BAB I PENDAHULUAN. modern.demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem dimana yang disebut

BAB I PENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANG MASALAH Partai politik merupakan salah satu institusi dari pelaksanaan demokrasi modern.Demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem dimana yang disebut keterwakilan, baik keterwakilan dalam lembaga-lembaga formal seperti parlemen maupun keterwakilan aspirasi masyarakat dalam institusi kepartaian.

1

Dalam

literatur-literatur ilmu politik dijelaskan bahwa partai politik memiliki beberapa fungsiseperti : fungsi artikulasi kepentingan, fungsi agregasi kepentingan, fungsi sosialisasi politik, fungsi rekrutmen politik dan fungsi komunikasi politik. Fungsi rekrutmen (pengkaderan) sebagai salah satu dari bagian dari partai politik merupakan bagian yang sangat penting.Fungsi rekrutmen itu sendiri bertujuan untuk menyediakan kader-kadernya yang berkualitas untuk ditempatkan di lembagalembaga legislatif seperti DPR maupun DPRD.Setiap partai politik membutuhkan kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian, partai politik dapat menjadi partai yang mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengembangkan diri. 2

1

Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 1. Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2008 hlm. 408.

2

1 Universitas Sumatera Utara

Proses pengkaderan itu sendiri merupakan proses penyiapan sumber daya manusia untuk kelak mereka menjadi pemimpin yang dapat membangun dan menjalankan fungsi organisasi dengan baik. Dalam proses kaderisasi tersebut terdapat 2 persoalan penting 3 : A. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun kemampuan. B. Kemampuan untuk menyediakan stok kader atau sumber daya manusia untuk organisasi terutama dikhususkan untuk kaum muda. Seorang kader dalam sebuah organisasi merupakan individu yang telah dilatih dan dipersiapkan sehingga dia memiliki pengetahuan yang lebih dibandingkan dengan orang-orang awam. Oleh karena itu, apabila sebuah organisasi telah melakukan pelatihan-pelatihan, namun para anggotanya tidak menunjukan kelebihan dibandingkan dengan orang-orang umum, maka proses kaderisasi yang dilakukan oleh organisasi tersebut dapat dikatakan tidak berhasil. Jadi secara sederhana proses pengkaderan tersebut telah menyalahi dari konsep yang seharusnya, dimana proses kaderisasi itu bertujuan untuk mencetak individu-individu yang memiliki kemampuan berpikir dan bertindak yang melebih orang-orang awam pada umumnya. Fungsi kaderisasi atau pencetakan calon pemimpin tidak telepas dari penanaman etika-etika politik. Kaderisasi merupakan salah satu media rekrutmen, pemantapan komitmen dan penguatan terhadap ideologi politik. Proses kaderisasi sebagai penguatan kelembagaan partai merupakan sebuah orientasi jangka panjang. Sehingga proses kaderisasi tersebut harus secara terus menerus dilakukan untuk 3

Koirudin Op. cit hlm. 114.


memperkuat ikatan dalam partai politik tersebut. Perjalanan partai politik sebagai agen pencerahan, seharusnya dapat membawa perubahan yang berarti dalam sebuah sistem politik. Pada saat ini partai politik dihadapkan dengan berbagai permasalahan menyangkut tentang masalah pengkaderan itu sendiri. Salah satu permasalahan lama yang timbul saat ini seperti misalnya, politisi-politisi yang sering berpindah-pindah partai atau publik sering menyebutnya sebagai politis “kutu loncat”. Fenomena ini menunjukan masih lemahnya proses kaderisasi partai politik. Lemahnya kaderisasi di partai politik merupakan sebuah persoalan yang penting, karena di dalam partai politik akan dilatih calon-calon pemimpin baik lokal maupun nasional yang memiliki mental yang jujur dan visi yang jelas. 4 Dalam melakukan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik hanya melakukan proses perekrutan hanya pada saat mendekati pemilihan saja. Hal ini menyebabkan timbulnya kader-kader instan yang tidak kompeten dalam melakukan tugas-tugasnya ketika kader tersebut menduduki jabatan-jabatan politik. Idealnya sebuah partai politik dalam melakukan perekrutan terhadap anggota, hendaknya dilakukan jauh-jauh hari sebelum mendekati pemilihan. Hal ini akan memberikan waktu kepada partai politik untuk melatih anggota-anggota partainya dengan baik sehingga anggota-anggota yang mengikuti proses kaderisasi tersebut akan menyatu dengan ideologi, visi, misi, dan program kerja partai. Partai politik tanpa kaderisasi tidak akan berarti apa-apa. Setiap partai politik harus memiliki sistem kaderisasi yang baik. Sistem kaderisasi yang baik didapatkan apabila setiap pihak yang terkait berkerja sama dalam membentuk pola kaderisasi.

4

Ibid.


Oleh karena itu dibutuhkan kerjasama antar pihak yang melakukan pengkaderan dan anggota-anggota baru yang akan bergabung maupun faktor lainnya seperti halnya materi-materi yang membentuk pola berfikir dan berkerja seorang kader sesuai dengan tujuan partai yang bersangkutan. Apabila sebuah partai politik berhasil dalam membentuk kader-kader yang berkualitas, maka partai politik tersebut juga dapat menghasilkan pemimpin nasional yang berkualitas juga.Apabila proses kaderisasi ini gagal maka, transfer kepemimpinan dari generasi tua menuju generasi muda akan terhambat. Hambatan dalam proses kaderisasi ini akan menciptakan sebuah kekecewaan. Kekecewaan ini salah satunya diwujudkan dengan membentuk partai politik baru dengan berbagai macam visi dan misi yang selalu mengumandangkan pembangunan. Dalam kancah perpolitikan, Partai Nasional Demokrat (NasDem) merupakan sebuah partai baru. Partai ini dideklarasikan pada 26 Juli 2011 di Jakarta.Dalam perkembanganya sebagai partai politik baru dalam waktu yang singkat partai Nasional Demokrat memiliki kepengurusan di semua tingkatan baik provinsi maupun kabupaten/kota maupun kecamatan. Hal inilah yang menjadikan partai Nasional Demokrat merupakan satu-satunya partai baru yang menjadi peserta Pemilu 2014. Sebagai partai politik baru, Partai Nasional Demokrat akan menghadapi beberapa permasalahan seperti mengembalikan citra partai politik yang buruk di mata masyarakat yang menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadapat partai politik sangat rendah, selain itu pencarian sosok pemimpin sangat penting demi mendongkrak citra partai politik di masyarakat dan tentu saja terkait dengan dana. Selain persoalan tersebut, persoalan yang penting berikutnya adalah tentang


pengkaderan. Sebagai partai politik baru, sebuah partai harus dapat mencari pola kaderisasi yang tepat untuk dapat mencetak kader-kader berkualitas. Hal ini yang membuat penulis tertarik untuk meneliti dan mempelajari bagaimana pola pengkaderan yang dilakukan oleh Partai Nasional Demokrat untuk mencetak kader-kader yang berkualitas. Untuk itulah penulis mencoba mengangkat permasalah ini kedalam penelitian yang berjudul “Pola Kaderisasi Partai Nasional Demokrat Wilayah Sumatra Utara”

1.2.PERUMUSAN MASALAH Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran, maka permasalahan harus dirumuskan dengan jelas. Berdasarkan judul diatas, maka perumusan masalah penelitian adalah : A. Bagaimana proses kaderisasi yang dilakukan partai Nasional Demokrat ? B. Bagaimana hasil dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai Nasional Demokrat khususnya di DPW partai Nasional Demokrat Sumatra Utara ?

1.3.TUJUAN PENELITIAN Penelitian ini bertujuan sebagai berikut : A. Memahami proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai Nasional Demokrat. B. Menganalisa hasil dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai Nasional Demokrat khususnya pada DPW partai Nasional Demokrat Sumatra Utara.


1.4.MANFAAT PENELITIAN Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : A. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan pada bidang ilmu Politik khususnya mengenai permasalahan kaderisasi pada partai politik. B. Bagi akademisi, penelitian ini diharapakan mampu menambah khasanah literatur khususnya di bidang ilmu Politik. C. Bagi penulis, untuk mengembangkan kemampuan berfikir dan mengasah kemampuan dalam membuat karya ilmiah.

1.5.KERANGKA TEORI Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstrak, definisi, dan proporsi untuk menerangkan sebuah fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 5 Maka kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting karena dalam kerangka teori akan dimuat

teori-teori untuk

menjelaskan permasalahan yang sedang di teliti. Berikut ini akan disajikan beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini :

5

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES, 1989, hlm. 37.


1.5.1. Partai Politik 1.5.1.1.Pengertian Partai Politik Partai politik didirikan dengan anggapan bahwa dengan membentuk wadah organisasi bisa menyatukan orang-orang yang memiliki pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasinya bisa dikonsolidasikan dengan tujuan untuk memperbesar pengaruh mereka dalam pembuatan dan pelaksanaan keputusan. Dengan kata lain partai politik merupakan sebuah kelompok manusia yang terorganisir yang anggotaanggotanya memiliki orientasi, nilai, cita-cita yang sama yang tujuannya ada memperoleh kekuasaan politik dan berusaha untuk merebut kekuasaan politik. Banyak definisi partai politik yang dikembangkan oleh ilmuan-ilmuan sosial politik Menurut Sigmund Neuman 6 dalam bukunya, Modern Political Parties, mengemukakan definisi sebagai berikut.Partai Politik adalah organisasi dari aktivisaktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan suatu golongan atau golongangolongan lainnya yang mempunyai pandangan berbeda. Sedangkan menurut Carl J. Friedrich 7 Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah bagi pempinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan bersifat ideal dan materiil. 6

Sigmund Neuman, Modern Political Party dalam Miriam Budiarjdo Op.cit, hlm. 404. Carl J. Friedrich, Constitutional Government and Democracy : Theory and Practice in Europe and America dalam A. Rahman H.I, Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, hlm. 102.

7


Sedangkan menurut Miriam Budiarjo 8 , partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilainilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki. Dari ketiga definisi diatas dapat disimpulkan bahwa, partai politik terjuwud berdasarkan persamaan kehendak atau cita-cita yang akan dicapai bersama. Kehadiran partai politik merupakan cerminan dimana hak-hak asasi manusia dihormati, yakni hak untuk menyatakan pendapat dan hak untuk berserikat.Oleh karena itu kehadiran partai politik memberi warna tersendiri hal tersebut berdasarkan kepada fungsi yang melekat pada partai politik tersebut.

1.5.1.2.Sejarah Partai Politik Partai politik merupakan salah satu sarana untuk berperan serta dan untuk berpartisipasi dalam politik.Berdasarkan perkembangannya, partai politik pertama kali hadir di kawasan Eropa Barat meliputi negara seperti, Inggris dan Prancis.Pada masa itu kegiatan partai politik dipusatkan pada kelompok-kelompok politik dalam parlemen.Kegiatan ini pada mulanya bersifat elitis dan aristokratis, hanya diisi oleh kaum bangsawan yang ingin mempertahankan kepentingannya terhadap tuntutan-

8

Miriam Budiardjo, Op. cit, hlm. 403


tuntutan raja. Berdasarkan sejarahnya terdapat 3 teori yang dapat menjelaskan asalusul dan pertumbuhan partai politik. 9 A. Teori Kelembagaan Teori ini melihat ada keterhubungan antara Parlemen awal dan timbulnya partai politik.Teori ini mengatakan bahwa, partai politik dibentuk oleh kalangan legislatif (dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat dan membina dukungan dari masyarakat. Setelah partai tersebut terbentuk dan menjalankan fungsinya, maka muncul partai politik lain yang dibentuk oleh kalangan masyarakat. Oleh kalangan masyarakat partai politik dibentuk karena masyarakat sadar bahwa partai politik yang dibentuk oleh pemerintah tidak dapat menampung aspirasi mereka. B. Teori Situasi Historik Teori ini melihat timbulnya partai politik sebagai upaya sebuah sistem politik untuk mengatasi krisis yang disebabkan oleh perubahan masyarakat secara luas.Teori ini menjelaskan bahwa krisis situasi yang terjadi manakala suatu sistem politik mengalami masa transisi karena perubahan masyarakat dari bentuk masyarakat yang sifatnya tradisional yang berstruktur sederhana menuju masyarakat yang modern yang berstruktur kompleks. Pada situasi terjadi berbagai perubahan seperti perubahan jumlah penduduk, perluasan pendidikan, perubahan pola pertanian dan industri, partisipasi media massa, urbanisasi, perubahan ekonomi yang berorientasi pasar, peningkatan aspirasi dan harapan-harapan baru dan munculnya gerakan-gerakan populis. 9

P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2012 hlm. 185.


C. Teori Pembangunan Teori yang melihat partai politik sebagai produk modernisasi sosial ekonomi.Dalam teori ketiga ini, melihat modernisasi sosial ekonomi, seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan mutu pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara seperti birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok-kelompok kepentingan dan organisasi profesi serta peningkatan individu dalam memberikan pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, melahirkan sebuah kebutuhan terhadap sebuah organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut. Jadi partai politik merupakan sebuah produk logis dari modernisasi sosial ekonomi.

1.5.1.3.Fungsi-fungsi Partai Politik Dalam menjalankan kegiatannya partai politik itu sendiri memiliki beberapa fungsi antara lain : A. Sebagai Sarana Komunikasi Politik Konsep

komunikasi

politik

dalam

ilmu

politik

telah

mengalami

perkembangan dalam pengertiannya komunikasi politik mengalirkan pesanpesan politik berupan tuntutan (demand), protes, dan berupa dukungan (supports) atau aspirasi dan kepentingan kedalam suatu proses sistem politik yang hasil daripada proses itu tersimpul dalam fungsi-fungsi output dan dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selajutnya menjadi feedback


dari sistem politik itu sendiri. 10 Jadi dapat dikatakan bahwa partai politik berfungsi dalam memperbincangkan dan menyebarluaskan rencana-rencana dan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dengan cara komunikasi itu maka akan tercipta komunikasi dua arah yakni dari masyarakat ke pemerintah dan sebaliknya dari pemerintah ke masyarakat. Peran partai politik dalam komunikasi politik itu sendiri yakni berperan sebagai jembatan antara pemerintah dan bagi yang diperintah. 11

B. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik Dalam ilmu politik, sosialisai politik diartikan sebagai suatu proses yang melaluinya seseorang akan memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang umumnya berlaku dalam masyarakat dimana dia berada. 12 Sosiologi politik juga dapat diartikan sebagai bagian dari proses sosialisasi yang khusus membentuk nilai-nilai politik, yang menunjukan bagaimana seharusnya masing-masing anggota masyarakat berpartisipasi dalam sistem politiknya. 13 Dalam fungsinya sebagai sarana sosialisai politik, partai politik sebagai instrumen penting dalam sebuah negara demokrasi modern, berfungsi untuk melakukan penyaluran nilai-nilai, norma-norma, aturan-aturan atau kebiasaan politik yang benar kepada para konstituensnya. Dalam metode penyampaiannya, sosialisasi politik yang dilakukan oleh sebuah partai politik dibagi menjadi 2 jenis 14 : 10

P. Anthonius Sitepu, Op. cit, hlm. 189 Miriam Budiardjo, Op. Cit, hlm. 406. 12 A. Rahman H.I, Op.cit, hlm. 103. 13 Damsar, Pengantar Sosiologi Politik, Jakarta :Kencana Prenada Media Group, 2010, hlm. 154. 14 P. Anthonius Sitepu Op. Cit, hlm. 190. 11


1. Pendidikan politik. Pendidikan politik adalah sebuah proses dialogis di antara pemberi pesan(komunikator) dan penerima pesan (komunikan). Melalui proses ini, masyarakat akan mengenal dan mempelajari nilai-nilai, norma-norma, simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak dalam sebuah sistem politik. Pendidikan politik dipandang sebagai proses dialogis antara pendidik (sekolah, pemerintah, partai politik) dan peserta didik (masyarakat) dalam rangka pemahaman dan pengamalan nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol politik yang dianggap ideal dan baik. Partai politik dalam sistem politik yang demokratis, melaksanakan fungsi sosialisasi politik seperti ini. 2. Indoktrinasi politik. Indoktrinasi politik adalah proses sepihak dimana penguasa memobilisasi dan memanipulasi masyarakat untuk menerima nilai-nilai, norma-norma dan simbol-simbol yang dianggap oleh yang sedang berkuasa sebagai sesuatu yang ideal dan baik. Melalui proses pengarahan yang sarat dengan paksaan yang sifatnya psikologis dan latihan yang penuh disiplin, partai politik dalam sistem politik yang totaliter melaksanakan fungsi sosialisasi politik dengan bentuk ini.

C. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik Karena tujuan utama partai politik adalah untuk turut serta dalam atau terlibat dalam politik praktik kepemerintahan, maka salah satu fungsi partai politik adalah dengan melakukan proses rekrutmen politik guna mengisi posisi-


posisi yang dibutuhkan dalam lembaga-lembaga negara. Dalam bukunya, Memahami Ilmu Politik, Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa rekrutmen politik adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya.Rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan dan juga untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. 15 Sedangkan menurut Sigmund Newman dalam bukunya, Modern Political Party 16 mengatakan bahwa, rekrutmen politik adalah proses melalui mana partai mencari anggota beru dan mengajak orang yang berbakat untuk berpartisipasi dalam proses politik. Cara-cara yang ditempuh oleh partai politik tersebut dengan cara seperti : mendirikan organisasi-organisasi massa yang melibatkan golongan-golongan buruh petani, pemuda, mahasiswa, dan sebagainya. Terdapat empat sistem perekrutan politik menurut Philip Altoff dan Michael Rush dalam bukunya Pengantar Sosiologi Politik, yaitu : 17 1. Seleksi pemilihan melalui ujian dan pelatihan. Ujian dan latihan merupakan bentuk rekrutmen yang paling umum. Biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi. Sistem perekrutan jenis ini juga dilakukan oleh partai politik, seperti di Indonesia disebut pendidikan kader partai melalui latihan.

15

Komarudin Sahid, Memahami Sosialisasi Politik, Bogor : Ghalia Indonesia, hlm. 129. Ibid, hlm. 129. 17 Ibid, hlm. 132. 16


2. Seleksi melalui rotasi atau giliran. Motode ini dibuat untuk mencegah dominasi terhadap sebuah jabatan atau posisi berkuasa oleh orang atau kelompok tertentu.Seleksi ini disebut juga dengan sistem perekrutan bergilir. Selain untuk menghindari dominasi, sistem seleksi ini diterapkan pada format kepemimpinan kolektif atau dalam bentuk masyarakat yang memiliki pengelompokan politik yang sangat kental, sehingga untuk menghindari terjadinya konflik atau untuk menjaga stabilitas politik, seperti pemerintahan. 3. Seleksi melalui perebutan kekuasaan. Metode ini digunakan pada sistem politik yang menggunakan kekerasan dalam melakukan perebutan kekuasaan. Akibat yang paling nyata dari metode ini pergantian para pemegang jabatan politik dan perubahan pada personel birokrasi secara total. 4. Seleksi dengan cara patronage. Patronage adalah sebuah sistem yang sampai pada saat ini masih dilakukan di Negara-negara berkembang. Sistem ini pertama kali berkembang di Amerika Serikat dan Inggris. Patronage merupakan sebuah sistem penyuapan dan sistem korupsi yang rumit, yang banyak terjadi dalam banyak bidang kehidupan masyarakat di kedua Negara tersebut. Sistem ini cukup kuat dalam mempengaharui pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap hasil pemilihan umum dan sarana perekrutan politik. Hal ini menyebabkan untuk memasuki sebuah jabatan birokrasi, tiap orang harus melalui sistem patronage ini. Dalam sistem ini kenaikan jabatan dapat dibeli dengan


memberikan imbalan-imbalan kepada orang tertentu. Maka motode ini tidak dapat menjamin kemampuan seseorang dalam memegang sebuah jabatan politik tertentu.

D. Sebagai Sarana Partisipasi Politik Partisipasi politik adalah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijakan umum dan ikut serta dalam menentukan pimpinan pemerintahan. mengajukan

tuntutan,

membayar

18

Kegiatan yang dimaksud adalah

pajak,

melaksanakan

keputusan,

mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan sebuah kebijakan umum dan mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu, mengajukan alternatif pemimpin dan memilih wakil rakyat dalam pemilihan umum. Dalam hal ini partai politik mempunyai fungsi untuk membuka kesempatan, mendorong dan mengajak para anggotanya maupun anggota masyarakat lain untuk menggunakan partai politik sebagai saluran kegiatan politik untuk mempengaruhi proses politik.

E. Sebagai Sarana Pengatur Konflik Dalam setiap masyarakat, apalagi masyarakat yang sifatnya heterogen, yang terdiri dari berbagai macam etnis, sosial-ekonomi maupun agama, akan terdapat celah untuk menimbulkan konflik. Disini peran partai politik diperlukan untuk membantu mengatasinya, atau sekurang-kurangnya dapat

18

P. Anthonius Sitepu, Op. Cit, hlm. 191.


diatur sedemikian rupa sehingga akibat negatif yang ditimbulkan dari konflik tersebut dapat ditekan seminimal mungkin.

1.5.1.4.Jenis-jenis Partai Politik A. Rahman mengklasifikan partai politik dengan 2 cara : 19 A. Berdasarkan pada segi komposisi dan fungsi keanggotaannya. Cara ini bisa dibedakan kepada dua jenis : 1. Partai Massa. Partai massa mengutamanakan kekuatannya berdasarkan keunggulan jumlah anggota, oleh karena itu biasanya terdiri dari pendukungpendukung yang datangnya dari berbagai aliran politik dalam masyarakat yang memiliki ideologi dan tujuan yang sama. Kelebihan partai jenis ini adalah dia dapat memperoleh suara yang besar pada pemilihan karena dia akan mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Selain itu, terdapat juga kelemahan dari partai jenis ini yakni ketika jika masing-masing aliran atau kelompok yang memaksakan kepentingannya masing-masing, maka kelompok itu akan terpisah atau tercerai berai. Hal demikian akan melemahkan partai. 2. Partai Kader. Kekuatan partai ini terletak pada ketatnya organisasi dan disiplin kerja dari anggota-anggotanya.Pimpinan partai biasanya menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan seleksi terhadap

19

A. Rahman H.I., Sistem Politik Indonesia, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2007, hlm. 104.


calon anggotanya dan memecat anggotanya yang tidak sesuai atau menyeleweng dari garis partai yang telah ditetapkan.

B. Berdasarkan sifat dan orientasinya. Cara ini bisa dibedakan kepada dua jenis : 1. Partai Lindungan. Partai lindungan umumnya memiliki organisasi nasional yang kendordan disiplin yang lemah. Tujuan utama partai jenis ini adalah memenangkan pemilihan umum untuk anggota-anggota yang dicalonkannya, karena itu partai ini hanya akan giat beraktivitas hanya mendekati masa-masa pemilihan. 2. Partai Ideologi. Partai ideologi atau partai asas biasanya memiliki pandangan hidup yang digariskan dalam kebijaksanaan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang kuat dan mengikat. Terhadap calon-calon anggota akan diadakan saringan yang harus diikuti agar dapat menjadi anggota dari partai jenis ini.

1.5.1.5.Sistem Kepartaian Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi di antara sejumlah partai politik dalam sebuah sistem politik. 20 Artinya bahwa, tujuan utama dari partai politik itu sendiri adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan 20

P. Anthonius Sitepu, Op. cit, hlm. 192.


program-program yang disusun dengan berdasarkan pada ideologi tertentu, maka merealisasikan program-program tersebut, partai politik yang ada berinteraksi satu sama lainnya dalam sebuah sistem kepartaian. Menurut Maurice Duverger,

21

sistem kepartaian dapat diklasifikasikan

menjadi tiga bentuk yakni, sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai, dan sistem multipartai. A. Sistem Partai Tunggal Pola partai tunggal menunjukan suasana yang non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan untuk bersaing dengannya.Tujuannya adalah untuk menghindari gejolak-gejolak sosial politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan atau untuk mengintegrasikan aneka golongan yang ada dalam suatu negara.

B. Sistem Dwi-Partai Sistem dwi-partai biasanya diartikan bahwa terdapat dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan demikian memiliki kedudukan yang dominan.Dalam sistem ini partai dibagi menjadi dua yakni, pertama, partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan kedua, partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilihan umum).Dalam sistem ini partai yang kalah bertindak sebagai loyal opposition bagi pihak yang menang. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai akanberusaha 21

Maurice Duverger, Political Parties : Their Organization and Activity in the Modern State, dalam Miriam Budiardjo, Op. cit, hlm. 415.


untuk merebut dukungan orang-orang yang berada di tengah kedua partai tersebut dan sering dinamakan pemilih terapung (floating voter) atau pemilih tengah (median voter). Sistem dwi-partai ini dapat berjalan baik apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu : 1. Komposisi masyarakat yang sifatnya homogen. 2. Adanya konsensus yang kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik. 3. Adanya kontinuitas sejarah.

C. Sistem Multi-Partai Umumnya dianggap keberagaman budaya politik dalam suatu masyarakat akan mendorong pilihan ke arah sistem yang sifatnya multi-partai. Dalam sistem kepartaian ini tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk suatu pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa harus membentuk koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyarawah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga mayoritasnya dalam parlemen bisa hilang. Di lain pihak, partai partai oposisi kurang memainkan peranannya yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan dengan membentuk koalisi yang baru. Hal seperti ini akan menyebabkan sering terjadinya siasat yang berubah-ubah menurut kegentingan situasi yang dihadapi masing-masing


partai. Lagi pula, sering kali partai-partai oposisi tidak dapat menyusun program alternatif bagi pemerintah.

1.5.2. Kaderisasi Partai politik merupakan sebuah kelompok yang terorganisir dimana anggotaanggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan dari kelompok ini adalah untuk merebut dan memperoleh kekuasaan politik dengan cara konstitusional, untuk melaksanakan kebijakan mereka. Salah satu fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen politik. Fungsi rekrutmen ini erat kaitannya dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan interanal partai maupun kepemimpinan yang bersifat nasional. Untuk itu demi kepentingan internal partainya, sebuah partai politik perlu melakukan proses kaderisasi. Proses kaderisasi ini bertujuan untuk membentuk kader-kader partai yang berkualitas, karena hanya dengan memiliki kader-kader yang berkualitas maka sebuah partai politik bisa mempunyai kesempatan yang besar untuk mengembangkan diri.Dalam Kamus Umum 22, kaderisasi diartikan proses, cara, membentuk seorang kader. Sedangkan kader itu sendiri memiliki 2 pengertian : 23 A. Kader adalah orang yang dicalonkan untuk memegang jabatan penting dalam pemerintahan, partai, perusahaan dan sebagainya. B. Kader adalah orang yang diharapkan bakal mampu memangku jabatan yang penting dikemudian hari. 22 23

Zainul Bahri, Kamus Umum, Khususnya Bidang Hukum dan Politik, Bandung, Angkasa, 1996. Peter Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, Jakarta, Modern English Press, 2002.


Kaderisasi merupakan sebuah proses penyiapan sumber daya manusia agar kelak mereka menjadi para pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi organisasi secara lebih bagus. 24 Dalam pengkaderan itu sediri terdapat dua persoalan penting. 25 Pertama, bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk meningkatkan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Kedua, adalah kemampuan untuk menyediakan stok kader atau individu yang dikhususkan bagi kaum muda. Kemampuan sebuah partai politik untuk melakukan proses kaderisasi terhadap anggota-anggotanya sangat dipengaharui oleh kemampuan pengurus sebuah partai politik dalam menyediakan pendidikan dan pelatihan secara intensif pada bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya. Dalam sebuah partai politik, setiap anggotanya belum tentu dapat menjadi kader partai. Untuk menjadi seorang kader partai politik, maka orang tersebut harus mengikuti proses seleksi untuk menjadi kader. Proses seleksi ini berbentuk sebuah pendidikan politik yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas kader sebagai calon pemimpin. Proses pendidikan ini terbagi dalam tiga fase, antara lain : 26 A. Jenjang pertama. Jenjang ini diarahkan untuk : 1. Pemahaman arti berorganisasi. 2. Menanamkan loyalitas terhadap organisasi. 3. Memantapkan dedikasi.

24

Koirudin, Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 113. 25 Ibid, hlm. 114. 26 Rochayat Harun dan Sumarno, Komunikasi Politik Sebagai Suatu Pengantar, Bandung : Mandar Maju, 2006, hlm. 94.


Jenjang ini diperuntukan pada kader pemula. Dalam fase ini ini para kader pemula akan diberikan pemahanan tentang berorganisasi. Mulai dari visi dan misi organisasi serta manfaat yang di dapat dengan bergabung dalam organisasi. Dengan memberikan penjabaran diatas, maka akan membuka pola pikir kader terhadap organisasi yang bertujuan untuk memantapkan dedikasi kader terhadap organisasi. Dengan tingginya tingkat dedikasi seorang kader maka otomatis loyalitas kader terhadap organisasinya juga akan meningkat. B. Jenjang kedua. Jenjang ini diarahkan untuk : 1. Membuka wawasan berpikir yang berdasarkan ideologi partai. 2. Menumbuhkan dinamika dan kreativitas dalam pengembangan organisasi. 3. Meningkatkan kualitas pengelolaan organisasi. Jenjang ini diperuntukan pada kader madya. Dalam fase kedua, kader akan diberikan pemahaman tentang ideologi organisasi. Dalam pendalaman ideologi ini, seorang kader akan diberikan pemahaman bagaimana organisasi bertindak dalam menyelesaikan sebuah permasalahan, berdasarkan ideologi yang dianutnya.Selain pemahaman tentang ideologi, pada fase iniakan diberikan juga cara-cara untuk mengembangkan sebuah organisasi.Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kader dalam mengelola organisasi. C. Jenjang ketiga. Jenjang ini diarahkan untuk : 1. Membentuk individu organisasi yang memiliki kemampuan konseptual. 22 Universitas Sumatera Utara

2. Membidik cara berpikir sistematis dan strategis. 3. Pelatihan untuk meningkatkan kemampuan menganalisis peristiwaperistiwa politik. 4. Mendidik untuk berfikir futuristik. Jenjang ini diperuntukan bagi calon-calon politisi. Pada fase ini kader akan dilatih menjadi calon-calon politisi yang akan menduduki jabatan-jabatan dalam pemerintahan. Dalam fase ini kader dilatih untuk menganalisa tentang peristiwa-peristiwa politik yang terjadi di masyarakat. Pelatihan ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan berfikir dan bertindak seorang kader agar menjadi lebih sistematis dan strategis.

1.6.Definisi Konsep Konsep merupakan sebuah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak, kejadian, keadaan, kelompok maupun individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. 27 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan definisi konsep sebagai berikut : A. Kaderisasi Kaderisasi adalah suatu bagian dari rekrutmen politik dimana terdapat kegiatan / proses penyiapan sumber daya manusia dengan cara melakukan pelatihan dengan berbagai ketarampilan dan disiplin ilmu untuk dipersiapkan kelak untuk menjadi seorang pemimpin yang dapat membangun peran dan 27

Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, Jakarta : LP3ES, 1989, hlm. 37.


fungsi organisasi secara lebih bagus dalam jabatan-jabatan administratif maupun politik. B. Partai Politik Partai politik partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik melalui cara yang konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan yang mereka miliki.

1.7.Definisi Operasional Definisi operasional merupakan penjelasan tentang bagaimana variabel tersebut diukur. 28 Dengan adanya definisi operasional, maka akan mempermudah peneliti dengan cara memberikan indikator-indikator terhadap variabel yang akan diteliti. Maka definisi operasionalnya adalah sebagai berikut : A. Kaderisasi pada partai politik dengan indikator : 1. Tatacara untuk mengikuti pengkaderan. 2. Bentuk-bentuk kegiatan dalam proses pengkaderan. 3. Hasil dan tujuan dari proses kaderisasi. B. Partai Politik dapat diukur dengan indikator : 1. Memiliki kepengurusan. 2. Terdaftar pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia 28

Ibid, hlm. 23.


3. Terdaftar pada KPU pusat maupun daerah.

1.8.Metode Penelitian

1.8.1. Jenis Penelitian Berdasarkan pada uraian serta tujuan penelitian maupun kerangka teori diatas, maka jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif dengan format deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai fenomena realitas sosial yang terjadi di dalam masyarakat yang menjadi objek penelitian, dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda, atau gambar tentang kondisi, situasi, ataupun fenomena tertentu. 29

1.8.2. Lokasi Penelitian Penelitian ini dilakukan di Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat Provinsi Sumatra Utara yang beralamat di Jln. Jendral Sudirman no. 36 Medan, Sumatra Utara.

29

Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007, hlm. 68.


1.8.3. Teknik Pengumpulan Data Dalam mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, digunakan beberapa teknik pengumpulan data primer dan data sekunder. A. Data Primer Untuk mendapatkan data primer, dalam penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara. Wawancara merupakan proses tanya jawab secara langsung yang ditujukan kepada informan di lokasi penelitian dengan menggunakan panduan atau pedoman wawancara. Wawancara dengan melakukan komunikasi langsung untuk mendapatkan informasi secara mendalam dengan mengeksplorasi pertanyaan-pertanyaan pada informasi dengan mengacu pada interview guide yang telah dirumuskan peneliti.

B. Data Sekunder Data sekunder adalah semua data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yaitu pengumpulan data dari buku-buku referensi maupun jurnal yang sesuai dengan objek penelitian serta berkaitan dengan permasalahnnya.

1.8.4. Teknik Analisis Data Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, dimana teknik ini menganalisa masalah yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan pengambilan keputusan.


1.8.5. Sistematika Penulisan Adapun sistematika penulisan dari penelitian ini adalah : BAB I : PENDAHULUAN Bab ini terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan. BAB II : SEJARAH DAN PROFIL PARTAI NASIONAL DEMOKRAT Pada bab ini akan diuraikan tentang gambaran umum Partai Nasional Demokrat secara keseluruhan seperti sejarah singkat, struktur kepengurusan dan organisasi serta AD/ADRT partai. BAB III : PENGKADERAN OLEH PARTAI NASIONAL DEMOKRAT Pada bab ini akan dibahas mengenai bagaimana cara partai melakukan pengkaderan terhadap calon-calon kader partai serta kegiatan-kegiatan yang terjadi selama masa pengkaderan tersebut. BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini berisi kesimpulan penulis terhadap hasil penelitian yang didapatkan di lapangan serta saran penulis terkait masalah yang diteliti.


BAB I PENDAHULUAN. modern.demokrasi modern mengandaikan sebuah sistem dimana yang disebut

Recommend Documents