi Kebijakan terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi. 2. Hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi implementasi kebijakan terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi
6
3.
Usaha-usaha apa saja yang dilakukan untuk mengatasi hambatanhambatan dalam pengaruh implementasi kebijakan terhadap kinerja pegawai di Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 1. Tujuan Penelitian a. Menemukan data dan informasi mengenai pengaruh implementasi Kebijakan terhadap kinerja pegawai pada Kantor Kependudukan kab. Sukabumi. b. Mengetahui hambatan - hambatan proses penataan persebaran penduduk yang dilaksanakan oleh para pegawai kantor kependudukan Kab. Sukabumi. c. Mendapatkan usaha – usaha identifikasi yang jelas mengenai faktor penghambat, yaitu problem utama dari rendahnya kinerja para pegawai Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi. 2. Kegunaan Penelitian a. Teoritis: Diharapkan
dapat
memberikan
kontribusi
pemikiran
bagi
pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi pengembangan ilmu Administrasi Negara khususnya dalam implementasi kebijakan dan Kinerja b. Praktis: Hasil penelitian ini sebagai bahan masukan bagi kantor kependudukan sukabumi, berupa sumbangan pemikiran mengenai prinsip-prinsip
7
dasar yang diinginkan masyarakat umum mengenai kinerja para pegawai Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi mengenai cara pandang baru terhadap proses penataatn persebaran penduduk.
D. Kerangka Pemikiran Sebagai dasar pemikiran untuk mengungkap permasalahan yang akan dibahas dalam penyusunan usulan penelitian ini, maka peneliti menggunakan kerangka pemikiran yaitu berupa pendapat para ahli yang tidak diragukan lagi keberadaanya. Sebelum mendefinisikan implementasi kebijakan, terlebih dahulu peneliti mengemukakan definisi tentang implementasi dan kebijakan itu sendiri agar lebih jelas mengenai pengertian implementasi kebijakan. Peneliti mengemukakan pengertian implementasi menurut
Meter dan
Horn yang dikutip oleh Wahab (2004 : 65) dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara sebagai berikut: Implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuantujuan yang telah digariskan pada keputusan kebijakan. Berikut ini dikemukakan pula definisi Kebijakan dari Friedrich yang dikutip oleh Winarno (2002:16) dalam bukunya Teori dan Proses Kebijakan Publik yaitu sebagai berikut: Kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang di usulkan oleh seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memeberikan hambatan-hambatan dan kesepakatan-kesepakatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai tujuan.
8
Adapun pengertian kebijakan menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Kebijakan dalam makna seperti itu diartikan oleh Wahab (2004 : 2) dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara sebagai berikut: Kebijaksanaan yaitu suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Dari pengertian implementasi dan kebijakan tersebut diatas, menurut Wahab (2004 : 64) dalam bukunya yang berjudul Analisis Kebijaksanaan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijaksanaan Negara definisi dari implementasi kebijakan yaitu: Implementasi kebijakan adalah suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif, atau dekrit presiden). Beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan Keputusan Bupati No. 605 tahun 2002 merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh para pegawai Kantor Kependudukan
yang diarahkan pada
tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi pada umumnya dan Kantor Kependudukan Kabupaten sukabumi. Menurut Meter dan Horn yang dikutif oleh Winarno (2002 : 110-117) dalam bukunya Teori Dan Proses Kebijakan Publik mempunyai enam variabel yang
membentuk
ikatan
antara
(performance), sebagai berikut:
kebijakan,
(linkage),
dan
pencapaian
9
a. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan b. Sumber-sumber Kebijakan c. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-kegiatan Pelaksana d. Karakteristik badan-badan Pelaksana e. Kondisi-kondisi Sosial,Ekonomi dan Politik f. Kecenderungan Pelaksana Selanjutnya peneliti kemukakan pengertian Kinerja Pegawai menurut Mangkunegara (2000;67) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan” mengartikan Kinerja sebagai berikut : Kinerja Pegawai adalah Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kemudian menurut Withaker dalam bukunya “The government Performance Result act of 1993” yang dikutif oleh Lembaga Administrasi Negara dalam “Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah Modul 3 Dari 5” mengenai pengukuran kinerja sebagai berikut : Pengukuran Kinerja merupakan suatu metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah dicapai.
Untuk mencapai hal tersebut diatas menurut
Lembaga Administrasi
Negara dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2002;12) dalam modul 3 dari 5 yang berjudul “ Pengukuran Kinerja instansi pemerintah” menyatakan indikator pengukuran kinerja pegawai dapat dilihat dari pengukuran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1. 2. 3. 4.
Indikator Masukan Indikator Proses Indikator Keluaran Indikator Hasil
10
5. Indikator Manfaat 6. Indikator Dampak
E. Hipotesis Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: “Implementasi Kebijakan besar pengaruhnya terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi”. Skala pengukuran untuk kedua variabel adalah skala ordinal dan dicari korelasinya dengan mempergunakan koefisien korelasi Rank Spearman. Adapun hipotesis statistiknya adalah sebagai berikut: a. H0 : ρ s ≤ 0 : Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan (pengaruh tidak bermakana) Implementasi Kebijakan ORganisasi dan Tata Kerja (X) terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai (Y) b. H1 : ρ s > 0 : Artinya ada pengaruh yang signifikan (pengaruh bermakna) Implementasi Kebijakan Organisasi dan Tata kerja (X) terhadap Peningkatan Kinerja Pegawai (Y) Operasional variabel merupakan penjelasan dan pengertian teoritis variabel untuk diamati dan diukur. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 605 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai variabel bebas (Variabel X) dan Kinerja Pegawai sebagai variabel terikat (Variabel Y). Selanjutnya untuk mempermudah pembahasan, maka peneliti akan mengemukakan definisi operasional sebagai berikut:
11
1. Pengaruh yaitu menunjukan adanya suatu daya yang ada dari implementasi kebijakan yang dapat merubah/membentuk kualitas Kinerja Pegawai pada Kantor Kependudukan kab. Sukabumi 2. Implementasi Kebijakan yaitu suatu proses melaksanakan Keputusan Bupati No. 605 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja oleh para pegawai pada Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi 3. Kinerja Pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
.
12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Administrasi Negara Perkembangan kehidupan masyarakat semakin hari semakin bertambah. Hal ini sejalan dengan perkembangan IPTEK. Manusia sebagai salah satu anggota masyarakat, kebutuhanya pun semakin bertambah. Kebutuhannya yang bertambah ini akan membawa persoalan pemenuhan sehingga memerluksan orang lain. Dengan demikian kegiatan-kegiatan pemenuhan kebutuhan tersebut dicapai melalui suatu kerjasama yang dijalinnya baik secara sadar oleh dua orang atau lebih atau organisasi. Hal inilah yang kemudian disebut administrasi. Pada dasarnya administrasi merupakan kegiatan-kegiatan beberapa orang melalui proses kerjasama baik dalam suatu organisasi maupun antar organisasi untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan bersama sebelumnya. Implementasi
merupakan
salah
satu
upaya
administrasi
untuk
menyelaraskan antara kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan berbagai permasalahan yang sedang dihadapi baik oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun oleh masyarakat sebagai objek dari kebijakan. Berkaitan dengan hal itu, Soewarno Handayaningrat (1996:1) dalam bukunya yang berjudul “Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen” mengungkapkan bahwa : Administrasi sebagai ilmu pengetahuan termasuk kelompok “applied Science”, karena kemanfaatannya hanya ada apabila prinsip-prinsip, rumus-rumus dan dalil-dalilnya diterapkan untuk
13
mengingatkan berbagai kehidupan Bangsa dan Negara. Sedangkan administrasi dalam praktek atau sebagai seni merupakan suatu proses kegiatan yang perlu dikembangkan secara terus menerus, agar administrasi sebagai suatu sarana untuk mencapai tujuan benar-benar dapat memegang peranan yang diharapkan. Administrasi menurut H. A Simon yang dikutif Handayaningrat (1996:2) dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara”, secara sederhana mengandung pengertian bahwa : Administrasi merupakan kegiatan daripada kelompok yang mengadakan kerjasama unuk menyelesaikan tujuan bersama. Kemudian menurut L.D White yang dikutif Handayaningrat (1996:2) dalam bukunya “Pengantar Studi Ilmu Administrasi Negara” mengungkapkan bahwa : Administrasi adalah suatu proses yang pada umumnya terdapat pada semua usaha kelompok Negara atau sipil dan militer, usaha yang besar dan kecil dan sebagainya. B. Pengertian Kebijakan Kebijakan adalah keputusan yang sifatnya mendasar untuk dipergunakan sebagai landasan bertindak dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kebijakan juga merupakan salah satu alat pemerintah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang mengikat seluruh komponen bangsa didalamnya. Oleh karena itu kebijakan merupakan Administrasi Negara, karena di
14
dalam administrasi Negara melibatkan perumus dan pelaksanaan kebutuhan publik. Menurut Anderson yang dikutif Wahab (2002:3) dalam bukunya “Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara”, menyatakan bahwa: “Kebijakan sebagai langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh seorang actor atau sejumlah actor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi.” Sedangkan menurut Friedrich dalam Wahab (2002:3) mengatakan bahwa : “Kebijakan ialah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatanhambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan”. Pengertian di atas dapat dikatakan bahwa kebijakan yang dibuat pemerintah adalah merupakan usaha untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu, menyelesaikan permasalahan yang ada pada masyarakat sehingga tujuan-tujuan tertentu tercapai. Karena kebijakan ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat, maka disebut kebijakan negara/ Publik. Secara sederhana terdapat tiga kegiatan pokok yang berkenaan dengan kebijakan publik, yaitu : perumus kebijakan, implementasi kebijakan, evaluasi kebijakan. Kebijakan publik selain berkaitan dengan peranan institusi administratif, juga berhubungan dengan masyarakat sebagai pihak yang menjadi sasaran
15
kebijakan. Karena itu kebijakan publik akan menjawab pertanyaan tentang apa yang harus dilakukan oleh seorang administrator. Hal ini menyangkut bukan hanya subtansi akan tetapi juga proses pelaksanaan kebijakan yang dinamis serta akibat/ dampak terhadap masyarakat. Oleh karena itu pelaksanaan kebijakan dirumuskan, berkaitan dengan hal tersebut Jones (1994:204) mengatakan bahwa yang paling penting setelah kebijakan dirumuskan adalah menentukan implementasi dan actor-aktor yangterlibat debgan memfokuskan kepada birokrasi yang merupakan lembaga pelaksana primer yang menyelenggarakan kebijakan mengatur tujuan dan caracara khusus bagi pelaksanaan. Bahkan Udoji yang dikutif Wahab (2002:59) mengatakan “the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented” C. Pengertian Implementasi Kebijakan Publik Kebijakan publik yang telah disyahkan, tidak akan bermanfaat apabila tidak diimplementasikan. Hal ini karena implementasi kebijakan publik berusaha mewujudkan kebijakan publik yang masih bersifat abstrak ke dalam realita nyata. Dengan kata lain, implementasi atau pelaksanaan kebijakan publik berusaha menimbulkan hasil (outcome) yang dapat dinikmati terutama oleh kelompok sasaran (target groups). Implementasi kebijakan publik merupakan salah satu tahapan dari proses kebijakan publik. Secara sederhana, proses kebijakan publik terdiri dari tiga
16
tahapan, yaitu ; perumusan kebijakan publik, implementasi kebijakan publik, dan evaluasi kebijakan publik. Adapun penjelasan dari tiga tahapan tersebut adalah sebagai berikut : Perumusan kebijakan publik adalah inti dari kebijakan publik karena disini dirumuskan batas-batas kebijakan itu sendiri. Selanjutnya implementasi kebijakan publik adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Dan evaluasi kebijakan publik merupakan salah satu mekanisme pengawasan biasanya ditujukan untuk menilai sejauh mana keefektifan kebijakan public guna dipertanggungjawabkan kepada kontituennya. Implementasi kebijakan publik menurut kamus Webster dalam Wahab (2002:64) diartikan “to provide the means for crrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); to give practical effect to (menimbulkan dampak/ akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berarti menyediakan sarana untuk melaksanakan suatu kebijakan dan dapat menimbulkan dampak/ akibat sesuatu tertentu. Selanjutnya Mazmanian dan Sabatier yang dikutif oleh Wahab (1997:68-69) dalam bukunya “ Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara” yang menyatakan bahwa : Implementasi Kebijakan adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar biasanya dalam bentuk undang-undang, namun berbentuk perintah-perintah atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya. Proses ini berlangsung setelah melalui tahapan tertentu, biasanmya diawali dengan tahapan pengesahan undangundang kemudian output kebijaksanaan dalam bentuk pelaksanaan keputusan oleh badan (intansi) pelaksanaan,
17
kesediaan dilaksanakannya keputusan-keputusan tersebut oleh kelompok-kelompok sasaran, dampak nyata dari output tersebut, dampak keputusan dipersepsikan oleh badan-badan yang mengambil keputusan, dan akhirnya perbaikan-perbaikan penting terhadap undang-undang atau peraturan yang bersangkutan. Implementasi ini berkaitan dengan proses politik administrasi, karena menyangkut tujuan dari diadakannya kebijakan tersebut (policy goals). Jika dilihat dari implementasi kebijakan, hal tersebut berkaitan dengan kekuasaan (power), kepentingan dan strategi para pelaku kebijakan, disamping karakteristik lembaga dan rezim serta izin pelaksanaan dan respon terhadap kebijakan. Sementara itu Hogwood dan Gunn yang dikutif oleh Wahab (1997:6162) dalam bukunya yang berjudul “ Analisis Kebijaksanaan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara” telah membagi pengertian kegagalan kebijakan dalam dua kategori, yaitu : 1. Non implementation (tidak terimplementasikan), mengandung arti bahwa suatu kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana, mungkin karena pihakpihak yang terlibat dalam pelaksanaannya tidak mau bekerjasama, atau mereka sudah bekerja secara tidak efisien, bekerja setengah hati, atau kemungkinan permasalahan yang digarap diluar jangkauan kemampuannya, sehingga betapa gigihnya usaha mereka, hambatan-hambatan yang ada tidak sanggup ditangulangi. Akibatnya, implementasi yang
efektif sulit untuk
dipenuhi. 2. Unsuccesful implementation dimana implementasi yang tidak berhasil biasanya terjadi manakala suatu kebijakan tertentu telah dilaksanakan sesuai dengan
18
rencana, namun mengingat kondisi eksternal ternyata tidak menguntungkan sehingga kebijakan tersebut tidak berhasil dalam mewujudkan dampak atau hasil akhir yang dikehendaki.
D. Faktor-Faktor Keberhasilan Implementasi Kebijakan Publik Berhasil tidaknya pelaksanaan kebijakan dapat dipengaruhi oleh faktorfaktor tertentu. Meter dan Horn yang dikutip oleh Nugroho (2003:195) dalam bukunya yang berjudul “ Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”, mengajukan enam factor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik, diantaranya adalah : 1. 2. 3.
Standar dan tujuan kebijakan (Standard and Objectives). Sumber daya kebijakan (Resources) Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan. (Interganization Communication and Enforcement Activities). 4. Karakteristik agen pelaksana. (The Characteristics of Implementing Activities) 5. Disposisi pelaksana. (The Disposition of Implementors) 6. Kondisi sosial, ekonomi dan politik. (Economics, Social, and Political Condition).
1. Standar dan tujuan kebijakan Setiap kebijakan publik standar dan tujuan harus senantiasa dicantumkan dengan jelas. Karena dengan jelasnya standar dan tujuan kebijakan tadi, maka akan memudahkan pemahaman para pelaksana kebijakan. Sebaliknya akan sering terjadi kegagalan yang disebabkan oleh tidak jelasnya apa yang menjadi standar dan tujuan kebijakan yang berujung pada ketidak pahaman dari pegawai akan kebijakan tersebut. Tetapi dalam kenyataan hal ini kadangkala kurang
19
diperhatikan oleh badan-badan/ para pejabat yang memiliki wewenang dalam merumuskan suatu kebijakan yang akan diberlakukan. Kebijakan yang diharuskan hanya dilakukan sepihak dari tidak adanya standar kebijakan yang jelas sehingga masyarakat sebagai objek dari pemberlakuan kebijakan tersebut tidak mengetahui secara jelas. Tujuan yang akan dicapai dari suatu kebijakan merupakan hal yang mendasar untuk menilai sejauh mana kebijakan yang akan diberlakukan dapat diterima oleh masyarakat. Hasil dari penerimaan tersebut dapat berarti, persetujuan, penilaian, atau penawaran diantara pihak penbuat kebijakan dengan pihak masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan. 2. Sumber Daya Kebijakan Sumber daya merupakan aspek penting dalam menunjang implementasi kebijakan. Tanpa adanya sumber daya niscaya tujuan yang ingin dicapai tidak dapat diwujudkan. Faktor sumber daya ini mempunyai peran penting dalam implementasi kebijakan. Karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuanketentuan atau peraturan-peraturan tersebut, jika para pelaksana kebijakan yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan, kurang mempunyai sumbersumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut juga tidak akan bisa efektif.
20
3. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Kebijakan Sebagai mana disebutkan diatas, bahwa setiap tujuan kebijakan harus mempunyai standard an tujuan yang jelas. Agar kebijakan tadi bisa dilaksanakan dengan efektif, maka standar dan tujuan kebijakan harus dipahami oleh implementor yang bertanggung jawab atas pencapaian standar dan tujuan tersebut. Oleh karena itu standar dan tujuan tadi harus dikomunikasikan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran. Komunikasi dalam kerangka penyampaian informasi kebijakan kepada para pelaksana dan kelompok sasaran kebijakan tentang apa yang menjadi standar dan tujuan. Jika tidak ada kejelasan dan konsistensi terhadap suatu standar dan tujuan kebijakan, maka apa yang menjadi standar dan tujuan tadi akan sulit untuk bisa dicapai. Dengan kejelasan itu, para pelaksana kebijakan dapat mengetahui apa yang dapat diharapkan darinya dan tahu apa yang harus mereka lakukan. Disamping para pelaksana yang menjadi sasaran komunikasi ini begitu juga dengan organisasi lain yang ikut terlibat dan dilibatkan dalam pelaksanaan kebijakan tertentu. 4. Karakteristik Badan/ Intansi Pelaksana Kebijakan Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelakasana (implementor) mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif, karena adanya suatu karakteristik dari badan/ intansi pelaksana kebijakan. Karakteristik ini memperlihatkan bagaimana suatu organisasi yang didalamnya terdapat individu-individu yang saling berbeda tetapi menentukan bagaimana warna/ cirri intansi tersebut.
21
Diantara karakteristik yang paling menonjol diantara badan/ intansi pelaksana kebijakan adalah pembagian kerja yang merata diantara para pegawai, adanya formalisasi yang tinggi, dan jenjang karier para pegawai. 5. Sikap Pelaksana Kebijakan Implementasi kebijakan dapat berhasil sesuai dengan apa yang diinginkan tentu tidak lepas dari sikap pelaksana. Implementasi kebijakan akan berjalan apabila pelaksana mengetahui betul apa yang akan dilaksanakan dan memiliki kemampuan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Kemampuan yang dimiliki adalah merupakan kekuatan persepsi yang sesuai dengan ketentuanketentuan diantara petugas mengenai standar dan tujuan kebijakan yang bersangkutan. Mengutip pendapat Edward yang diterjemahkan oleh Santoso (1989 : 11) mengemukakan “Jika penerapan kebijakan akan dilaksanakan secara efektif, pelaksana bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk menerapkannya tetapi mereka harus mempunyai keingin menerapkan kebijakan tersebut”. Uraian di atas, kemampuan yang dimiliki oleh para pelaksana memiliki peranan yang sangat besar dalam implementasi kebijakan sehingga perlu adanya pengawasan yang berkala bagi kinerja para pegawai dalam melaksanakan kebijakan public. Dengan adanya pengawasan terhadap kemampuan dan kinerja para petugas standar dan tujuan kebijakan akan terjaga. Sedangkan persamaan persepsi diantara petugas mengenai standard an tujuan kebijakan merupakan kelanjutan dari pengetahuan petugas. Dengan demikian sikap pelaksana kebijakan
22
terdiri dari kemampuan para petugas, persamaan persepsi diantara petugas dan pengawasan yang dilakukan oleh atasan. 6. Kondisi Sosial Ekonomi dan politik Kondisi yang bersangkutan dalam suatu negara seperti gejolak social, ekonomi politik secara tidak langsung turut berpengaruh terhadap dibuatnya suatu kebijakan baru. Ketidak stabilan yang sering terjadi mengakibatkan terpuruknya stabilitas nasional dan bidang-bidang lainya. Setiap bidang yang ada saling terkai satu sama lain. Dengan demikian setiap kebijakan yang dikeluarkan akan berdampak pada sektor lainnya. Kondisi social ekonomi juga merupakan variable yang penting dalam proses perumusan kebijakan. Oleh karena itu, para actor yang erlibat dalam perumusan kebijakan tidak bisa dilepas begitu saja dari situasi atau kondisi social ekonomi yang melingkupinya. Penggunaan istilah ini bersama-sama karena dalam banyak kasus adalah mustahil untuk memisahkan factor-faktor ekonomi dan social. Biasanya kedua variable ini hadir secara bersama-sama dalam kondisi tertentu.misalnya, kebangkrutan Negara akibat krisis ekonomi yang terjadi di Indonesia belakangan ini telah menciptakan kerawanan social, seperti misalnya tingkat kriminalitas yang semakin tinggi. Kerawanan social tersebut dipicu oleh semakin tingginya angka pengangguran karena banyak kasus PHK. Sementara disisi lain, kegagalan ekonomi yang berakibat pada naiknya harga-harga juga bisa menjadi factor pendorng tingginya angka criminal tersebut. Setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik. Banyak kebijakan menghadap masalah dalam proses
23
implementasinya. Sebagaimana telah diungkapkan diatas implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks. Situasi ini mendorong tumbulnya masalahmasalah yang rumit dalam implementasi kebijakan. Pada sisi yang lain, kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan cenderung mendapat tantangan dari dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. Orientasi individu maupun orientasi organisasi akan menjadi salah satu factor pendorong bagai proses-proses penentang seorang ahli antropogi bernama Clyd Kluckhohn mengidentifikasikan kebudayaan sebagai semua cara kebudayaan seseorng, warisan social yang diperoleh individu dari kelompoknya. Definisi ini memberi penekanan yang luas pada sifat kebudayaan sebagai warisan social. Hal iniberati bahwa suatu kebudayaan merupakan warisan social yang diturunkan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, definisi ini tidak menyebutkan bagaimanakah suatu kebudayaan diciptakan pada awalnya dan bagaimana kebudayaan tersebut kemudian menjadi milik komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Definisi yang lain mengenai kebudayaan menyatakan bahwa kebudayaan merupakan bagian dari lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Definisi ini lebih abstrak dibandingkan dengan definisi yang dikemukakan oeleh kluckhohn. Namun demikian, bila kita mencermati dari berbagai definisi yang dikemukakan oleh para ahli dan untuk kepentingan untuk pembahasan kali ini, kebanyakn ilmuwan social nampaknya menyetujui jika kebudayaan menentukan atau mempegaruhi tindakan social, tetapi tidak sama sekali menentukannya. Kebudayaan hanya
24
merupakan salah satu saja dari banyak factor yang mempengaruhi tindakan atau perilaku manusia. Setiap masyarakat mempunyai kebudayaan tertentu yang membedakan nilai-nilai dan gaya hidup anggota-anggotanya dari aggota-anggita masyarakat yang lain. E. Pengertian Kinerja Kinerja pegawai merupakan hal yang individual, karena setiap individu memiliki tingkat kinerja yang berbeda-beda sesuai dengan penilaian yang berlaku di organisasi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan pada masing-masing individu. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan manfaat pengukuran kinerja dan juga pengertian kinerja. Menurut LAN (Lembaga Administrasi Negara ) dalam bukunya yang berjudul Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintahan adalah: 1. Memastikan pemahaman para pelaksana akan ukuran yang digunakan untuk pencapaian kinerja 2. Memastikan tercapainya rencana kinerja yang telah disepakati. 3.
Memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kinerja dan membandingkannya dengan rencana kerja serta melakukan tindakan untuk memperbaiki kinerja.
4. Memberikan penghargaan dan hukuman yang objektif atas prestasi pelaksanaan yang telah diukur sesuai dengan system pengukuran kinerja yang telah disepakati.
25
5. Menjadi alat komunikasi antar bawahan dan pimpinan dalam rangka upaya memperbaiki kinerja organisasi. 6. Mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi. 7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah. 8. Menunjukan peningkatan yang perlu dilakukan secara objektif. 9. menunjukan penigkatan yang perlu dilakukan. 10. mengungkapkan permasalahan yang terjadi. Pengertian kinerja menurut Sedarmayanti (2001:50) dalam bukunya “Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja” adalah : Performance diterjemahkan menjadi kinerja yang berarti prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja dan hasil kerja/ unjuk kerja/ penampilan kerja. Berdasarkan pengertian di atas, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa kinerja merupakan suatu prestasi yang dicapai oleh pegawai pada suatu organisasi tertentu. Selanjutnya pengertian kinerja menurut Lembaga Administrasi Negara Republik
Indonesia
(LAN-RI)
(1999:3)
dalam
bukunya
“Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah” adalah sebagai berikut : Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan atau program atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi.
26
Pengertian kinerja di atas dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan gambaran dari pencapaian suatu kegiatan untuk mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Selanjutnya peneliti akan mengemukakan definisi kinerja pegawai yang dikemukakan oleh Mangkunegara (2002:67) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan”, adalah : Kinerja Pegawai adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melaksanakan tugas sesuai tanggung jawab yang dibebankan kepadanya. Sementara menurut Simamora (1995:325) dalam bukunya yang berjudul “Manajemen Sumber Daya Manusia” adalah sebagai berikut : Kinerja adalah tingkat terhadap mana para pegawai mencapai persyaratanpersyaratan pekerjaan. Berdasarkan pengertian di atas dapat dikatakan bahwa factor kinerjalah yang paling dominant dalam menentukan baik tidaknya suatu pekerjaan. Sedangkan menurut Dawson (1991 :105) yang dikutip Munandar dalam bukunya “13 Rahasia Kinerja Kekuatan” adalah sebagai berikut :
Kinerja pegawai adalah kondisi yang memungkinkan orang untuk menujukkuan perilaku kerjanya termasuk kemampuan dalam menempatkan segala peralatan yang mendukung bagi pelaksanaan kerja pegawai.
27
Selanjutnya
menurut
Prawirasentono
(1992:2)
dalam
bukunya
“Kebijakan kinerja Karyawan”, mengemukakan definisi kinerja sebagai berikut : Kinerja adalah performance yaitu hasil kerja yang dapat dicapai oleh sesorang atau sekelompok orang dalam organisasi, sesuai dengan wewnang dan tanggung jawab masing-masing dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum dan sesuai dengan moral maupun etika. Pengertian kinerja dalam Kamus Bahasa Indonesia (2003:470) adalah sebagai berikut : “Kinerja adalah sesuatu yang dicapai, kemampuan kerja (tentang peralatan), prestasi yang diperlihatkan”. Keberhasilan dalam mencapai sesuatu pekerjaan selai ditunjang oleh sarana dan prasarana yang memadai sehingga menghasilkan suatu prestasi dari setiap pegawai. Selanjutnya, peneliti akan menjelaskan pula bahwa dalam pengukuran kinerja pegawai menurut Lembaga Administrasi Negara (2002:24-33) dalam “Modul Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah” dapat dilihat dari pengukuran dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 1. Indikator Masukan (inputs) Indikator masukan mengukur sumber daya seperti anggaran (dana), Sumber Daya Manusia, peralatan , material, dan masukan lain, yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumber daya, suatu lembaga dapat menganalisis apakah alokasi sumber daya yang dimiliki sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan.
28
2. Indikator Proses (proces) Indikator proses menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung, khususnya dalam proses mengolah masukan menjadi keluaran. 3. Indikator Keluaran (ouputs) Indikator atau tolak ukur keluaran digunakan untuk mengukur keluaran yang dihasilkan dari sutu kegiatan. Dengan membandingkan keluaran, instansi dapat menganalisis sejauh mana kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana. Indikator keluaran hanya dapat menjadi lamdasan untuk menilai kemajuan suatu kegiatan apabila tolak ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang terdefimisi dengan baik dan terukur. 4. Indikator Hasil (outcomes) Tolak ukur ini menggambarkan hasil nyata dari keluaran suatu kegiatan. Ukuran yang digunakan cenderung bersifat kualitatif. 5. Indikator Manfaat (benefit) Indikator kinerja ini menggambarkan manfaat yang diperoleh dari indikator hasil. Manfaat tersebut baru tampak setelah beberapa waktu kemudian, khususnya dalam jangka menengah dan jangka panjang. Indikator manfaat menujukkan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila keluran dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan tepat waktu). 6. Indikator Dampak (impact) Indikator kinerja ini memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan dari manfaat yang diperoleh dari hasil kegiatan. Indikator dampak menunjukkan dasar pemikiran dilaksanakan kegiatan, yang menggarkan aspek makro pelaksanaan kegiatan, tujuan kegiatan secara sektoral, regional dan nasional. Indikator kinerja yang terdiri dari indikator masukan, indikator proses, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat, indikator dampak dapat dijadikan tolak ukur sutu organisasi dalam rangka peningkatan kinerja pegawai.
29
Setiap organisasi biasanya cenderung untuk tertarik pada aspek-aspek pengukuran kinerja, seperti yang dikemukakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) (2000 :7) dalam bukunya “Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah”, sebagai berikut : a. Aspek finansial Aspek finansial meliputi anggaran rutin dan pembangunan dari suatu intansi pemerintah. Karena aspek finansial dapat dianalogikan sebagai aliran darah dalam tubuh manusia, maka aspek tersebut sangat pewnting yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja. b. Kepuasan pelanggan Dalam globalisasi perdagangan, peran dan posisi pelanggan sangat krusial dalam penentuan strategi perusahaan. Hal serupa juga terjadi pada intasi pemerintah. Dengan semakin banyaknya tuntutan masyarakat akan pelayanan yang berkualitas, maka intasi pemerintah dituntut untuk secara terus menerus memberikan pelayanan yang berkualiutas prima. Untuk itu, pengukuran kinerja perlu diddesain sehingga pimpinan dapat memperoleh informasi yang relevan atas tingkat kepuasan pelanggan. c. Operasi bisnis internal Informasi bisnis internal diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan intansi pemerintah sudah sejalan untuk mencapai tujuan dan sasaran organisasi seperti yang tercantum rencana strategis. d. Kepuasan pegawai Dalam setiap organisasi pegawai merupakan asset yang harus dikelola dengan baik. Apalagi dalam perusahaan yang banyak melakukan inovasi, peran strategis pegawai sungguh sangat nyata. Hal serupa juga terjadi pada intansi pemerintah. Apabila pegawai tidak dikelola dengan baik, maka kehancuran dari intansi pemerintah sungguh sulit dicegah. e. Kepuasan komunitas dan stakeholders Intansi pemerintah tidak beroprasi “ in vocuum”, artinya, kegiatan intansi pemerintah berinteraksi dengan berbagai pihak yang menaruh kepentingan terhadap keberadaannya. Untuk itu informasi dari pengukuran
30
kinerja perlu didesain untuk mengakomodasi kepuasan dari para stakeholders. f. Waktu Ukuran waktu juga merupakan variable yang perlu diperhatikan dalam pengukuran kinerja. Betapa sering kita membutuhkan informasi untuk pengambilan keputusan, namun informasi tersebut lambat diterima.
Istilah lain untuk penilaian kinerja yaitu pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja dapat digunakan untuk menilai pencapai tujuan dan sasaran. Untuk lebih jelasnya peneliti akan mengemukakan pengertian dari pengukuran kinerja menurut Prawirasentono yang dikutip oleh Widodo (2001:206) dalam bukunya “Good Governance Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi” adalah sebagai berikut : Pengukuran kinerja merupakan metode untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Untuk dapat menilai kinerja pegawai secara objektif dan akurat, kita harus dapat mengukur tingkat kinerja mereka. Jika diterjemahkan kedalam standar kinerja, pengukuran kinerja yang telah memberikan kesempatan bagi pegawai untuk mengetahui tingkat kinerja mereka. Pengukuran kinerja dapat juga berfungsi sebagai upaya mengumpulkan informasi yang dapat digunakan untuk mengarahkan upaya pegawai melalui
31
serangkaian prioritas tertentu. Dengan demikian penilaian kinerja yang efektif sekaliugus dapat mempengaruhi dual hal yaitu produktivitas dan kualitas. Selanjutnya peneliti akan mengemukakan pendapat Darma (2000:166) dalam bukunya “Manajemen Supervisi” mengenai cara menetapkan tingkat kinerja sebagai berikut : Tingkat 1 Kinerja tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pelaksanaan suatu tugas. Kinerja pegawai pada tingkat ini jelas sekali tidak memuaskan. Jika tidak ada peningkatan yang cukup berarti pegawai dengan tingkat kinerja ini perlu diberi tugas lain yang lebih cocok atau diberhentikan. Tingkat 2 Kinerja tidak memenuhi semua syarat pokok yang ditetapkan suatu tugas. Pegawai dengan tingkat kerja ini tidak dapat memenuhi kriteria tugas dalam satu atau lebih bidang pokok. Akan tetapi kinerjanya sedang meningkat dan diperkirakan dapat mencapai tingkat yang benar-benar memuaskan dalam waktu dekat. Tingkat 3 Kinerja benar-benar memenuhi semua syarat pokok yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu tugas. Pegawai dengan kinerja pada tingkat ini dapat melaksanakan tugasnya dengan cukup baik. Tingkat 4 Kinerja benar-benar memenuhi syarat dan adakalanya melampaui syarat yang diperlukan. Kinerja pegawai pada tingkat ini jelas sekali memuaskan dan kontribusinya bagi unit kerja ada diatas rata-rata. Tingkat 5 Kinerja pegawai selalu melampaui syarat pelaksanaan tugas yang diperlukan. Pegawai dengan kinerja pada tingkat ini secara konsisten mencapai tingkat tinggi dalam pelaksanaan tugas. Kontribusinya bagi keberhasilan unit kerja ada diatas rata-rata pegawai lainnya dengan bidang tanggung jawab yang sama. Tingkat 6 Kinerja pergawai secara konsisten jauh melampaui syarat pelaksanaan tugas yang diperlukan. Pegawai dengan tingkat kinerja ini memberi kontribusi terbesar bagi keberhasilan unit kerja terutama jika
32
dibandingkan dengan kinerja pegawai lain dengan tanggung jawab yang sama.
F. Hubungan Implementasi Kebijakan dengan Kinerja Pegawai Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya bahwa implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting, bahkan mungkin jauh lebih penting dari pada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan akan hanya sekedar berupa impian atau rencana yang bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diimplementasikan. Tetapi dalam implementasi kebijakan ada beberapa persyaratan implementasi yang harus diperhatikan. Implementasi kebijakan memegang peranan penting dalam mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan, karena kebijakan merupakan ketentuanketentuan yang harus dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk bagi setiap tugas atau kegiatan pekerjaan. Sehingga tercapai kelancaran atau keterpaduan dalam upaya mencapai tujuan. Meter dan Horn mencoba menghubungkan antara isu kebijakan dengan implementasi dan suatu model konseptual yang mempertalikan kebijakan dengan prestasi kerja atau kinerja, karena setiap kebijakan akan menyangkut kepentingan, kebutuhan dan permasalahan yang terjadi pada publik secara luas. Wahab (1990:123-124) dalam bukunya “Pengatar Analisis Kebijakan Negara” mewnyebutkan bahwa fungsi implementasi kebijakan sebagai berikut: Fungsi implementasi itu adalah untuk membentuk suatu hubungan yang memungkinkan tujuan-tujuan ataupun sasaran kebijakan negara diwujudkan sebagai : “out come” (hasil akhir) kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh
33
pemerintah. Sebab itu fungsi implementasi mencakup pula penciptaan apa yang dalam ilmu kebijakan negara (police science) disebut “police delivery system” (sistem penyampaian / penerusan kebijakan Negara) yang biasanya terdiri dari cara-cara atau sarana-sarana tertentu yang dirancang secara khusus serta diarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang dikehendaki. Sedangkan kinerja menurut Mangkunegara (2000:67) dalam bukunya “Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan” adalah sebagai berikut : Hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menyimak uraian diatas, terlihat jelas implementasi kebijakan memegang peranan yang sangat penting atau bahkan dapat menentukan tercapai tidaknya suatu kinerja pegawai, implementasi kebijakan itu adalah sebagai penghubung agar dalam pencapaian tujuan atau hasil akhir yang harus dicapai karena dalam implementasi kebijakan ini juga mencakup penciptaan cara-cara atau saranasarana tertentu yang dirancang secara khusus untuk mengarahkan menuju tercapainya tujuan-tujuan dan saran-saran yang ditentukan. Implementasi kebijakan ini juga bertujuan agar dalam pelaksanaan tugas dan pekerjaan yang harus dilaksanakan seorang pegawai mempunyai pedoman-pedoman atau petunjuk-petunjuk dalam mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran
34
GAMBAR 1 MODEL PENDEKATAN PELAKSANAAN IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA INPUT Dukungan 1.Kondisi sosioekonomi dan teknologi publik 3. Sikap dan sumber- sumber yang dimiliki kelompokkelompok 4. Dukungan dari pejabat atasan 5. Komitmen dan kualitas kepemimpinan dari pejabat pelaksana Tercapainya kinerja pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi
OUTPUT
Proses implementasi kebijakan dalam meningkatkan kinerja pegawai berdasarkan syaratsyarat implementasi kebijakan sebagai berikut :
Tercapainya kinerja pegawai pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dengan diukur indikator-indikator :
1. Standar dan Tujuan kebijakan (Standard and Objectives)
2. Dukungan
Tuntutan
PROSES
1. Masukan 2. Proses 3. Keluaran
2. Sumber daya kebijakan (Resources)
4. Hasil
3. Komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan (Intrpganization Communication and Enforcenent Activities)
6. Dampak
5. Manfaat
4. Karakteristik agen pelaksana (The Characteristics of Implementing Activities) 5. Disposisi pelaksana (The Disposition of Implementors) 6. Kondisi social, ekonomi, dan politik (Economics, Social, and Political Conditions)
Feed Back Dengan adanya kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber yang dimiliki, komitmen dan kualitas pejabat pelaksana dalam persyaratan implementasi kebijakan akan meningkatkan kinerja pegawai yang nantinya menjadi masukan untuk mengukur
35
meningkat tidaknya kinerja pada Kependudukan Kabupaten Sukabumi.
Kantor
Sumber : 1. Nugroho dalam bukunya “Formulasi, Implementasi dan Evaluasi”. (2003 : 167) 2. Lembaga Administrasi Negara, Pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah (2002 :24)
Penjelasan 1. Input Terdiri dari dukungan berisi kondisi sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok-kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kualitas pejabat pelaksana guna membantu dalam implementasi kebijakan. Input berupa tuntutan peningkatan kinerja pagawai pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi. 2. Proses Proses merupakan pematangan dan evaluasi terhadap masukan atau masalah yang ada, untuk kemudian dikorelasikan secara signifikan dengan syaratsyarat yang berimbang. Dalam proses ini sumber-sumber dalam input diupayakan untuk dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan yang berdasarkan syarat-syarat penentu keberhasilan implementasi kebijakan publik yang terdiri dari standar dan tujuan kebijakan (Standard and Objectives), sumber daya kebijakan (Resources), komunikasi antar organisasi dan aktivitas pelaksanaan (Interganization Communication and Enforcement Activities), karakteristik agen pelaksana (The Characteristics of
Implementing Activities),
disposisi pelaksana (The Disposition of Implementors), kondisi social, ekonomi, dan politik (Economics, Social, and Political Conditions).
36
3. Output Setelah melalui suatu proses diharapkan dalam implementasi kebijakan dengan menggunakan persyaratan implementasi kebijakan diharapkan pegawai dapat meningkatkan kinerja pegawai pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dengan mengukur indikator-indikator berupa masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dampak. 4. Feed Back Semua masukan berupa dukungan dan tuntutan yang diproses melalui persyaratan menentukan keberhasilan implementasi kebijakan diharapkan menghasilkan keluaran atau hasil kerja yang menghasilkan peningkatan kinerja pegawai pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hal diatas hubungan antar implementasi kebijakan dan kinerja sangat erat. Implementasi kebijakan sangatlah penting sebagai pedoman atau tata cara untuk diarahkan menuju tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan. Dalam hubungan ini implementasi kebijakan diperlukan untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan yang telah ditentukan sehingga adanya peningkatan kinerja pegawai pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi. Demikianlah seterusnya pendekatan sistematik kedua variable ini saling berhubungan, yang hasil akhirnya akan memunculkan kembali umpan balik sebagai upaya yang terus dilakukan dalam membenahi kelemahan dan kekurangan organisasi.
37
BAB III METODE DAN OBJEK PENELITIAN A. Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan data dan Teknik Analisis Data. 1. Metode penelitian Metode penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah metode penelitian deskriptif, yaitu suatu metode penelitian yang dilakukan untuk meneliti keadaan atau suatu peristiwa yang sedang berlangsung pada saat dilakukan penelitian, kemudian data tersebut dikumpulkan, dikelompokan, disusun, dijelaskan dan dianalisis. Data yang ada diolah dan dianalisis lalu diambil kesimpulansehingga dapat disusun sebuah karya ilmiah. 2. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Penelitian Kepustakaan, yaitu proses kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data dengan melakukan penelusuran
dan penelaahan
literatur yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti dengan menggali dan memahami teori-teori dan konsep-konsep dasar yang dikemukakan oleh para pakar. b. Penelitian Lapangan, yaitu cara memperoleh data dengan melakukan penelitian langsung pada obyek yang sedang diteliti yaitu dengan menggunakan teknik-teknik sebagai berikut :
38
1. Observasi Non Partisipan, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan mengadakan pengamatan secara langsung terhadap obyek yang diteliti. 2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggunakan metode tanya jawab secara langsung kepada Kepala Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi berdasarkan pedoman wawancara yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 3. Angket, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara menyebarkan angket yang didalamnya berisi sejumlah pertanyaan yang bersifat tertutup, artinya bahwa semua alternatif jawaban sudah disediakan dengan menggunakan skala ordinal yaitu dengan memberikan skor pada pernyataan positif dan pernyataan negatif. Guna angket ini adalah untuk mendapatkan jawaban sekitar masalah yang sedang diteliti pada Kantor Kependudukan kab. Sukabumi. 4. Populasi, yaitu keseluruhan pegawai yang ada pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, dengan anggota populasi sebanyak 18 orang. Operasional variabel merupakan penjelasan dan pengertian teoritis variabel untuk diamati dan diukur. Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Implementasi Kebijakan Keputusan Bupati No. 605
39
Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja sebagai variabel bebas (Variabel X) dan Kinerja Pegawai sebagai variabel terikat (Variabel Y). TABEL 1 OPERASIONALISASI VARIABEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN VARIABEL 1 IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
DIMENSI 2 1. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan
1.
2.
1. 2.
3.
3. Komunikasi antar organisasi dan kegiatankegiatan pelaksanaan
1.
2.
3.
4. Karakteristik badan-badan pelaksana
1.
2. 5. Kondisi-kondisi sosial, ekonomi dan politik
1.
INDIKATOR 3 Menilai sejauh mana ukuran dasar dan tujuan direalisasikan. Menilai sejauh mana tujuan dari implementasi direlisasikan Dana kebijakan Peralatan dan perlengkapan kebijakan Sumber Daya Manusia yang memadai Ketepatan komunikasi dengan para pelaksana Konsisitensi dari ukuran dasar dan tujuan kebijakan Nasihat dan bantuan teknis pada pelaksanaan Mengidentifikasikan karakteristik badanbadan administrasi yang mempengaruhi pencapaian kebijakan Struktur birokrasi yang jelas Pengaruh kondisi ekonami, sosial dan politik terhadap implementasi kebijakan
ITEM 4 1, 16
2, 17
3, 18 4, 19
5, 20
6, 21
7, 22
8, 23
9, 24
10, 25 11, 26
40
6. Kecenderungan pelaksana
2. Dukungan elit politik terhadap implementasi kebijakan 3. Pengaruh kepentingan swata dalam mandukung atau menentang kebijakan. 1. Pengalamanpengalaman subjektifitas individu 2. Kesadaran pelaksana terhadap berhasil atau tidak nya implementasi kebijakan
12, 27
13, 28
14, 29
15, 30
Sumber : Budi Winarno ( 2002:110)
TABEL 2 OPERASIONALISASI VARIABEL KINERJA PEGAWAI Variabel
Dimensi
Indikator
Item
1
2
3
4
KINERJA PEGAWAI
1. Indikator Masukan
2. Indikator Proses
3. Indikator keluaran
4. Indikator Hasil
1. Pengukuran anggaran /biaya. 2. Mengukur sumber daya manusia. 1. Menggambarkan perkembangan 2. Adanya aktivitas pengawasan yang terjadi. 1. Adanya sasaran kegiaan 2. Bentuk fisik dan non fisik
31, 43
1. Bersifat kualitatif 2. Adanya hasil nyata
37, 49 38, 50
32, 44 33, 45 34, 46
35, 47 36, 48
41
Sumber : LAN-RI dalam
5. Indikator manfaat
1. jangka panjang 2. Tepat waktu tepat lokasi
6. Indikator Dampak
1. Tujuan kegiatan 2. pengaruh timbul
39, 51 dan 40, 52
dalam 41, 53 yang 42, 54
modul pengukuran Kinerja Instansi Pemerintah
3. Teknik Analisis Data 1. Pengolahan Data Hasil jawaban angket yang disebarkan kepada responden, merupakan data yang kemudian diolah menjadi informasi. Proses pengelolaan data melalui fase editing yaitu mengumpulkan, memeriksa data dari hasil wawancara dan angket, apakah sudah lengkap atau tidak, terjadi kesalahan mencatat atau kesalahan memberi tanda. Langkah berikutnya adalah memberi kode atau disebut pula koding, dengan menetapkan skor/bobot nilai pada hasil jawaban angket langkah terakhir untuk mempermudahkan proses pengelolaan data dilakukan dengan menyusun data dalam bentuk tabel (Tabulasi tanda), berupa daftar skor jawaban angket dari setiap variabel. Jawaban yang paling mendukung (Pernyataan positif) diberi bobot lebih tinggi dibanding dengan jawaban yang tidak mendukung (Pernyataan negatif). Untuk lebih jelasnya, peneliti akan melihat bobot/nilai dari setiap alternatif jawaban, yaitu sebagai berikut:
42
TABEL 3 NILAI SKOR DARI TIAP ITEM ANGKET SS S TP TS STS
Jawaban (Sangat Setuju) (Setuju) (Tanpa Pendapat) (Tidak Setuju) (Sangat Tidak Setuju)
Skor Positif (+) 5 4 3 2 1
Skor Negatif (-) 1 2 3 4 5
2. Analisis Data Dalam pengolahan data untuk uji validitas menggunakan analisis Korelasi Rank Spearman dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
n + 1 R( Xi ) R ∑ 2 i −1 n
rs =
2
2 2 n 2 n +1 n 2 n + 1 ∑ R (Yi) − n ∑ R ( Xi ) − n 2 i −1 2 i −1
(Conover:1980)
Keterangan : rs
= Koefisien Korelasi Rank Spearman antar variabel X dan Y
R2(Xi)
= Rank pada X untuk data ke-i
R2(Yi)
= Rank pada Y untuk data ke-i
n
= Banyaknya data/Responden Reliabelitas menunjukkan pada pengertian bahwa suatu
instrument cukup dipercaya untuk digunakan sebagai alat pengumpul data karena instrument tersebut sudah baik. Instrument yang baik tidak
43
akan bersifat tendensius mengarahkan pada responden untuk memilih jawaban tertentu. Menurut Nurgiyantoro dalam bukunya Statistik Terapan (2002:329), untuk mengukur atau menguji Reliabilitas kuisioner dalam penelitian digunakan “Metode Alpha Cronbach” dengan rumus: r=
2 k ∑ σi 1− k − 1 σ2
Dimana : r
: Koefisien reliabilitas yang dicari
k
: Jumlah butir pertanyaan (soal)
σi2 : Varians butir-butir pertanyaan (soal) σ2
: Varians skor tes Varian butir itu sendiri dapat diperoleh dengan menggunakan
rumus sebagai berikut:
(∑ Xi ) −
2
σi2 =
∑ Xi
2
N
N
Dimana: σi2
= Varians butir pertanyaan ke-n (misalnya ke-1, ke-2, dan seterusnya)
ΣXi
= Jumlah skor jawaban subjek untuk butir pertanyaan ke-n Berdasarkan rumus diatas, seluruh variabel reliabel bila harga
indeks reliabilitas yang diperoleh paling tidak mencapai 0,6.
44
sedangkan untuk tes-tes standard atau yang distandardkan, harga indeks reliabitas paling tidak harus mencapai 0,85 atau bahkan 0,90. Mengetahui data yang valid, langkah selanjutnya adalah menaikkan skala ukur. Untuk menaikkan skala pengukuran dari sekumpulan data digunakan data Methode Of
Succesive Interval
dikutip dari Harun Al Rasjid, 1994 : 134, adapun langkah-langkah untuk melakukan transformasi data adalah sebagai berikut: 1. Berdasarkan jawaban responden, untuk setiap pernyataan, hitung frekuensi setiap jawaban. 2. Berdasarkan frekuensi yang diperoleh untuk setiap pernyataan, hitung proporsi setiap jawaban. 3. Berdasarkan proporsi tersebut, untuk setiap pernyataan, hitung proporsi kumulatif untuk setiap pilihan jawaban. 4. Untuk setiap pernyataan, tentukan nilai batas untuk Z pada setiap pilihan jawaban. 5. Hitung nilai numerik penskalaan (skala value) untuk setiap pilihan jawaban melalui persamaan berikut: Density at Lower Limit – Density at Upper Limit ScaleValue = ……………………………………………….. Area Under Upper Limit – Area Under Lower Limit Dimana : Density at Lower Limit
= Kepadatan batas bawah
Density at Upper Limit
= Kepadatan batas atas
Area Under Upper Limit = Daerah dibawah batas atas
45
Area Under Lower Limit = Daerah dibawah batas bawah 6. Hitung skor (nilai hasil transformasi) untuk setiap pilihan jawaban dengan persamaan berikut: Score = Scale Value + Scale Value minimum + | 1 | Berdasarkan langkah-langkah transformasi dalam Methode Of Succesive Interval, dan rumus Scale Value maka peneliti mulai melakukan transformasi yang telah diuraikan dalam lampiran. Menaikkan skala ukur, selanjutnya melakukan analisis data dengan menggunakan rumus regresi dengan rumus: Ŷ = a + bX Dimana: a=
b=
(∑ Y )(∑ X ) − (∑ X )(∑ X Y ) n ∑ X − (∑ X ) 1
2 1
1
1 1
2
2 1
1
n∑ X 1Y1 − (∑ X 1 )(∑ Y1 ) n∑ X 12 − (∑ X 1 )
2
Keterangan: Ŷ = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan A = Konstanta (harga Y bila X = 0) b
= Angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan
atau
penurunan
variabel
dependen
yang
didasarkan pada hubungan nilai variabel independent. Bila b (+) maka naik, bila (-) maka terjadi penurunan. X = Subyek variabel independent yang mempunyai nilai tertentu. KD (Koefisien Determinasi): KD = rs2 x 100 %
46
Istilah Analisis a. Signifikan yaitu data yang mempunyai makna. Maksudnya dalam satu item hasil perhitungan korelasi antara nilai item dengan totalnya menunjukkan koefisien korelasi yang signifikan, artinya hasil perhitungan mempunyai makna atau arti penting. b. Titik kritis di gunakan untuk pengertian batasan antara signifikan dengan non signifikan data hasil analisis yang telah dihitung. c. Alpha ά yaitu derajat kepercayaan. α = 0,05 mempunyai arti bahwa tingkat kepercayaan adalah 95% dan apabila terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam analisis dapat diberikan toleransi hanya sampai 5% dan dalam ilmu sosial pada umumnya mempergunakan α = 0,05. d. ρ = lambang dari korelasi, sebagai symbol untuk mengetahui eratnya hubungan antara dua variabel yaitu variabel bebas (X) dan variabel terikat (Y). e. Setelah melalui pengujian hipotesis dan jika hasilnya signifikan, maka untuk menentukan keeratan hubungan kedua variabel dapat digunakan kriteria menurut Guildford dalam Nirwana SK Sitepu dengan bukunya Analisis Korelasi (1995:12), sebagai berikut: 1. 0,00 < 0,20 : Hubungan yang sangat kecil 2. 0,20 < 0,40 : Hubungan yang kecil (tidak erat) 3. 0,40 < 0,70 : Hubungan yang Moderat 4. 0,70 < 0,90 : Hubungan yang erat 5. 0,90 < 1,00 : Hubungan yang sangat erat
47
4. Lokasi dan Lamanya Penelitian 1. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian bertempat di Kantor kependudukan Kabupaten Sukabumi yang berlokasi di Jalan Rambay No. 70 Cisaat Sukabumi
2. Lamanya Penelitian Penjajagan dilakukan pada tanggal 01-31 Desember 2005, dilanjutkan dengan penyusunan Usulan Proposal Penelitian
48
JADUAL KLEGIATAN
49
B. Objek Penelitian 1. Latar Belakang Sejalan dengan bergulirnya roda reformasi yang dalam sistem pemerintahan ditandai dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah telah merubah paradigma dalam system penyelenggraan Pemerintah daerah melalui pemberian kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk mengukur rumah tangganya secara proporsional. Kantor Kependudukan adalah unsur penunjang Pemerintah daeah yang melaksanakan kewenangan di Bidang kependudukan dipimpin oleh Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kantor Kependudukan Sukabumi sebagai salah satu Lembaga Teknis Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, merupakan unsur penunjang penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang Kependudukan yang pembentukannya didasarkan Peraturan Daerah Nomor : 16 Tahun 2002 tentang Penataan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi. Dalam Peraturan Daerah tersebut dinyatakan bahwqa Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai kewenangannya dalam hal ini Kantor Kependudukan memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan di bidang Kependudukan.
50
2. Visi dan Misi Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi 2.a. Visi Penetapan Visi sebagian dari perencanaan srtategis merupakan sesuatu hal yang sangat penting dalam perjalanan instansi karena dengan Visi suatu instansi bergerak dan diarahkan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 14 Tahun 2001 tanggal 06 Agustus 2001, Visi kabupaten Sukabumio adalah : “ Kabupaten Sukabumi yang damai, tangguh, produktif dan sejahtera lahir dan bathin yang dijiwai oleh nilai-nilai keimanan dan ketakwaan” Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi maka Visi dari Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi adalah : “ Terwujudnya tertib administrasi Kependudukan di Kabupaten Sukabumi”.
2.b. Misi Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instatsi pemerintahan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil baik. Dengan pernyataan Misi diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepntingan dapat mengenal instansi pemerintahan. Mengetahui peran dan program serta hasil yang akan diperoleh di waktu yang akan datang.
51
Atas dasar uraian diatas misi dari Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut : a.
menyelenggarakan pendaftaran penduduk
b.
melaksanakan pengawasan dan pengendalian penduduk
c.
menyelenggarakan system administrasi kependudukan
d.
melaksanakan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan statistk kependudukan.
3. Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi 3.1 Tugas Pokok Tugas pokok Kantor Kependudukan kabupaten Sukabumi adalah membantu Bupati dalam melaksanakan kewenangan daerah di Bidang Kependudukan. 3.2 Fungsi Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud di atas Kantor kependudukan mempunyai fungsi : a. penyiapan
bahan
perumusan
kebijakan
teknis
di
bidang
kependudukan b. penyususnan rencana dan program kerja di bidang kependudukan c. pelaksanaan pendaftaran penduduk d. pengawqsan dan pengendalian penduduk e. penyelenggaraan system administrasi penduduk
52
f. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan statistic kependudukan g. penyelenggaraan ketatausahaan meliputi administrasi umum, administrasi kepegawaian dan administrasi keuangan h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas di bidang kependudukan i. pelaporan hasil pelaksanaan tugas Kantor kepada Bupati melalui sekretaris Daerah j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai bidang tugasnya. 4. Struktur Organisasi Struktur organisasi yang terdapat pada setiap organisasi pada dasarnya merupakan kerangka pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab dari orang-orang yang melaksanakan pekerjaan dalam organisasi tersebut. Dengan adanya struktur organisasi akan terlihat adanya kejelasan mengenai masingmasing bagian dengan perincian tugas dan wewenang yang ada pada masingmasing bagian. Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi mempunyai susunan organisasi berdasarkan keputusan Bupati Sukabumi Nomor 605 tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut ;
53
Bagan Struktur Jabatan Kantor Kependudukan Kab. Sukabumi
54
5.
Program
Kerja
dan
Rencana
Kegiatan
Kantor
Kependudukan
Kabupaten Sukabumi
A. Program Kerja Berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 605 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, susunan organisasi Kantor terdiri dari : 1. Kepala Kantor 2. Sub Bagian Tata Usaha 3. Seksi-seksi, meliputi: a. Seksi Pendaftaran Penduduk; b. Seksi Pengendalian Penduduk; c. Seksi Data dan Statistik Kependudukan. Program Kerja yang disusun oleh Sub Bagian Tata Usaha dan tiap-tiap seksi berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsinya adalah sebagai berikut : 1. Sub Bagian Tata Usaha a. Tugas Pokok Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang ketatausahaan. b. Fungsi dan Uraian Tugas 1) Penyusunan rencana dan program kerja kantor
55
a) Menyusun rencana perhitungan anggaran (Dokumen Anggaran Satuan Kerja). b) Menyusun Rencana Strategis Kantor. c) Menghimpun rencana program kerja tiap-tiap seksi. d) Menyusun Program Kerja Kantor. 2) Pengelolaan administrasi umum, perlengkapan dan rumah tangga kantor a) Menginventarisasi rencana kebutuhan alat tulis kantor dan pengadaan barang cetakan. b) Meneinventarisasi kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga kantor. c) Melaksanakan tata usaha barang, perlengkapan dan rumah tangga kantor. d) Melaksanakan pemeliharaan gedung dan inventaris kantor. 3) Pengelolaan administrasi kepegawaian a) Menghimpun dan mengelola data kepegawaian. b) Membuat usulan mutasi pegawai yang berkaitan dengan : •
Kenaikan gaji berkala
•
Kenaikan pangkat
•
Pemindahan
•
Cuti Pegawai
c) Menyusun Daftar Unit Kepangkatan (DUK). d) Mengadministrasikan kedudukan pegawai yang meliputi :
56
•
Perhitungan masa kerja
•
Penyesuaian pangkat/gaji
•
DP3
•
Ijin belajar/tugas belajar
•
Penghargaan dan hukuman pegawai
•
Pelantikan, ujian dinas, dan lain-lain.
e) Mengelola kebutuhan kesejahteraan pegawai yang meliputi : •
Tunjangan
•
Dana Taspen
•
Askes
•
Koperasi Pegawai
f) Menyusun buku penjagaan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun dan Buku Induk Pegawai g) Mengelola absensi pegawai. 4) Pengelolaan administrasi keuangan a) Menyiapkan formulir/buku/register yang digunakan dalam penatausahaan keuangan. b) Menghimpun laporan keuangan bendaharawanan (pemegang kas). c) Melaksanakan verifikasi dan pembinaan perbendaharaan yang meliputi : •
Kelengkapan tanda bukti pengeluaran
•
Penyimpanan, SPJ, UUDP dan kelengkapannya
57
•
SPP
•
Pembukuan
5) Pembinaan organisasi dan tata laksana di lingkungan kantor a) Membuat Bagan Struktur Organisasi Kantor, Papan Nama Kantor, atribut kantor dan lain-lain sesuai Perda Nomor : 16 Tahun 2002. b) Menyelenggarakan tata kearsipan. c) Penataan perangkat keras dan perangkat lunak kearsipan. 6) Pelayanan administrasi
kepada seluruh unit organisasi di
lingkungan kantor a) Menyediakan kebutuhan alat tulis kantor tiap-tiap seksi. b) Merencanakan kebutuhan sarana penunjang pelaksanaan tugas teknis tiap-tiap seksi. 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang ketatausahaan a) Pemantauan realisasi pelaksanaan anggaran rutin. b) Pemantauan pelaksanaan urusan kepegawaian, administrasi umum dan rumah tangga. c) Evaluasi pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. 8) Pelaporan pelaksanaan tugas di bidang ketatausahaan kepada Kepala Kantor. a) Pembuatan laporan bulanan, triwulan dan tahunan. b) Membuat laporan yang bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan.
58
Program Kerja Urusan Umum : 1) Menghimpun laporan kegiatan bulanan kerja tiap-tiap seksi; 2) Menginventarisasi rencana kebutuhan alat tulis kantor dan pengadaan barang cetakan; 3) Menginventarisasi rencana kebutuhan perlengkapan dan rumah tangga kantor; 4) Melaksanakan tata usaha barang, perlengkapan dan rumah tangga kantor; 5) Melaksanakan pemeliharaan gedung dan inventaris kantor; 6) Menyelenggarakan tata kearsipan serta penataan perangkat keras dan perangkat lunak kearsipan. Urusan Kepegawaian : 1) Menghimpun dan mengelola data kepegawaian; 2) Membuat usulan mutasi pegawai; 3) Mengadministrasikan
kedudukan
pegawai
yang
meliputi
:
perhitungan masa kerja, penyesuaian pangkat/gaji, DP3, ijin belajar/tugas
belajar,
penghargaan
dan
hukuman
pegawai,
pelatihan dan ujian dinas; 4) Mengelola kebutuhan kesejahteraan pegawai yang meliputi : tunjangan, dana Taspen, Askes, Koperasi Pegawai dan lain-lain;
59
5) Menyusun buku penjagaan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pensiun, Buku Induk Pegawai; 6) Mengelola Absensi Pegawai. Urusan Keuangan : 1) Menyiapkan
formulir/buku/register
yang
digunakan
dalam
penatausahaan keuangan; 2) Menghimpun laporan keuangan bendaharawan (Pemegang Kas); 3) Melaksanakan verifikasi dan pembinaan perbendaharaan yang meliputi : kelengkapan tanda bukti pengeluaran, penyimpanan SPJ dan UUDP dan kelengkapan SPP, pembukuan dan lain-lain. 2. Seksi Pendaftaran Penduduk a. Tugas Pokok Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas penyelengaraan pendaftaran penduduk. b. Fungsi dan Uraian Tugas 1) Penyusunan rencana dan program kerja seksi pendaftaran penduduk a) Membuat rencana kerja b) Membuat program kerja 2) Pelaksanaan
dan
penyusunan
petunjuk
teknis
pendaftaran
penduduk a) Menyusun/membuat petunjuk teknis pendaftaran penduduk.
60
b) Memberikan penyuluhan mengenai petunjuk teknis pendaftaran penduduk. 3) Penyelenggaraan pendaftaran penduduk a) Menyelenggarakan pendaftaran penduduk. b) Memberikan pelayanan pendaftaran penduduk. 4) Penerbitan Kartu Keluarga (KK) dan pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) a) Melaksanakan pengadaan blanko Kartu Keluarga (KK). b) Membuat/menerbitkan Kartu Keluarga. c) Melaksanakan pengadaan blanko KTP dan vinyl KTP. d) Mendistribusikan blanko KTP dan vinyl KTP ke kecamatan. e) Membuat Berita Acara serah terima blanko KTP. f) Membuat Berita Acara serah terima vinyl KTP. 5) Penerbitan Kartu Keterangan Bertempat Tinggal (KKBT) a) Melaksanakan pengadaan blanko Kartu Keterangan Bertempat Tinggal. b) Membuat/menerbitkan Kartu Keterangan Bertempat Tmggal. 6) Penerbitan Kartu Identitas Kerja (KJK) a) Melaksanakan pengadaan blanko Kartu Identitas Kerja (KDC). b) Membuat/menerbitkan Kartu Identitas Kerja (KIK). 7) Penerbitan Kartu Penduduk Sementara a) Melaksanakan pengadaan blanko Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Warga Negara Asing.
61
b) Menerima dan meneliti permohonan berikut persyaratannya. c) Membuat/menerbitkan
Surat
Keterangan
Pendaftaran
Penduduk Sementara (SKPPS) bagi Warga Negara Asing. 8) Penerbitan Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM) a) Melaksanakan pengadaan blanko Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM). b) Mendistribusikan blanko Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM). c) Membuat Berita Acara serah terima Kartu Identitas Penduduk Musiman (KIPEM). 9) Penyelenggaraan Sistem Informasi Kependudukan a) Memberikan
penyuluhan
tentang
Sistem
Informasi
Kependudukan. b) Menyelenggarakan pelatihan untuk operator sistem informasi kependudukan. c) Menyelenggarakan sistem informasi kependudukan. 10) Pelaksanaan monitoring da evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran penduduk. a) Melaksanakan monitoring ke Kecamatan. b) Membuat evaluasi pelaksanaan tugas. 11) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pendaftaran penduduk. a) Membuat laporan realisasi pembuatan Kartu Keluarga (KK) setiap bulan.
62
b) Membuat laporan realisasi pembuatan Kartu Tanda Penduduk (KTP) setiap bulan. c) Membuat laporan pembuatan Surat Keterangan Pendaftaran Penduduk Sementara (SKPPS) setiap triwulan. 12) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya. a) Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. Program Kerja 1) Penyuluhan Pendaftaran Penduduk. 2) Pelayanan Pendaftaran Penduduk. 3) Pengadaan Sarana Administrasi Pendaftaran Penduduk. 4) Pengadaan Sarana Kartu Keluarga. 3. Seksi Pengendalian Penduduk a. Tugas Pokok Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang Pengawasan dan Pengendalian Penduduk. b. Fungsi dan Uraian Tugas 1) Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pengendalian Penduduk a) Membuat rencana kerja. b) Membuat Program Kerja.
63
2) Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis pengendalian penduduk a) Menyusun/membuat petunjuk teknis pengendalian penduduk. b) Memberikan
penyuluhan
mengenai
petunjuk
teknis
pengendalian penduduk. 3) Penyelenggaraan pengawasan dan pengendalian penduduk a) Mengadakan pengawasan terhadap penduduk tetap/sementara dan orang asing sebagaimana Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2000. b) Mengadakan
koordinasi
dengan
aparat
terkait
dalam
pengawasan terhadap orang asing. c) Mengadakan pengawasan/pengendalian sumber-sumber data kependudukan baik penduduk sementara maupun penduduk tetap. 4) Penataan persebaran penduduk a) Pembuatan pengelompokan penduduk menurut jenis kelamin, umur dan lapangan pekerjaan. b) Memantau persebaran penduduk menurut geografis dan administratif. c) Pengumpulan data dan mobilitas penduduk. d) Analisis data dan mobilitas penduduk. e) Penataan persebaran kependudukan. f) Pembuatan informasi persebaran dan potensi penduduk.
64
5) Menetapkan tingkat Fertilitas dan Mortalitas a) Menetapkan tingkat fertilitas. •
CBR Angka Kelahiran Kotor
•
GFR Angka Kelahiran Umum.
•
TFR Angka Kelahiran Total
b) Menetapkan tingkat mortalitas. •
Angka Kematian Kasar
•
Angka Kematian Bayi
6) Penetapan Rencana Kependudukan Daerah yang mengacu kepada arah kependudukan Nasional. Menetapkan rencana Kependudukan Daerah berdasarkan arah kependudukan Nasional. 7) Pemantauan perkembangan kependudukan Daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan Baku Strategis. a) Memantau pertumbuhan penduduk Kabupaten Sukabumi. b) Memantau perkembangan Kependudukan Daerah berdasarkan rencana indikator kependudukan Baku Strategis. 8) Penyelengaraan analisis dampak kependudukan di Kabupaten Sukabumi. 9) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang Pengendalian Penduduk. a) Melaksanakan monitoring ke tingkat kecamatan. b) Membuat evaluasi pelaksanaan tugas.
65
10) Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang pengendalian penduduk kepada Kepala Kantor. a) Membuat evaluasi laporan kependudukan tiap-tiap kecamatan setiap bulan. b) Melaporkan hasil pengawasan terhadap penduduk tetap/ sementara setiap bulan. c) Membuat evaluasi laporan triwulan tiap-tiap kecamatan. 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor. Program Kerja 1. Pendataan dan Pengendalian Warga Negara Asing. 2. Penataan Persebaran Penduduk. 3. Penyelenggaraan Operasi Justisia. 4. Seksi Data dan Statistik Kependudukan a. Tugas Pokok Membantu Kepala Kantor dalam melaksanakan tugas di bidang pengumpulan,
pengelolaan
serta
penyajian
data
dan
statistik
kependudukan. b. Fungsi dan Uraian Tugas 1. Penyusunan Rencana dan Program Kerja Seksi Data dan Statistik Kependudukan. Menyusun rencana kerja bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
66
2. Pelaksanaan dan penyusunan petunjuk teknis data dan statistik kependudukan. Menyusun petunjuk teknis tentang laporan mutasi penduduk (lahir, mati, datang, pindah) WNI, WNI Keturunan dan WNA. 3. Pelaksanaan pengumpulan data dan statistik kependudukan. Mengumpulkan clan memilah jenis laporan kependudukan dari kecamatan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). 4. Pelaksanaan pengelolaan data dan statistik kependudukan. a) Mengumpulkan laporan mutasi penduduk (lahir, mati, pindah, datang) WNI. b) Mengumpulkan laporan mutasi penduduk (lahir, mati, pindah, datang) WNI Keturunan. c) Mengumpulkan laporan mutasi penduduk (lahir, mati, pindah, datang) WNA. 5. Pelaksanaan penyajian data dan statistik kependudukan. a) Menyajikan data penduduk mengenai lahir, mati, pindah, datang dari kecamatan setiap bulan. b) Menyajikan data penduduk menurut kelompok umur setiap semester. 6. Penyelenggaraan pembinaan wawasan kependudukan. a) Menginventarisasi
kebijakan
undangan tentang kependudukan.
dan
peraturan
perundang-
67
b) Menyebarkan brosur tentang kependudukan sampai ke tingkat desa. 7. Menyimpan
dan
memelihara
laporan
kependudukan
dari
Kecamatan (Bulanan, triwulan, semester dan tahunan). 8. Pengumpulan dan pengolahan data penduduk. a) Membuat format dan memasukkan data penduduk. b) Memilah laporan data kependudukan sesuai dengan jenisnya. 9. Penyajian dan pelayanan informasi kependudukan. Memberikan data dan informasi kependudukan kepada pihak yang memerlukan sesuai dengan prosedur dan peraturan perundangundangan yang berlaku. 10. Penyajian dan pengolahan data dan informasi kependudukan. a) Menyajikan data dan informasi kependudukan dalam papan visual. b) Memelihara dan menyesuaikan data visualisasi kependudukan sesuai dengan kebutuhan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). 11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang data dan statistik kependudukan. a) Mencatat dan mengevaluasi laporan kependudukan dari tiap kecamatan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan). b) Membuat laporan hasil evaluasi laporan yang diterima dari kecamatan (bulanan, triwulan, semester dan tahunan).
68
12. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas di bidang data dan statistik kependudukan kepada Kepala Kantor. 13. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai bidang tugasnya. TABEL 4 DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL KANTOR KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKABUMI PANGKAT, GOL/RUANG Pembina Tk. I, IV / d
PENDIDIK AN S1
NO
NAMA/NIP
KETERANGAN
1
Drs. Anwar Affandi, AS NIP. 010 081 028
2
Amir Hamzah, S.Sos.
Penata III / c
S1
Kasubag TU
3
Lies Apriyanti, S.H. NIP. 480 101 018
Penata Tk. I, III / d
S1
Kasi Pendaftaran Penduduk
4
Dadang Supriadi NIP. 010 086 893
Penata, III-c
SLTA
Kasi Data dan Statistik
5
Endang Suherman, S.Sos NIP. 010 245 096
Penata, III-c
S1
Kasi Pengendalian Penduduk
6
Nina Nurohmah NIP. 010 182 317
Penata Muda Tk.I III-b
SLTA
7
Acep Z. Sobari NIP. 160 031 470
Penata Muda Tk.I III-b
SLTA
8
Iyus Ahmad R NIP. 480 105 113
Penata Muda, III/a
SLTA
9
Endan Suhanda NIP. 480 090 447
Penata Muda, III/a
SLTA
10
Yani Suryani NIP. 010 154 658
Pengatur, II-d
SLTA
Kepala Kantor
69
TABEL 5 DATA TKK KANTOR KEPENDUDUKAN KABUPATEN SUKABUMI
NO
NAMA/NIP
PENDIDIKAN
1
Erna Andriana
SLTA
2
Endi Haryandi
SLTA
3
Deni Rohliana
SLTA
4
Aris Sutrisna
SLTA
5
Ema Marliah
SLTA
6
Oing Sonjaya
SD
7
Hera Nerli
SLTA
8
Rita Rubianti
SLTA
9
Suhendra
SLTA
KETERANGAN
Sukabumi, 26 Agustus 2006 10 Rajab 1425 H a.n. K e p a l a, Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Dra. R. YANTI BUDINGSIH NIP. 170 022 131
70
C.
Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Dan Kinerja pegawai di Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi. 1. Gambaran Umum Implementasi Kebijakan Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan peraturan yang ada agar tujuan organisasi dapat tercapai dengan baik dan menjalankan elemen-elemen pokok dalam implementasi kebijakan. Implementasi kebijakan mutlak harus dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan-tujuan kebijakan pada realisasinya terhadap kebutuhan masyarakat. Dalam melakukan proses Keputusan Bupati No. 605 Tahun 2002 tentang “Organisasi dan Tata kerja”, memerlukan implementasi kebijakan agar dapat melihat bagaimana program-program kebijakan dilaksanakan, karena apabila program kebijakan sudah baik tetapi implementasinya buruk maka tujuan yang diharapkan tidak akan tercapai. Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi harus mengetahui implementasi kebijakan dengan mengacu kepada elemen-elemen pokok implementasi kebijakan sebagai berikut : a. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan Variabel ini didasarkan pada kepentingan utama terhadap factorfaktor yang menetukan pencapaian kebijakan. Identifikasi indicatorindikator pencapaian merupakan tahap yang krusial dalam analisis implementasi. Indicator-indikator pencapaian ini menilai sejauh mana ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan yang telah direalisasikan. Ukuran-
71
ukuran dasar dan tujuan-tujuan berguna di dalam menguraikan tujuantujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Di samping itu, ukuranukuran dasar dan tujuan-tujuan merupakan bukti itu sendiri dan dapat diukur dengan mudah dalam beberapa kasus. Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi kurang memberikan pemahaman kepada para pelaksana kebijakan akan tujuan dan isi kebijakan dimana Keputusan Bupati No. 605 Tahun 2002 tentang “Organisasi dan Tata kerja” dalam memberikan kejelasan mengenai tugas kepada bawahan atau pelaksana kebijakan sebaiknya dimulai dari sejauh mana ukuran dasar yang direalisasikan, ukuran-ukuran dasar dan tujuan berguna di dalam menguraikan tujuan-tujuan keputusan kebijakan secara menyeluruh. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan merupakan bukti dan digunakan dalam mengukur sejauh mana pelaksana kebijakan mengimplementasikan kebijakan. Sehingga para pelaksana kebijakan mengerti dan paham arti dan tujuan dari sebuah kebijakan yang dilaksakan. b. Sumber-Sumber Kebijakan Di samping ukuran-ukuran dasar dan sasaran-sasaran kebijakan, yang perlu mendapatkan perhatian dalam proses implementasi kebijakan adalah sumber-sumber yang tersedia. Sumber-sumber layak mendapatkan perhatian karena menunjang keberhasilan implementasi kebijakan. Sumber-sumber yang dimaksud mencakup dana atau perangsang
lain
yang mendorong dan memperlancar implementasi yang efektif. Dalam
72
prekatek implementasi kebijakan, kita sering mendengar para pejabat maupun pelaksana mengatakan bahwa kita tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai program-program yang telah direncanakan. Dengan demikian, dalam beberapa kasus besar kecilnya dana akan menjadi faktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Empat faktor tambahan lain yang tercakup dalam model proses implementasi kebijakan adalah komunikasi anatar organisasi dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan, karakteristik badan-badan pelaksana, lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang mempengaruhi yuridis atau organisasi implementasi dan kecenderungan para pelaksana. Sumber-sumber kebijakan meliputi peralatan, perlengkapan dan sumber daya manusia, dalam hal perlengkapan dan peralatan peneliti merasa sudah cukup memadai tetapi peneliti menilai sumber daya manusia masih
kurang
dimana
manusia
merupakan
faktor
vital
dalam
kelangsungan proses suau organisasi. Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi tingkat pendidikan para pelaksana kebijakan dominan merupakan tamatan SMU dan dana atau gaji (incentive) masih di bawah standart cukup. Sumber-sumber kebijakan merupakan hal penting dalam segala proses kegiatan dalam organisasi sehingga keberadaannya sangat penting. c. Komunikasi Antar Organisasi dan Kegiatan Pelaksanaan Implementasi akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuantujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam
73
pencapaian kebijakan. Dengan demikian, sangat penting untuk memberi perhatian yang besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuantujuan implementasi, ketepatan komunikasinya dengan para pelaksan, dan konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu dinyatakan dengan cukup jelas sehingga para pelaksana dapat mengetahui apa yang diharapkan dari ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi lainnya, para komunikator dapt menyimpannya atau menyebarluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan interprestasi-interprestasi yang tidak konsisten terhadap ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan atau jika sumber-sumber interprestasi yang bertentangan, para pelaksana akan menghadapi kesulitan yang lebih besar. Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan kebijakan kurang memperhatikan komunikasi pada bawahan tentang ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan dipahami oleh individu-individu yang bertanggung jawab dalam pencapaian kebijakan. Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi kurang melakukan komunikasi dan koordinasi dengan bawahan, dimana bawahan dan kepala Kantor saling berkomunikasi pada saat rapat dan apabila ada proposan dan lainnya yang harus ditanda tangani. Sehingga dalam pelaksanaan
74
kebijakan kepala dinas kurang bisa mengarahkan pegawai agar melaksanakan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. d. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana Para peminat politik birokrasi telah mengidentifikasikan banyak karakteristik badan-badan administratif yang telah mempengaruhi pencapaian kebijakn mereka. Dalam melihat karakteristik badan-badan pelaksana, seperti dinyatakan oleh Van Meter dan Van Horn, maka pembahasan ini tidak bisa lepas dari struktur birokrasi. Struktur organisasi diartikan sebagai karakteristik-karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dengan menjalankan kebijakan. Komponen dari model ini terjadi dari ciri-ciri struktur formal dari organisasi-organisasi dan atributatribut yang tidak formal dari personil mereka. Disamping itu, perhatian juga perlu ditujukan kepada ikatan-ikatan badan pelaksana dengan pemeran-pemeran serta dalam sistem penyampaian kebijakan. Karakteristik suatu badan organisasi banyak mempengaruhi pencapaian kebijakan. Ini tidak lepas dari bentuk struktur organisasi, struktur organisasi dapat diartikan sebagai karakteristik-katakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang. Karakteristik badan pelaksana pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi
kurang bersifat servis sehingga para penduduk
merasa bingung atau acuh untuk membuat legalitas jati diri, sehingga hal
75
tersebut menyusahkan para pegawai itu sendiri dimana mereka harus mengumpulkan data penduduk yang mempunyai kewajiban untuk membuat legalitas jati diri e. Kondisi-kondisi Ekonomi, Sosial, Politik. Kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik merupakan variabel selanjutnya yang diidentifikasikan oleh Van Meter dan Van Horn. Dampak kondisi-kondisi ekonomi, sosial dan politik pada kebijakan publik merupakan pusat perhatian yang besar selama dasawarsa yang lalu. Para peminat perbandingan politik negara dan kebijakan publik secara khusus tertarik dalam mengidentifikasikan pengaruh varabel-variabel lingkungan pada hasil-hasil kebijakan. Pengaruh lingkungan serta pengaruh pada hasil-hasil kebijakan. Pengaruh berupa bagaiaman dukungan kondisi ekonomi yang mencukupi kebutuhan suatu kebutuhan. Dan sejauh mana kondisi sosial yang berlaku akan dipengaruhi oleh hasil implementasi kebijakan. Demikian juga bagaimana pendapat elit-elit politik mendukung atau menentang implementasi kebijakan. Pengaruh implementasi kebijakan dengan kondisi ekonomi yang saat ini terjadi seperti kenaikan BBM sangat menyesakan penduduk dan juga pegawai Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dimana para penduduk merasa keberatan dengan biaya yang diberikan.
76
f. Kecendrungan Pelaksanaan (implementors) Pada tahap ini pengalaman-pengalaman subyektivitas individu memegang peran yang sangat besar. Van Meter dan Van Horn berpendapat bahwa setiap komponen dari model yang dibicarakan sebelumnya harus disaring melaui persepsi-persepsi pelaksana dalam yurisdiksi di mana kebijakan tersebut dihasilkan. Mereka kemudian mengidentifikasi
tiga unsur tanggapan
pelaksana
yang mungkin
mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisi (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadapnya(penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Dalam mengimplementasikan kebijkan pengalaman-pengalaman subyektifitas individu memegang peranan penting.tiga unsur tanggapan pelaksana yang mempengaruhi kemampuan dan keinginan mereka untuk melaksanakan kebijakan, yakni : kognisis (komprehensi, pemahaman) tentang kebijakan, macam tanggapan terhadap (penerimaan, netralitas, penolakan) dan intensitas tanggapan itu. Pelaksana kebijakan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dapat bekerja dengan optimal dengan prilaku-prilaku yang profesional dengan tersedianya tiga unsur di atas, dimana tidak jarang implementasi kebijakan mengalamai kegagalan karena ketidaktaatan para pelaksana. Karena apabila pelaksana dalam kondisi tidak sesuai dengan kognisinya,
77
maka individu mungkin akan berusaha menolak tujuan-tujuan yang terkandung dalam kebijakan tersebut. 2.
Gambaran Umum Kinerja Pegawai Selanjutnya berikut ini akan mengeemukakan gambaran umum
mengenai Kinerja Pegawai pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi berdasarkan kepada ukuran-ukuran Kinerja sebagai berikut : a. Indikator Masukan Merupakan
segala
kebutuhan
oleh
Kantor
Kependudukan
Kabupaten Sukabumi agar pelaksanaan kegiatan dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan dapat berjalan untuk menghasilkan pencapaian hasil kerja yang optimal. Indikator ini dapat berupa dana, sumber daya mausia yang berpotensi, sarana dan prasarana serta mempunyai petunjuk teknis dalam melaksanakan tugas dan hal ini belum sepenuhnya diperhatikan dengan baik oleh Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, kurangnya dana dan sarana prasarana yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dalam penambahan pasilitas kantor seperti komputer, yang menyebabkan terhambatnya kinerja Kantor kependudukan kabupaten sukabumi b. Indikator Proses Segala besaran yang menunjukan upaya yang dilakukan dalam rangka mengolah masukan menjadi keluaran. Indikator proses ini menggambarkan perkembangan atau aktivitas yang terjadi atau dilakukan selama
pelaksanaan
kegiatan
berlangsung.
Khususnya
dalam
78
melaksanakan tugas-tugas pekerjaan yang harus dilaksanakan
masih
banyak yang belum terselesaikan karena belum optimalnya sarana dan prasarana yang ada Kantor kependudukan kabupaten sukabumi. Dalam hal ini proses yang terjadi selama aktivitas berlangsung kurang berjalan dengan baik atau kurang lancar dikarenakan
fasilitas dan Kurang
handalnya sumber daya manusia yang ada di Kantor kependudukan kabupaten sukabumi menjadi penghambat dalam proses pelaksanaan pekerjaan. d. Indikator Hasil Penyelesaian hasil kerja dalam
memberikan pelayanan kepada
masyarakat yang baik seperti pembuatan legalitas jati diri tepat waktu dan penetapan biaya administrasi sesuai dengan kebijakan atau peraturan yang berlaku. Kesadaran masyarakat yang kurang untuk mengikuti peraturan yang berlaku secara tidak langsung merupakan faktor terjadinya pelayanan yang baik. Akan tetapi penyelesaian hasil kerja tersebut masih dirasakan kurang, hal tersebut dapat dilihat dari masih lamanya dalam proses pembuatan legalitas jati diri. c. Indikator Keluaran Sesuatu
yang
diharapkan
langsung
dicapai
oleh
Kntor
Kependudukan dari suatu kegiatan yang dapat beupa fisik seperti Kegiatan atau pekerjaan yang berhasil guna didapat berdasarkan kualitas kerja. Yakni seberapa puas objek pekerjaan atau orang yang dilayani dengan hasil kerja yang telah dilaksanakan. Kantor kependudukan kabupaten
79
sukabumi dalam merealisasikan tugasnya dilapangan akan dinilai kualitasnya oleh masyarakat atau sebagai pihak yang memakai jasa Kantor kependudukan kabupaten sukabumi sebagai suatu badan yang yang memberikan layanan terhadap masyarakat. Dalam pelaksanaan pembuatan legalitas diri standarisasi atau penerapan peraturan dalam biaya harus benar-benar di terapkan, pegawai Kantor kependudukan kabupaten sukabumi belum bisa menegakan peraturan tersebut. e. Indikator Manfaat merupakan suatu yang terkait dengan tercapainya hasil kerja dari pelaksanaan tugas dan pekerjaan oleh Kantor kependudukan kabupaten sukabumi. Dalam hal ini pencapaian hasil dalam jangka panjang. Serta tepat waktu yang telah ditentukan sebelumnya, dan hasil dari hal tersebut masih belum terlihat, karena hal tersebut harus di dukung oleh sumbersumber seperti, dana, sumbert daya manusia yang berpotensi, sarana dan prasarana sebagai alat dukung pekerjaan operasional, sehingga pekerjaan kurang baik dan belum optimal dalam pencapaian hasilnya.
f. Indikator Dampak dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tugas-tugas yang harus dilaksanakan masih banyak yang belum terealisasi oleh para pegawai, hal tersebut dikarenakan tujuan dalam kegiatan serta pengaruh yang ditimbulkan dari kegiatan tersebut belum didukung oleh kemampuan para pegawai Kantor kependudukan kabupaten sukabumi.
80
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pengaruh Implementasi Kebijakan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi 1.
Analisis
Regresi
Variabel
Implementasi
Kebijakan
dalam
Meningkatkan Kinerja Pegawai Analisis antara Implementasi Kebijakan dengan Kinerja Pegawai dipergunakan Skala Likert dengan memberikan skor kepada setiap jawaban dari yang terbesar sampai yang terkecil dan sebagainya. Kemudian dilakukan uji validitas dengan setiap item dari seluruh responden dengan menggunakan analisis Korelasi Rank Spearman, kegunaannya untuk memeriksa dan mengetahui apakah skor data angket tersebut memenuhi syarat untuk analisis selanjutnya atau tidak, jika tidak maka data tersebut tidak diikutsertakan dalam analisis berikutnya. Hasil perhitungan dari seluruh jawaban responden melalui program SPSS (Statistical Product And Service Solutions), mengenai koefisien korelasi dari setiap item variabel pendidikan dan pelatihan adalah sebagai berikut: Tabel 6 VALIDITAS DATA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN Item R P-value Keputusan 1 2 3 4 5
-0.368 0.767 -0.532 0.566 -0.370
0.146 0.000 0.028 0.018 0.143
Tidak Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid
81
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
0.480 -0.408 0.451 -0.145 0.608 -0.571 0.592 -0.087 0.542 0.158 0.185 -0.250 0.350 -0.097 0.665 -0.307 0.929 -0.590 0.744 -0.169 0.799 -0.171
0.051 0.104 0.069 0.579 0.010 0.017 0.012 0.741 0.025 0.545 0.476 0.330 0.168 0.712 0.004 0.231 0.000 0.013 0.001 0.517 0.000 0.511
Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2007
Dikatakan valid jika nilai P-Value lebih kecil dari 0.05 (α = 5%) dan dikatakan tidak valid jika nilai P-Value > 0.05. Dari data diatas diketahui ada16 item yang tidak valid, artinya data tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam analisis selanjutnya, yaitu menaikkan skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan Methode Of Interval
dengan
langkah-langkah
transformasi
data
Succesive yang
telah
dikemukakan pada bab terdahulu. Data hasil penaikan skala ukur terdapat pada lampiran. Hasil perhitungan dari seluruh jawaban responden melalui program SPSS (Statistical Product and Service Solutions), mengenai koefisien korelasi dari setiap item variabel Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut :
82
TABEL 7 VALIDITAS DATA KINERJA PEGAWAI Item
r
P-value
Keputusan
28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
0.578 -0.173 0.103 0.000 0.639 -0.122 0.825 -0.590 0.743 -0.097 0.812 -0.098 0.578 -0.173 0.487 -0.098 0..639 -0.141 0.397 -0.262 0.425 0.240 0.019 0.614 -0.283 0.363 0.015
0.015 0.505 0.693 1.000 0.006 0.642 0.000 0.013 0.001 0.712 0.000 0.709 0.015 0.505 0.047 0.709 0.006 0.589 0.114 0.309 0.089 0.353 0.941 0.009 0.271 0.152 0.956
Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid
Sumber : Hasil Penelitian Tahun 2007
Dikatakan valid jika nilai P-Value lebih kecil dari 0.05 (α = 5%) dan dikatakan tidak valid jika nilai P-Value > 0.05. Dari data diatas diketahui ada 17 item yang tidak valid, artinya data tersebut tidak dapat diikutsertakan dalam analisis selanjutnya, yaitu menaikkan skala ordinal menjadi skala interval dengan menggunakan Methode Of Interval
dengan
langkah-langkah
transformasi
data
Succesive yang
telah
dikemukakan pada bab terdahulu. Data hasil penaikkan skala ukur terdapat pada lampiran. Setelah menaikkan skala ukur, langkah selanjutnya adalah
83
analisis
regresi.
Namun
sebelum
analisis
regresi,
peneliti
akan
menampilkan terlebih dahulu reliabilitas data pendidikan dan pelatihan dan produktiivitas kerja untuk penelitian yang dilakukan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi adalah sebagai berikut:
Uji Reliabilitas untuk Variabel Implementasi Kebijakan ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) Reliability Coefficients N of Cases = Alpha =
17.0
N of Items = 10
.6224
Uji Reliabilitas untuk Variabel Kinerja Pegawai ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis ****** R E L I A B I L I T Y A N A L Y S I S - S C A L E (A L P H A) Reliability Coefficients N of Cases = Alpha =
17.0
N of Items = 11
.6131
Uji Reliabilitas
Variabel
Nilai Reliabilitas
Keputusan
Kriteria Uji Bebas
0.6224
0.6
Reliabel
Terikat
0.6131
0.6
Reliabel
84
Hubungan dalam bentuk korelasi antara Implementasi Kebijakan dan Kenerja Pegawai pembahasannya dilakukan mwlalui rumus keofisien korelasi rank spearman dimana sebagai variable bebas atau variable yang mempengaruhi adalah implementasi kebijakan dan variable terikat atau yang dipengaruhin adalah kinerja pegawai.
Analisis Regresi Analisis regresi digunakan untuk melakukan analisis data yang terdiri lebih dari satu variable, dimana terdapat satu variable bebas dan satu variable tak bebas, hubungan fungsional antara kedua variable dapat dinyatakan dalam bentuk regresi linier sederhana sedangkan untuk satu variable tak bebas dan beberapa variable bebas bias dinyatakan dalam bentuk regresi linier multipel. Misalkan kita memiliki peubah bebas X1, X2, X3, ..., Xk dan satu peubah tak bebas Y. Kita ingin melihat bagaimana pola hubungan antara peubah bebas dengan peubah tak bebasnya dengan menggunakan analisis regresi. Model yang dibuat adalah : Yij = β0 + β1X1j + β2X2j + ... + β kXkj + εij bentuk diatas adalah model populasi sedangkan model taksirannya adalah : Yij = b0 + b1X1j + b2X2j + ... + bkXkj + eij Model Summary
Model 1
R R Square .906a .821
Adjusted R Square .809
Std. Error of the Estimate 3.2376
a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan
85
Dari tabel diatas didapat nilai R2 = 0.821 atau 52.1% (adalah pengkuadratan dari koefisien korelasi, 0.906 x 0.906 = 0.821), r square bisa disebut koefisien determinasi, artinya bahwa 82.1% variabel Y bisa dijelaskan oleh satu variabel bebas (X) diatas, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain (100% 82.1% = 17.9%). R square berkisar pada angka 0 sampai 1, dengan catatan semakin kecil angka R square, semakin lemah hubungan kedua variabel tersebut.
Gambar residual atau hubungan keeratan kedua adalah sebagai berikut:
ε (17,9%) (52,1%) X
Y
Keterangan:
ε:
Faktor lain yang mempengaruhi produktivitas kerja selain Implementasi kebijakan X : Implementasi kebijakan (Variabel Bebas) yang mempengaruhi produktivitas kerja (variabel terikat) Y : Produktivitas kerja (variabel terikat) yang di pengaruhi oleh variabel bebas.
ANOVAb
Model 1
Regression Residual Total
Sum of Squares 722.648 157.234 879.882
df 1 15 16
Mean Square 722.648 10.482
F 68.940
a. Predictors: (Constant), Implementasi Kebijakan b. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
Dengan hipotesis : H0 : Model regresi tidak baik dipakai untuk memprediksi nilai Y
Sig. .000a
86
H1 : Model regresi bisa digunakan untuk memprediksi nilai Y Dari uji ANOVA atau Ftest, didapat F hitung adalah 68.940 dengan tingkat signifikansi 0.000, karena probabilitas lebih besar dari 0.05 maka hipotesis ditolak artinya model regresi diatas baik digunakan untuk memprediksi nilai Y. Coefficientsa
Model 1
(Constant) Implementasi Kebijakan
Unstandardized Coefficients B Std. Error -18.397 13.001 1.165 .140
Standardi zed Coefficien ts Beta .906
t -1.415 8.303
Sig. .177 .000
a. Dependent Variable: Kinerja Pegawai
Tabel diatas menggambarkan persamaan regresi : Y = -18.397 + 1.165X Uji t untuk menguji signifikansi konstanta dan variabel dependent (Variabel bebas). Adapun rumusan hipotesis untuk kasus ini adalah : H0
:
Koefisien regresi tidak berarti dalam model
H1
:
Koefisien regresi berarti dalam model
Dasar pengambilan Keputusan : Dengan membandingkan stastik hitung dengan statistik tabel, Jika Statistik t Hitung < Statistik t tabel, maka H0 diterima Jika Statistik t Hitung > Statistik t tabel, maka H0 ditolak. Berdasarkan Probabilitas Jika probabilitas > 0.05 maka H0 diterima Jika probabilitas < 0.05 maka H0 ditolak. Berdasarkan tabel diatas ternyata koefisien X menunjukkan signifikan berdasarkan persamaan diatas diperoleh pengaruh searah antara variabel Implementasi Kebijakan dengan Kinerja Pegawai, artinya apabila Implementasi Kebijakan dilakukan dengan baik maka Kinerj Pegawai akan mengalami kenaikan juga atau dengan kata lain dapat ditulisakan apabila
87
nilai X naik sebesar satu satuan maka nilai Y akan naik sebesar 1.165 dengan pengaruh yang berarti.
88
2. Analisis
Kualitatif
Meningkatkan
Pengaruh
Implementasi
kinerja
Kebijakan
dalam
kerja pegawai pada Kantor
Kependudukan Kabupaten Sukabumi Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijkan dapat mencapai tujuannya. Jadi, ketika kebijakan sudah dibuat, maka tugas kepemimpinan
selanjutnya
adalah
untuk
memimpin
mengorganisasikan, pelaksanaan,
melaksanakan
dan
melakukan
pengendalian pelaksanaan tersebut. Inti permasalahan dalam implementasi kebijakan adalah bagaimana pemahaman dari para pegawai terhadap kebijakan pelayanan Bidang Teknik dan Operasi yang membantu dalam proses penyelenggaraan kebijakan untuk mencapai kinerja implementasi kebijakan Terwujudnya implementasi kebijakan Pelayanan Bidang Teknik dan Operasi tidak terlepas dari dukungan sumber daya aparatur dan semua pihak yang terkait serta masyarakat pada umumnya, sehingga timbul suatu kondisi positif yang pada akhirnya dapat mewujudkan peningkatan profesionalisme aparatur dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat. 1. Ukuran-Ukuran Dasar dan Tujuan-Tujuan Kebijakan Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, diperoleh keterangan bahwa kepala Kantor
kependudukan
kabupaten
Sukabumi
kurang
memberikan
penjelasan tentang ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan Keputusan
89
Bupati No. 605 Tahun 2002 tentang organisasi dan tat kerja kantor kependudukan kabupaten Sukabumi, yang meliputi standart kebijakan, isi kebijakan dan tujuan kebijakan. Hal ini dapat dilihat dari para pelaksan kebijakan yang kurang memahami tentang organisasi dan tata kerja pada kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi sehingga pelaksanaan di lapangan
kurang
memuaskan.
Contohnya
dalam
pelaksanaan
pengumpulan, pengolahan serta penyajian data dan statistik kependudukan yang seharusnya diselesaikan dalam waktu 6 bulan mengalami keterlambatan 2 bulan, sehingga pekerjaaan pekerjaan tidak selesai tepat pada waktunya. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan pada pegawai Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, diperoleh keterangan bahwa ukuran-ukuran
dasar
dan
tujuan-tujuan
kebijakan
pada
Kantor
Kependudukan Kabupaten Sukabumi tidak sesuai dengan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, hal ini dapat dilihat dari keterangan pegawai bahwa kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi kurang memberikan penjelasan tentang ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan bupati No 605 tahyn 2002 yang meliputi standar kebijakan, isi kebijakan dan tujuan kebijakan. Berdasarkan
observasi,
wawancara
dan
angket,
peneiti
menganalisis bahwa kepala kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi kurang memberikan penjelasan tentang ukuran dasar dan tujuan dari kebijakan Keputusan Bupati No. 605 tahun 2002 tentang Organisasi dan
90
Tata Kerja pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, yang meliputi standar kebijakan, isi kebijakan dan tujuan kebijakan dalam melayani publik seperti dalam hal pembuatan KTP agar selesai tepat pada waktunya. 2. Sumber-Sumber Kebijakan Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi diperoleh keterangan bahwa sumbersumber yang dapat mendukung pelaksanaan kebijakan sangat minim terutama sumber daya manusia, dimana pegawai yang menjalankan kebijakan
khususnya
pegawai
Kantor
Kependudukan
Kabupaten
Sukabumi sangat kurang dan tidak sesuai dengan Penyebaran penduduk yang ada di Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi. Dengan minimnya jumlah pegawai maka akan mengakibatkan ketidak efektifan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi diperoleh keterangan bahwa sumber yang kurang adalah jumlah sumber daya manusianya, mengenai sumber daya manusia
yang benar-benar paham dalam pelaksanaan
kebijakan dan dalam hal jumlah sumber daya yang cukup pemerintah daerah tidak bisa menangani sehingga muncul masalah baru yaitu kurang handalnya pelaksana kebijakan dikarenakan penempatan pegawai tidak
91
sesuai dengan ilmu yang didapat atau latar belakang pendidikan pegawai tersebut tidak sesuai dengan pekerjaan yang ditanganinya. Berdasrkan
hasil
observasi,
wawancara
dan
angket
peneliti
menganalisis bahwa Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi kurang selektif dalam memenuhi sumber-sumber yang mendukung pelaksanaan kebijakan sehingga Kinerja Pegawai dalam
pelaksanaan Keputusan
Bupati no 605 Tahun 2002 tidak berjalan dengan sesuai dengan yang diharapkan.
3. Komunikasi antar Organisasi dan Kegiatan-Kegiatan Pelaksana Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi,
bahwa komunikasi diantara
pegawai dengan pegawai maupun pegawai dengan atasan sangat kurang hal ini terlihat dari kurangnya kerja sama antara pegawai bagian yang satu dengan bagian yang lainnya sehingga pekerjaan tidak selesai sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Misalnya saja proses penyebaran penduduk yang dijadwalkan selama 6 bulan tertunda Selama 2 bulan, sehingga proses pengerjaanny menjadi 8 bulan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kepala Kantor Kependudukan Daerah Kabupaten Sukabumi, kepala Kantor membenarkan bahwa komunikasi sangat penting, satu hal yang sangat disayangkan oleh kepala Kantor yaitu para pegawai hanya melakukan komunikasi dengan pimpinan apabila ada yang perlu ditandatangani
92
dengan membiarkan hal tersebut berlarut-larut menurut kepala Kantor maka nantinya akan menghambat proses keberhasilan dari Implementasi Kebijakan tersebut. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket, peneliti menganalisis bahwa komunikasi dan konsistensi dari pegawai dan pimpinan sangat kurang sehingga Kinerja pegawai tidak sesuai dengan yang diharapkan. Dalam hal ini dapat terlihat dari beberapa pekerjaan yang sering mengalami keterlambatan penyelesaiannya, contonya persebaran penduduk mengalami keterlambatan selama 2 bulan.
Padahal menurut
peneliti apabila pelaksanaan kebijakan dapat dibarengi dengan komunikasi yang baik maka proses pelaksanaan kebijakan bisa tercapai sesuai dengan tujuan.
4. Karakteristik Badan-Badan Pelaksana Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan pada Kantor Kependudukan Daerah Kabupaten Sukabumi, diperoleh keterangan bahwa kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi belum sepenuhnya memberikan atau menanamkan cara-cara atau prosedur dalam proses aktualisasi kependudukan dengan tegas kepada para pegawainya, sehingga sebagian besar para pegawainya dalam melaksanakan tugasnya masih dinilai kurang efektif, dalam upaya pengaktulisasian penduduk.
93
Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi diperoleh keterangan bahwa prosedur dan tata cara pembuatan laporan akutualisasi kependudukan telah dibuat sedemikian mudahnya mulai dari laporan mingguan dari Kelurahan dan Kecamatan mengenai laporan penduduk baik itu yang meninggal, lahir, dan juga pendatang dilaporkan setiap minggunya kepada Kantor Kependudukan
Kabupaten Sukabumi, padahal tata cara atau prosedur
kerja tersebut dibuat agar terciptanya kemudahan bagi pegawai dalam menyelesaikan pembuatan laporan aktualisasi kependudukan. Sehingga data yang ada merupakan data yang valid. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket, peneliti menganalisis bahwa dalam mewujudkan prosedur dan tata cara pengaktulisasian laporan kependudukan pimpinan sudah memberikan prosedur dan tata cara yang mudah bagi pegawainya, tetapi karena kurangnya sumber daya manusia yang mempunyai kompeten yang tinggi, maka dalam kenyataannya laporan pengaktulisasian kependudukan sering mengalami keterlambatan. Hal ini terlihat dari adanya keterlambatan laporan
mengenai
kelahiran,
yang
seharusnya
dilaporkan
setiap
minggunya kepada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, tapi pada kenyataannya laporan disampaikan bisa sampai satu bulan sekali. 5. Kondisi-Kondisi Sosial,Ekonomi dan Politik Berdasrkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi diperoleh keterangan bahwa kondisi
94
sosial, ekonomi dan politik berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan Keputusan Bupati no 605 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja terutama kondisi ekonomi paska kenaikan BBM dimana apabila BBM naik maka akan diikuti oleh kenaikan yang lainnya juga misalnya kenaikan harga barang-barang pokok. Maka dengan terjadinya hal tersebut mempengaruhi kinerja dari pegawai, hal ini terlihat dari pegawai yang memiliki pekerjaan ganda dan juga jarang ada dikantor. Berdasarkan
hasil
wawancara
peneliti
dengan
Kantor
Kependudukan Kabupaten Sukabumi diperoleh keterangan bahwa kondisi sosial, ekonomi dan politik sangat berpengaruh, meskipun kondisi sosial dan politik kecil pengaruhnya tetapi kondisi ekonomi sangat besar pengaruhnya bagi pemerintah Kabupaten Sukabumi karena dengan tidak jelasnya kondisi ekonomi bahkan menjurus kepada keterpurukan maka sangat memberatkan bagi pegawai yang telah dipotong gajimya karena telah memiliki kredit atau pinjaman ke bank. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket maka peneliti menganalisis bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi khususnya Kantor
Kependudukan
Kabupaten
Sukabumi
harus
benar-benar
memperhatikan kondisi sosial,ekonomi dan politik karena ketiga faktor tersebut bisa menghambat pelaksanaan kebijakan Keputusan Bupati no 605 Tahun 2002 dengan cara
pembengkakan biaya yang dikeluarkan
untuk membiayai kebijakan tersebut, kondisi masyarakat yang terpuruk dan kondisi politik yang semakin tidak jelas dan sangat merugikan
95
masyarakat Kabupaten Sukabumi. Hal yang sangat mempengaruhi dalam pelaksanaan kebijakan Keputusan Bupati No 605 tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja yaitu kondisi ekonomi Negara yang berimbas pada kondisi ekonomi masyarakat, hal ini dapat dilihat dari kehidupan ekonomi para pegawai kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi yang mengharuskan para pegawai untuk memiliki pekerjaan ganda untuk meningkatkan ekonomi pegawai tersebut, sehingga kinerja dari pegawai berkurang. 6. Kecenderungan Pelaksana ( implementors ) Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi kurang tegasnya kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dalam menerapkan peraturan yang berlaku dalam Keputusan Bupati no 605 Tahun 2002 tentang organisasi dan tatakerja Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi. Dalam hal ini dari kenyataan yang terjadi dilapangan, yaitu. Kepala kantor seharusnya lebih sering berkomunikasi dengan pegawainya guna untuk lebih mengetahui apa yang menjadi kesulitan pegawai dalam menyelesaikan tugasnya. . Berdasarkan
hasil
wawancara
dengan
Kepala
Kantor
Kependudukan Kabupaten Sukabumi untuk mengatasi keterlambatanketerlambatan penyampaian laporan akutalisasi kependudukan maka Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi menyiasati dengan
96
contoh memberikan bonus bagi para pegawai yang dapat menyelesaikan pekerjaannya sesuai pada waktunya. Berdasarkan hasil observasi, wawancara dan angket, peneliti menganalisis bahwa pegawai Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi kesulitan dalam melaksanakan Keputusan Bupati no 605 Tahun 2002 tentang Organisasi dan tata kerja Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, pegawai Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi merasa sudah mampu melaksanakan tugasnya, padahal pada kenyataannya masih banyak
keterlambatan-keterlambatan
pengaktualisasian
data
kependudukan, hal ini juga disebabkan oleh kurangnya komunkasi antara atasan dan bawahan.
B. Hambatan-hambatan Implementasi Kebijakan dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Melaksanakan tugas atau pekerjaan tidak akan selamanya berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dalam setiap pekerjaan pasti ada hambatan dalam dalam operasionalnya begitu juga Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dalam melaksanakan kebijakan terhadap pelayanan umum mendapat hambatan-hambatan sebagai berikut: 1.
Kurangnya peralatan dan perlengkapan yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi dalam penambahan fasilitas kantor seperti computer, yang seharusnya computer yang disediakan oleh kantor disesuaikan dengan jumlah
97
pegawai yang berkompeten. Sehingga keterlambatan kinerja pegawai tidak akan terjadi apabila hal tersebut di atas diterapkan pada kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi. 2.
Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tujuan implementasi, misalnya proses persebaran penduduk yang seharusnya dilakukan selama 6 bulan mengalami kerterlambatan selama 2 bulan, sehingga menjadi 8 bulan. Akibatnya dapat mempengaruhi kemampuan dan hasil kerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan.
3.
Kurangnya pemahaman pegawai tentang ukuran dasar kebijakan keputusan Bupati No 605 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja yang diberikan oleh kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi.
C. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan Implementasi kebijakan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi Upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul dalam pengaruh implementasi kebijakan terhadap terhadap efektifitas kerja adalah sebagai berikut: 1.
Kepala
Kantor
Kependudukan
Kabupaten
Sukabumi
berusaha
memfasilitasi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh para bawahannya yaitu dengan adanya pengajuan penambahan sarana dan
98
prasarana kantor, serta menekankan pemanfaatan fasilitas kantor yang sudah ada dengan seefektif dan seefisien mungkin. 2.
Kepala
Kantor
Kependudukan
memberikan
pemahaman
implementasi
mengenai
Kabupaten
kepada proses
pegawai
persebaran
Sukabumi mengenai penduduk,
berusaha tujuan sehingga
kemampuan dan hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. 3.
Kepala
Kantor
Kependudukan
Kabupaten
Sukabumi
berusaha
memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai ukuran dasar kebijakan keputusan Bupati No 605 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja, sehingga hasil kerja pegawai sesuai dengan yng diharapkan.
99
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
1. Kesimpulan Setelah
peneliti
membahas
permasalahan
yang
ada
dengan
memperhatikan aspek-aspek teoritis maupun praktisnya dan mengolah data yang terkumpul lalu menganalisis mengenai pengaruh implementasi kebijakan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, peneliti menyimpulkan sebagai berikut: 1. Pengaruh implementasi kebijakan terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi, cukup tinggi. Ini berarti jika implementasi kebijakan dilakukan berdasarkan faktor-faktor pendukung Kinerja maka Kinerja pegawai Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi akan optimal. 2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam implementasi kebijakan pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi yang berpengaruh terhadap Kinerja Pegawai adalah sebagai berikut: a. Kurangnya pemerintah
peralatan daerah
dan kepada
perlengkapan Kantor
yang
diberikan
Kependudukan
oleh
Kabupaten
Sukabumi dalam penambahan fasilitas kantor seperti computer, yang seharusnya computer yang disediakan oleh kantor disesuaikan dengan jumlah pegawai yang berkompeten. Sehingga keterlambatan kinerja
100
pegawai tidak akan terjadi apabila hal tersebut di atas diterapkan pada kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi. b. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap tujuan implementasi, misalnya proses persebaran penduduk yang seharusnya dilakukan selama 6 bulan mengalami kerterlambatan selama 2 bulan, sehingga menjadi 8 bulan. Akibatnya dapat mempengaruhi kemampuan dan hasil kerja yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. c. Kurangnya pemahaman pegawai tentang ukuran dasar kebijakan keputusan Bupati No 605 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja yang diberikan oleh kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi.
3. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut diatas pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi antara lain sebagai berikut: a. Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi berusaha memfasilitasi peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh para bawahannya yaitu dengan adanya pengajuan penambahan sarana dan prasarana kantor, serta menekankan pemanfaatan fasilitas kantor yang sudah ada dengan seefektif dan seefisien mungkin. b. Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi berusaha memberikan
pemahaman
kepada
pegawai
mengenai
tujuan
101
implementasi mengenai proses persebaran penduduk, sehingga kemampuan dan hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan c. Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi berusaha memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai ukuran dasar kebijakan keputusan Bupati No 605 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja, sehingga hasil kerja pegawai sesuai dengan yng diharapkan
B. Saran-saran Setelah peneliti membahas permasalahan dan menyimpulkan, maka dalam
kesempatan
ini
peneliti
akan
memberikan
saran-saran
agar
implementasi kebijakan yang berpengaruh terhadap efektivitas kerja pada Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi agar berjalan dengan baik. 1. Kepala
Kantor
Kependudukan
Kabupaten
Sukabumi
harus
mengoptimalkan peralatan dan perlengkapan yang dibutuhkan oleh para pegawai. 2. Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi harus memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai tujuan implementasi tentang proses persebaran penduduk, sehingga kemampuan dan hasil kerja sesuai dengan yang diharapkan. 3. Kepala Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi harus memberikan pemahaman kepada pegawai mengenai ukuran dasar kebijakan keputusan
102
Bupati No 605 Tahun 2002 tentang organisasi dan tata kerja, sehingga hasil kerja pegawai sesuai dengan yng diharapkan.
Demikianlah kesimpulan dan saran-saran yang dapat peneliti kemukakan, semoga bermanfaat bagi kelancaran implementasi kebijakan Organisasi dan tata kerja kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi oleh para pegawai Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai di Kantor Kependudukan Kabupaten Sukabumi..
