BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Land is fundamental resource of the nation state. Without land, without territory there can be no nation state. Housing ,agriculture, natural resource use, and national security concerns are all based upon land management and use.1 Menurut Maria S.W. Sumardjono, karena sifatnya yang langka dan terbatas, serta merupakan kebutuhan dasar setiap manusia inilah maka pada hakekatnya masalah tanah merupakan masalah yang sangat menyentuh keadilan.2 Hak azasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kodratnya, yang diberikan langsung oleh Tuhan. Jika hak tersebut terabaikan maka manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Hak azasi sebagaimana tercantum dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa Hak Azasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Salah satu dari bagian dari hak azasi manusia adalah memiliki properti, sebagai bentuk dari hak azasi sosial dari hak-hak azasi lainnya guna pemenuhan 1 Hodgon, S. C. Cullinan, C. & Campbell, K. 1999. Land Ownership and Foreigners : A Comparative Analysis Of Regulatory Approaches To The Acquisition And Use Of Land By Foreigners, FAO Legal Papers Online, page 1. 2Sumardjono,Maria.S.W.2005. Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi,Buku Kompas, Jakarta, hlm 19. 1
kebutuhan manusia, baik lahiriah maupun rohaniah, seperti hak memeluk agama, hak untuk hidup, hak manusia untuk memperoleh kebahagian dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, hak memiliki sesuatu dan memperoleh pendidikan.3 Pengertian properti menurut “common law” atau hukum Anglo Saxon dari Inggris disebutkan bahwa properti artinya pemilikan atau hak untuk memiliki sesuatu benda, atau segala benda yang dapat dimiliki. Artinya properti dapat dibedakan kepemilikannya atas benda-benda bergerak (personal property) dan tanah serta bangunan permanen (real property). Pada komentar umum Nomor 4 dari Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa hak atas kepemilikan properti sebagaimana hak azasi lainnya menghasilkan tiga tipe kewajiban bagi negara yaitu kewajiban menghargai, kewajiban melindungi, dan kewajiban memenuhi. Adanya kewajiban menghormati hak azasi manusia baik hak azasi klasik maupun hak sosial, mengharuskan negara tidak mengganggu baik langsung maupun tidak langsung atas keberadaan hak kepemilikan properti. Selain itu Negara wajib melindungi hak kepemilikan properti sebagai hak azasi sosial manusia. Hal ini sejalan dengan pemenuhan hak azasi manusia yang merupakan tanggung jawab negara khususnya pemerintah4. Penentu utama tercapainya hak atas properti sebagai hak azasi manusia berada ditangan pemerintah daerah. Hal ini juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Di dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang 3 Pasal 1 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM 4Pasal 28 I Ayat (4) UUD 1945 2
pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi orang asing (Orang Asing dalam Skripsi ini selanjutnya dapat diartikan WNA/ Warga Negara Asing) yang berkedudukan di Indonesia telah diatur dalam Pasal 15: (1) Warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia dapat memiliki sebuah rumah untuk tempat tinggal atau hunian dengan hak atas tanah tertentu (2) Warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah warga negara asing yang kehadirannya di Indonesia memberikan manfaat bagi pembangunan nasional (3) Hak azasi manusia secara garis besar meliputi hak untuk hidup, hak untuk merdeka, dan hak-hak yang lain. Pengakuan atas adanya hakhak manusia yang azasi memberikan jaminan secara moral maupun hukum kepada setiap manusia untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia itu tak dapat hidup secara layak sebagai manusia yang dimuliakan Allah. Adanya Hak azasi yang diatur dalam 1 UU No. 39 Tahun 1999 memberikan kekuatan hukum bagi seseorang untuk menikmati kebebasannya dalam membeli rumah yang diinginkannya. Bagi warga Negara Indonesia, membeli rumah atau properti yang ada di Indonesia adalah suatu kebebasan yang telah terjamin keamanan hak azasinya secara hukum yang tercermin dalam sertifikat kepemilikan propertinya yaitu sertifikat hak milik yang dapat diwariskan, tetapi kondisi ini 5 Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia 3
berbeda dengan kebebasan bagi warga negara asing yang membeli properti di Indonesia. Warga Negara asing yang membeli properti di Indonesia tidak dapat memiliki sertifikat hak milik tetapi hanya sertifikat hak pakai selama 25 tahun dan tidak dapat diwariskan. Adanya fenomena ini, yaitu perbedaan hak asazi untuk memiliki properti bagi warga negara Indonesia dan warga negara asing yang berada di Indonesia telah menyalahi peraturan 1 Undang - Undang No. 39 Tahun 1999 bagi seseorang yang ingin menikmati kebebasannya. Berdasarkan adanya perbedaan hak azasi bagi warga negara asing ini, menimbulkan permasalahan yaitu terdapat pelanggaran hak azasi oleh Negara kepada warga negara asing yang berada di Indonesia. Bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh Negara kepada warga negara asing ini tercermin dari adanya perbedaan pengeluaran sertifikat atas kepemilikan properti bagi warga negara asing adan warga negara Indonesia. Hak azasi sosial bagi warga negara asing tersebut atas hak kepemilikan properti yang dikeluarkan pemerintah sebagai sertifikat hak pakai, tidak sama sebagaimana hak azasi atas kepemilikan properti bagi warga negara Indonesia yang memiliki sertifikat hak milik. Adanya fenomena diatas, yaitu perbedaan hak azasi atas status kepemilikan properti yang dibeli oleh warga negara asing yang berada di Indonesia, memunculkan fenomena baru, yaitu banyaknya warga negara asing yang menikahi warga negara Indonesia dengan modus ingin membeli properti dengan memiliki sertifikat hak milik atas
4
properti yang dibelinya dengan cara mengatasnamakan properti yang dibelinya kepada warga negara Indonesia yang dinikahinya tersebut. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia dalam Pasal 1, Negara wajib melindungi hak kepemilikan properti sebagai hak azasi sosial manusia, dan mengharuskan Negara untuk menghalangi adanya campur tangan pihak ketiga dengan cara apapun mengenai keberadaan hak atas properti. Berdasarkan fenomena tersebut dan mengingat pentingnya hak kepemilikan properti, permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk perlindungan Negara atas hak azasi sosial tentang kepemilikan properti bagi warga negara asing yang berada di Indonesia? Melihat adanya ketidak konsistenan atas ketentuan hukum yang mengatur tentang hak azasi sosial kepemilikan properti untuk warga negara asing yang berada di Indonesia, yang diatur pada Nomor 4 dari Komite PBB tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya menyatakan bahwa hak atas kepemilikan properti sebagaimana hak azasi lainnya menghasilkan tiga tipe kewajiban bagi negara yaitu kewajiban
menghargai,
kewajiban
melindungi,
dan
kewajiban
memenuhi dengan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, maka penting untuk dilakukan penelitian.
5
Penelitian ini merupakan penelitian pendahuluan yang dibuat untuk mengetahui kepemilikan properti atau tanah untuk orang asing dalam perpektif hukum Indonesia apakah telah memperhatikan hak azasi sosial dan ekonomi serta mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Berdasarkan alasan inilah peneliti mengajukan judul penelitian “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Properti Untuk Orang Asing”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah pengaturan kepemilikan properti untuk orang asing dalam perpektif hukum Indonesia sudah memenuhi hak ekonomi, sosial dan budaya? 2. Apakah pengaturan kepemilikan properti untuk orang asing sudah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum?
C. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menjawab dari permasalahan yang ada, yaitu: 1. Untuk mengetahui pengaturan kepemilikan properti untuk orang asing dalam perpektif hukum Indonesia sudah memenuhi hak ekonomi sosial, dan budaya 2. Untuk mengetahui pengaturan kepemilikan properti untuk orang asing sudah memenuhi prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
6
D. Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi penulis dan semua pihak yang terkait dalam penelitian ini, untuk itu dipaparkan tentang hal-hal yang bermanfaat, yaitu antara lain: 1.
Manfaat Teoritis Diharapkan
agar
kiranya
hasil
dari
penelitian
ini
dapat
menyumbangkan pemikiran di bidang hukum, khususnya dalam disiplin ilmu hukum perdata mengenai tinjauan hukum tentang kepemilikan properti untuk orang asing dalam perpektif hukum Indonesia telah memperhatikan hak sosial dan ekonomi, serta mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. 2. Manfaat Praktis Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi seluruh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum di bidang hukum perdata, khususnya mengenai pengambilan keputusan tentang kepemilikan properti untuk orang asing dalam perpektif hukum Indonesia
telah
memperhatikan
hak
sosial
dan
ekonomi,
serta
mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.
E. Metodologi Penelitian Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian bertujuan untuk mengungkapkan
7
kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsistensi yang terdapat di lapangan. Menurut Rony Hanitijo Soemitro, tujuan penelitian pada umumnya adalah: “Untuk
menemukan,
mengembangan
atau
menuju
kebenaran
pengetahuan. Menemukan berarti berusaha memperoleh sesuatu untuk mengisi kekosongan atau kekurangan. Mengembangkan berarti memperluas dan menggali lebih dalam sesuatu yang sudah ada, masih atau menjadi diragukan kebenarannya.”6 Sebagai upaya dalam perolehan bahan hukum yang valid, penulis menggunakan metode penelitian yang berfungsi sebagai sarana dan pedoman dalam perolehan bahan hukum serta untuk mengoprasionalkan tujuan penelitian, yang meliputi :
1. Jenis Penelitian Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan fokus pada kajian tertulis yang menggunakan data sekunder seperti menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat berupa hasil karya ilmiah para sarjana. Berbagai aspek dikaji pada penelitian jenis normatif ini. Aspek-aspek tersebut seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal,
6 Rony Hanintijo Soemitro. 1990. Metode Penelitian dan Jurimetri. Jakarta: Jakarta Press. Hal. 43 8
formalitas dan kekuatan mengikat suatu perundangan dan bahasa hukum yang digunakan.
2. Pendekatan Yang Digunakan Dalam Penulisan ini, Penulis menggunakan pendekatan perundangundangan (statute approach), adalah suatu pendekatan yang dilakuakan terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan objek penelitian yang dikaji seperti :
Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 39
tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah
3. Bahan Hukum Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 1. Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer yang digunakan terutama adalah: a. Undang-Undang Dasar 1945 b. Undang-Undang No 39 tahun 1999 tentang HAM
9
c. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria d. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang rumah susun e. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Pemukiman f. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun g. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia. h. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah 2.
Bahan Hukun Sekunder Data sekunder diperoleh dari bahan-bahan yang mendukung data primer seperti artikel-artikel baik dari internet, yang berisikan tentang hukum dan properti.
4. Unit Amatan dan Unit Analisis a. Unit amatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang No 39 tahun 1999 Pasal tentang HAM, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960, tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-undang
10
Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1996 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian bagi warga negara asing yang berkedudukan di Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai atas Tanah. b. Unit analisis dalam Penelitian ini adalah pengaturan kepemilikan properti untuk orang asing dalam perpektif hukum Indonesia memperhatikan
hak
ekonomi,
sosial
dan
budaya
mempertimbangkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian.
11
serta
