BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kepemerintahan yang baik adalah tujuan dari sistem pemerintahan yang ada di Indonesia. Seiring dengan perkembangan sistem pemerintahan yang ada di Indonesia, bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk turut serta dalam mewujudkannya, salah satunya dalam bidang keuangan pemerintahan. Dimana Pemerintah Indonesia harus melakukan perubahan dalam bidang akuntansi. Perubahan yang dapat dilakukan dalam hal ini salah satunya adalah dengan penerapan akuntansi berbasis akrual pada instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah. Akbar (2015) selaku Anggota VI BPK RI pada sosialisasi tentang Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada penyusunan LKPD dan Implikasinya Terhadap Opini BPK mengungkapkan bahwa saat ini akuntabilitas dan transparansi dalam laporan keuangan sering menjadi problem bagi daerah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) belum mampu memberikan kepuasan atau keyakinan terhadap masyarakat. Penerapan
sistem
akuntansi
pemerintahan
berbasis
akrual
telah
mempunyai landasan hukum yaitu PP No.71 Tahun 2010. Dengan penerapan ini maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk dapat segera menerapkan SAP yang baru yaitu SAP berbasis akrual. SAP tersebut disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) yang independen dan ditetapkan dengan PP setelah terlebih dahulu mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). (Rahayu, 2014). Sebagai tindak lanjut teknis dari Peraturan Pemerintah
1
2
No.7 Tahun 2010, maka Menteri Dalam Negeri menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. (PSPIN, 2014). Permendagri No 64 Tahun 2013 pasal 1 ayat (4) menjelaskan bahwa SAP berbasis akrual adalah SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial bebasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD. Selanjutnya pada pasal 1 ayat (10) menjelaskan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhartikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. (Republik Indonesia, 2013b). Implementasi sendiri diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan atau peraturan untuk pencapaian suatu rencana. (KBBI, 2012). Penelitian tentang penerapan standar akuntansi berbasis akrual ini sebelumnya telah dilakukan oleh Firdausi (2015) mengenai Evaluasi Penerapan Peraturan Pemerintah No 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Nganjuk. Tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh Firdausi (2015) yaitu untuk mengetahui kesesuaian antara penerapan Standar Akuntansi Basis Akrual dalam PP 71/2010 pada LKPD Kab. Nganjuk Tahun Anggaran 2013. Hasil penelitian membuktikan LKPD Kab. Nganjuk belum sepenuhnya menerapkan PP 71/2010 .
3
LKPD Kab. Nganjuk masih menerapkan Lampiran II PP 71/2010 yakni basis CTA ( Cash Toward Accrual ). Hal ini disebabkan penerapan PP 71/2010 basis akrual (Lampiran I PP 71/2010) diwajibkan untuk diterapkan pada tahun anggaran 2015. Perlakuan akuntansi pada LKPD TA 2013 terkait penerapan basis akrual telah sesuai untuk pengakuan, penilaian dan penyajian di pos-pos dalam neraca, kecuali pengukuran piutang yang dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, bukan sebesar nilai nominal. Dalam menghadapi tahun akrual 2015, LKPD telah menyelenggarakan akuntansi penyusutan pada LKPD TA 2013. Penelitian lain juga dilakukan oleh Wilujengningtias (2013) tentang penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual pada Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 dalam penyajian laporan keuangan Badan Layanan Umum pada RSUD Dr. R. Sosodoro Djatikoesoemo Bojonegoro. Metode penelitian yang dilakukan oleh Wilujengningtias (2013) ini adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan menganalisis perbedaan antara objek penelitian dengan PP No.71 Tahun 2010 tentang SAP berbasis akrual. Dari hasil penelitian melalui observasi tidak langsung terhadap laporan keuangan rumah sakit dapat disimpulkan bahwa rumah sakit belum menerapkan SAP berbasis akrual pada laporan keuangannya. Terdapat perbedaan antara komponen dan pos-pos akun laporan keuangan yang disajikan oleh rumah sakit dengan PP No.71 Tahun 2010 faktor sumber daya belum mendapatkan sosialisasi menjadi penghambat belum diterapkannya standar tersebut.
4
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan
dan
Pertambangan
Kabupaten
Banyuwangi merupakan salah satu dinas yang bergerak dalam sektor jasa. Dimana sektor ekonomi Kabupaten Banyuwangi tumbuh cukup pesat dalam beberapa tahun terakhir ini, sehingga Disperindagtam mempunyai peranan penting dalam mengelola pendapatan daerahnya yang salah satunya berasal dari Industri Kecil dan Menengah. Dengan diberlakukannya Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah dapat membantu pengelolaan keuangan daerah khususnya pada
Dinas
Perindustrian,
Perdagangan
dan
Pertambangan
Kabupaten
Banyuwangi. Peneliti lebih fokus pada evaluasi implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah yang dimiliki oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi. Penelitian ini menggunakan desain penelitian deskriptif yaitu penelitian dengan tujuan untuk mengevaluasi penerapan basis akrual terhadap laporan keuangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi. Berdasarkan fakta diatas, maka peneliti bermaksud untuk mengevaluasi implementasi Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah pada laporan keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi. Dari uraian tersebut diatas maka peneliti mengambil judul “EVALUASI IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 64 TAHUN 2013 TENTANG PENERAPAN
STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN
5
BERBASIS AKRUAL PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan masalah yang telah diuraikan dalam alasan pemilihan judul, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimanakah implementasi Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi ? C. Batasan Masalah Penelitian yang dilakukan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi ini difokuskan pada laporan keuangan dengan tahun anggaran 2014. D. Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian implementasi Permendagri No.64 Tahun 2013 tentang penerapan standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada pemerintah daerah dengan Laporan Keuangan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi. E. Manfaat Penelitian Adapun manfaat penelitian ini adalah : 1. Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas pengetahuan mengenai Evaluasi Implementasi Permendagri No.64 Tahun 2013 dan diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan akuntansi pemerintahan
6
khususnya pada Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pertambangan Kabupaten Banyuwangi yang berbasis akrual. 2. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai masukan atau pertimbangan dalam Evaluasi Implementasi Permendagri No.64 Tahun 2013 agar dapat menerapkan akuntansi berbasis akrual secara maksimal. 3. Dapat dijadikan sebagai bahan perbandingan dalam penelitian selanjutnya bagi mahasiswa.
