BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Semakin disadari bahwa pembangunan yang berpusat dan tidak merata ternyata hanya mengutamakan pertumbuhan ekonomi serta tidak diimbangi kehidupan sosial, politik, ekonomi yang demokratis dan berkeadilan, suatu pembangunan ekonomi yang rapuh. Penyelenggaraan negara yang sangat birokratis dan cenderung korup serta tidak demokratis telah menyebabkan krisis moneter dan ekonomi yang berkepanjangan, bahkan semakin menampakan krisis moral yang sangat memprihatinkan. Atas dasar kondisi tersebut, visi pembangunan nasional kini diarahkan kepada terwujudnya masyarakat Indonesia yang damai, demokratis, berkeadilan, berdaya saing, maju dan sejahtera dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh manusia Indonesia yang sehat, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak
mulia, cinta tanah air,
berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, memiliki etos kerja yang tinggi. Pembangunan kualitas sumber daya manusia meliputi kualitas fisik serta dengan memperhatikan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara sumberdaya manusia dengan sumber daya dukung dan daya tampung lingkungan, agar potensi sumber daya manusia dapat dikembangkan secara
1
2
optimal. Kualitas dan mobilitas sumber daya manusia terus dikendalikan dan diarahkan agar menjadi kekuatan pembangunan secara efektif. Upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia dimulai dari meningkatkan pemeliharaan kesehatan. Konsep pembangunan nasional seperti yang dikemukakan oleh Ndraha ( 1990 : 12 ) yang mengungkapkan bahwa : Pembangunan nasional erat kaitannya dengan pembangunan bangsa, dan pembangunan bangsa merupakan bagian integral pembangunan nasional suatu negara. Pembangunan setiap bangsa dunia ketiga bersifat multidimensional, yaitu pembangunan yang meliputi semua segi kehidupan nasional, baik politik, ekonomi, sosial dan budaya. Oleh karena itu berbagai sumber menjelaskan, pembangunan meliputi pembangunan ekonomi, maupun politik dan pembangunan sosial. Dari penjelasan diatas bahwa pembangunan nasional dipengaruhi pembangunan sektor lainnya baik pembangunan ekonomi, dan politik sehingga untuk menciptakan pembangunan yang baik dengan keadaann pembangunan politik yang stabil dan pembangunan ekonomi yang maju, maka akan tercipta keadaan kesejahtraan keluarga. Salah
satu
unsur
penting
dalam
masyarakat
yang
dapat
memasyarakatkan berbagai kegiatan pembangunan adalah pengurus LPMD. Sesuai dengan namanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) kecenderungannya dituntut peranan secara optimal dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam berbagai aspek pembangunan didalam lingkungan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan memfasilitasi, mendorong, dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat agar mereka
3
mampu mengenali dan menilai dirinya, serta memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan mereka sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya (Mutawali,1981 : 22). Para pengurus LPMD adalah merupakan tokoh masyarakat, atau yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap masyarakat karena mereka duduk di lembaga masyarakat tersebut dipilih oleh masyarakat itu sendiri. Berkaitan dengan posisi pengurus LPMD sebagai tokoh masyarakat ini, Rogers dalam Hanafi (1985 : 110 – 111) menegaskan bahwa : Di dalam masyarakat biasanya nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai unsur – unsur tertentu, mereka saling memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain untuk bertindak dalam cara – cara tertentu. Banyak pakar mendefinisikan arti pemberdayaan diantaranya menurut Qakley dan Marden (1984), pemberdayaan mempunyai dua kecenderungan yaitu: a. Kecenderungan primer yaitu sebagai suatu proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. b. Kecenderungan sekunder yaitu yang menekankan kepada proses menstimulasi mendorong atau memotifasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog Pemberdayaan
perempuan
bertujuan
untuk
mengembangkan
kemampuan dan potensi yang dimiliki perempuan agar secara berdiri sendiri memiliki keterampilan dan keahlian untuk mengatasi masalah-masalah
4
mereka secara mandiri melalui peningkatan kualitas hidup. Pemberdayaan perempuan dapat dilkukan dengan mengoptimalkan peran PKK yang merupakan komunitas warga di level paling bawah (yaitu ditingkat Rukun Tetangga sampai Kelurahan/Desa) yang dimotori oleh perempuan. Pada awal pembentukannya
PKK
betujuan
untuk
menumbuhkan,
menghimpun,
mengarahkan, dan membina juga adalah salahsatu kajian PLS yang dikembangkan oleh keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. Pemberdayaan keluarga juga adalah salah satu dari kajian PLS yang dikembangkan oleh pemerintah. Dalam rangka mendorong partisipasi wanita dalam pembangunan perlu terus makin dikembangkan kegiatan wanita dalam meningkatkan kesejahteraan
keluarga
antara
lain
melalui
organisasi
pembinaan
kesejahteraan keluarga PKK. Pembinaan keluarga sejahtera mempunyai organisasi, peran, dan tugas tersendiri yang berusaha untuk melancarkan dan melaksanakan terwujudan yang nyata. Kepengurusannya dari tingkat desa sampai ke tingkat pusat disebut kader posyandu, sedangkan di tingkat RT/RW disebut tim penggerak PKK, bahkan di bawahnya secara operasional dilaksanakan program – program PKK tersebut. Dengan demikian tim penggerak PKK merupakan suatu unsur pembina, pelaksana, dan penggerak dalam kesejahteraan kelurga yang masing – masing tingkatan ingin mencapai tujuan. Namun demikian dalam kenyataanya banyak pelaksanaan program PKK yang masih belum mencapai sasaran atau belum sesuai dengan hasil
5
yang diharapkan. Salah satu kendala yang dihadapi oleh tim penggerak PKK dalam pelaksanaan program – programnya yaitu masih rendahnya pengetahuan Tim Penggerak PKK terhadap pentingnya organisasi PKK. Pengorganisasian juga harus direncanakan, diarahkan, dan diawasi. Begitu pula pengendalian pun harus direncanakan, diorganisasikan,dan diarahkan. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu pross yang dinamai, sedangkan organisasi merupakan alat / wadah yang statis. Pengorganisasian dapat diartikan penentuan pekerjaan-pekerjaan yang harus
dilakukan,
pengelompokan
tugas-tugas
dan
membagi-bagikan
pekerjaan kepada setiap karyawan, penetapan departemen-departemen (subsistem) serta penentuan hubungan-hubungan. Organizing berasal dari kata “organisem” yang berarti menciptakan struktur dengan bagian-bagian yang diintegrasikan sedemikian rupa sehingga hubungannya satu sama lain terikat oleh hubungan terhadap keseluruhannya. Organisasi diartikan menggambarkan pola-pola, skema, bagan yang menunjukan garis-garis perintah, kedudukan karyawan, hubungan-hubungan yang ada dan lain sebagainya. Dalam berorganisasi diperlukan juga jiwa kepemimpinan atau leadership. Dimana kepemimpinan merupakan proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Cara alamiah mempelajari kepemimpinan adalah "melakukanya dalam kerja" dengan praktik seperti pemagangan pada seorang
6
seniman ahli, pengrajin, atau praktisi.
Dalam hubungan ini sang ahli
diharapkan sebagai bagian dari peranya memberikan pengajaran/instruksi. Seorang pemimpin memerlukan sikap kedisiplinan serta rasa kepemilikan terhadap organisasi yang dibinanya. Pandangan yang ada datang dari gabungan studi mengenai kepemimpinan, sistem dan manusia serta pengamatan bekerja dengan demikian banyak organisasi. Dari kenyataan diatas, jelaslah bahwa organisasi PKK memegang peranan penting dalam menunjang keberhasilan program – program PKK di Desa. Oleh karenanya untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan adanya suatu upaya dari pihak yang berkepentingan terhadap kelangsungan kegiatan PKK salah satunya dari pihak LPMD memberikan materi kepada anggota PKK tentang peningkatan berorganisasi. LPMD sebagai salah satu lembaga yang ada di tingkat desa memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang kebehasilan pelaksanaan program PKK yang salah satunya yaitu dengan upayanya meningkatkan kemampuan anggota PKK mengenai peningkatan berorganisasi PKK.
B. Identifikasi Masalah Penyelenggaraan organisasi mempunyai tujuan penting dalam proses pelaksanaan kegiatan PKK. Melihat kenyataan yang ada dilapangan berdasarkan hasil wawancara dan observasi terhadap LPMD Desa Buahdua, penulis memperoleh informasi mengenai identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut:
7
1. Adanya tugas dan fungsi pembinaan dari pengurus LPMD terhadap anggota PKK desa yang belum optimal 2. Rendahnya kemampuan tim penggerak PKK Desa dalam berorganisasi. 3. Belum tertatanya keorganisasian PKK desa yang sistematis dan praktis dalam pelaksanaan program – program PKK. 4. Kurangnya kesadaran anggota PKK dalam berorganisasi. 5. Kurangnya pemberdayaan terhadap anggota PKK yang dilakukan oleh LPMD sehingga tidak terbangun kerjasama dan partisipasi antar anggota PKK.
C. Perumusan Masalah Berdasarkan identifikasi masalah diatas, masalah – masalah yang diuraikan diatas masih sangat luas dan mengandung berbagai variabel yang dipandang memberikan kontribusi terhadap munculnya masalah sebagaimana diuraikan di atas. Untuk lebih memperjelas penelitian ini penulis mencoba merumuskan masalahnya sebagai berikut: “Bagaimana Proses Pemberdayaan anggota PKK Dalam Meningkatkan Berorganisasi Oleh Pengurus LPMD Di Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang?”.
D. Pertanyaan Penelitian Pertanyaan penelitian yang diajukan adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana cara memberdayakan anggota PKK agar sadar berorganisasi di masyarakat?
8
2. Bagaimanakah pemberdayaan PKK yang dilakukan oleh LPMD untuk membangun kerjasama dalam organisasi? 3. Bagaimana membangun partisipasi anggota PKK dalam organisasi?
E. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang dirumuskan, adapun yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 1. Mendeskripsikan cara memberdayakan anggota kelompok PKK agar sadar berorganisasi di masyarakat. 2. Mendeskripsikan pemberdayaan PKK yang dilakukan oleh LPMD untuk membangun kerjasama dalam organisasi. 3. Mendeskripsikan
membangun
partisipasi
anggota
PKK
dalam
berorganisasi.
F. Kegunaan Penelitian Kegunaan penelitian ini adalah mengetahui proses pemberdayaan PKK melalui
peningkatan berorganisasi yang diberikan
oleh LPMD
terhadap anggota PKK di Kecamatan Buah Dua. Adapun kegunaan secara khususnya sebagai berikut diantaranya : 1. Secara Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap teori pemberdayaan masyarakat melalui pengorganisasian masyarakat.
9
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi serta bahan kajian terhadap LPMD dalam peningkatan organisasi PKK.
G. Anggapan Dasar Sebagai dasar dari pembahasan masalah ini penulis berpedoman kepada anggapan dasar sebagai berikut : 1. Undang – undang No 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah 2. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 Tentang Desa 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1999 tentang pencabutan beberapa peraturan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri mengenai pelaksanaan Undang – Undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. 4. Pembangunan
apapun
akan
berkembang
dengan
baik
apabila
pengembangan potensi manusianya terus dilakukan melalui pendidikan dan pembinaan yang cocok (Sudjana, 1983 :41) 5. Program pendidikan Nonformal merupakan bagian integral dan program pembangunan masyarakat pedesaan
“rural community development”
(Sudjana, 1977 :20) 6. Peran serta wanita akan mewarnai terhadap keberhasilan pembangunan secara keseluruhan. Dan seluruh potensi sumber daya wanita Indonesia yang semakin diakui keberadaannya dan menduduki posisi yang sama dengan pria dalam hak dan kewajibannya, maka secara praktis dilapangan
10
atau ditingkat Desa atau pun Kelurahan, PKK merupakan salah satu lembaga yang semakin dibanggakan keberadaannya. Tulang punggung penggerak roda organisasi pemuda ini terletak pada tokoh wanita ataupun kader Desa atau Kelurahan, mereka inilah yang dinamakan dengan kader posyandu (Mutawali, 1981 22).
H. Definisi Operasional Istilah – istilah yang dipergunakan dalam masalah yang dibahas mempunyai pengertian sebagai berikut : 1. Pemberdayaan
masyarakat
adalah
suatu
kegiatan
memfasilitasi,
mendorong, dan melakukan pendampingan terhadap masyarakat agar mereka mampu mengenali dan menilai dirinya, serta memiliki kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan kegiatan mereka sesuai dengan kepentingan dan aspirasinya. 2. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau disingkat PKK, adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat, dalam menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga guna mewujudkan keluarga sejahtera. 3. Anggota PKK adalah unsur perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penggerak PKK pada masing – masing tingkatan pemerintah untuk terlaksananya program pokok PKK.
11
4. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyakat Desa) adalah Lembaga Pemberdayaan yang terdiri dari perwakilan penduduk desa yang bersangkutan yang ditetapkan dengan musyawarah dan mufakat, berfungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebagai bahan kebijakan pemerintah desa. 5. Organisasi adalah suatu kelompok orang dalam suatu wadah untuk tujuan bersama. Pengorganisasian adalah fungsi manajemen dan merupakan suatu proses yang dinamai, sedangkan organisasi merupakan alat / wadah yang statis.
I.
Metoda dan Teknik Penelitian Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini sesuai dengan pernyataan bahwa: Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Surakhmad (1978 :131) penyelidikan deskriptif tertuju pada masalah yang ada pada masa sekarang. Dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: wawancara, observasi dan studi literatur.
J.
Subjek Penelitian Penentuan lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang, yaitu pada anggota PKK Desa Buahdua Kecamatan Buahdua Kabupaten Sumedang.
12
Penentuan subjek penelitian dilakukan secara purvosive, yaitu pemilihan subjek penelitian tesebut bersifat selektif dengan maksud atau tujuan tertentu dimana peneliti memilih informan yang dianggap dapat mewakili dan terpercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan berdasarkan
pertimbangan
untuk
menemukan
jawaban
mengenai
pemberdayaan PKK melalui Peningkatan berorganisasi oleh
pengurus
LPMD. Sesuai dengan pertanyaan penelitian yang menjadi subjek penelitian berjumlah delapan orang, yaitu: Ketua LPMD, satu orang ketua LPMD, ketua PKK, tiga orang anggota PKK, sekretaris Desa, dan ketua BPD.
K. Sistematika Penulisan Sistematika penulisan ini dikelompokan pada pemikiran tersusun sebagai berikut : Bab I Pendahuluan berisi tentang Pendahuluan yang mencakup tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, alasan dan kegunaan penelitian, tujuan penelitian, anggapan dasar, definisi operasional, metode dan teknik penelitian, subjek peneliutian, kemudian yang terakhir mengenai sistematika penulisan. Bab II Kajian Teoritis memuat tentang kajian literatur yang sesuai dengan topik bahasan.
13
Bab III Prosedur Penelitian, berkaitan tentang populasi dan sampel, metode penelitian,
langkah
–
langkah,
Pengumpulan
data,
prosedur
pengumpulan data. Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, mengemukakan hasil pengolahan data dan interpretasi hasil penelitian. Bab V Kesimpulan berisi, saran, dan implikasi dan peneitian itu sendiri
