BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Ribuan tahun yang lalu pelabuhan-pelabuhan yang ada pada awalnya dibangun di sungai-sungai dan perairan pedalaman, kemudian berkembang secara bertahap, pelabuhan dibangun di tepi laut terbuka seiring dengan perkembangan peradaban manusia. Wilayah Indonesia sering disebut dengan kepulauan nusantara, dari tiga matra wilayah Indonesia maka wilayah perairan merupakan bahagian yang terluas dibanding dengan wilayah daratannya. Hal ini membuat sejak zaman nenek moyang bangsa Indonesia dikenal sebagai negara maritim.1 Peran dan fungsi pelabuhan pada masa tersebut hanya sebagai tempat aktivitas perdagangan sehingga fasilitas dan pengelolaannya belum merupakan kelembagaan yang dikelola secara terstruktur dan terencana seperti pelabuhan yang ada dewasa ini.2 Kondisi wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil yang memiliki perairan yang besar jika dibandingkan dengan daratan merupakan faktor yang menentukan betapa pentingnya peranan jasa transportasi angkutan laut dalam rangka menghubungkan daerah yang secara geografis terpisah-pisah. Melihat keadaan geografis Indonesia, wajar apabila pembangunan dan pengaturan transportasi laut perlu mendapat perhatian yang lebih. Sehingga
1
Hasim Purba, Hukum Pengangkutan di Laut, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, hlm. 1. Referensi Kepelabuhanan Seri 4, Perencanaan dan Pembangunan Pelabuhan, Pelabuhan Indonesia, 2000, hlm. 1. 2
1 Universitas Sumatera Utara
2
mampu menggerakkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, dengan meningkatkan perdagangan dan kegiatan pembangunan transportasi laut. Pelabuhan merupakan pertemuan lalu lintas internasional dan lalu lintas nasional, seperti pelayaran samudera dan pelayaran dalam negeri. Pelabuhan sebagai prasarana ekonomi merupakan penunjang bagi perkembangan industri perdagangan maupun pelayanan, oleh karena itu pengelolaannya perlu disesuaikan. Dalam bahasa Indonesia, pelabuhan secara umum dapat didefinisikan sebagai wilayah perairan yang terlindung, baik secara alamiah maupun secara buatan, yang dapat digunakan untuk tempat berlindung kapal dan melakukan aktivitas bongkar muat barang, manusia ataupun hewan serta dilengkapi dengan fasilitas terminal yang terdiri dari tambatan, gudang dan tempat penumpukan lainnya, di mana kapal melakukan transfer muatannya.3 Mengenai pengusahaan pelabuhan ini dalam PP No. 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhanan, dinyatakan bahwa masalah kepelabuhanan merupakan faktor yang tidak terpisahkan dalam sistem ekonomi negara secara keseluruhan, institut kepelabuhanan perlu disesuaikan dengan landasan baru.4 Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelanggaraan pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran keamanan dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar, serta tempat perpindahan intra dan atau antarmoda. Bila ditinjau dari jenisnya, jenis pelabuhan sangatlah beragam tergantung dari sudut pandangnya. Menurut sudut pandang orang awam, dikenal pelabuhan
3
Referensi Kepelabuhanan Seri 5, Sumber Daya Manusia Pelabuhan,Pelabuhan Indonesia, 2000, hlm. 1. 4 Elfrida Gultom (I), Refungsionalisasi Pengaturan Pelabuhan untuk Meningkatkan Ekonomi Nasional, Rajawali Pers, Jakarta,2006, hlm. 194.
Universitas Sumatera Utara
3
laut (sea port), pelabuhan udara (air port), dan pelabuhan darat (dry port) yang dibagi berdasarkan jenis moda transportasi utama yang dilayani. 5 Kegiatan usaha yang terdapat di pelabuhan juga beragam seperti usaha bongkar muat, usaha tally mandiri, usaha jasa pengurusan transportasi, usaha depo peti kemas, usaha angkutan perairan pelabuhan, usaha penyewaan peralatan angkutan laut peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, usaha pengelolaan kapal, usaha perantara jual beli dan atau sewa kapal, usaha keagenan awak kapal, usaha keagenan kapal, dan usaha perawatan dan perbaikan kapal. Keberadaan kegiatan pengangkutan tidak dapat dipisahkan dari kegiatan atau aktivitas kehidupan atau aktivitas kehidupan manusia sehari-hari. Mulai dari zaman kehidupan manusia yang paling sederhana (tradisional) sampai kepada taraf kehidupan manusia yang modern senantiasa didukung oleh kegiatan pengangkutan. Bahkan salah satu barometer penentu kemajuan kehidupan dan peradaban suatu masyarakat adalah kemajuan dan perkembangan kegiatan maupun teknologi yang dipergunakan masyarakat tersebut dalam kegiatan pengangkutan.6 Selain berbagai usaha tersebut, terdapat kegiatan usaha lain yang dapat menunjang kegiatan di pelabuhan seperti jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (Ship to Ship Transfer). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 82 Tahun 1999 Tentang Angkutan Di Perairan, Pasal 44 ayat (1) Ship to Ship Transfer adalah kegiatan pemindahan langsung muatan, gas, cair, ataupun padat dari suatu kapal ke kapal lainnya. Kegiatan jasa pelayanan alih muat dari kapal ke kapal (Ship to Ship) adalah bagian dari kegiatan bongkar muat barang atau pemindahan suatu barang yang dilakukan dari suatu kapal ke kapal lain. Kegiatan bongkar muat barang tersebut dilakukan oleh Badan Hukum
5
R.P Suyono, Shipping: Pengangkutan International Ekspor Impor melalui Laut, Seri Bisnis International keenam, Jakarta, 2001, hlm. 1. 6 Hasim Purba, Op.Cit., hlm. 3.
Universitas Sumatera Utara
4
Indonesia yang berbentuk Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah atau Koperasi, yang didirikan untuk usaha itu. Di Indonesia, sesuai Pasal 26 UU No. 17 Tahun 2008 jo. PP No. 69 Tahun 2001, untuk pelabuhan umum dianut tiga macam bentuk pengelolaan, yaitu sebagai berikut: 1. Perpanjangan tangan dari Pemerintah Pusat. Dalam hal ini, yang dimaksud adalah Direktorat Jenderal Perhubungan Laut yang disebut unit pelaksana teknis atau satuan kerja pelabuhan yang mengelola pelabuhan-pelabuhan kecil yang tidak komersial, tetapi penting sebagai prasarana transportasi di pulau-pulau dan daerah terpencil. Semua biaya yang diperlukan dalam menjalankan fungsi pelabuhan tersebut disetorkan ke kas negara. 2. Badan Usaha Milik Negara dengan status Perseroan Terbatas (Persero). Badan ini mengelola pelabuhan-pelabuhan besar yang bersifat komersial dan termasuk sebagian pelabuhan-pelabuhan kecil yang masih mampu membiayai diri sendiri atau yang menerima saham dari perseroan ini dimiliki oleh negara, namun tidak menutup kemungkinan untuk dimiliki sebagian oleh pihak swasta, baik dengan go public melalui pasar saham maupun dengan cara penempatan langsung (direct placement). 3. Pihak swasta melalui kerjasama dengan pihak BUMN yang bersangkutan. Kerjasama ini dapat diwujudkan dalam bentuk joint venture atau dimungkinkan juga dalam bentuk perjanjian pemberian konsesi untuk membangun pelabuhan baru.7 Dengan berlakunya UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang menggantikan UU Nomor 21 Tahun 1992, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Badan
Usaha
Milik
Negara
yang
menyelanggarakan
pelabuhan
tetap
menyelanggarakan kegiatan pengusahaan yang disesuaikan dengan ketentuan baru Undang-Undang tersebut.
7
Syahrial Bosse, Pengelolaan Pelabuhan di Indonesia, Corporate Secretary, Jakarta, 2001, hlm. 32.
Universitas Sumatera Utara
5
PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia adalah Suatu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan tugas untuk mengoperasikan dan pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang diusahakan di seluruh Indonesia.8 Dengan beragamnya kegiatan usaha yang dilakukan oleh PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) dan juga mengingat biaya dan kemampuan serta fasilitas untuk mengoperasikan usaha yang beragam tersebut maka PT. Pelabuhan Indonesia (Persero) membuka peluang kerja sama dengan pihak swasta untuk mengoperasikan salah satu bentuk usaha yang dimiliki. Salah satunya adalah kerjasama dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana dalam pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage di perairan Nipah. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab terjalinnya perjanjian kerjasama, antara lain karena keterbatasan sarana dan juga prasarana, keterbatasan skill (kemampuan). Ataupun karena tuntutan perkembangan usahanya yang semakin maju. Untuk mengatasi kesulitan tersebut, berkembanglah apa yang dinamakan dengan hubungan kerjasama. Kerjasama tersebut lahir karena adanya kepentingan dari masing-masing pihak yang saling membutuhkan. Dimana PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) membutuhkan pihak luar untuk membantu dalam pengelolaan dan pengoperasian pelayanan jasa di bidang Ship Transit Anchorage di perairan Nipah. Sebagai dasar yang mengikat dari hubungan kerjasama tersebut dibutuhkan apa yang disebut dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama merupakan suatu perjanjian yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian yang merupakan kerangka
8
Hasim Purba, Op.Cit., hlm. 187.
Universitas Sumatera Utara
6
dasar yang dipakai sebagai bingkai hubungan kerjasama sehingga kepastian hak dan kewajiban para pihak menjadi jelas dan rinci. Sebagai dasar dari hubungan kerjasama tersebut dibutuhkan apa yang dinamakan dengan perjanjian kerjasama. Perjanjian kerjasama merupakan suatu kesepakatan bersama antara kedua belah pihak yang merupakan dasar untuk membuat perjanjian pelaksanaan lebih lanjut sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan para pihak sebagaimana yang telah diperjanjikan sebelumnya. Pada dasarnya perjanjian kerjasama ini berawal dari suatu perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak yang bersangkutan. Perumusan hubungan kontraktual tersebut pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak berupaya menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan melalui proses tawar-menawar.9 Pada prinsipnya perjanjian kerjasama dibedakan dalam 3 pola yaitu Usaha Bersama (Joint Venture), Kerjasama Operasi (Joint Operational) dan Operasi Sepihak (Single Operational). Hubungan kerjasama antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana merupakan perjanjian kerjasama dalam bentuk kerjasama operasi atau joint operation dan menganut sistem sharing pendapatan operasi. PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana telah mengikatkan diri dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage di perairan Nipah. Perjanjian tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dan menjadi undang-undang yang berlaku bagi para pihak 9
Agus Yudha Hernoko, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial, Kencana Prenadamedia Group, Jakarta, 2010, hlm.1.
Universitas Sumatera Utara
7
sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dan perjanjian tersebut telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian terlihat jelas bahwa suatu perjanjian diperlukan untuk menjaga para pihak dalam melaksanakan kegiatan kerjasama dapat terjaga atau adanya suatu kepastian hukum. Untuk menjadikan kegiatan kerjasama aman dan tentram maka diperlukan suatu perangkat hukum yaitu perjanjian kerjasama. 10 Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka sangat menarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang perjanjian, khususnya perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana, mengenai pelaksanaan perjanjian, dan bagaimana bentuk penyelesaian apabila terjadi sengketa yang akan dituangkan dalam skripsi yang berjudul : “Perjanjian Kerjasama Pengelolaan dan Pengoperasian Ship Transit Anchorage di perairan Nipah Antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana.” B. Permasalahan 1. Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage di perairan Nipah antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana?
10
Faisal Santiago, Pengantar Hukum Bisnis, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2012, hlm. 19.
Universitas Sumatera Utara
8
2. Bagaimanakah tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage di perairan Nipah? 3. Bagaimanakah bentuk penyelesaian sengketa antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana apabila terjadi sengketa? C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara dan beberapa tujuan lain yang ingin dicapai, yaitu : 1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana. 2. Untuk mengetahui tanggung jawab para pihak dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana. 3. Untuk mengetahui bentuk penyelesaian sengketa kedua belah pihak apabila terjadi sengketa dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana. D. Manfaat Penulisan Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah : 1. Secara teoretis yaitu , untuk menambah pengetahuan penulis tentang bagaimana bentuk pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage, mengembangkan ilmu pegetahuan
Universitas Sumatera Utara
9
dibidang perjanjian khususnya tentang perjanjian kerjasama dan juga pertanggungjawaban dalam penyelesaian sengketa perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage tersebut. 2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) maupun bagi pihak PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana baik dalam hal pembuatan perjanjian kerjasama maupun pelaksanaan perjanjian tersebut. Dan penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi bagi masyarakat. E. Metode Penelitian Metode ilmiah dari suatu ilmu pengetahuan adalah segala cara dalam rangka ilmu tersebut untuk sampai kepada kesatuan pengetahuan. Tanpa metode ilmiah, suatu ilmu pengetahuan itu sebenarnya bukan suatu ilmu tetapi himpunan pengetahuan saja tentang berbagai gejala yang satu dengan gejala yang lainnya. 11 Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya kecuali itu maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian suatu pemecahan atas permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. Metodologi memiliki peranan dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, yaitu diantaranya:
11
Koentjaraningrat, Pengantar Antropologi, Aksara Baru, Jakarta, 2009, hlm.37.
Universitas Sumatera Utara
10
1. Menambah kemampuan para ilmuwan untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik atau lengkap. 2. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk meneliti hal–hal yang belum diketahui. 3. Memberikan kemungkinan yang lebih besar untuk melakukan penelitian interdisipliner. 12 Skripsi merampungkan penyajian agar dapat memenuhi kriteria sebagai tulisan ilmiah sehingga diperlukan data yang relevan dengan skripsi ini. Dalam upaya pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian diterapkan metode penelitian sebagai berikut : 1. Jenis Penelitian Dalam penulisan skripsi ini, digunakan metode penelitian Yuridis Normatif. Penelitian Yuridis Normatif adalah penelitian kepustakaan atau studi dokumen disebabkan penelitian ini dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder. Karena penyusunan skripsi ini juga melalui proses penelitian lapangan, maka penelitian ini juga menggunakan metode penelitian Yuridis Empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu penelitian lapangan yang berasal dari data primer yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber utama dengan melalui pengamatan (observasi), wawancara, ataupun penyebaran kuisioner. Dalam hal penelitian empiris ini, diperoleh data primer melalui wawancara langsung dengan legal staff di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). 2. Teknik Pengumpulan Data Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat di dalam tujuan penyusunan bahan skripsi, maka jenis penulisan yang diterapkan adalah untuk mendapatkan data yang akurat dan relevan, pengumpulan data yang
12
Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 7.
Universitas Sumatera Utara
11
digunakan dalam penulisan ini adalah melalui penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). a. Penelitian Kepustakaan (Library Research) Bahan
hukum
dikumpulkan
dengan
menggunakan
penelitian
kepustakaan (library research) dan studi dokumen dari berbagai sumber yang dianggap relevan, antara lain perusahaan terkait dengan perjanjian kerjasama operasi yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber bahan hukum sekunder yang berupa artikel, jurnal ilmiah, buku-buku hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian. b. Penelitian Lapangan (Field Research) Sebagai data penunjang dalam penelitian ini juga didukung dengan penelitian lapangan (field research) untuk mendapatkan data primer guna akurasi terhadap hasil yang dipaparkan, yaitu berupa wawancara. Wawancara dilakukan sebagai alat pengumpulan bahan hukum tambahan selain daripada bahan hukum yang didapatkan dari perpustakaan. Wawancara dilakukan dengan informan, yaitu dengan pihak PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) sebagai perusahaan Badan Usaha
Milik
Negara
(BUMN)
yang bergerak
dibidang jasa
kepelabuhananan. 3. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) yang berkedudukan hukum di Jl. Krakatau Ujung No. 100 Medan. Oleh karena itu, diperoleh bahan hukum dari lokasi penelitian yang dimaksud. 4. Jenis Data
Universitas Sumatera Utara
12
Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder didukung oleh data primer. a. Data Primer Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan cara melalui wawancara langsung dengan legal staff di PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero). b. Data Sekunder Data Sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan guna mendapatkan landasan teoretis terhadap segi-segi hukum perjanjian kerjasama. Selain itu tidak menutup kemungkinan diperoleh melalui bahan hukum lain, di mana pengumpulan bahan hukumnya dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, serta menelaah data yang terdapat dalam buku, literatur, tulisan-tulisan ilmiah, dokumendokumen hukum dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian. Bahan-bahan hukum tersebut berupa: 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi seluruh peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian antara lain terdiri atas: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; b) Undang-Undang No. 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran; c) Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhananan; d) Keputusan Menteri Perhubungan No. 40 Tahun 2001.
Universitas Sumatera Utara
13
2) Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu hasil karya ahli hukum berupa buku-buku, pendapat-pendapat para sarjana yang berhubungan dengan skripsi ini dan acuan lainnya yang berisikan informasi tentang bahan primer berupa tulisan artikel ilmiah, jurnaljurnal hukum dan buku-buku terkait dengan hukum perjanjian, khususnya yang berkaitan dengan materi penelitian. 3) Bahan Hukum Tersier, diperlukan untuk berbagai hal dalam penjelasan makna-makna kata dari bahan hukum sekunder dan dari bahan hukum primer khususnya kamus hukum. F. Keaslian Penulisan Penelitian
ini
berjudul
:“Perjanjian
Kerjasama
Pengelolaan
dan
Pengoperasian Ship Transit Anchorage di Perairan Nipah antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana”. Berdasarkan pengamatan dan pengecekan judul di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara materi yang dibahas dalam penelitian ini belum pernah dijadikan judul maupun dibahas dalam skripsi yang sudah ada lebih dulu, sehingga judul dan pokok permasalahan serta pembahasan dalam skripsi ini layak untuk diteliti. Apabila ditemukan nantinya ada kesamaan dengan penelitian lainnya maka dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya baik dalam hal judul maupun pembahasan.
G. Sistematika Penulisan Sebagai karya ilmiah penelitian ini memiliki sistematika yang teratur terperinci di dalam penulisannya agar dimengerti dan dipahami maksud dan
Universitas Sumatera Utara
14
tujuannya. Tulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang akan diperinci lagi dalam sub bab, adapun kelima bab itu terdiri dari : BAB I
PENDAHULUAN Dalam bab ini diuraikan tentang latar belakang penulisan pemilihan judul yang dipilih serta hal-hal yang mendorong ketertarikan mengangkat judul yang bersangkutan, permasalahan, tujuan dan manfaat penulisan dilanjutkan dengan keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian yang digunakan serta sistematika penulisan penelitian ini.
BAB II
TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN Pada bab ini membahas tentang pengertian sebuah perjanjian, syarat-syarat sahnya sebuah perjanjian, unsur-unsur sebuah perjanjian, jenis-jenis perjanjian dan asas-asas perjanjian.
BAB III
KEDUDUKAN
PARA
PIHAK
DALAM
PERJANJIAN
KERJASAMA PENGELOLAAN DAN PENGOPERASIAN SHIP TRANSIT ANCHORAGE DI PERAIRAN NIPAH Pada bab ini akan dibahas tentang profil PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana, ruang lingkup, bentuk dan jangka waktu, serta hak dan kewajiban para pihak. BAB IV
PERJANJIAN KERJASAMA PENGOPERASIAN
SHIP
PENGELOLAAN TRANSIT
ANCHORAGE
DAN DI
PERAIRAN NIPAH Pada bab ini diuraikan tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage di perairan
Universitas Sumatera Utara
15
Nipah antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana, tanggung jawab para pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama, dan bagaimana penyelesaian atau solusi apabila terjadi perselisihan atau sengketa yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama yang dimaksud. BAB V
PENUTUP Bab ini adalah bagian terakhir yang merupakan kesimpulan dari jawaban permasalahan dan saran dari penulisan ini. Di mana dalam bab ini akan ditentukan saran untuk pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama pengelolaan dan pengoperasian Ship Transit Anchorage di perairan Nipah antara PT. Pelabuhan Indonesia I (Persero) dengan PT. Maxsteer Dyrynusa Perdana.
Universitas Sumatera Utara
