BAB I PENDAHULUAN. Mohammad Natsir (selanjutnya disebut Natsir) tentang agama dalam hal ini

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah Penulisan skripsi ini menfokuskan kajian penelitian pada pemikiran politik Mohammad Natsir (selanjutnya disebut Natsir) tentang agama dalam hal ini agama Islam sebagai ideologi negara dan beberapa aspek pemikirannya yang mengundang kontroversi. Pemikiran Politik 1 yang dimaksud disini adalah upaya pencarian landasan intelektual bagi konsep negara atau pemerintahan sebagai faktor instrumental untuk memenuhi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat, baik lahiriah maupun bathiniah. Pemikiran politik Natsir dalam hal ini, merupakan ijtihad politik Natsir dalam rangka menemukan nilai-nilai Islam dalam konteks sistem bernegara. Kajian ini juga dilakukan guna menemukan penyebab dan faktor-faktor yang mengakibatkan timbulnya pemikiran politik Natsir tentang Negara Islam, konsep negara Islam dan implikasi serta proyeksi ke depan pemikiran tersebut. Selain itu untuk menjelaskan aspek-aspek yang menjadi kontroversi dalam pemikiran politik Natsir.

1

Pemikiran Politik dalam Islam adalah pemikiran yang berhubungan dalam urusan umat manusia dimana nantinya adanya pengaturan dan pemeliharan. Pemikiran politik dalam Islam menggunakan Aqidah Islam yang mengandung sebuah aqidah politik dan spiritual artinya hukum-hukum dan pemikiran menekankan pada urusan dunia dan akhirat pada titik pandang yang sama. Aqidah Islam mengatur pola hubungan manusia dengan tuhannya, berkaitang dengan pemerintah, ekonomi, hubungan sosial, pendidikan, politik dalam dan luar negeri, hubungan antara rakyat dan penguasa, hubungan antar Negara, dan lainnya. Abdullah Qodim Zallum, Pemikiran Politik Islam, Bangil : Al-Izzah, 2001, hal., 5-10.

Universitas Sumatera Utara

Hubungan agama dan negara 2 selalu menjadi wacana menarik sebagai bahan kajian, sejak dahulunya banyak pertarungan pemikiran antara para pemikir yang mengemukakan bahwa agama harus digabungkan dalam keselurahan aktivitas kehidupan dan pemikir-pemikir yang mengemukakan pemisahan antara agama dan kehidupan politik misalnya. Setiap orang memiliki hak untuk mengungkapkan idenya dalam rangka membangun masyarakat yang dicitacitakannya. Kepedulian seorang tokoh terhadap tanah kelahirannya dapat dilihat dari pemikiran, perjuangan dan tindakannya dalam mengartikulasikan ide-idenya. Ide-idenya itu dipaparkan secara komprehensif dan meyakinkan. Argumen-argumen yang dibangunnya disampaikan, mulai dari filosopis sampai praktisnya. Sehingga ide-idenya tidak saja memperkaya wacana, namun dapat dijabarkan secara operasional. Hal itu dimungkinkan karena kapasitasnya sebagai intelektual dan negarawan. Alangkah repotnya memahami sejarah perjuangan bangsa Indonesia tanpa mengenal Natsir. Dan adalah perbuatan yang sia-sia mengabaikan peran Natsir apalagi menutupi dengan sengaja maupun tersembunyi. Karena seperti kata orang bijak, kalau ingin mengenal sejarah, maka kenalilah ide dan gagasan pelakunya.

2

Machiavelli mengatakan bahwa agama memiliki nilai politis yang dapat digunakan dalam kehidupan bernegara, Numa Pompilius seorang pemimpin Romawi berhasil mengkontruksikan agama menjadi sebuah parameter baik dan buruknya seorang manusia. Sehingga agama mernurut Machiavelli berguna membangun dan membentuk sikap manusia menjadi tulus, taat, setia, patuh, dan bersatu. J.H. Rapar, Filsafat Politik,,Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001,. hal., 467-470.


Natsir memang telah tiada, namun ia telah mewariskan ide dan gagasan pemikiran yang mahal dan langka. Semuanya telah tertuang dalam beberapa artikel yang jumlahnya tak terhitung. 3 Islam jelas berpengaruh dalam fikiran dan perjuangannya. Tujuan perjuangan Natsir adalah berlakunya syariat ilahi untuk pribadi dan masyarakat yang tak bisa ditawar. Adapun negara hanyalah alat untuk terwujudnya suasana masyarakat tersebut. Dengan demikian negara hanyalah alat. Jadi, tak jadi soal apa pun namanya. 4 Bagaimanakah pandangan Natsir tentang agama? Apakah dengan menjadikan agama sebagai ideologi berarti sama saja dengan mendirikan negara teokrasi? Apakah dengan menggunakan ideologi agama,

maka

akan

menghianati

Pancasila?

Gagalkah

Natsir

dalam

perjuangannya? Pertanyaan-pertanyaan di ataslah yang melatarbelakangi penulis sehingga menjadikan tokoh Natsir sebagai hal yang sangat pantas dan menarik untuk diteliti. Alasan ini pula yang mendorong penulis, untuk menjawab pertanyaan seputar pemikiran Natsir terhadap persoalan agama, ideologi, dan negara sekaligus juga berusaha untuk memperluas pemikiran-pemikiran positif dari tokoh yang piawai dengan ke-Islaman dan ke-Indonesiaan.

3 4

Kumpulan artikel Mohammad Natsir dalam Capita Selekta, Jakarta: Bulan Bintang, 1973. Lihat dalam pengantar Abibullah Djaini dalam Anwar Harjono, et. al., Pemikiran dan Perjuangan Muhammad Natsir, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.


1.1.1. Biografi Singkat Mohammad Natsir Natsir adalah pribadi yang penuh pesona. Ia ibarat mata air yang tak pernah kering meskipun kemarau datang berkepanjangan. Sejak ia muda, bersekolah di Bandung dan terlibat dalam berbagai polemik intelektual di bidang keagamaan dan politik, ia selalu menjadi fokus perhatian orang. 5 Seorang tokoh yang menghasilkan pemikiran yang luar biasa tentang Islam. Ia juga dengan sangat berani mengemukakan gagasannya yang sangat bertentangan dengan pemikir lain salah satunya adalah Presiden Soekarno.6 Natsir lahir di Minangkabau, Alahan Panjang, Sumatra Barat 17 Juli 1908, dan wafat di Jakarta 5 Februari 1993. 7 Ayahnya, Sutan Saripado adalah seorang pegawai pemerintahan di sana, ibunya, Khadijah adalah ibu rumah tangga yang bijaksana 8 dan kakeknya seorang ulama. Ketika kecil, Natsir belajar di Holland Inlandse School (HIS) Solok serta di sekolah agama Islam yang dipimpin oleh para pengikut Haji Rasul. Tahun 1923-1927 Natsir mendapat beasiswa untuk sekolah di Meer Uitgebreid Lager Onderwijs (MULO), dan kemudian melanjutkan ke Algemene Middelbare Schol (AMS) Bandung hingga tamat pada tahun 1930. Di Bandung, Natsir berinteraksi dengan para aktivis pergerakan nasional antara lain Syafruddin Prawiranegara, Mohammad Roem dan Sutan Syahrir. 9

5

Ibid, hal. 1. Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Jakarta: PT. Gramedia,, 1981. hal., 7. 7 Mohammad Natsir (b), World Of Islam Festival dalam perspektif sejarah, Jakarta: Yayasan Idayu, 1976. hal., 51. 8 Mohammad Natsir, (d) Op.cit., hal., 8. 9 Wikipedia, Mohammad Natsir, (Online), (www.wikipedia.com), diakses 19 February 2007. 6


Ia diakui sebagai tokoh handal sebagai Pemikir, Intelektual, Pujangga, dan Negarawan. Ia tdak hanya terampil menuangkan ide dan gagasannya dalam bentuk tulisan, namun ia juga bertindak secara nyata. Buktinya selain pernah mengetuai Jong Islamiten Bond (JIB) Bandung, 1928-1932, Natsir pernah pula aktif di Partai Islam Indonesia (PII) dan PERSIS. Di dunia pendidikan, Natsir sempat mendirikan Pendidikan Islam (Pendis) di Bandung, sebuah bentuk pendidikan Islam modern yang bernafas agama. Di Pendis ini, Natsir menjadi direktur selama 10 tahun, sejak 1932. 10 Walaupun Natsir selalu ’menghendaki’ agama sebagai ideologi negara, akan tetapi ia berusaha menampilkan semangat ke-Islaman-nya dengan wajah terbuka dan lebih luwes. Ia adalah seorang politisi profesional diantara banyak pemikir. 11 Kiprah Natsir sebagai seorang tokoh intelektual, politikus, pemimpin negara maupun tokoh dunia Islam yang terkemuka di abad ini tak pernah selesai menjadi buah pembicaraan. Padahal dari segi asal-usul dan fisiknya, Natsir hanyalah orang biasa, dengan temperamen yang lemah lembut, bicara penuh sopan santun, dan kadang-kadang gemar bercanda dengan siapa saja yang menjadi teman bicaranya. Namun dibalik temperamennya yang lemah lembut dan mudah tersenyum itu, sosok pribadi Natsir ialah ibarat batu karang yang kokoh. Ia termasuk seorang yang teguh memegang prinsip, walau dalam berhubungan dengan orang-orang lain, ia terkesan terbuka dan malahan cenderung kompromistik, sejauh

10 11

Lihat dalam pengantar Abibullah Djaini dalam Anwar Harjono, et. al., Op.cit. G. H. Jansen, Islam Militan. Terjemahan oleh Armahedi Mahzar, Bandung: Pustaka, 1983, hal., 231, 272.


kemungkinan

kompromi-kompromi

itu

memang

dapat

dicapai

tanpa

mengorbankan prinsip-prinsip yang diyakininya. 12 1.1.2. Selintas Pemikiran Politik Mohammad Natsir Agama, menurut menurut Natsir harus dijadikan pondasi dalam mendirikan suatu negara. Agama, bukanlah semata-mata suatu sistem peribadatan antara makhluk dengan Tuhan Yang Maha Esa. Islam itu adalah lebih dari sebuah sistem peribadatan. Ia adalah satu kebudayaan/peradaban yang lengkap dan sempurna. Yang dituju oleh Islam ialah agar agama hidup dalam kehidupan tiap-tiap orang, hingga meresap dalam kehidupan masyarakat, ketatanegaraan, pemerintah dan perundang-undangan. Tapi adalah ajaran Islam juga, bahwa dalam soal-soal keduniawian, orang diberi kemerdekaan mengemukakan pendirian dan suaranya dalam musyawarah bersama 13, seperti dalam firman Allah SWT.: “Dan hendaklah urusan mereka diputuslan dengan musyawarah!”. 14 Natsir memang mencoba menjawab kesulitan-kesulitan yang dihadapi masyarakat Islam, dengan dasar pemikiran, bahwa ajaran Islam sangat dinamis untuk diterapkan pada setiap waktu dan zaman. Dari sudut ini, ia jauh melampaui pemikiran Maududi atupun Ibu Khaldun yang melihat sistem pemerintahan Nabi Muhammad SAW dan khalifah yang empat, sebagai satu-satunya alternatif sistem pemerintahan negara Islam.

12

Anwar Harjono, et. al., Op.cit., hal.,. 1. Anwar Harjono, et. al., Op.cit., hal., 139. 14 QS. Asy-syura (26): 38. 13


Kedinamisan pemikiran-pemikirannya itu dituangkan dalam beberapa periode. Setidaknya ada tiga periode pemikiran yang menjadi pokok utama pemikiran Natsir. Yaitu periode 1930-1940, periode pasca kemerdekaan, dan periode konstituante.15 Berbicara tentang negara, Natsir berpendapat bahwa negara adalah suatu ‘institution’ yang mempunyai hak, tugas dan tujuan yang khusus. Institution adalah suatu badan, organisasi yang mempunyai tujuan khusus dan dilengkapi oleh alat-alat material dan peraturan-peraturan tersendiri serta diakui oleh umum. Negara harus mempunyai akar yang langsung tertanam dalam masyarakat. Karena itu, dasar pun harus sesuatu faham yang hidup, yang dijalankan seharihari, yang terang dan dapat dimengerti dalam menyusun hidup sehari-hari, yang terang dan dapat dimengerti dalam menyusun hidup sehari-hari rakyat perorangan maupun kolektif. Maka di dalam menyusun suatu UUD bagi negara, dan untuk mencapai hasil yang memuaskan, perlulah bertolak dari pokok pikiran yang pasti, yakni UUD bagi negara Indonesia harus menempatkan negara dalam hubungan yang seerat-eratnya dengan masyarakat yang hidup di negeri ini. Tegasnya, UUD negara itu haruslah berurat dan berakar dalam kalbu, yakni berurat berakar dalam akal pikiran, alam perasaan dan alam kepercayaan serta falsafah hidup dari rakyat dalam negeri ini. Dasar negara yang tidak memenuhi syarat yang demikian itu, tentulah menempatkan negara terombang-ambing, labil dan tidak duduk di atas sendi-sendi yang pokok. 16

15 16

Mohammad Natsir (d), Op.cit.., hal., 13-14. Mohammad Natsir, Agama dan Negara dalam Perspektif Islam, Jakarta: Media Dakwah, 2001(c), hal., 198, 200.


1.2. Perumusan Masalah Berdasarkan

latar

belakang

diatas

maka

rumusan

masalahnya

”Bagaimanakah Pandangan Mohammad Natsir mengenai, wacana tentang Islam sebagai ideologi negara?”

1.3. Pembatasan Masalah Masalah penelitian ini akan dibatasi pada salah satu bidang pemikiran Natsir yaitu: ”Pandangan Mohammad Natsir mengenai Islam sebagai ideologi negara”

1.4. Tujuan Dan Manfaat Penelitian Di sini dijelaskan tujuan penelitian yang merupakan sasaran progmatisnya (bukan kegunaan menurut isi),taraf kemajuan dan kebaruan yang ingin dicapai dengan penelitian tersebut. 1.4.1. Tujuan penelitian a. Ingin mempelajari karya pemikiran Natsir lebih mendalam tentang hubungan Islam sebagai agama dalam bernegara dan menjelaskan pandangan yang dikemukakan oleh Natsir tentang masalah-masalah yang diusungnya secara terperinci dan

alternatif pilihan jalan yang

dituangkannya dalam aksi-aksi politiknya b. Mengkritisi secara objektif terhadap pemikiran tokoh,

ketepatan dan

kesalahannya dengan kondisi realitas masyarakat saat ini dan menggali sejarah perkembangan pemikiran politik di Indonesia pada awal kemerdekaan.


1.4.2. Manfaat Penelitan a. Menjadikan salah satu acuan dalam menjalankan kehidupan bernegara bagi masyarakat khususnya umat Islam. b. Memperkaya wawasan tentang pemikir-pemikir Islam yang jarang dibahas secara teoritis baik dikampus atau di forum-forum resmi. c. Menjadi bahan rujukan bagi almamater, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Politik. d. Memahami bagaimana Natsir medudukkan Islam sebagai ideologi dalam kehidupan bernegara dan mengetahui pertarungan pemikiran antara golongan pada awal kemerdekaan dalam penentuan ideologi negara.

1.5. Tinjauan Pustaka Menurut Yusril Ihza Mahendra agama yang diterjemahkan Natsir cenderung penafsiran doktrin sosial politik Islam secara elastis dan fleksibel, karena doktirn memberikan pemahaman yang bersifat umum dan tidak secara terperinci maka ijtihad harus digalakkan. Setiap zaman berbeda maka ijtihad ulama dahulu dapat diperbaharui sesuai tuntutan zaman, Natsir menyimpulkan bahwa Islam merupakan aliran pemikiran Theistic Democracy yaitu demokrasi yang berlandaskan ketuhanan dimana keputusan mayoritas rakyat harus berdasarkan nilai-nilai ketuhanan. 17

17

Yusril Ihza Mahendra “Mohammad Natsir dan Sayyid Abul A’ala Maududi, Telaah Tentang Dinamik Islam dan Transformasinya ke Dalam Ideologi Sosial Politik”. Anwar Harjono, et. al., Op.cit., hal., 63-74.


Taufik Abdullah berpendapat bahwa sosok Natsir seorang idealis dalam arti bukan pemimpi, akan tetapi idealis dalam pengertian filosofis, yakin dalam kesadaran iman dan tauhid. Karena itu dia mengatakan peneguhan iman, aqidah dan lainnya, penguatan inilah yang menjadi dasar masyarakat dalam kehidupan bernegara. 18 Menurut penggiat Masyumi Zainal Abidin Ahmad, Natsir memandang keterlibatannya secara langsung dalam kekuasaan negara sebagai salah satu jalan untuk mewujudkan tujuan-tujuannya. Melalui cara demikian hukum-hukum Allah tidak hanya keluar dari mulut para alim ulama di mimbar mesjid, akan tetapi juga keluar dari pegawai pemerintahan dalam bentuk undang-undang. 19 Tarmizi Taher juga menyatakan bahwa Natsir merupakan sedikit diantara manusia Indonesia yang multi dimensional dan begitu kompleks. Natsir muslim yang mampu secara intelektual memiliki warisan pemikir Islam, dia mampu mengamalkan nilai-nilai ke-Islamannya dan memadukan dengan wacana pemikiran timur dan barat. Meskipun secara politis Natsir kalah dalam memperjuangkan Islam sebagai ideologi negara secara konstitusional, dia menerimanya dengan lapang dada dan sebaliknya dengan ikhlas menerima Pancasila sebagai ideologi. Disini Natsir nampaknya sampai kesimpulan, tidak ada pertentangan antara Islam dengan Pancasila, sila-sila yang ada didalamnya selaras. Karena itu tidak perlu dipertentangkan lagi, kegigihan Natsir membela dan menjelaskan Pancasila kepada masyarakat Internasional disetiap kunjungan mancanegaranya merupakan bukti nyatanya. 20

18

Taufik Abdullah. “Diskusi Tentang Agama dan Kebangsaan”, ibid, hal., 45. Ahmad Zainal Abidin, Masjoemi: Partji Politiek Islam Indonesia, Pematang Siantar, 1946, hal 15-16. 20 Tarmizi Taher. “Pemikiran dan Perjuangan Natsir”, Op. cit., hal., 14. 19


Sedangkan menurut Miriam Budiardjo tentang pola hubungan agama dan negara juga sangat penting sebab apapun pendapat para ilmuwan Islam atau ulama mengenai hubungan sistem ketatanegaraan dengan Islam, apakah dalam Islam diajarkan atau dituntut agar mendirikan negara atau tidak, pada kenyataannya uamat Islam membutuhkan sebuah sistem ketatanegaraan yang Islami. Untuk mengamankan suatu kebijaksanaan dipertukan suatu kekuatan (institusi politik), dalam menegakkan keadilan dan memelihara perdamaian misalnya, diperlukan suatu kekuasaan apakah itu organisasi politik atau negara. Jika kebijaksanaan itu mengacu pada penegakan ajaran Islam maka perangakat pengaturannya keamanannya seharusnya yang Islami pula, alangkah kurang tepatnya jika dalam menegakkan prinsip-prinsip Islam tetapi menggunakan sistem non-islami. 21 Berbeda dengan Ahmad Wahid yang mengatakan aturan itu bukan mutlak adanya, yang pokoknya dalam Islam adalah bagaimana seorang muslim bisa menjadikan Islam sebagai nafas pribadinya. Kumpulan pribadi ini nantinya akan menjadi suatu kelompok yang membawa ideologi dan meluaskannya sampai batas agama. 22 Penerjemahan dalam melakukan tujuan perjuangan tidaklah sesempit terciptanya negara Islam, terciptanya negara Islam tanpa adanya internalisasi nilai-nilai Islam itu sendiri menjadikan suatu kontradiksi dalam menjalankan kehidupan sosial. Internalisasi nilai inilah yang terpenting daripada terbentuknya suatu negara, internalisasi nilai sering dimaknai dengan iman yaitu diucapkan dengan kata-kata, dipahami secara jelas adalam diri, dan dilakukan dengan perbuatan. 21

Miriam Budiardjo, Dasar- dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia, 1983. Ahmad Wahib, Pergolakan Pemikiran Islam: Catatan Harian Ahmad Wahib, Jakarta: LP3ES, 1981, hal., 79. 22


Apakah dan bagaimanakah ide seorang muslim itu? Amat luas dan lebar keterangannya kalau ingin dijabarkan. Tetapi dapat disimpulkan dalam satu kalimah dalam Al-Quran yang artinya: ”tidaklah aku jadikan jin dan manusia, hanyalah untuk mengabdi kepadaku”. 23 Jadi, seorang hidup di dunia ini adalah dengan menjadi hamba Allah dengan yang arti yang sepenuhnya, mencapai kejayaan di dunia dan di akherat. Dunia dan akhirat ini sekali-kali tidak mungkin di pisahkan oleh seorang muslim dari ideologinya. Perbedaan antara konsep negara Islam dan konsep tatanan masyarakat Islam adalah jika dalam konsep negara Islam, politik dan agama adalah bagianbagian dari suatu totalitas Islam. Sedangkan dalam konsep tatanan masyarakat Islam, politik hanyalah pengungkapan sampingan daripada semangat Islam. Jadi konsep negara Islam lebih Islami dibanding konsep tatanan masyarakat Islam. Natsir lebih menyukai negara Islam, karena menurutnya untuk menyusun suatu tatanan masyarakat dibutuhkan suatu negara. Disebut apa kepala negara Islam itu tidaklah menjadi persoalan, yang lebih penting adalah adanya hak rakyat untuk mendaulatnya, bahkan dengan kekerasan bila memang diperlukan. Kepala Negara harus bermusyawarah dengan ’mereka yang patut diajak bermusyawarah’. Bagaimana bentuk sistem permusyawaratannya, itu urusan rakyat yang bersangkutan. Bisa saja permusyawaratan itu dengan segala orang atau dengan suatu parlemen yang terdiri dari wakil-wakil partai. Walaupun begitu, Natsir merasa bahwa sistem parlemen barat tidaklah cocok untuk negara-negara yang bukan barat.

23

QS. Addazarijat (51): 56


Dia bertanya ’Apakah Islam itu demokrasi?’, dijawabnya sendiri, ’Islam bukan seratus persen demokrasi, dan Islam bukan pula seratus persen otokrasi. Islam adalah Islam. Sebuah negara Islam akan melarang semua yang dilarang oleh Al-Quran: minuman keras, perjudian, pencurian, pelacuran, tahyul dan syirik. 24 Dengan demikian Islam menjadi tujuan dan negara adalah alat untuk mewujudkan ajaran Islam. Natsir berkeyakinan, negara sebagai kekuatan eksekutif mempunyai kekuatan dan kekuasaan untuk menjalankan hukum-hukum dan menjamin terbentuknya masyarakat yang adil dan makmur sesuai dengan yang dicita-citakan Islam. Di sini negara berfungsi sebagai alat untuk menerapkan hukum- hukum yang telah ada. Tanpa adanya negara sulit diharapkan adanya ketaatan pada hukum-hukum itu. Dengan demikian pendekatan Natsir terhadap pelaksanaan syariat atau hukum-hukum Islam dalam masyarakat menekankan pada pendekatan legal formal. Artinya ia menganggap perlu adanya kekuasaan pemaksa yang sah dan diakui keberadaannya yang diperlukan untuk, dalam batasbatas tertentu, memaksa individu untuk patuh dan taat pada hukum-hukum yang telah ditetapkan. 25 Islam menanamkan nilai-nilai kebaikan sampai membentuk suatu akar yang kuat dari keseluruhan ajarannya bersumber kepada tauhid. Tauhid yang memiliki makna keyakinan terhadap Tuhanlah yang memiliki otoritas kedaulatan yang dominan diatas kedaulatan-kedaulatan lainnya. Masyarakat dalam melakukan aktivitas sehari-hari banyak menggunakan otoritas ketuhanan yang diturunkan dalam agama melalui al-qur’an dan hadis. Orang melakukan pencurian misalnya bukan takut kepada hukum-hukum pidana, 24 25

G. H. Jansen, Op.cit., hal., 250-252. Mardias Gufron, Op.cit., www.al-islam.com.


karena jelas masyarakat banyak yang tidak paham akan hukum pidana tersebut. Ketakutan mereka untuk tidak melakukan itu dikarenakan ketauhidan yang mereka miliki dimana ketika itu dilakukan maka akan melanggar hukum-hukum Allah. Inilah mengapa Natsir bersikeras mengemukakan Islam sebagai Ideologi, jika tidak ada yang membatasi secara jelas mana haram dan halal mungkin suatu negara akan hancur secara perlahan-lahan. Batasan wilayah yang besar, jumlah penduduk yang beragam akan memperumit aparat pemerintah dalam menegakkan hukum-hukum yang ada. Sedangkan dengan ketauhidan masyarakat akan tersadarkan sendiri dalam pola tingkah laku kesehariannya, berdampak pada keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga pada titik ketauhidan yang tinggi tidak perlu adanya negara, sementara dalam mengawali perjuangan mencapainya peran negara sebagai lembaga formal masih diperlukan. Atas landasan inilah Natsir melakukan perjuangan politik secara kelembagaan dengan memakai nilai-nilai ketauhidan. 26

1.6. Metodologi Penelitian Salah satu jenis penelitian pemikiran Islam adalah (penelitian biorafi atau studi tokoh) yaitu penelitian terhadap kehidupan seseorang tokoh dalam hubungannya dengan masyarakat, sifat-sifat, watak, pemikiran dan ide serta pengaruh pemikirannya dan idenya dalam perkembangan sejarah.

26

Mohammad, Natsir, Islam Sebagai Dasar Negara (Pidato di Depan Sidang Majelis Konstituante Untuk Menentukan Dasar Negara RI, 1957-1959), Bandung: Sega Arsy, 2004 (d), hal., 72-78.


1.7. Jenis Penelitian Penelitian studi tokoh, seperti yang dikatakan Arief Furchan dan Agus Maimun, dikategorikan ke dalam jenis penelitian kualitatif, 27 yaitu suatu penelitian yang membahas tentang konsep-konsep, ide dan pemikiran dari suatu masalah yang akan di bahas. Pada umumnya, penelitian kualitaif ini tidak mempergunakan angka atau nomor dalam mengolah data yang diperlukan. Data kualitatif terdiri dari kutipankutipan orang dan deskripsi keadaan, kejadian, interaksi, dan kegiatan. Dengan menggunakan jenis data kualitatif, memungkinkan peneliti mendekati data sehingga mampu mengembangkan komponen-komponen keterangan yang analitis, konseptual dan kategoris dari data itu sendiri. 28

1.8. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data dalam penelitian studi tokoh dimulai dengan mengumpulkan kepustakaan: 1.8.1. Inventarisasi (data primer) Mengumpulkan karya-karya seorang tokoh yang akan diteliti, baik secara pribadi maupun karya bersama (antologi) mengenai topik yang sedang dititi (sebagai data primer). Kemudian dibaca dan ditelusuri karya-karya lain yang dihasilkan tokoh tersebut, mengenai bidang lain. Sebab biasanya seorang tokoh pemikir mempunyai pemikiran yang memiliki hubungan organik antara satu dengan yang lainnya.

27

Arief Furchan dan Agus Maimun, Studi Tokoh, Metode Penelitian Tokoh, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005, hal., 16. 28 Bruce A. Chodwick, Social Science Research Methods, terj. Sulistia (dkk), Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Semarang: IKIP Semarang Press, 1991, hal., 234-243.


1.8.2. Data sekunder Menelusuri karya-karya pemikir yang lain mengenai Natsir atau mengenai topik bahasan yang diteliti. Data sekunder ini dicari dalam ensiklopedi, buku sistematis dan tematis. Sebab dalam buku itu biasanya ditunjukkan pustaka yang lebih luas.

1.9. Metode Analisis Data Beberapa metode yang digunakan dalam analisis data penelitian tokoh. 1.9.1. Interpretasi Interpretasi dimaksudkan sebagai upaya tercapainya pemahaman yang benar terhadap fakta, data dan gejala. Interpretasi merupakan landasan bagi hermeneutika. 29 Zygmunt Bauman menjelaskan bahwa hermeneutik adalah upaya menjelaskan dan menelusuri pesan dan pengertian dasar dari sebuah ucapan dan tulisan yang tidak jelas, kabur, remang-remang, dan kontradiksi, sehingga menimbulkan keraguan dan kebingungan pendengar atau pembaca. 30 Hermeneutika yang dimaksud penulis di sini adalah understanding process of

understanding

(Proses

pemahaman

terhadap

sebuah

pemahaman).

Hermeneutika dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: Pertama, menyelidiki setiap detail proses interpretasi. Kedua, mengukur seberapa jauh dicampur subjektifitas terhadapi interpretasi objektif yang diharapkan, dan Ketiga, menjernihkan pengertian.

29

Hasan Sutanto, Hermeneutik, Prinsip, dan Metode Penafsiran al-Kitab, (Malang: Seminari alKitab Asia Tenggara, Malang, 1989), kata ini merujuk pada dewa Hermes yang bertugas menyampaikan berita (pesan) dari sang Maha Dewa kepada manusia. 30 Zygmunt Bauman, Hermeneutics and Social Science, New York: Calubia University Press, 1978, hal., 7.


Dalam suatu interpretasi, penulis menggunakan Emik dan Etik. Emik adalah data-data, kalimat-kalimat dan teks, sebagaimana dipahami pemikir yang merupakan

perumusan

kalimat

seorang

tokoh

terhadap

masalah

yang

dipahaminya. Sedangkan Etik adalah pemahaman penulis sendiri terhadap pemikiran (data, kalimat, teks dan rumusan) 31 tokoh yang diteliti. 1.9.2. Induksi dan deduksi Pada setiap penelitian terdapat penggunaan induksi dan deduksi. Induksi secara umum dapat diartikan sebagai generalisasi kasus-kasus dan unsur-unsur pemikiran tokoh dianalisis, kemudian pemahaman yang ditemukan di dalamnya dirumuskan dalam statemen umum (generalisasi). Sedangkan deduksi dipahami sebagai upaya eksplisitasi dan penerapan pikiran-pikiran seorang tokoh yang bersifat umum. 1.9.3. Koherensi intern Agar pemikiran tokoh dapat dipahami secara tepat, maka seluruh konsep dan aspek-aspek pemikirannya dilihat menurut keselarasannya satu dengan yang lain. Selain itu ditetapkan pula inti pikirannya yang paling mendasar dan topiktopik yang paling sentral. Demikian juga diteliti susunan logis sistematis dalam pemikiranya agar ditemukan muatan pemikirannya yang paling substansial.

31

Dalam kaitan ini penulis mencoba menginterpretasikan teks yang terdapat di dalam sumber data utama (buku/tulisan/catatan) yang ditulis secara langsung oleh Mohammad Natsir dan juga sumber data sekunder berupa catatan orang lain mengenai pemikiran Mohammad Natsir. Melalui metode ini penulis berupaya menjelaskan apa makna dari tafsir teks-teks dalam sumber data utama maupun sumber data sekunder tersebut, sehingga penulis dapat mengungkapkan makna yang tersembunyi dalam teks. Dari referensi yang penulis kumpulkan tentang Natsir, ada beberapa referensi yang berisi pidato-pidato Natsir. Jadi, penulis berusaha menginterpretasikan pidato Natsir tanpa menghilangkan keasliannya.


1.9.4. Kesinambungan historis Dalam melakukan analisis dilihat benang merah yang menghubungkan pemikiran-pemikirannya, baik lingkungan historis dan pengaruh-pengaruh yang dialaminya maupun perjalanan hidupnya sendiri, karena seorang tokoh adalah anak zamannya. Untuk melihat latar belakang internal, diperiksa riwayat hidup tokoh, penddikannya, pengaruh yang diterimanya, relasi dengan pemikir-pemikir sezamannya, dan segala macam yang membentuk pengalamannya. Demikian juga diperhatikan perkembangan intern dalam tahap-tahap pemikirannya. Untuk melihat latar belakang eksternal, diselidiki keadaan khusus zaman yang dialami tokoh, dari segi ekonomi politik budaya dan intelektual. 32

32

Syahrin Harahap, Metodologi Studi Tokoh Pemikiran Islam, Jakarta: Istiqomah Mulya Press, 2006, hal., 59-64.


BAB I PENDAHULUAN. Mohammad Natsir (selanjutnya disebut Natsir) tentang agama dalam hal ini

Recommend Documents