BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Suatu perbuatan hanya dapat dikenakan
pidana jika perbuatan itu
didahului oleh ancaman pidana dalam undang-undang. Artinya bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenai pidana apabila perbuatan itu diterapkan. Hal ini dalam hukum pidana dikenal dengan asas yang dirumuskan dalam bahasa Latin Nullum delictun, nulla poena sine praevia lege poenali yang lebih dikenal dengan asas legalitas. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) asas ini terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : ”Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundangundangan yang telah ada, sebelum peraturan dilakukan”. Syarat pertama untuk memungkinkan adanya penjatuhan pidana adalah dengan adanya perbuatan (manusia) yang memenuhi rumusan delik dalam undang-undang. Hal tersebut adalah konsekuensi atas asas ligalitas yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Menurut Roeslan Saleh, asas tersebut mengandung beberapa dimensi, yaitu : 1. Dimensi politik hukum yang dimaksudkan sebagai perlindungan anggota masyarakat dari tindakan sewenang-wenang pihak pemerintah; 2. Dimensi politik kriminal dimaksudkan sebagai tindakan preventif terjadinya tindak pidana yang dapat dipertimbangkan sendiri oleh yang bersangkutan. 3. Dimensi organisasi yang dimaksudkan sebagai tindakan represif apabila terjadi tindak pidana. 1
1
Roeslan Saleh, 1983. Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Perspektif. Aksara Baru, Jakarta. hlm. 17.
1
Dikemukakan oleh Moeljatno, hukum adalah himpunan peraturanperaturan, yang berupa perintah atau larangan yang mengharuskan untuk ditaati oleh masyarakat itu. Berkaitan dengan tindak pidana Moeljatno merumuskan istilah perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang oleh aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana, barang siapa yang melanggar larangan tersebut. 2 Suatu perbuatan akan menjadi suatu tindak pidana apabila mempunyai sifat-sifat sebagai berikut : 1. Melawan hukum; 2. Merugikan masyarakat; 3. Dilarang oleh aturan pidana; 4. Pelakunya diancam dengan pidana. 3 Dari pengertian tersebut terlihat bahwa hukum dalam kehidupan masyarakat sangat besar manfaatnya, ciri-ciri yang melekat dalam pengertian hukum meliputi: 1. Peraturan yang bersifat abstrak; 2. Mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam hidup bermasyarakat 3. Dikenakannya sanksi bagi siapa yang melanggar hukum. Mengenai masalah tindak pidana, maka perlulah disebut tentang hubungan antara perbuatan dengan orang yang melakukan perbuatan itu. Oleh karena hubungan antara keduanya ini sangat erat sekali, tidak mungkin ada suatu tindak pidana tanpa perbuatannya karena timbulnya suatu tindak pidana 2
3
Moeljatno, 1987. Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Bina Aksara, Jakarta. hlm. 1. M. Sudradjat Bassar, 1986. Tindak-tindak Pidana Tertentu. Ghalia, Bandung. hlm. 2
2
disebabkan oleh adanya orang yang berbuat. Kedua faktor ini penting untuk kepentingan penjatuhan pidana, oleh karena tidak setiap orang yang melakukan tindak
pidana
akan
dijatuhi
pidana,
kecuali
orang
yang
dapat
dipertanggungjawabkan atas perbuatannya itu. 4 Merebaknya berbagai penyakit sosial dalam banyak hal disebabkan terutama karena rendahnya indikator kesejahteraan hidup rakyat. Tak tersedianya kebutuhan fisik minimum sebagai prasyarat untuk bertahan hidup menjadikan banyak kalangan dari mereka mencari jalan keluar yang tidak sesuai dengan harapan kebijakan itu sendiri, yaitu membentuk manusia-manusia yang mandiri. Kehidupan mereka tak lebih dari sebuah jalan yang merugikan kepentingan umum. Semua ini berpangkal dari derajat kesejahteraan rakyat yang sangat rendah. Mereka penyandang masalah-masalah kesejahteraan sosial. 5 Salah satu kejahatan atau tindak kriminal yang dirumuskan dalam KUHP adalah perjudian, yang dimaksud dengan perjudian ialah tiap-tiap permainan di mana pada umumnya kemungkinan mendapatkan untung tergantung pada peruntungan belaka, juga apabila kemungkinan itu makin besar karena permaiannya lebih terlatih atau mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permaian lain-lainnya yang tidak diadakan di antara mereka yang turut lomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya. 6 Perjudian sebagai suatu kejahatan pada hakikatnya adalah bertentangan dengan agama, kesusilaan dan moral Pancasila serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat bangsa dan negara. Ditinjau dari 4 5 6
Ibid., hlm. 4. B. Simandjuntak, 1981. Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial. Tarsito, Bandung. hlm. 6. R. Soesilo, 1989. Kitab Undnag-undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Pasal Demi Pasal. Politeia, Bogor. hlm. 222
3
kepantigan nasional, penyelenggaraan perjudian mempunyai exes yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat terutama terhadap generasi muda. 7 Berjudi adalah tindakan spekulatif; bersikap untung-untungan terhadap kemenangan atau laba yang belum pasti. Memang, sifat spekulatif itu sedikit atau banyak pastilah ada pada setiap orang. Buktinya, setiap orang pasti pernah mempertaruhkan sesuatu, misalnya dalam bentuk : energi, pikiran, aktivitas, uang, harta, bahkan hidupnya demi pencapaian satu tujuan hidup. Namun semua perbuatan tadi masih ada dalam batas-batas kekangan kemauan dan hati nurani. Berbedalah semua itu dengan perbuatan judi dengan taruhan, karena judi itu menggiring orang kepada nafsu (kecenderungan yang sangat hebat dan kuat, sehingga segenap kehidupan fisik dan psikis terganggung olehnya) buruk yang tidak terbatas. Karena itu sekalipun pemerintah telah berkali-kali melarang dengan macam-macam undang-undang, sanksi dan hukuman, bahkan buku-buku agama juga menurunkan ayat-ayat pelarangan judi, namun
pada intinya
perjudian tidak bisa diberantas. Yaitu tidak bisa dipunahkan, selama nafsu bermain dan berspekulasi masih bersarang di hati manusia. 8 Berkenaan dengan masalah perjudian ini, selamanya orang diaharapkan kepada dillema. Jika judi diperkenankan berlangsung sebagai penyalur ketegangan dan nafsu manusiawi, maka peristiwa ini akan menumbuhkan ekses-
7
8
K. Wantjik Saleh, 1985. Pelengakap KUHP Perubahan KUHP dan UU Pidana sampai dengan akhir 1980. Ghalia Indonesia. Jakarta. hlm. 138 Kartini Kartono, 1992a. Patologi Sosial Jilid I. Rajawali Pres, Jakarta. hlm. 81- 82.
4
ekses kenaikan jumlah kriminalitas dan penyimpangan tingkah laku (deviasi sosial). 9 Berdasarkan pada uraian tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa perjudian adalah
sebagai gejala penyakit sosial, penyelenggaraan perjudian
mempunyai exes yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat. Bertolak dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap putusan perkara Pengadilan Negeri Purwokerto No. 101/Pid.B/2011/PN.Pwt tentang tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana penerapan unsur-unsur tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan melakukan perjudian kepada umum pada putusan Nomor : 101/Pid.B/2011/PN. Pwt ? 2. Apa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan melakukan perjudian kepada umum dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2011/PN. Pwt ?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana dikemukakan di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :
9
Kartini Kartono, 1992a. Loc. cit.
5
1. Untuk mengetahui penerapan unsur-unsur tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan melakukan perjudian kepada umum pada putusan Nomor : 101/Pid.B/2011/PN. Pwt 2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap tindak pidana dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan melakukan perjudian kepada umum dalam perkara Nomor : 101/Pid.B/2011/PN. Pwt
D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis Diharapkan hasil penelitian ini dapat bermanfaat secara teoritis bagi pengembangan ilmu hukum, terutama di bidang hukum pidana khususnya tentang tindak pidana dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum. 2. Secara Praktis Diharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat bagi penegak hukum sebagai sumbangan pemikiran dalam pengambilan kebijakan terhadap pelaku tindak pidana khususnya dalam tindak pidana dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi kepada umum.
6
