BAB I PENDAHULUAN 1.1.
Latar Belakang Masalah Negara Republik Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan
kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke sehingga dibutuhkan alat transportasi untuk menghubungkan antar pulau dalam rangka mewujudkan wawasan nusantara yang mempersatukan seluruh wilayah Indonesia, termasuk lautan nusantara sebagai satu kesatuan wilayah Indonesia. Kondisi geografis Indonesia yang merupakan negara kepulauan yang membentang dengan luas daratan dan lautan tidak kurang dari 8.746.000 km2 dan terletak antara dua Samudera membuat Negara Indonesia juga memiliki posisi geografis yang unik sekaligus menjadikannya strategis. Hal ini dapat dilihat dari letak Indonesia yang berada di dua Samudera dan benua sekaligus memiliki perairan yang menjadi salah satu urat nadi perdagangan internasional.1 Melihat kenyataan geografis Indonesia dimana wilayah perairan lebih luas dibandingkan wilayah daratan maka sudah merupakan hal yang wajar apabila pembangunan dan pengaturan transportasi laut dewasa ini perlu mendapat perhatian yang besar. Peranan transportasi laut merupakan bagian yang sangat bermanfaat bagi perkonomian suatu negara, ini berarti adanya hubungan transportasi antar pulau atau antar negara dilakukan melalui sarana transportasi laut. Kebijakan untuk menjadikan transportasi laut sebagai sarana perhubungan
1
Ridwan Sandhi, 2010 ”Kondisi geografis Indonesia dan keadaan alam Indonesia”, diakses dari http://kondisigeografisindonesia.blogspot.com/p/kondisi-geografis--indonesia.html., diakses tanggal 25 Oktober 2015 pukul 18.00
1
2
dengan atau antar daerah terpencil ini sampai sekarang masih dipertahankan. Transportasi laut merupakan salah satu alternatif guna untuk mengembangkan angkutan di negara berkembang seperti Indonesia karena mengingat kondisi geografis Indonesia. Dengan meningkatnya aktivitas pembangunan di segala bidang khususnya di bidang ekonomi, maka sarana angkutan sebagai salah satu mata rantai perekonomian negara juga mengalami kemajuan yang cukup pesat. Pada saat sekarang ini dan dimasa mendatang jasa angkutan merupakan salah satu bentuk jasa yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat, baik itu dari kalangan umum, pemerintah maupun perusahaan-perusahaan industri. Seiring dengan pesatnya pertumbuhan penduduk dengan segala aktivitas ekonomi tersebut, maka kebutuhan masyarakat akan alat transportasi kian meningkat pula, demikian pula halnya di Provinsi Bali. Dengan wilayahnya yang sebagian besar terdiri dari perairan serta banyak pulau-pulau, maka permintaan akan jasa angkutan laut di daerah ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Oleh sebab itu, bidang usaha jasa angkutan laut di daerah ini cukup pesat pertumbuhannya. Provinsi Bali sebagai salah satu provinsi yang memiliki ciri khusus dibandingkan dengan propinsi lainnya, dimana wilayahnya meliputi daratan dan perairan yang cukup luas yang meliputi sungai dan perairan laut. Dengan kondisi wilayah yang demikian, maka dibutuhkan sarana transportasi yang memadai untuk menjangkau daerah-daerah wilayah Provinsi Bali, untuk mencapai daerah
3
yang satu ketempat tujuan yang lainnya diperlukan sarana transportasi perairan seperti ferry, kapal pompong, speed boat dan lain-lainnya. Pada umumnya, transportasi mencakup bidang yang sanggat luas, hampir keseluruh segi kehidupan manusia tidak terlepas dari keperluan akan transportasi tersebut. Transportasi tumbuh dan berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi dan majunya tinggkat pemikiran budaya manusia itu sendiri, sebab kehidupan yang maju ditandai oleh mobilitas yang memungkinkan tersedianya fasilitas transportasi yang cukup memadai setiap saat. Salah satu jenis transportasi adalah transportasi perairan yang mencakup sungai, danau dan laut. Pentingnya transportasi ini bagi masyarakat di Provinsi Bali khususnya di daerah Kabupaten Denpasar akan membantu aktifitas yang dilakukan sehari-hari oleh masyarakat setempat. Selain dapat mengangkut penumpang dan barang dari suatu tempat ketempat yang lainnya, juga dapat mempelancar kegiatan perdagangan di Denpasar. Adapun perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan transportasi laut di daerah ini diantaranya adalah PT. JJ Fast Boat, yang beroperasi dengan menggunakan sejenis speed boat. Perusahaan ini berdiri didasari oleh tingginya minat membutuhkan
dan
mengunakan
sarana
transportasi
konsumen yang
laut
untuk
tujuan
keberangkatan dari Sanur ke Nusa Lembongan dan sebaliknya, Sanur ke Padang Bai dan sebaliknya dan tujuan keberangkatan dari Sanur ke Gili dan sebaliknya yang dinilai lebih efektif jika penggunaan transportasi air dibanding dengan transportasi darat.
4
Sarana transportasi yang khususnya angkutan laut merupakan suatu mata rantai penghubung, yang sangat menunjang kegiatan untuk tercapainya tujuan yang diinginkan oleh pengguna jasa. Untuk itu jasa angkutan harus cukup tersedia agar semua sektor dapat berjalan dengan lancar. Namun begitupun tidak selamanya angkutan laut tersedia dengan baik, sebab tidak menutup kemungkinan pula terjadi hal-hal yang menyebabkan kerugian bagi pihak pengguna jasa angkutan laut. Hal-hal yang merugikan tersebut antara lain adalah apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan kelalain dari pelaku usaha. Seperti yang terjadi dalam kasus PT. JJ Fast Boat yang terbakar di perairan Nusa Lembongan, Kabupaten Klungkung, yang mengangkut 16 (enam belas) orang penumpang yang diduga mengalami kerusakan pada mesinnya setelah 1,5 kilometer berjalan menuju Sanur yang
mengakibatkan
para
penumpang
mengalami
luka-luka.
Sehingga
berdasarkan ketentuan Pasal 180 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintahan Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Selanjutnya disebut PP Angkutan di Perairan) yang menyatakan “Perubahan angkutan di perairan bertanggung jawab terhadap keselamatan dan keamanan penumpang dan/atau barang yang diangkut.” Selanjutnya pada ketentuan Pasal 181 ayat (2) bahwa tanggung jawab perusahaan angkutan di perairan dilakukan salah satunya apabila penumpang mengalami kematian atau luka pada saat menggunakan jasa angkutan di perairan. Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas maka penulis kemudian mengangkat permasalahan tersebut dalam tulisan yang berjudul “Tanggung
5
Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pengguna Jasa Angkutan Laut Apabila Terjadi Kecelakaan (Studi Pada PT. JJ Fast Boat Sanur Denpasar).”
1.2
Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana telah diuraikan diatas,
maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut; 1. Bagaimanakah bentuk tanggung jawab PT. JJ Fast Boat terhadap pengguna jasa terkait kecelakaan yang terjadi pada PT. JJ Fast Boat? 2. Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa PT. JJ Fast Boat apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha?
1.3
Ruang Lingkup Masalah Untuk mendapat uraian lebih terarah perlu kiranya diadakan pembatasan
pembahasan
terhadap
permasalahan tersebut.
Hal ini dilakukan untuk
menghindari adanya pembahasan yang menyimpang dari permasalahan yang dikemukakan. Bertitik tolak dari permasalahan tersebut diatas, sehingga dapat diuraikan secara sistematis. Adapun ruang lingkup permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut : 1. Dalam
permasalahan
pertama,
ruang
lingkup
pembahasannya
mengenai dalam bentuk apa tanggung jawab PT. JJ Fast Boat terhadap pengguna jasa terkait kecelakaan yang terjadi pada PT. JJ Fast Boat.
6
2. Dalam permasalahan kedua, ruang lingkup pembahasannya mengenai upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa PT. JJ Fast Boat apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha.
1.4 No. 1
Orisinalitas Penelitian Peneliti Gde Yogi
Judul “Tanggung Jawab
Rumusan Masalah 1. Bagaimanakah
Yustyawan
Pengangkut Atas
tanggung jawab
Fakultas Hukum
Kerugian Yang Diderita
pengangkut atas
Universitas
Pengirim Barang Yang
kerugian yang
Udayana
Disebabkan Kelalaian
diderita oleh
Tahun 2015
Pengangkut (Studi
pengirim barang
Kasus Di PT Semesta
dalam
Agung)”
penyelenggaraan pengangkutan oleh PT Bali Semesta Agung? 2. Upaya hukum apakah yang dilakukan oleh pengirim
barang
terhadap pengangkut atas kerugian yang
7
dideritanya? 2
Hamal Octovianus
“Tanggung Jawab
1. Bagaimanakah
Fakultas Hukum
Pengangkut Dalam
tanggung jawab
Universitas
Pengangkutan Barang
pengangkut apabila
Udayana
Melalui Darat Di
terjadi kehilangan
Tahun 2008
Denpasar”
barang, kerusakan barang dan keterlambatan waktu penyampaian barang tersebut? 2. Bagaimanakah upaya yang dapat ditempuh apabila pengiriman atau penerima barang tidak mengambil barangnya tersebut?
1.5
Tujuan Penelitian Setiap karya tulis ilmiah pada intinya suatu tujuan yang ingin dicapai baik
tujuan umum maupun tujuan khusus yaitu : 1.5.1
Tujuan Umum Adapun tujuan umum dari penulisan skripsi ini adalah:
8
1. Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab PT. JJ Fast Boat terhadap pengguna jasa terkait kecelakaan yang terjadi pada PT. JJ Fast Boat. 2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa PT. JJ Fast Boat apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha. 3. Memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana hukum (S1). 1.5.2
Tujuan Khusus Sedangkan tujuan khusus yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 1. Untuk memahami bentuk tanggung jawab PT. JJ Fast Boat terhadap pengguna jasa terkait kecelakaan yang terjadi pada PT. JJ Fast Boat. 2. Untuk memahami upaya penyelesaian sengketa yang dapat dilakukan oleh pengguna jasa PT. JJ Fast Boat apabila terjadi kecelakaan yang disebabkan oleh kesalahan pelaku usaha.
1.6
Manfaat Penelitian
1.6.1
Manfaat Teoritis 1. Mengharapkan hasil penelitian ini dapat menyumbangkan pemikiran di bidang hukum yang akan mengembangkan disiplin ilmu hukum. 2. Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan, pengalaman dalam bagaimana pertanggung jawaban suatu proses pengangkutan barang atau jasa jika terjadi kecelakaan.
1.6.2
Manfaat Praktis
9
1. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman oleh pengambil kebijakan dan para pelaksana hukum dibidang hukum pengangkutan
khususnya
mengenai
perlindungan
hukum
dan
tanggung jawab pengguna jasa angkutan laut jika terjadi kecelakaan. 2. Dapat dipergunakan sebagai bahan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan secara langsung dalam penelitian ini.
1.7
Landasan Teoritis Untuk membahas permasalahan yang telah dipaparkan skripsi ini secara
lebih mendalam, perlu kiranya dikemukakan teori, konsep, landasan-landasan terhadap permasalahan tersebut yang didasarkan pada literature - literature yang dimungkinkan untuk menunjang pembahasan permasalahan yang ada. Dengan adanya teori-teori yang menunjang, diharapkan dapat memperkuat, memperjelas, dan mendukung untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini. Adapun definisi yang dipergunakan dalam penelitian ini meliputi: 1.7.1
Pengertian Pengangkutan Abdulkadir Muhammad mendefinisikan pengangkutan sebagai proses
kegiatan memuat barang atau penumpang kedalam alat pengangkutan, membawa membawa barang atau penumpang dari tempat muatan dari ketempat tujuan, dan menurunkan barang atau penumpang dari alat pengangkut ke tempat yang ditentukan. 2 Selanjutnya ia menambahkan bahwa pengangkutan memiliki tiga
2
Abdulkadir Muhammad, 1991, Hukum Pengangkutan Darat, Laut, dan Udara, Citra Aditya Bakti, Bandung, h.19.
10
dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha (business), pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), dan pengangkutan sebagai proses (proses). Pengangkutan sebagai usaha memiliki ciri-ciri sebagai berikut : 1. Berdasarkan suatu perjanjian; 2. Kegiatan ekonomi dibidang jasa; 3. Berbentuk perusahaan; 4. Menggunakan alat angkut mekanik. Pengangkutan sebagai suatu
proses mengandung makna
sebagai
serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentujan, dan pembongkaran atau penurunan ditempat tujuan. Sarjana lainnya ada yang menyimpulkan bahwa pada pokoknya pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, karena perpindahan itu mutlak diperlukan untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Sedangkan pengangkutan sebagai perjanjian (agreement), pada umumnya bersifat lisan tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan yang membuktikan bahwa perjanjian itu sudah terjadi. Perjanjian pengangkutan dapat pula dibuat secara tertulis disebut carter, charterparty.3 Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dan pengirim, dimana H.M.N Purwosutjipto melihat dari perspektif hukum dengan menegaskan bahwa pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke
3
Hasim Purba, 2005, Hukum Pengangkutan Di Laut, Pustaka Bangsa Press, Medan, h.4.
11
tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.4 1.7.2
Pengertian Perjanjian Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata
(Selanjutnya disebut KUHPerdata) perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dalam membuat suatu perjanjian harus memperhatikan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata yaitu syarat sahnya perjanjian, yaitu: 1. Adanya kata sepakat 2. Kecakapan dalm membuat perjanjian 3. Hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata dijelaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, perjanjian yang dibuat oleh para pihak ditentukan isinya oleh para pihak dan tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangundangan, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu, ketentuan ini memiliki suatu kekuatan mengikat karena perjanjian yang dibuat memiliki kekuatan mengikat layaknya sebagai suatu undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Itikad baik dalam suatu perjanjian sangat penting sebab dengan adanya itikad baik maka para pihak akan melaksanakan perjanjian sebagaimana yang telah disepakati hal ini sesuai dengan
4
H.M.N.Purwosutjipto, 1991, Pengertian Pokok Hukum Dagang (1) Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Cet IV, Djambatan, Jakarta, h.43.
12
ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang menyatakan bahwa suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. 1.7.3
Pengertian Pertangungjawaban Pertanggungjawaban berasal dari kata tanggung jawab, yang berarti
keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya. Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu liability dan responsibility. Liability merupakan istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggung jawab, yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang. Responsibility berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban, dan termasuk putusan, ketrampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan. Dalam pengertian dan penggunaan praktis, istilah liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subyek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Dalam ketentuan pasal 19 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) ditentukan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti kerugian atas kerusakan, pencemaran dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan. Dalam kaitan dengan pelaksanaan jabatan notaris maka
13
diperlukan tanggung jawab profesional berhubungan dengan jasa yang diberikan. Menurut Komar Kantaatmaja sebagaimana dikutip oleh Shidarta menyatakan tanggung jawab profesional adalah tanggung jawab hukum (legal liability) dalam hubungan dengan jasa profesional yang diberikan kepada klien. Tanggung jawab profesional ini dapat timbul karena mereka (para penyedia jasa profesional) tidak memenuhi perjanjian yang mereka sepakati dengan klien mereka atau akibat dari kelalaian penyedia jasa tersebut mengakibatkan terjadinya perbuatan melawan hukum.5 1.7.4
Pengertian Penyelesaian Sengketa Sengketa dalam kamus Bahasa Indonesia, berarti pertentangan atau
konflik, Konflik berarti adanya oposisi atau pertentangan antara orang-orang, kelompok-kelompok,
atau
organisasi-organisasi
terhadap
satu
objek
permasalahan. Menurut Ali Achmad berpendapat bahwa sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya. Dalam melakukan penyelesaian sengketa secara umum dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu, Penyelesaian secara damai ( non litigasi ) yaitu penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan diluar pengadilan yang dimana dijelaskan dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (yang selanjutnya disebut UU Arbitrase dan APS) yang menjelaskan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga 5
Shidarta, 2006, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Edisi Revisi, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, h.82.
14
penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dan yang kedua Penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang (litigasi) yaitu penyelesaian permasalahan hukum yang dilakukan dengan jalur pengadilan.6 1.8
Metode Penelitian
1.8.1
Jenis Penelitian Dalam pelaksanaan penulisan skripsi ini, penulis menggunakan jenis
penelitian Yuridis Empiris. Dipilihnya jenis penelitian yuridis empiris karena dalam membahas permasalahan penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer dan sekunder dan menggunakan data primer dari lapangan. Jadi dalam penelitian ini maksudnya adalah dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yaitu dengan melihat bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, serta melihat hukum secara nyata. Dalam hal ini penulis menggunakan studi pada PT. JJ Fast Boat pada pengguna jasa angkutan laut apabila terjadi kecelakaan. Karakteristik penelitian yang bersifat empiris adalah hasil yang diperoleh merupakan hal yang disampaikan secara nyata tanpa inteprestasi penelitian.7 1.8.2
Jenis Pendekatan Di dalam buku pedoman Fakultas Hukum Universitas Udayana, penelitian
empiris umumnya mengenal 7 jenis pendekatan, yaitu : 1. 6 7
Pendekatan Kasus (the Case Approach)
Frans Hendra Winarta, 2012, Hukum Penyelesaian Sengketa, Sinar Grafika, Jakarta, h.7. Ashsofa Burhan, 2004, Metode Penelitian Hukum, PT Rineka Cipta, Jakarta, h.28.
15
2.
Pendekatan Perundang-undangan (the statute Approach)
3.
Pendekatan Fakta (the fact Approach)
4.
Pendekatan Analisis Konsep Hukum (analytical and conceptual approach)
5.
Pendekatan Frasa (word and phrase approach)
6.
Pendekatan Sejarah (historical approach)
7.
Pendekatan Perbandingan (comparative approach)
Adapun pendekatan yang digunakan dalam penulisan skirpsi ini adalah pendekatan fakta (the fact approach), Pendekatan Perundang-undangan (the statute Approach). Pendekatan fakta (the fact approach) adalah pengkajian yang dilakukan oleh penulis terkait suatu peristiwa hukum yang diangkat serta ditunjang oleh kasus lapangan guna mendapatkkan hasil yang sempurna. Pendekatan perundang-undangan (statute approach) adalah metode penelitian dengan menelaah semua undang-undang, memahami hierarki dan asasasas dalam peraturan perundang-undangan. Dikatakan bahwa pendekatan perundang-undangan berupa legislasi dan regulasi yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mengikat secara umum.8 1.8.3
Sifat Penelitian Sifat penelitian dari skripsi ini adalah sifat penelitian deskriptif pada
penelitian termasuk pula didalamnya penelitian ilmu hukum, yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau 8
Peter Mahmud Marzuki, 2009, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, h. 97.
16
kelompok tertentu atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.9 1.8.4
Data dan Sumber Data Sumber data hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini
menggunakan tiga sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder, dan sumber bahan hukum tersier. 1) Sumber data hukum primer Sumber data hukum primer adalah data yang didapat langsung dari penelitian lapangan (field research),yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung objek yang diteliti dan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini data diperoleh dari PT. JJ Fast Boat. 2) Sumber data hukum sekunder Data sekunder diperoleh dengan cara library research (penelitian keperpustakaan), yaitu data yang diperoleh adalah berasal dari perpustakaan.
Tujuan dan kegunaannya
apa
dasarnya adalah
menunjukkan jalan pemecahan permasalahan penelitian. 10 Bahan Hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran
9 Djam’an Satori dan Aan Komariah, 2009, Metodelogi Penelitian Kualitatif, Alfabeta, Bandung, h.19. 10 Bambang Sunggono, 1991, Metode Penelitian Hukum, Raja Grafinda Persada, Jakarta, h.112.
17
b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Perububahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Angkutan di Perairan d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen 3) Sumber bahan hukum tersier Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus besar bahasa Indonesia, kamus istilah computer, ensiklopedia hukum dan internet. 1.8.5
Teknik Pengumpulan Data Dalam rangka mendapatkan data-data digunakan tiga cara dalam
pengumpulan data yaitu : 1. Teknik studi dokumen (library research) Yaitu, dalam pengumpulan data akan digunakan teknik studi dokumen terhadap sumber keperpustakaan yang relevan dengan permasalahan penelitian dengan cara membaca dan mencatat kembali data yang kemudian dikelompokan secara sistematis yang berhubungan dengan masalah dalam penulisan skripsi ini. Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 2. Penelitian Lapangan (field research)
18
Metode ini merupakan suatu teknik untuk memperoleh data dengan mengadakan penelitian secara langsung dilapangan dengan maksud untuk mendapatkan data primer (basic data primary data). Dalam penelitian ini dilakukan pada PT JJ Fast Boat serta pihak-pihak yang terkait. 3. Teknik Wawancara (interview) Yaitu, suatu proses tanya jawab yang diarahkan pada suatu masalah tertentu yang akan digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan secara langsung pada pihak-pihak yang dianggap relevan dengan masalah tanggung jawab perusahaan terhadap pengguna jasa angkutan laut jika terjadi kecelakaan. Wawancara yang dilakukan bersifat terbuka, dialogis, sistematis, masih dimungkinkan adanya variablevariable pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi ketika wawancara dilakukan dengan menggunakan pertanyaan terbuka.11 1.8.6
Teknik Penentuan Sampel Penelitian Dalam penelitian ini menggunakan teknik penentuan sampel secara non-
probabilitas yaitu tidak ada ketentuan yang pasti berapa sampel harus diambil agar dapat dianggap mewakili populasinya. Ciri dari penentuan sampel ini yaitu : Tidak diketahui secara pasti jumlah populasinya, penelitiannya bersifat eksploratif atau deskriptif. Adapun bentuk dari penelitian ini yaitu : Purposive Sampling merupakan penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan tujuan tertentu, yaitu sampel dipilih atau ditentukan sendiri oleh si peneliti, yang mana penunjukan dan
11
Peter Mahmud Marzuki, op.cit, h,93.
19
pemilihan sampel didasarkan pertimbangan bahwa sampel telah memenuhi kriteria dan sifat-sifat atau karakteristik tertentu yang merupakan ciri utama dari populasinya. Populasi dari penelitian ini yaitu : Pada Perusahaan Pelayaran yang berada di Desa Sanur, Kecamatan Denpasar Selatan. (PT. JJ Fast Boat Sanur Denpasar) 1.8.7
Pengolahan dan Analisis Data Pengolahan analisis data digunakan analisis kualitatif yaitu keseluruhan
data yang terkumpul baik dari data primer maupun data sekunder akan diolah dan dianalisis dengan cara menyusun data secara sistematis. Sehingga data yang didapatkan akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan sistematis.
