BAB I PENDAHULUAN. (NV), merupakan badan hukum perdata (privat) yang mempunyai status hukum

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas dulu disebut juga dengan Naamloze Vennootschaap (NV), merupakan badan hukum perdata (privat) yang mempunyai status hukum kemandirian (persona standi in judicio) sehingga memiliki identitas hukum tersendiri. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya. 1 Perseroan Terbatas adalah subjek hukum yang berhak menjadi pemegang hak dan kewajiban, termasuk menjadi pemilik dari suatu benda atau harta kekayaan tertentu. Hanya subjek hukum yang merupakan individu orang perorangan yang dinilai memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum serta mempertahankan haknya di dalam hukum, juga badan hukum yang merupakan

1

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Bab I, Pasal 1 angka 1.

1 Universitas Sumatera Utara

2

artificial person yaitu sesuatu yang diciptakan oleh hukum untuk memenuhi perkembangan kebutuhan kehidupan masyarakat. 2 Secara logis dapat dijelaskan bahwa semakin formal media ekonomi yang digunakan sebagai alat pemenuhan kebutuhan dari aspek ekonomi maka akan semakin kompleks pula instrumen yang terkait dalam pola usaha tersebut di mata hukum. Kompleksitas itu disebabkan karena banyaknya instrumen baik dari sisi hukum maupun ekonomi yang terlibat didalamnya yang memerlukan perlakuan dan perhatian lebih serius lagi. Dikatakan harus lebih serius lagi bila dibandingkan dengan menjalankan aktifitas ekonomi tanpa wadah yang formal dari mata hukum, karena apabila ada sedikit saja unsur yang salah dalam salah satu wadah yang formal di bidang ekonomi yang telah dijadikan tempat untuk pelaksanaan tujuan ekonomi tentunya akan mengakibatkan gangguan atau bahkan kehancuran bagi sistem atau wadah ekonomi tersebut. Wadah ekonomi yang dimaksud dalam hal ini adalah badan usaha baik yang berstatus badan hukum dan yang berstatus bukan badan hukum. 3 Perseroan Terbatas merupakan bentuk usaha yang sangat ideal, karena bentuk usaha ini merupakan konsentrasi modal, tidak mempertimbangkan lagi latar belakang dari pemegang sahamnya terutama pada jenis perseroan terbatas terbuka. Hubungan antar pribadi para pemegang saham bukan lagi menjadi pertimbangan utama, karena yang diutamakan adalah besaran dana yang ditanam dalam perseroan terbatas tersebut. Faktor kelaziman tersebut merupakan salah

2

Frans Satrio Wicaksono, Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas, (Malang: Visimedia, 2009) hal. 2 3 Chidir Ali, Badan Hukum, (Alumni: Bandung, 1999), hal. 7

Universitas Sumatera Utara

3

satu faktor yang mempengaruhi seseorang dalam memilih pembentukan perseroan terbatas. Identitas hukum suatu korporasi atau perusahaan terpisah dari identitas hukum para pemegang sehamnya, direksi maupun organ-organ lainnya. Dalam kaidah hukum perdata jelas ditetapkan bahwa suatu perseroan merupakan subjek hukum perdata dapat melakukan aktivitas jual beli, dapat membuat perjanjian atau kontrak dengan pihak lain, serta dapat menuntut dan dituntut di pengadilan dalam hubungan keperdataan. Kegiatan korporasi berlangsung terus-menerus, dalam arti bahwa keberadaannya tidak akan berubah meskipun ada penambahan anggotaanggota baru atau berhentinya atau meninggalnya anggota-anggota yang telah ada.4 Perlu

diingat

kembali

bila

memperhatikan

subjek

hukum

atau

rechtpersoon, maka terdapat pembagian secara umum yakni sebagai berikut: 5 1. Rechtpersoon yang berstatus badan hukum Untuk Rechtpersoon yang berstatus badan hukum, bila memperhatikan hukum perdata di Indonesia khususnya di lapangan hukum perseroan dikenal beberapa bentuk yaitu koperasi, yayasan, dan perseroan terbatas. 2. Rechtpersoon yang berstatus bukan badan hukum Sedangkan untuk Rechtpersoon yang berstatus bukan badan hukum terdiri dari perkumpulan, paguyuban sosial kemanusiaan, persekutuan perdata yang bergerak di bidang agama dan pendidikan, persekutuan perdata di bidang

4

Bismar Nasution, Pertanggungjawaban Direksi Dalam Pengelolaan Perseroan, Disampaikan pada seminar nasional Menciptakan Good Corporate Governance pada Sistem Pengelolaan dan Pembinaan PT (Persero) BUMN, Jakarta, 2007. 5 Chidir Ali, Badan Hukum, (Bandung: Alumni, 1999), hal. 7


4

ekonomi misalnya Comanditter Venootschap (CV), firma, usaha dagang (UD), dan bentuk lain yang serupa dengan itu yang berada di luar status badan hukum sebagaimana telah disebutkan diatas. Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis membatasi pembahasan hanya pada rechtpersoon yang berstatus badan hukum terutama bergerak di bidang ekonomi murni yaitu Perseroan Terbatas, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang berbunyi: “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan pinjaman, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang diterapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.”

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan penganut ekonomi Pancasila dimana dalam hal penguasaan aspekaspek kehidupan ekonomi tidak mutlak berada dalam tangan penyelenggara negara atau seperti layaknya sistem ekonomi komunis, sekaligus bukan pula membiarkan secara liat bagi warga negara untuk melaksanakan aktifitas ekonomi guna pencapaian tujuan ekonominya masing-masing dengan cara menghalalkan segala cara atau seperti halnya sistem ekonomi liberal atau kapitalis. Sistem ekonomi Indonesia ini merupakan jalan tengah dari sitem ekonomi mayoritas yang ada di dunia yang dianut oleh masing-masing negara.6

6

Deliarnov, Ekonomi Politik, (Jakarta: Erlangga, 2006), hal. 41


5

Dewasa ini terdapat banyak badan usaha yang berstatus badan hukum terutama Perseroan Terbatas (PT) yang telah berkembang menjadi perseroan yang mempunyai banyak unit-unit atau divisi-divisi kegiatan usaha. Unit-unit kegiatan usaha tersebut merupakan suatu bagian yang relaitf independen tetapi dapat juga merupakan suatu bagia yang hanya sebagai pelaksana keputusan dari kantor pusat suatu Perseroan Terbatas (PT). Saat perseroan memberikan adanya tingkat kebebasan (degree of independence) kepada unit-unitnya tersebut, tanpa disadari hal itu dapat membawa dampak negatif bagi perseroan yakni sewaktu-waktu perseroan akan menghadapi kesulitan dalam mengendalikan unit-unit tersebut. Kesulitan tersebut juga dapat timbul karena berkaitan dengan jenis usaha yang beraneka

ragam

yang

masing-masing

membutuhkan

konsentrasi

untuk

mengelolanya. Selain itu masalah juga dapat timbul karena kesalahan pada pengambilan keputusan dan pengendalian terhadap jenis usaha yang akan dijalankan oleh suatu perseroan. 7 Di samping hal-hal diatas, dalam kegiatan operasionalnya perseroan juga tidak selalu mampu berkembang dengan baik. Kadang-kadang perseroan terpaksa melakukan downsizing untuk dapat mempertahankan kelangsungan usahanya, bahkan perseroan terpaksa membubarkan diri karena kerugian yang terus-menerus dialaminya. Perseroan dapat menghadapi kesulitan baik karena alasan operasional maupun dapat juga karena alasan keuangan. Alasan yang pertama berarti perseroan menanggung biaya operasi yang lebih besar dari penghasilan operasinya. Alasan yang kedua, perseroan menghadapi kesulitan keuangan karena

7

Ibid, hal. 58.


6

beban keuangan tetap terlalu besar sehingga mengganggu neraca keuangan perusahaan. Dari sisi operasional bisa saja menghasilkan keuntungan operasi, tetapi laba operasi tersebut tidak mampu untuk diimplementasikan pada perseroan-perseroan kategori under performing. Dalam kondisi yang demikian, restrukturisasi perseroan menjadi satusatunya alternatif strategi pemulihan dan peningkatan kerja

perseroan.

Restrukturisasi perseroan juga merupakan bagian penting dari program reformasi ekonomi.

Restrukturisasi

perseroan

melibatkan

restrukturisasi

struktur

perbandingan hutang dan modal dari perseroan tersebut, yang sejalan dengan kebutuhan cash flow untuk meningkatkan efisiensi, memperbaiki pertumbuhan dan meminimalkan biaya pajak.8 Strategi restrukturisasi digunakan untuk mencari jalan keluar bagi perseroan yang tidak berkembang, sakit atau adanya ancaman bagi organisasi atau industri diambang perubahan yang menuju kearah negatif yang tentunya akan merugikan banyak pihak. Pemilik pada umumnya melakukan perubahan dalam tim unit manajemen, perubahan strategi, atau masuknya teknologi baru dalam perseroan. Strategi restrukturisasi memerlukan tim manajemen yang mempunyai wawasan untuk melihat ke depan, kapan perseroan berada pada titik undervalued atau industri pada posisi yang matang untuk transformasi. Wawasan yang sama diperlukan untuk melakukan turn around pada unit usaha, bahkan bisnis yang tidak familiar.9

8 9

Ibid, hal. 60. Dean Novel, Analisis Restrukturisasi Peseroan, (Jakarta: Universitas Pancasila, 2002),

hal. 52.


7

Restrukturisasi dalam perseroan dapat dibedakan menjadi: 1. Restrukturisasi Bisnis yaitu penataan kembali rantai bisnis dengan tujuan untuk meningkatkan keunggulan dan daya saing (competitive advantage) perseroan. Restrukturisasi bisnis dapat ditempuh melalui berbagai alternatif, yaitu: a) Regrouping dan konsolidasi. b) Joint Operation c) Strategic Alliancies. d) Strategic Business Unit (SBU). e) Divestasi. f) Likuidasi. 2. Restrukturisasi Keuangan yaitu penataan kembali struktur keuangan perseroan untuk meningkatkankinerja keuangan perseroan. Restrukturisasi keuangand apat dilakukan dengan beberapa akternatif, yaitu: a) Menjadwalkan kembali pembayaran bunga dan pokok pinjaman. b) Penjadwalan kembali pembayaran pokok pinjaman. c) Mengubah utang menjadi modal sendiri (debt equity swap). d) Menjal non-core business melalui spin off, sell off, atau liquidation. e) Mengundang karyawan dan manajemen untuk membeli saham perseroan. f) Penjualan saham kepada publik (go public). 3. Restrukturisasi Manajemen yaitu penataan manajemen dapat dipenuhi dengan melalui beberapa cara, yaitu:


8

a) Business Processreenginering, yaitu proses penataan ulang secara radikal manajemen dan bisnis perseroan. b) Delaying dan Right Sizing, yaitu pengurangan lapisan-lapisan dalam struktur organisasi perseroan, yang bertujuan untuk mengurangi distorsi informasi terlalu banyaknya jenjang organisasi. c) Downsizing, yaitu oengurangan jumlah dari karyawan atau lembaga kerja dalam perseroan. d) Downscoping, yaitu pengecilan bisnis melalui pengurangan unit-unit yang tidak penting dan mempertahankan core business saja.10 4. Restrukturisasi Organisasi,

yaitu penataan ulang organisasi dapat

dilakukan dengan pergantian komisaris, struktur manajemen atau menyangkut status perseroan. Pada umumnya restrukturisasi organisasi ditempuh melalui konsolidasi internal. Hal ini dilakukan melalui penciutan jumlah cabang, kantor wilayah, atau jaringan distribusi pada suatu perseroan.11

Pemisahan

Perseroan

merupakan

alternatif

dari

perseroan

untuk

mempertahankan usaha dari perseroan atau sekedar menjaga nilai harga saham dari perseroan tersebut jika perseroan tersebut merupakan perusahaan terbuka yang sudah listing di bursa saham. Adakalanya jenis usaha dari suatu perseroan yang sedang mengalami penurunan memberikan efek negatif terhadap nilai saham perseroan di bursa saham, padahal di sisi lain pada jenis usaha yang lain

10 11

Ibid, hal. 73. Gatot Supramono, Hukum Perseroan Terbatas, (Jakarta: Djambatan, 2009), hal. 364.


9

memberikan kinerja baik dan memuaskan. Keadaan ini tentunya menjadi pertimbangan bagi pemangku kebijakan yang ada di perseroan, baik itu Direksi, Komisaris, maupun Pemegang Saham untuk menjaga stabilitas harga saham mereka di bursa saham. Pemisahan Perseroan ini kemudian menjadi pilihan agar jenis usaha yang memuaskan tetap dapat berkontribusi signifikan terhadap performa keuangan perseroan.

Dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, diatur bahwa: “Perbuatan

hukum

Penggabungan,

Peleburan,

Pengambilalihan,

atau

Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: a. Perseroan, pemegan saham minoritas, karyawan perseroan; b. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan c. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.” 12 Dari ketentuan tersebut terlihat jelas bahwa kepentingan kreditor dalam hal pemisahan ini tidak dapat diabaikan. Kreditor sebagai pihak yang turut andil dalam pengembangan dan kelangsungan hidup perseroan harus dilibatkan dalam proses pemisahan ini. Kreditor memiliki hak ini dikarenakan kreditor memiliki sejumlah dana yang tertanam di perseroan tersebut. Pemisahan murni mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena

12

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentnag Perseroan Terbatas, Bab XIII, Pasal 126 ayat 1.


10

hukum. Sedangkan Pemisahan tidak murni mengakibatkan sebagian aktiva dan pasiva beralih karena hukum kepada satu perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan berakhir karena hukum. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas bahwa Pemisahan Perseroan dapat mengakibatkan sebagian atau seluruh aktiva dan pasiva dari perseroan beralih karena hukum. Ini berarti Pemisahan Perseroan berdampak bagi semua pihak, termasuk didalamnya kreditor. Dalam hal pemisahan adakalanya muncul masalah atau indikasi bahwa pemisahan dilakukan bukan untuk pengembangan perseroan ke arah yang lebih baik tetapi untuk membebaskan perseroan dari kewajibannya terhadap kreditor dalam hal pembayaran hutang. Pemisahan Perseroan menjadi celah bagi organ perseroan untuk membebaskan hutangnya terhadap kreditor. Jenis usaha yang dianggap tidak memberikan kontribusi positif terhadap perseroan kemudian dipisahkan. Kemudian seluruh pasiva perseroan dialihkan kepada jenis usaha tersebut, tentunya dengan meyakinkan kreditor dengan sebaik mungkin agar setuju pasiva perseroan tersebut dialihkan kepada perseroan hasil pemisahan. Perseroan yang dipisahkan sejak awal sudah tahu bahwa jenis usaha ini tidak akan berkembang sehingga akan membebani perseroan. Seiring dengan berjalannya waktu, perseroan hasil pemisahan tersebut akan mengajukan kepailitan dengan alasan tidak mampu membayar kewajiban hutangnya terhadap kreditor. Jika sudah demikian tentu kreditor sangat dirugikan.


11

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan diatas, hal tersebutlah yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penulisan ilmiah dengan judul “Akibat Hukum Pemisahan Perseroan Terhadap Kreditur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas”. B.

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan

yang akan dibahas didalam penulisan ini, antara lain : 1.

Bagaimana pengurusan Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas?

2.

Bagaimana pelaksanaan pemisahan dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ?

3.

Bagaimanakah akibat hukum pemisahan perseroan terhadap kreditur menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang

Perseroan

Terbatas ?

C.

Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan Tujuan dari penulisan karya ilmiah ini adalah:

1.

Untuk dapat mengetahui pengurusan Perseroan Terbatas menurut UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

2.

Untuk dapat mengetahui pelaksanaan pemisahan dalam Perseroan Terbatas menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.


12

3.

Untuk dapat mengetahui akibat hukum pemisahan perseroan terhadap kreditur menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Manfaat yang didapatkan dari penulisan karya imiah ini adalah: 1. Secara teoristis Secara teoristis, manfaat yang didapatkan dari penulisan karya ilmiah ini adalah dapat memberikan pengetahuan dan informasi kepada pembaca mengenai Perseroan Terbatas, terutama memberikan pengetahuan mengenai pemisahan perseroan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang tentunya dapat memberi manfaat bagi bidang hukum bisnis terrutama dalam perkembangan hukum Perseroan terbatas. 2. Secara praktis Manfaat secara praktis yang diperoleh dari penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai bahan bacaan ataupun sebagai salah satu referensi bagi masyarakat maupun kepada mahasiswa secara khususnya, untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai persoalan didalam Perseroan Terbatas dan secara khusus karya ilmiah ini menyajikan suatu tambahan bahan bacaan mengenai penerapan Pasal 135 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang atas pasal tersebut dimungkinkan untuk melakukan pemisahan perseroan dan atas pasal tersebut belum ada peraturan turunan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang tersebut. Sekiranya karya ilmiah ini dapat


13

dijadikan sebagai salah satu sumber jawaban, terhadap polemik yang berkaitan dengan pemisahan perseroan Perseroan Terbatas. D.

Keaslian Penulisan Karya ilmiah ini merupakan karya ilmiah yang lahir dari buah pikiran

penulis sendiri, tanpa ada kemiripan maupun unsur plagiat terhadap karya ilmiah yang lain, yang pernah ada, sehingga keaslian dari penulisan karya ilmiah ini dapat dipertanggungjawabkan secara akademis. Penulisan karya ilmiah ini merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh penulis untuk mendapatkan suatu gelar akademik Sarjana Hukum yang akan penulis dapatkan dari Universitas Sumatera Utara. Judul karya ilmiah ini telah diperiksa oleh pihak Perpustakaan Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara/Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum USU. Berdasarkan hasil pemeriksan yang dilakukan oleh pihak Perpustakan dan berdasarkan surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pihak Perpustakan Fakultas Hukum USU, menyatakan bahwa judul skripsi yang penulis angkat tidak pernah dibahas atau diangkat pada tahun-tahun sebelumnya. Dalam Karya Ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah tertulis atau dipublikasi orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan mencantumkannya di dalam catatan kaki maupun didalam daftar pustaka. Dengan demikian, judul beserta pembahasan yang tertuang didalam Skripsi ini adalah asli dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.


14

E.

Tinjauan Pustaka Pasal 1 angka 1 UUPT menyatakan bahwa Perseroan

Terbatas yang

selanjutnya disebut Perseroan Terbatas, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirkan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta pelaksanannya. Perseroan Terbatas merupakan suatu istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu Perseroan dan Terbatas. Perseroan merujuk kepada modal Perseroan Terbatas yang terdiri dari sero-sero atau saham-saham. Adapun kata terbatas merujuk kepada tanggung jawab pemegang saham yang luasnya hanya terbatas pada nilai nominal semua saham yang dimilikinya. Perbuatan hukum pemisahan yang dikenal dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa terdapat 2 (dua) jenis pemisahan Perseroan yaitu pemisahan murni dan pemisahan tidak murni. Pasal 135 angka 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas memberi pengaturan bahwa pemisahan murni berdampak pada seluruh aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 2 (dua) perseroan lain atau lebih yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut berakhir karena hukum. Dalam pasal 135 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas juga dijelaskan bahwa pemisahan tidak murni berdampak pada sebagian aktiva dan pasiva perseroan beralih karena hukum kepada 1 (satu) perseroan lain yang menerima peralihan dan perseroan yang melakukan pemisahan tersebut tetap ada..


15

Pasal 126 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyebutkan bahwa perbuatan hukum penggabungan, peleburan, pengambilalihan, atau pemisahan wajib memperhatikan kepentingan salah satunya adalah kreditur. Berdasarkan ketentuan tersebut diketahui bahwa Perseroan wajib memberitahukan terlebih dahulu setiap rencana pemisahan Perseroan kepada setiap kreditur yang ada untuk memberikan kesempatan bagi kreditur menyampaikan sikapnya terkait rencana Perseroan dalam melakukan pemisahan tersebut. Hal ini penting dilakukan karena kreditur adalah salah satu pihak penting dalam pembiayaan perseroan. Penyampaian rencana pemisahan kepada kreditur dilakukan sebelum dilakukannya RUPS sehingga para pihak yang merasa keberatan dapat mengajukan keberatannya dalam jangka waktu tertentu sebelum RUPS diadakan.

F.

Metode Penulisan Metode penulisan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode

penelitian hukum normatif. Pemilihan metode ini, sebagaimana yang ditulis Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-dontrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Oleh karena itu, pilihan metode penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang berkaitan dengan prinsip-prinsip pertanggungjawaban direksi dalam hukum perusahaan di Indonesia. Metode penelitian yang dipakai dapat diuraikan sebagao berikut: 1. Jenis dan sifat penelitian


16

Jenis penelitian yang dipakai adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian

yang

dilakukan

berdasarkan

perundang-undangan.

Perundang-

undangan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini adalah Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Penulisan skripsi ini bersifat penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan yang menjadi objek penelitian yakni perseroan dan kreditur. 2. Data penelitian Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penelitian. Peneliti mendapat data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode, baik secara komersial maupun nonkomersial. Data penelitian tersebut antara lain: a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi, artikel-artikel, hasil-hasil penelitian, laporan-laporan dan sebagainya yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media elektronik. c. Bahan hukum tersier, mencakup bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 3. Teknik pengumpulan data


17

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui teknik studi pustaka (literature research) dan juga mengambil informasi dengan menggunakan media elektronik yaitu internet. 4. Analisis data Metode analisis data yang dilakuka penulis adalah pendekatan kualitatif, yaitu dengan : a. Mengumpulkan bahan hukum premier, sekunder, tersier yang relevan. b. Mengelompokkan bahan-bahan hukum yang relevan secara sistematis c. Mengolah bahan-bahan hukum tersebut sehingga dapat menjawab permasalahan yang telah disusun. d. Memaparkan kesimpulan yang dapat diambil dari hasil analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah diolah tersebut. G. Bab I

Sistematika Penulisan PENDAHULUAN Bab ini menguraikan latar belakang, perumusan masalah , tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penulisan, serta sistematika penulisan yang dilakukan penulis untuk melakukan penelitian normatif terhadap Akibat Hukum Pemisahan Perseroan Terhadap Kreditur Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

Bab II

PENGURUSAN PERSEROAN TERBATAS MENURUT UNDANGUNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS.


18

Bab ini menguraikan pengertian perseroan terbatas, kedudukan hukum perseroan terbatas sebagai badan hukum yang mandiri dan organ-organ dalam perseroan terbatas. Pembahasan pada bab ini akan mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bab III

PELAKSANAAN PEMISAHAN DALAM PERSEROAN TERBATAS MENURUT

UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007

TENTANG PERSEROAN TERBATAS Bab ini menguraikan pengertian pemisahan, alasan dilakukannya pemisahan, dan pelaksanaan pemisahan perseroan. Pembahasan pada bab ini akan mengacu pada Undang-Undang No 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Bab IV

AKIBAT

HUKUM

PEMISAHAN

PERSEROAN

TERHADAP

KREDITUR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 2007 TENTANG PERSEROAN TERBATAS Bab ini menguraikan kedudukan kreditur dalam perseroan terbatas, akibat hukum pemisahan perseroan terhadap kreditur, dan perlindungan bagi kreditur terhadap pemisahan perseroan. Bab V

PENUTUP Bab ini memuat kesimpulan dari bagian awal hingga bagian akhir penulisan yang merupakan ringkasan dari substansi penulisan skripsi ini, dan juga disertai dengan saran yang penulis ajukan dalam kaitannya dengan masalah yang dibahas.


BAB I PENDAHULUAN. (NV), merupakan badan hukum perdata (privat) yang mempunyai status hukum

Recommend Documents