1
BAB I
PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Masalah Hakikat pembangunan nasional sejatinya adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya. Oleh sebab itu manusia merupakan faktor utama suatu pembangunan. Sumber daya manusia yang berkualitas tinggi merupakan modal pembangunan yang mampu berperan aktif dalam proses pembangunan. Salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan keberhasilan pembangunan ialah dengan meningkatkan kualitas pembangunan manusia. Kualitas pembangunan suatu negara dapat diukur dengan Indeks Pembanguan Manusia (IPM) yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), (Dwiyantari (2015),dalam Adiputra DKK (2015)). IPM merupakan salah satu adalah
tolak ukur yang dapat digunakan dalam
menilai kinerja pemerintah (Tika Anggraini dan Sutrayo,2015). IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah kompenen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat,pengetahuan dan kehidupan yang layak (www.bps.go.id; diakses pada 15-05-2016). Untuk meningkatkan IPM semata – mata tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi karena pertumbuhan ekonomi baru merupakan syarat perlu. Agar pertumbuhan
2
ekonomi sejalan dengan pertumbuhan manusia, maka pertumbuhan ekonomi harus disertai dengan syarat cukup yaitu dengan pemerataan pembangunan. Dengan adanya pemerataan pembangunan terdapat jaminan bahwa semua penduduk dapat merasakan manfaat pembangunan. Berdasarkan pengalaman pembangunan di berbagai negara, diperoleh pembelajaran bahwa untuk mempercepat pembangunan manusia dapat dilakukan antara lain melalui dua hal yaitu distribusi pendapatan yang merata dan alokasi belanja publik yang memadai. Pemerintah telah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang- Undang No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan daerah. Kedua undang- undang ini merupakan titik awal berjalannya otonomi
daerah. Misi utama kedua undang undang tersebut adalah
desentrali fiskal yang diharapkan menghasilkan dua manfaat yaitu peningkatan partisipasi masyarakat, prakarsa, dan kreatifitas masyarakat dalam pembangunan (Adisasmita, 2011). UU Nomor 23tahun 2014 tentang pemerintah daerah memberikan kewenangan penuh bagi masing –masing daerah, baik di tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten / kota untuk menngurus danmengatur urusan rumah tangga daerahnya dengan sedikit mungkin intervensi dari pemerintah pusat. Kebijakan tersebut dikenal dengan kebijakan otonomi daerah. Menurut UU Nomor 33 Tahun 2004 dessentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintah oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom
3
untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunnan pemerintah daerah dilakukan atas beban APBD. Pengeluaran pembiayaan untuk penyelenggaraan ini digunakan untuk belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga. Pengalokasiannya pada masing – masing jenis belanja diprioritaskan untuk urusan wajib, urusan wajib yang dimaksudkan ialah belanja yang bertujuan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak. Pemerintah mengalokasikan dana tersebut kedalam bentuk alokasi belanja modal
yang
nantinya
diharapkan
dapat
meningkatkan
kualitas
hidup
masyarakat.Belanja pendidikan merupakan belanja yang berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Belanja dibidang ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan pendidikan yang transparan, profesional dan akuntabel melibatkan masyarakat secara aktif, mendorong masyarakat untuk ikut mengawasi secara langsung dan ikut meningkatan perekonomian masyarakat bawah sehingga dapat mendorong peningkatan pembangunan manusia. Sumber keuangan untuk pembiayaan belanja daerah di dapat melalui Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, laba perusahaan BUMD dan pendapatan lain yang sah. Kuncoro (2007) menyebutkan bahwa PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 % ini menunjukan bahwa kemandirian daerah belum sepenuhnya terlaksana. Menanggapi
4
hal tersebut karena pendelegasian dari pemerintah pusat kepada daerah membutuhksn pembiayaan yang sangat tinggi. Pemerintah telah menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2005 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dana perimbangan yang dimaksud terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian I Made Pradana Adi Putra, Ni Kadek Desi dan Dewa Kadek Darmada (2015), menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh positif pada belanja modal tetapi tidak berpengaruh pada IPM, sedangkan Dana Perimbangan yang terdiri dari DAU tidak berpengaruh pada Belanja Modal dan IPM, DAK juga tidak berpengaruh pada Belanja Modal dan IPM, sedangkan DBH dinyatakan tidak berpengaruh pada Belanja Modal dan IPM. Sedangkan menurut Tika Anggraini dan Sutaryo PAD berpengaruh positif terhadap IPM. Pada penelitian yang dilakukan oleh Ardiansyah SE, Vitalis Ari dan Widyaningsih menyimpulkan bahwa PAD berpengaruh signifikan positif terhadap IPM, DAK berpengaruh negative signifikan terhadap IPM, DAU berpengaruh negative tidak signifikan. (Kartika 2014, dalam I Made Pradana Adi Putra 2015).
5
Tabel 1.1 Research Gap Variabel No
Peneliti
PAD
DAU
DAK
Belanja Pendidikan
X
V-
-
1 Williantara dan Budiasih (2016)
X
2
3
4
5
6
7
Adiputra DKK (2015)
X
X
X
-
Sutaryo dan Tika Anggraeni (2015)
X
-
-
-
V+
V-
V-
-
-
-
-
V
V
X
V
-
V+
V+
V+
-
Widyaningsih DKK (2014)
Syahril Ilhami (2014) Lugastoro (2013) Setyowati dan Suparwati (2012)
Sumber : Berbagai Jurnal Keterangan : X : Tidak berpengaruh V : Berpengaruh
6
Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa hasil penelitian yang berbeda antara peneliti satu dan lainnya, maka hal yang harus dikembangkan dari hasil penelitian terdahulu adalah pengaruh PAD, DAK, DAU, dan Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (Studi Kasus Pada 29 Kabupaten dan 6 Kota Di Jawa Tengah) . Sehingga judul yang digunakan dalam penelitian ini adalah PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI KHUSUS, DANA ALOKASI UMUM,
DAN
BELANJA
PENDIDIKAN
TERHADAP
INDEKS
PEMBANGUNAN MANUSIA ( STUDI KASUS PADA 29 KABUPATEN DAN 6 KOTA DI JAWA TENGAH). 1.2. Rumusan Masalah Bila dilihat dari uraian di atas dapat diketahui bahwa adanya perbedaan hasil penelitian dari masing-masing peneliti, maka peneliti akan meneliti lebih lanjut mengenai PAD, DAK, DAU, Dan Belanja Pendidikan dimana variable tersebut tidak selalu berpengaruh positif maupun negative terhadap IPM . Berdasarkan research gap yang telah disampaikan, maka perlu di teliti adanya pengaruh PAD, DAK, DAU, Dan Belanja Pendidikan Terhadap Indeks Pembangunan Manusia, maka pertanyaan yang muncul pada penelitian ini adalah: 1. Apakah terdapat pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap IPM ? 2. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap IPM ? 3. Apakah terdapat pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap IPM ? 4. Apakah terdapat pengaruh Belanja Pendidikan terhadap IPM ?
7
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian a. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Indeks Pembanguan Manusia . 2. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Indeks Pembanguan Manusia . 3. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 4. Untuk mengetahui secara empiris dan menganalisis pengaruh Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. b. Kegunaan Penelitian Penelitian ini bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan antara lain : 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak Akademisi dengan memberikan bukti empiris dan melengkapi literatur mengenai pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum dan Belanja Pendidikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia. 2. Bagi Pemerintah diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi lembaga-lembaga terkait dalam menentukan kebijaksanaannya yang berkaitan dengan pembangunan manusia.
8
3. Bagi pengembangan ilmu pengetahuan diharapkan dapat menjadi bahan yang menambah pengetahuan dan wawasan bagi peneliti dibidang akuntansi, khususnya mengenai pembangunan manusia. 4. Sebagai bahan referensi ataupun acuan bagi peneliti selanjutnya terutama bagi peneliti yang berminat mengadakan penelitian dengan kajian yang sama dimasa yang akan datang.
26
BAB III
METODE PENELITIAN 3.1. Variable Penelitian dan Definisi Operasional 3.1.1. Variable Penelitian Dalam penelitian ini terdiri dari dua macam variable, yaitu : 1. Variable terikat/ Variable Tergantung (Dependent Variable) Variable terikat adalah variable yang memberikan respon jika dihubungkan dengan variable bebas, variable ini dipengaruhi oleh variable independent. Dalam penelitian ini variable dependentnya yaitu Indeks Pembangunan Manusia. Sebagai variable Y 2. Variable Bebas (Independent Variable) Variable bebas merupakan variable yang mempengaruhi variable lain, atau variable yang menjadi sebab terjadinya atau terpengaruhnya variable dependent dimana faktornya diukur, dimanipulasi atau dipilih oleh peneliti untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi. Dalam penelitian ini variable independentnya yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Belanja Pendidikan (BP),Sebagai Variabel X.
27
3.1.2.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional adalah memberikan pengertian terhadap suatu variabel dengan menspesifikasikan kegiatan atau tindakan yang diperlukan peneliti untuk mengukur atau memanipulasinya ( Sularso, 2003). 1. Variabel Independent Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Pendapatan Asli Daerah meliputi, pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah dalam penelitian ini adalah realisasi Pendapatan Asli Daerah Kota/kabupaten di Jawa Tengah, diukur dalam satuan jutaan rupiah. Pendapatan yang sah ,yang di rumuskan :
PAD = HPD + RD + PLPD + LPS
2. .Variabel Independent Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
28
DAU dalam penelitian ini adalah realisasi Dana alokasi Umum Kota/kabupaten di Jawa Tengah, diukur dalam satuan jutaan rupiah dengan rumus sebagai berikut :
DAU = celah fiskal + alokasidasar
3. Variabel Independent Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional dengan tetap memperhatikan ketersediaan dana dalam APBN. Dana Alokasi Khusus dalam penelitian ini adalah realisasi Dana Alokasi Khusus Kota/kabupaten di Jawa Tengah, diukur dalam satuan jutaan rupiah. Adapun penentuannya harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis, penentuan masing – masing kriteria sebagai berikut :
Kemampuan Keuangan Daerah = Penerimaan Umum APBD
– Belanja Pegawai Daerah
PAD + DAU + (DBH – DBHDR) - Belanja PNSD Keterangan: PAD
= Pendapatan Asli Daerah
APBD
= Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
DAU
= Dana Alokasi Umum
29
DBH
= Dana Bagi Hasil
DBHDR
= Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi
PNSD
= Pegawai Negeri Sipil Daerah
4. Variabel Independent Belanja Pendidikan Belanja
pendidikan
adalah
pengeluaran
anggaran
untuk
kebutuhan
pendidikan yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja pendidikan meliputi Belanja pendidikan urusan pendidikan dan Belanja pendidikan di luar urusan pendidikan. Belanja Modal dalam penelitian ini adalah realisasi Belanja Modal
Kota/kabupaten di Indonesia, diukur dalam satuan jutaan rupiah. Dalam
panduan AKPK di rumuskan sebagai berikut :
Belanja Sektor Pendidikan = Total Belanja Pendidikan Dari Urusan Pendidikan - Anggaran Kegiatan Tidak Termasuk Urusan Pendidikan + Total Belanja Pendidikan Diluar Urusan Pendidikan
5. Variabel Dependent Indeks Pembangunan Manusia Indeks
Pembangunan
Manusia
(IPM)
merupakan
ukuran
capaian
pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM di Indonesia disusun berdasarkan tiga komponen indeks, yaitu: 1) Indeks angka harapan hidup ketika lahir. 2) Indeks pendidikan, yang diukur berdasarkan rata-rata lama sekolah
30
(rata-rata jumlah tahun yang telah dihabiskan oleh penduduk usia 15 tahun keatas di seluruh jenjang pendidikan formal yang dijalani) dan angka melek huruf Latinatau lainnya terhadap jumlah penduduk usia 15 tahun atau lebih). 3) Indeks standar hidup layak, yang diukur dengan pengeluaran per kapita (PPP- Purchasing Power Parity/paritas daya beli dalam rupiah). IPM merupakan rata- rata dari ketiga komponen tersebut.
IPM = Indeks (AHH + P + PPP)
Dimana : AHH = Angka Harapan Hidup P
= Pendidikan
PPP= Purchasing Power Parity ( paritas daya beli dalam rupiah ) 3.1.2. Definisi Operasional Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalamdefinisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara nyata dalamlingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.Definisi operasional variable penelitian merupakan penjelasan dari masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian terhadap indikator-indikator yang membentuknya. Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :
31
Tabel 3.1 Definisi Operasional Penelitian Nama Variabel Definisi Variabel Variabel Independen: 1. PAD (X1) Pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 2. DAK (X2)
3. DAU (X3)
4. Belanja Pendidikan (X4)
Indikator (Pengukuran)
Sumber
PAD = HPD + RD + PLPD + LPS
UU No. 33 Tahun 2004
Dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional
Kemampuan Keuangan PP No. 55 Daerah = Tahun 2005 Penerimaan Umum APBD – Belanja Pegawai Daerah
Dana yang berasal dari Pemerintah Pusat yang diambil dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan rangka pelaksanaan desentralisasi
DAU = PP No. 55 Celah Fiskal + Alokasi Tahun 2005 Dasar
Belanja Sektor Pendidikan dihitung dari belanja SKPD urusan pendidikan dikurangi anggaran program kegiatan yang bukan urusan pendidikan ditambah anggaran yang ada di SKPD – SKPD yang bukan urusan
Belanja Sektor Pendidikan = Total Belanja Pendidikan Dari Urusan Pendidikan Anggaran Kegiatan Tidak Termasuk Urusan Pendidikan + Total Belanja Pendidikan Diluar Urusan Pendidikan
* PU APBD= PAD + DAU + (DBH – DBHDR)
*Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal PP 38/2007
32
pendidikan Variabel Dependen: Indeks Indeks Pembangunan IPM = Indeks (AHH + P + Pembangunan Manusia (IPM) PPP) Manusia merupakan ukuran capaian pembangunan berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup.
3.2
BPS.go.id
Objek Penelitian, Unit Sampel, Populasi, dan Sampel 3.2.1
Objek Penelitian dan Unit Sampel
Objek dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota di jawa tengah. Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang di peroleh dari website DJPK dan website BPS. Unit sampel adalah suatu elemen atau sekelompok elemen yang menjadi dasar untuk dipilih sebagai sampel (Indriantoro dan Supomo,2012). Unit sampel dalam penelitian ini adalah PAD, DAK, DAU, BP, IPM. 3.2.2
Populasi dan Penentuan Sampel
Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau segala sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu (Indriantoro & Supomo, 1999). Adapun populasi dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah kabupaten/kota se- Jawa Tengah tahun 2011-2014. Populasi dalam penelitian ini adalah 29 kabupaten dan 6 kota di jawa tengah.
33
Sampel adalah sekelompok atau beberapa bagian dari suatu populasi (Indriantoro & Supomo, 1999).Penentuan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method (Ghozali, 2012). Adapun kriteria sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Menerbitkan Laporan Realisasi Anggaran secara berturut-turut per 31 Desember dari tahun 2011 - 2014. 2. Memiliki data IPM yang lengkap dan konsisten selama 2011 - 2014 3. Memiliki data lengkap dan konsisten berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Belanja Pendidikan (BP), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Jadi sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi dalam penelitian karena seluruh populasi telah memenuhi semua kriteria sampel. 3.3
Jenis dan Sumber Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh, dikumpulkan, dan diolah terlebih dahulu oleh pihak lain. Jenis dan sumber data penelitian ini adalah : 1. Data Laporan Realisasi APBD tahun 2011-2014, yang diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah melalui internet dimana dari dokumen ini
34
diperoleh data mengenai jumlah realisasi Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Belanja Pendidikan. 2. Data Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diperoleh dari Badan Pusat Statistik. 3.4
Metode Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang relevan sehingga dapat dianalisis, maka diperlukan pengumpulan data dengan metode dokumentasi dimana data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan metode dokumentasi dengan mempelajari dokumen- dokumen atau data yang dibutuhkan, dilanjutkan dengan pencatatan dan penghitungan dengan cara menghimpun informasi untuk menyelesaikan masalah berdasarkan data- data yang relevan. Sumber dan penggunaannya dengan data statistik yang didapat dari data eksternal yaitu data yang diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) dan Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah.Sifat datanya adalah data kuantitatif yaitu data yang berupa angka angka, dan bersifat obyektif. 3.5. Metode Analisis Metode analisis data penelitian ini adalah analisis regresi berganda, namun sebelum melakukan analisis regresi berganda terlebih dahulu akan di lakukan analisis statistic deskriptif dan uji asumsi klasik.
35
3.5.1. Analisis Statistik Deskriptif Analisis statistik deskriptif ini digunakan untuk mengetahui gambaran mengenai responden atau data variabel yang dilihat dari nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata dan nilai standar deviasi. 3.5.2. Uji Asumsi Klasik Metode analisis data yang digunakan adalah metode analisis regresi sederhana. Penggunaan analisis sederhana harus berbeda dengan pengujian asumsi klasik. Untuk itu, sebelum dilakukan analisis regresi sederhana harus dilakukan pengujian asumsi klasik terlebih dahulu. Pengujian asumsi klasik dilakukan dengan menguji uji normalitas, multikolineritas, heterokedastisits, dan autokorelasi. 3.5.2.1. Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk menguji normalitas data dalam penelitian ini digunakan analisis grafik, yaitu dengan cara menganalisis grafik normal probability plot. Data dapat dikatakan normal jika data atau titik-titik tersebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti garis diagonal. Data akan normal jika signifikansinya > α = 0,05. Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, tetapi jika data menyebar jauh dan tidak megikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal maka model distribusi normal tidak memenuhi asumsi normalitas.
36
3.5.2.2. Uji Multikolinieritas Uji Multikolonieritas umtuk menguji korelasi antara variable bebas (independen) dalam regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Multikolonieritas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VarianceInflasi Factor (VIF). Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel bebas manakah yang dijelaskan variabel bebas lainnya. Semua variabel yang akan dimasukkan dalam perhitungan regresi harus mempunyai tolerance di atas 10%. Pada umumnya jika VIF lebih besar daripada 10 maka variabel tersebut mempunyai persoalan multikolonieritas dengan variabel bebas lainnya. 3.5.2.3. Uji Autokorelasi Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara data dalam variabel pengamatan. Apabila terjadi korelasi maka dapat dikatakan terdapat problem autokorelasi. Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Autokorelasi pada sebagian besar kasus ditemukan pada regresi yang datanya adalah time series, atau berdasarkan waktu berkala, sepeti bulanan, tahunan, dan seterusnya, karena itu ciri khusus uji ini adalah waktu (Singgih Santoso, 2014:192). Untukmendeteksi gejala autokorelasi dapat menggunakan uji Durbin-Watson (D-W). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dapat dilihat dari ketentuan berikut(Singgih Santoso, 2014:194): a. Angka D-W di bawah -2 berarti ada autokorelasi positif. b. Angka D-W di antara -2 dan +2 berarti tidak ada autokorelasi.
37
c. Angka D-W di atas +2 berarti ada autokorelasi negatif. 3.5.2.4 Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedasitas bertujuan menguji ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan yang lain. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari heteroskedasitas. Pengujian heteroskedastisitas dapat dilakukan dengananalisis statistic yaitu Uji Glejser. Uji ini mengusulkan untuk meregresi nilai absolut residual terhadap variabel independen. Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka ada indikasi terjadi heteroskedastisitas. Jika probabilitas signifikansinya di atas tingkat kepercayaan 5%, maka dapat disimpulkan model regresi tidak mengandung heteroskedastisitas (Ghozali, 2013). 3.5.3. Analisis Regresi Berganda Metode statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah regresi berganda (multiple regression), hal ini sesuai dengan rumusanmasalah, tujuan dan hipotesis penelitian ini. Metode regresi berganda menghubungkan satu variabel dependen dengan beberapa variable independen dalam suatu model prediktif tunggal. Uji regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap belanja modal. Hubungan antar variabel tersebut dapat digambarkan dengan persamaan sebagai berikut : Y
= α + β1PAD + β2DAK + β3DAU + β4BP+e
dimana : Y
= Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
38
α
= Konstanta
β
= Slope atau koefisien regresi atau intersep
PAD = Pendapatan Asli Daerah (PAD) DAK = Dana Alokasi Khusus ( DAK) DAU = Dana Alokasi Umum (DAU) BP
= Belanja Pendidikan (BP)
E
= error Secara statistik ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir aktual dapat
diukur dari nilai statistik t, nilai statistik F serta koefisien determinasinya. Suatu perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana Hο ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana Hο diterima. Pengujian hipotesis menggunakan analisis data panel (pooled data) yang bertujuan untuk melihat pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 3.5.4. Pengujian Hipotesis 3.5.4.1. Pengujian Parsial (Uji Statistik t) Uji t dilakukan untuk menguji signifikansi variabel bebas terhadap variabel terikat secara individual, hal ini dilakukan dengan membandingkan t hitung dengan tabel pada level ofsignificant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut : Hο : β = 0 artinya tidak ada pengaruh signifikan variable independen terhadap variabel dependen.
39
Hο : β ≠ 0 artinya ada pengaruh signifikan variabel independen terhadap variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan (Ghozali, 2013:99) adalah: a.
Apabila angka probabilitas signifikansi > 0,05, maka Ho diterima dan Ha ditolak.
b.
Apabila angka probabilitas signifikansi < 0,05, maka Ho ditolak dan Ha diterima.
Membandingkan nilai t hitung dengan ttabel ( Ghozali 2013: 99 ). a. Apabila - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabelmaka Ho diterima dan Ha ditolak b. Apabila t hitung>t tabelatau – t hitung ≤ - t tabel maka Ho di tolak dan Ha diterima 3.5.4.2. Pengujian Simultan ( Uji Statistik F) Uji F dilakukan untuk menguji signifikansi variabel independenterhadap variabel
dependen
secara
bersama-sama.
Pengujiandilakukan
dengan
membandingkan F hitung dengan F tabel padalevel of significant 5% dengan kriteria pengujian sebagai berikut : Hο : β1 = β2 = … βk = 0 artinya tidak ada pengaruh yangsignifikan antara semua variabel independen dengan variable dependen. Hο : β1 ≠ β2 ≠ … βk = 0 artinya ada pengaruh yang signifikanantara semua variabel independen terhadap variabel dependen. a. Jika F hitung < F tabel maka Hο diterima dan H1 ditolak b. Jika F hitung > F tabel maka H1 diterima dan Hο ditolak
40
3.5.4.3. Koefisien Determinan (R2) Tujuan pengujian ini untuk menguji tingkat keeratan atauketerikatan antar variabel dependen dan variabel independenyang bisa dilihat dari besarnya nilai koefisien determinasi(adjusted R-square). Nilai koefisien determinasi adalah antaranol
dan
satu.
Nilai
R2
yang
kecil
berarti
kemampuan
variabelvariabelindependen dalam menjelaskan keterikatannya denganvariabel dependen amat terbatas sedangkan nilai yang mendekatisatu berarti variabel-variabel independen memberikan hamper semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasivariabel dependen.
