BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pajak menurut Rochmat Sumitro adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus“nya digunakan untuk public saving yang merupakan sumber utama dalam membiayai public investment.Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan, tetapi hanya merupakan pemberian sukarela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan Negara, seperti menjaga keamanan negara, menyediakan jalan umum, membayar gaji pegawai dan lain – lain. Bagi penduduk yang tidak melakukan penyetoran dalam bentuk natura,maka ia diwajibkan melakukan pekerjaan – pekerjaan demi kepentingan umum untuk beberapa hari lamanya dalam satu tahun. Orang – orang yang memiliki status social yang tinggi termasuk orang – orang yang kaya,dapat membebaskan diri dari kewajiban melakukan pekerjaan untuk kepentingan umum tadi, dengan cara membayar uang ganti rugi. Setelah terbentuknya negara – negara nasional dan tercapainya pemisah antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja pada akhir abad pertengahan, pajak mendapatkan tempat yang lebih mantap di antara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas – tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak yang tadinyabersifat
Universitas Sumatera Utara
sukarela berubah menjadi pembayaran yang ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk undang – undang dan dapat dipaksakan. Disebut PPh pasal 21 karena ketentuan perpajakan berkenaan dengan penghasilan karyawan yang diatur dalam Undang – Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008. Pajak Penghasilan Pasal 21 merupakan salah satu pajak langsung yang dipunguti pemerintah pusat atau merupan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah di ubah dnegan Undang – undang Nomor 10 Tahun 1994, kemudian di ubah kembali dalam Undang – undang Nomor 17 Tahun 2000. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang perpajakan, pihak yang melakukan pemotongan dan pemungutan pajak atau pengeluaran yang berasal dari APBN / APBD adalah bendahara pemerintah. Sebagai pihak yang melakukan pemotongan pemungutan pajak, bendahara pemerintah harus mengetahui aspek – aspek perpajakan terutama yang berkaitan dengan kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan serta Pajak Pertambahan Nilai. Salah satu kewajiban bendahara pemerintah sehubungan dengan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai antara lain adalah pemotongan atau pemungutan Pajak Penghasilan ( PPh ) Pasal 21.
Universitas Sumatera Utara
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka yang akan diteliti adalah “Bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Medan Denai”.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Dalam mengadakan suatu penelitian tentu ada tujuan yang ingin dicapai. Adapaun tujuan dari penelitian ini adalah: “Bagaimana mengetahui cara untuk menghitung Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Medan Denai”. 2. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian yang dilakukan peneliti adalah: a. Menambah pengetahuan peneliti tentang Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Medan Denai. b. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Camat Medan Denai sehingga dapat lebih memperhatikan dan mengetahui bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap Pegawai Negeri Sipil di Kantor Camat Medan Denai. c. Sebagai bahan masukan bagi peneliti yang akan membahas dengan topic yang sama.
Universitas Sumatera Utara
D. Rencana Penulisan 1. Jadwal Penelitian Tempat : Kantor Camat Medan Denai Jl. Pancasila No.96 Medan Waktu : Tanggal 17 Juni 2014 Tabel 1.1 Jadwal Penelitian dan Penyusunan Tugas Akhir NO
Juni Kegiatan
2014 I
1
Pengesahan Penulisan Tugas Akhir
2
Pengajuan Judul
3
Permohonan Izin Riset
4
Penunjukan Dosen Pembimbing
5
Pengumpulan Data
6
Penyusunan Tugas Akhir
7
Bimbingan Tugas akhir
8
Penyelesaian Tugas Akhir
2.
II
III
IV
Rencana Isi Laporan penulisan terdiri dari empat bab, dimana setiap bab saling berkaitan. Hal ini sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan pembuatan tugas akhir yang telah ditetapkan bahwa susunan tugas akhir harus praktis dan sistematis. Oleh karena itu , laporan penelitian tugas akhir ini di susun sebagai berikut :
Universitas Sumatera Utara
BAB I
: PENDAHULUAN Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai : A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan masalah C. Tujuan dan Manfaat Penelitian D. Rencana Penulisan ; dan
BAB II
: PROFIL KECAMATAN MEDAN DENAI Pada bab ini, penulis akan menguraikan mengenai : A. Sejarah Ringkas B. Struktur Organisasi C. Job Description D. Jaringan Kegiatan E. Kinerja Terkini; dan F. Rencana Kegiatan
BAB III
: AKUNTANSI PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 21 PADA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI KECAMATAN MEDAN DENAI Pada bab ini, penulis akan menguraikan : A. Pajak Penghasilan Pasal 21 B. Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 C. Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21
Universitas Sumatera Utara
D. Perhitungan
Pajak
Penghasilan
Pasal
21
di
Kecamatan Medan Denai. E. Pemungutan dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Medan Denai F. Pencatatan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Medan Denai BAB IV
: KESIMPULAN DAN SARAN Pada bab ini, penulis akan menguraikan A. Kesimpulan
yang
diperoleh
dari
bab
topic
penelitian setelah dibandingkan dengan hipotesis B. Saran
Universitas Sumatera Utara
