BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Penelitian Kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat merupakan tanggung jawab Negara yang berdaulat. Dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara serta untuk menggerakkan roda pemerintahan, kepastian hukum dan jaminan keadilan diwujudkan dengan membuat berbagai undang-undang, peraturan, serta kebijakan yang sesuai aspirasi masyarakat dan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang sedang berkembang. Terbukanya demokrasi membuat masyarakat kritis menyikapi berbagai kebijakan yang dibuat oleh pemerintah (DPR sebagai lembaga kontrol semakin aspiratif). Akibat dari iklim keterbukaan ini, pemerintah merasa perlu merevisi, menyempurnakan bahkan merombak berbagai peraturan yang bersifat publik yang dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masyarakat. Dalam kaitannya dengan bidang perpajakan, reformasi dan perubahan kebijakan juga sudah dilakukan. Perubahan-perubahan yang terjadi pada dasarnya adalah untuk meningkatkan kinerja perekonomian nasional, termasuk masyarakat dan bidang usaha sebagai penyeimbang yang berkembang tidak dapat terlepas dari peraturan-peraturan bidang perpajakan, yang dimaksudkan sebagai langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi kemajuan bidang usaha baru untuk tetap menjadi objek pajak dan memberi kepastian hukum bagi masyarakat dan sebagai upaya mewujudkan rasa keadilan. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah
Universitas Sumatera Utara
dalam upaya ekstensifikasi dan intensifikasi bidang perpajakan serta penegakan supremasi hukum. Berkaitan dengan hal ini, pemasukan penerimaan dari sektor pajak cukup berarti bagi pendapatan pemerintah. Ini tercermin dari pembiayaan belanja negara yang semakin lama semakin bertambah besar, ditambah dengan kondisi negara yang dibebani oleh hutang sehingga diperlukan penerimaan negara yang berasal dari dalam negeri yang semakin lama semakin sulit diharapkan. Hal ini berarti bahwa semua pembelanjaan negara harus dibiayai dari pendapatan negara, yaitu dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Jika dipetakan, sistem pemungutan pajak terdiri dari tiga yaitu Self Assessment System, Official Assessment System, dan yang terakhir, Withholding Tax System. Ketiga sistem ini mempunyai ciri khas berbeda satu dengan lainnya. Sistem Self Assesment merupakan sistem pemungutan utang pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada Wajib Pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkannya sendiri secara teratur jumlah kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku tanpa menunggu adanya suatu ketetapan pajak. Sistem Official Assessment merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus ) untuk penentuan pajak terutang. Jadi, hakekat dari sistem ini adalah fiskus memiliki wewenang yang sangat besar dalam menentukan pajak terutang dari wajib pajak. Sementara dalam sistem pemungutan pajak atau dipungut yaitu Sistem Withholding Tax, pajak dipotong atau dipungut oleh pihak ketiga. Bagi
Universitas Sumatera Utara
pihak yang dipotong atau dipungut, pajak yang sudah dibayarnya itu dapat berfungsi sebagai pengurang pajak diakhir tahun. Inti dari sistem ini adalah adanya pengalihan sebagian wewenang Dirjen Pajak dalam menerapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak. Peran aktif masyarakat sebagai wajib pajak dituntun dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Dengan adanya sistem pemungutan Self Assessment dan reformasi peraturan perpajakan diharapkan dapat meningkatkan penerimaan dalam negeri ke arah kemandirian pembiayaan negara sebagaimana fungsi utama pajak, yaitu fungsi budgetair yang diartikan sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Penjualan merupakan salah satu elemen dalam laporan laba rugi yang dikenakan dari segi Pajak Penghasilan (PPh). Dilihat dari sudut pandang PPh, penjualan adalah kegiatan transaksi ekonomi yang dapat menghasilkan penghasilan, penghasilan tersebut merupakan objek pajak PPh yang nantinya pada akhir tahun harus dilaporkan oleh wajib pajak didalam Surat Pemberitahuan (SPT). Informasi dapat diperoleh dengan menganalisis laporan keuangan yang diterbitkan secara periodik oleh perusahaan. Dari semua informasi dan analisis laporan keuangan, investor umumnya lebih memperhatikan profitabilitas perusahaan. Hal ini desebabkan karena tingkat return yang diterima oleh investor tergantung pada tingkat profitabilitas. Profitabilitas adalah kemampuan perusahan untuk menghasilkan laba dari kegiatan operasionalnya. Makin tinggi laba, makin tinggi return yang diperoleh investor.
Universitas Sumatera Utara
Dari semua informasi yang terkait dalam kemampuan perusahan dalam meningkatkan laba dapat dilihat dari analisis laporan keuangan. Persoalan yang sering muncul dalam masalah relevansi laporan keuangan adalah pengunaan pendekatan berguna bagi pembuatan keputusan (decision usefulness approach). Terdapat banyak pengguna laporan keuangan yang masing-masing mempunyai kepentingan yang berbeda, yang biasanya dikelompokkan dalam kategori seperti investor, kreditor manajer, pembuat peraturan, perserikatan, dan pemerintah (kelompok-kelompok tersebut disebut constituancies). Dengan memahami masalah keputusan, akuntan akan lebih baik menyiapkan laporan keuangan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai pengguna. Dengan menyesuaikan informasi laporan keuangan pada kebutuhan pengguna laporan keuangan tersebut akan mengarahkan pada pembutan keputusan yang lebih baik. Dalam cara ini laporan keuangan dapat dikatakan akan lebih berguna (usefull). Laporan keuangan umumnya terdiri atas dua macam. Laporan keuangan yang dimaksud diantaranya adalah laporan keuangan fiskal dan laporan keuangan komersial. Laporan keuangan fiskal pada umumnya berbeda dengan laporan keuangan komersial, karena laporan keuangan fiskal disusun berdasarkan ketentuan
peraturan
perundang-undangan
perpajakan,
sedangkan
laporan
keuangan komersial disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Secara spesifik perbedaan itu pada umumnya terdapat dalam pengakuan penghasilan dan biaya antara SAK dan undang-undang perpajakan. Perbedaan tersebut disebabkan karena perbedaan waktu dan perbedaan tetap. Untuk itu diperlukan penyusunan rekonsiliasi laporan keuangan fiskal.
Universitas Sumatera Utara
Laporan keuangan fiskal bertujuan menghitung besarnya pajak terutang. Sanksi yang diberikan sehubungan dengan laporan keuangan fiskal apabila terjadi penyimpangan adalah sanksi administrasi berupa bunga, atau kenaikan pajak. Selain itu ada juga sanksi administrasi berupa bunga, atau kenaikan pajak. Selain itu ada juga sanksi pidana berupa kurungan atau penjara. Di dalam menentukan penghasilan atau pendapatan dan biaya antara Standar Akuntansi Keuangan dan undang-undang perpajakan terdapat persamaan dan perbedaan. Perbedaan yang terjadi atas kedua dasar tersebut maka dilakukan koreksi fiskal, sehingga dari koreksi fiskal ini disusun laporan keuangan fiskal. Koreksi fiskal tersebut mempunyai dampak terhadap meningkatnya pajak penghasilan badan, oleh karena itu terhadap koreksi fiskal tersebut perlu dilakukan penelitian kembali agar biaya-biaya tersebut tetap sebagai biaya perusahaan maupun sebagai biaya fiskal yang nantinya dapat mengurangi besarnya pajak penghasilan. Masalah yang timbul dalam akuntansi untuk pajak penghasilan adalah bahwa standard atau aturan yang digunakan dalam pelaporan akuntansi, dalam hal ini adalah pernyataan Standar Akuntansi Keuangan seringkali tidak sama atau bertentangan dengan peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dalam menentukan laba atau penghasilan kena pajak. Aktiva pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih kecil daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Lebih kecilnya laba akuntansi daripada laba fiskal mengakibatkan perusahaan dapat menunda pajak terutang tersebut pada periode mendatang. Namun, apabila laba fiskal tidak mungkin tersedia dalam
Universitas Sumatera Utara
jumlah memadai untuk dapat dikompensasi dengan saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasikan atau bila dimungkinkan adanya realisasi manfaat pajak di masa depan dengan profitabilitas kurang dari 50 persen (Endang Kiswara, 2007), maka aktiva pajak tangguhan tidak diakui dan perusahaan akan mencatat cadangan aktiva pajak tangguhan. Sebaliknya untuk kewajiban pajak tangguhan terjadi bila laba akuntansi lebih besar daripada laba fiskal akibat perbedaan temporer. Dalam hal perbedaan tersebut, ada yang bersifat sementara (temporary different) dan ada yang bersifat tetap (permanent different). Atas perbedaan tersebut harus dilakukan suatu tahapan yang disebut rekonsiliasi fiskal, sehingga pada akhirnya dapat diketahui laba fiskal perusahaan. Perbedaan tetap adalah merupakan suatu konsekuensi yang harus diterima bahwa hal tersebut harus dikeluarkan dari laporan laba rugi karena secara fiskal atau berdasarkan peraturan pajak tidak dapat dibebankan atau bukan merupakan penghasilan. Berbeda dengan perbedaan tetap, perbedaan sementara baik secara standard akuntansi maupun peraturan perpajakan boleh diakui, hanya saja waktu pengakuannya PSAK no.46, banyak perusahaan yang mengabaikan perbedaan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Ivan Hasudungan Sihombing (2008) yang berjudul “Pengaruh profitabilitas perusahaan terhadap aktiva pajak tangguhan (differed tax asset) pada perusahaan manufaktur di BEI”. Dimana variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah ROA, ROA, operating income dan market capitalisation. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2007.Teknik pengambilan sampel yang
Universitas Sumatera Utara
digunakan adalah teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan ROA, ROE, operating income dan market capitalisation berpengaruh signifikan terhadap aktiva pajak tangguhan. Secara parsial ROA dan operating income berpengaruh signifikan terhadap aktiva pajak tangguhan. Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk menguji kembali penelitian yang dilakukan oleh Ivan Hasudungan Sihombing (2008). Adapun judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah:“Pengaruh Rasio Perusahaan
Terhadap
Aktiva
Pajak
Tangguhan
pada
Profitabilitas Perusahaan
Manufaktur di BEI”.
B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat diindentifikasikan sebagai berikut: “Apakah rasio profitabilitas berpengaruh baik simultan maupun parsial terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?.”
C. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rasio profitabilitas berpengaruh baik simultan maupun parsial terhadap aktiva pajak tangguhan pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia.
Universitas Sumatera Utara
D. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai hubungan antara variabel-variabel yang dalam hal ini adalah ROA, ROE dan net profit margin terhadap aktiva pajak tangguhan, dan memberikan penjelasan serta memperbaiki teori yang sudah ada mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva pajak tangguhan disuatu perusahaan. 2. Manfaat Praktis Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi investor untuk menambah wawasan mengenai pasar modal terutama mengenai profitabilitas dan aktiva pajak tangguhan. Diharapkan juga dapat memberikan
kontribusi
untuk
penelitian
selajutnya
dalam
hal
pengembangan teori dimasa mendatang.
Universitas Sumatera Utara
