BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Sistem Perekonomian adalah sistem yang digunakan suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Dalam menghadapi permasalahan ekonomi setiap negara mempunyai cara yang berbeda-beda dalam mengatasinya. Wadah ekonomi ekonomi sangat dibutuhkan dalam rangka menjalankan sistem ekonomi negara. Terdapat tiga wadah ekonomi yang menjadi kekuatan sistem perekonomian di Indonesia, yaitu perusahaan negara (BUMN), perusahaan swasta (BUMS) dan koperasi. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menurut Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Pemegang hak atas segala kekayaan, usaha dan saham dari permodalan badan usaha dipegang oleh pemerintah sehingga pemerintah memiliki wewenang dan kekuasaan dalam menetapkan kebijakan badan usaha. BUMS atau Badan Usaha Milik Swasta adalah badan usaha yang didirikan dan mendapatkan bantuan modal oleh seseorang atau sekelompok orang. Berdasarkan UUD 1945 pasal 3, bidang-bidang usaha yang diberikan kepada pihak swasta adalah mengelola sumber daya ekonomi yang bersifat tidak vital dan strategis atau yang tidak menguasai hajat hidup orang banyak.
Pengertian koperasi menurut Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 adalah bidang usaha yang beranggotakan orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Berbeda dengan badan usaha lainnya, koperasi merupakan kumpulan orang dan bukan kumpulan modal. Menurut Gregory dan Michael et al (2009) Koperasi mengatur dirinya sendiri berdasarkan prinsip kepemilikan pengguna, yaitu sebagai pengguna kontrol dan pengguna manfaat. Proses pengambilan keputusan dalam koperasi dilakukan secara demokratis yaitu dengan memberikan masing-masing hak suara kepada anggotanya. Koperasi merupakan soko guru perekonomian nasional, sehingga koperasi dalam ekonomi bangsa Indonesia sangat penting khususnya bagi para anggotanya. Pembangunan koperasi sebagai soko guru kegiatan perekonomian rakyat diarahkan agar koperasi memiliki kemampuan untuk menjadi badan usaha yang efisien dan menjadi gerakan ekonomi rakyat yang tangguh dalam masyarakat. Dewasa ini koperasi tumbuh dan berkembang diseluruh pelosok Indonesia, bergerak dibidang usaha menurut jenisnya masing-masing. Sejalan dengan kesadaran masyarakat akan pentingnya arti koperasi bagi masyarakat terutama masyarakat kecil yang bertumbuh secara bersama, di koperasi mereka masyarakat kecil bergantung berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Perkembangan koperasi di Indonesia mulai sejak tahun 1896 yang selanjutnya berkembang dari waktu ke waktu sampai sekarang. Perkembangan koperasi di Indonesia mengalami pasang naik dan turun dengan lingkup kegiatan
usaha secara menyeluruh yang berbeda-beda. Pada masa ini pembangunan koperasi kurang mendapat perhatian karena koperasi kurang memperlihatkan kinerja dan citra yang lebih baik dari masa sebelumnya. Jika koperasi mampu mengimplementasikan jati dirinya, koperasi akan mandiri dan mampu bersaing dengan kekuatan ekonomi lainnya. Koperasi mempunyai andil besar di berbagai daerah untuk mensejahterakan anggota maupun yang bukan anggota. Koperasi disini juga dimaksudkan untuk menampung kegiatan perekonomian pada tingkat lapisan bawah yang masih merupakan bagian terbesar dari rakyat Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sebagai soko guru perekonomian, koperasi berperan sebagai pilar penyangga perekonomian daerah, terutama dalam mengurangi ketimpangan pendapatan daerah. Gambar 1.1 PDRB Perkapita Kabupaten Badung Tahun 2009-2013 12.50 12.00 11.50 11.00 10.50 10.00 9.50 2009
2010
2011
2012
2013
Sumber : Bali dalam Angka, 2014 Gambar 1.1 menunjukkan bahwa Kabupaten Badung mempunyai PDRB yang tinggi, dari tahun ke tahun PDRB Kabupaten Badung terus mengalami peningkatan, namun ternyata tidak menjamin banyaknya keberadaan koperasi di Kabupaten Badung. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Badung terdapat 50 jenis koperasi berdasarkan kelompok usaha yang
dikelola pada tahun 2014. Berbagai macam jenis koperasi hidup dan berkembang di Kabupaten Badung, diantaranya koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha, koperasi pegawai republik indonesia, koperasi sekunder, koperasi pertanian, koperasi wanita, koperasi unit desa, koperasi pasar dan lain-lain. Tabel 1.1 Jenis Koperasi Berdasarkan Kelompok Usaha Yang Dikelola di Kabupaten Badung Tahun 2014 No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kelompok Koperasi
KUD Kop. Pertanian Kop. Perternakan Kopinkra Kopkar Kop. Angkatan Darat Kop. Angkatan Udara Kop. Serba Usaha Kop. Pasar Kop. Simpan Pinjam Kop. Pegawai Negeri (KPRI) 12 Kop. Wanita 13 Kop. Wredatama 14 Kop. Sekunder TOTAL
Aktif
Tidak Aktif
Total
RAT
9 5 3 3 47 1 1 273 4 66 8
2 3 1 34 54 4 7 7
11 8 4 3 81 1 1 327 8 73 15
6 4 3 3 37 1 1 239 4 37 7
Jumlah Anggota Aktif 10.543 1.127 191 1.078 12.088 149 189 35.020 1.334 8.831 3.824
4 1 1 426
2 1 115
6 1 2 541
3 1 346
638 41 230 75.283
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Badung, 2015 Tabel 1.1 dapat menunjukkan bahwa 14 jenis koperasi tumbuh dan berkembang di Kabupaten Badung. Menurut data dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Badung, jenis koperasi yang ada di Kabupaten Badung berjumlah 50 jenis berdasarkan kelompok usaha yang dikelola pada tahun 2014. Dari 50 jenis koperasi tersebut hanya 14 jenis koperasi yang tumbuh dan terus berkembang secara aktif dan melaksanakan RAT tiap tahunnya. Semua jenis koperasi memiliki kelebihan masing-masing, seperti KPRI dengan kegiatan usahanya di segi ekonomi yaitu simpan pinjam dan waserda,
KPRI ini termasuk jenis koperasi fungsional yang sifatnya tertutup, dimana anggotanya mempunyai kesamaan profesi dan kepentingan sebagai pegawai negeri. KPRI salah satu jenis koperasi yang berkembang di berbagai Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jumlah KPRI per Kabupaten/Kota di Provinsi Bali disajikan dalam tabel 1.2 sebagai berikut : Tabel 1.2 Rekapitulasi Jumlah KPRI Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2014
Kabupaten Buleleng Jembrana Tabanan Badung Denpasar Gianyar Bangli Klungkung Karangasem
Jumlah KPRI (Unit) 52 28 28 15 109 31 22 27 24
Jumlah Anggota (orang)
SHU
9.331 10.456 7.411 9.119 21.561 49.807 3.489 3.988 9.100
4.398.626.652 3.242.224.874 954.971.809 2.480.426.682 8.460.730.285 1.600.602.922 1.048.198.249 1.596.370.253 548.763.081
Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Bali, 2015 Tabel 1.2 menunjukkan bahwa jumlah KPRI di Kota Denpasar merupakan jumlah KPRI terbanyak yaitu 109 unit sedangkan di Kabupaten Badung jumlah KPRI hanya 15 unit. Jumlah unit KPRI di Kabupaten Badung sangat jauh tertinggal di bandingkan dengan Kota Denpasar dan Kabupaten lainnya. Jumlah unit KPRI di Kabupaten Badung yang sedikit tidak dibarengi oleh jumlah anggota KPRI di Kabupaten Badung. Tabel 1.2 menunjukkan jumlah anggota KPRI di Kabupaten Badung terbesar keempat setelah Denpasar, Buleleng dan Jembrana. Hal ini membuktikan dengan jumlah unit yang paling sedikit di bandingkan Kabupaten/Kota lainnya, Kabupaten Badung mampu menyerap
banyak anggota koperasi sehingga sisa hasil usaha (SHU) yang diperoleh pun cukup tinggi. Potensi besarnya jumlah anggota koperasi ini perlu diikuti oleh keaktifan partisipasi anggota dalam keberlanjutan usaha KPRI. Sisa Hasil Usaha (SHU) yang diperoleh koperasi merupakan daya tarik bagi seseorang untuk menjadi anggota koperasitersebut dan akan mendorong anggota yang berpartisipasi pasif menjadi anggota yang aktif. Dengan keaktifan partisipasi para anggota dalam berkoperasi maka kegiatan koperasi dapat berjalan dengan lancar dan akan mendapatkan jasa yang lebih dari pembagian sisa hasil usaha (SHU) koperasi tersebut. Semakin banyak transaksi-transaksi pada koperasi oleh anggota maupun bukan anggota akan semakin meningkatkan sisa hasil usaha koperasi. Koperasi sebagai salah satu bagian penerapan sistem ekonomi pancasila, perlu memahami konsep partisipasi anggota sebagai unsur yang paling utama sehingga pengembangan dan pertumbuhan suatu koperasi tergantung pada partisipasi anggota-anggotanya. Partisipasi anggota merupakan kesediaan anggota itu untuk memikul kewajiban dan menjalankan hak keanggotaanya secara bertanggung jawab, jika sebagian besar anggota koperasi sudah melaksanakan kewajiban dan melaksanakan hak secara bertanggung jawab, maka partisipasi anggota koperasi yang bersangkutan sudah dikatakan baik. Jika ternyata hanya sedikit yang demikian, maka partisipasi anggota koperasi tersebut dikatakan buruk atau rendah, Anoraga dan Nanik (2003). Keaktifan anggota berpartisipasi dapat berupa aktif dalam transaksi kegiatan usaha yaitu kegiatan simpan pinjam dan pembiayaan simpanan sukarela
serta pemanfaatan berbagai potensi usaha pelayanan yang disediakan koperasi. Hal ini tentu akan membuat koperasi berkembang menjadi lebih baik dan akan menguntungkan anggota terutama dengan adanya kenaikan perolehan sisa hasil usaha koperasi. Peran penting koperasi dapat terwujud melalui partisipasi aktif terhadap kegiatan yang diselenggarakan oleh koperasi. Pentingnya partisispasi anggota terhadap keberlanjutan usaha koperasi, khususnya KPRI sangat menentukan, sebagaimana yang terjadi pada keberadaan KPRI di Kabupaten Badung. Meskipun SHU tergolong besar, namun mengalami kendala pada banyaknya KPRI yang tidak aktif. Berdasarkan informasi dari Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Badung bahwa dari lima belas unit KPRI di Kabupaten Badung hanya tujuh unit yang aktif dan telah melaksanakan RAT pada tahun 2014, delapan unit lainnya dinyatakan tidak aktif dan tidak melaksankan RAT tahun 2014 bahkan diantaranya ada yang tidak melaksanakan RAT selama 6 tahun terakhir. Tingkat partisipasi anggota dilihat dari kehadiran saat RAT, melakukan transaksi di koperasi seperti simpan pinjam, pembiayaan simpanan sukarela dan pemanfaatan jasa koperasi tergantung dari kualitas pelayanan yang diberikan kepada anggota. Menurut Ropke (2003:52) bahwa, “partisipasi dalam organisasi ditandai oleh hubungan identitas yang dapat diwujudkan jika pelayanan yang diberikan oleh koperasi sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan anggotanya”. Kualitas pelayanan sangat terkait erat dengan service performance yaitu kemampuan seseorang dalam memberikan layanan (Andreani, 2007). Tingkat kualitas pelayanan tidak dapat dinilai berdasarkan sudut pandang perusahaan
tetapi harus dipandang dari sudut pandang penilaian pelanggan (Laksana, 2008). Sehingga kualitas pelayanan koperasi merupakan suatu penilaian konsumen terhadap hasil kinerja pelayanan dari suatu koperasi. Banyak anggota koperasi yang hanya ikut bergabung namun tidak ikut berperan aktif dalam sebuah koperasi. Ketidakaktifan anggota koperasi dapat dilihat dari kurangnya anggota koperasi yang menghadiri RAT dan ikut memberi saran saat RAT. Banyak anggota koperasi yang hanya ikut menghadiri RAT namun tidak memberikan kontribusinya demi kemajuan koperasi. “Saya tidak pernah mengahadiri RAT karena tidak pernah dapat pemberitahuan dari koperasi, saya mejadi anggota koperasi hanya agar mempermudah mendapatkan pinjaman dan melakukan kredit”. (Made, 27, KPRI Darma Sedana). Senada dengan responden tersebut, terdapat beberapa anggota koperasi yang sependapat dengan pernyataan responden Made. Tidak semua anggota koperasi mendapatkan kesempatan atau undangan untuk menghadiri RAT, bagi anggota yang mendapatkan undangan menghadiri RAT tidak hanya datang dan duduk saja namum diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran seperti saran atau ide saat RAT, namun anggota yang hadir hanya sebagian kecil yang berkontribusi terhadap koperasi saat RAT. “Saya aktif menghadiri RAT, namun saya tidak pernah memberikan saran atau kritik saat RAT berlangsung, saya menghadiri RAT hanya untuk menghormati undangan yang diberikan kepada saya” (Wijaya, 48, KPRI Karya Bina Sejahtera Unud)
Rapat Anggota Tahunan (RAT) rutin diadakan oleh tujuh koperasi yang aktif dan yang telah melaksanakan RAT tahun 2014. Pelaksanaan RAT tahun
2014 di Tujuh KPRI menunjukkan tingkat partisipasi anggota sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 1.3 Tabel 1.3 Tingkat Partisipasi Anggota dalam RAT tahun 2014 No
Nama Koperasi
1
Tanggal RAT 21/2/2014
Undangan
KPRI. Werdhi 292 Wisata 2 KPRI. Politeknik 8/3/2014 277 Bali 3 KPRI. 15/3/2014 157 Pemasyarakatan 4 KPRI. Artha Nadhi 19 /1/2014 79 5 KPRI Bumi Bhakti 7/4/2014 93 6 KPRI Karya Bina 6/3/2014 300 Sejahtera Unud 7 KPRI. Darma 30/1/2014 170 Sedana Sumber : Tujuh KPRI di Kabupaten Badung, 2015
147
% Kehadiran 50,3 %
203
73,2%
98
62,4%
58 69 225
73,4% 74,1% 75%
101
59%
Kehadiran
Tabel 1.3 dapat menunjukkan bahwa pada KPRI. Werdhi Wisata tingkat partisipasi anggota kehadiran RAT hanya 50,3 %, persentase paling rendah dibandingkan tujuh KPRI lainnya. KPRI Karya Bina Sejahtera Unud pada Tabel 1.3 memiliki persentase partsipasi kehadiran RAT sebesar 75%, hal ini menunjukkan dibandingkan dengan tujuh KPRI yang di jelaskan pada Tabel 1.3 tingkat kesadaran anggota akan pentingnya partisipasi saat RAT, seperti kehadiran saat RAT sudah cukup tinggi. Aktifnya anggota koperasi menghadiri RAT akan sangat membantu keberlanjutan koperasi dan mengetahui perkembangan koperasi tersebut. Salah satu faktor yang dianggap penting bagi peningkatan partisipasi anggota dalam koperasi adalah kualitas pelayanan yang diberikan koperasi terhadap anggota koperasi. Kualitas pelayanan koperasi dapat menarik minat
anggota koperasi untuk bergabung bergabung dan berpartisipasi aktif dalam KPRI. Mengingat keberadaan lembaga keuangan ini merupakan industri jasa dimana kepuasan anggota merupakan faktor yang terpenting, maka penelitian terhadap kualitas pelayanan sangat penting dilakukan. Tujuannya adalah adanya peningkatan mutu layanan dan dalam jangka panjang dapat mempertahankan jumlah anggota pada koperasi. Kualitas pelayanan pada koperasi masih dirasakan kurang bagi beberapa anggota koperasi, hal ini dibuktikan dari hasil wawancara langsung terhadap salah satu anggota koperasi. “Jika dilihat dari gedung koperasi saya rasa kurang, karena sempit dan barangbarang kurang ditata dengan rapi”. (Anonim, 38, Anggota KPRI. Artha Nadhi) SHU sangat penting untuk diteliti tidak hanya karena menentukan keberhasilan usaha koperasi, namun juga keberlanjutan KPRI tersebut. Tujuh unit KPRI yang aktif dan melaksanakan RAT tahun 2014 di Kabupaten Badung juga tidak jauh dari berbagai masalah internal yang dihadapi, masalah internal yang dihadapi koperasi adalah rendahnya partisipasi anggota dalam menghadiri RAT dan memberisaran saat RAT, serta kondisi gedung yang masih kurang baik. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mengadakan suatu penelitian yang berjudul “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Partisipasi Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Badung”.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang seperti yang telah diuraikan diatas maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : 1) Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Badung ? 2) Bagaimana Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadapPartisipasi Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Badung ? 3) Bagaimana Pengaruh Partisipasi Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Badung ? 4) Bagaimana Pengaruh tidak langsung Kualitas Pelayanan melalui Partisipasi Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Badung ?
1.3 Tujuan Penelitian Berdasarkan pokok permasalahan tersebut diatas yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah : 1) Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Badung. 2) Untuk menganalisis pengaruh Kualitas Pelayanan terhadapPartisipasi AnggotaKoperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Badung.
3) Untuk menganalisis pengaruh Partisipasi Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Badung. 4) Untuk menganalisis pengaruh tidak langsung Kualitas Pelayanan melalui Partisipasi Anggota terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi Pegawai Republik Indonesia di Kabupaten Badung.
1.4 Kegunaan Penelitian 1) Kegunaan Teoritis Hasil penelitian diharapkan memberikan tambahan wawasan tentang pengaruh kualitas pelayanan dan partisipasi anggota terhadap koperasi sehingga dapat dipergunakan sebagai referensi dalam pembuatan penelitian sejenis. 2) Kegunaan Praktis Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah berkaitan dengan pembangunan koperasi di masingmasing daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sehingga mampu mendorong pembangunan perekonomian di Indonesia pada umumnya dan di Bali pada khususnya.
1.5 Sistematika Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang telah disusun secara sistematis dan terperinci sehingga mempermudah pembahasannya. Sistematika penulisan skripsi adalah : Bab I
: Pendahuluan Bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah penelitian yang terdiri dari hal-hal apa saja yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah penelitian, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.
Bab II
: Kajian Pustaka dan Rumusan Hipotesis Bab ini menguraikan mengenai landasan teori dan konsep yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Teori-teori tersebut meliputi teori koperasi, KPRI, kualitas pelayanan, partisipasi anggota dan sisa hasil usaha (SHU)
Bab III
: Metode Penelitian Bab ini menguraikan tentang desain penelitian, lokasi penelitian, objek penelitian, identifikasi variabel, definisi operasional variabel, jenis data, sumber data, populasi, sampel, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, pengujian instrumen penelitian, uji asumsi klasik dan teknik analisis data yang digunakan.
Bab IV
: Data dan Pembahasan Hasil Penelitian Bab ini memaparkan gambaran umum KPRI dan hasil penelitian yang diperoleh setelah dianalisis dengan menggunakan metode analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian.
Bab V
: Simpulan dan Saran Bagian akhir dari laporan penelitian yang memberikan simpulan dari hasil pembahasan dan saran-saran yang sesuai dengan topik penelitian.
