Bab I PENDAHULUAN. menyangkut 3 hal yaitu : legislasi, pengawasan dan anggaran

Bab I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah Pelaksanaan Otonomi daerah yang bergulir pada saat ini merupakan bagian dari reformasi atas kehidupan bangsa yang oleh pemerintah dituangkan dalam Undang - Undang No.22 Tahun 1999 Tentang Pokok - Pokok Pemerintah Daerah dan kemudian disempurnakan menjadi Undang - Undang No.32 tahun 2004. Berdasarkan UU No.32 tahun 2004 mengatakan bahwa pemerintah adalah pemerintah daerah ditambah dengan DPRD, oleh karena itu DPRD bukan hanya lembaga legislatif tetapi bagian dari pemerintah itu sendiri. Maka fungsi DPRD menyangkut 3 hal yaitu : legislasi, pengawasan dan anggaran. Dalam UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pemaknaan desentralisasi adalah pemberian kesempatan dan keleluasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah atau dengan kata lain daerah diberi keleluasaan untuk mengurus sendiri urusan pemerintahannya. Lalu UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga menyebutkan bahwa lembaga legislatif daerah (DPRD) memiliki salah satu fungsi utama yaitu legislasi, dimana institusi tersebut mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk Peraturan Daerah yang dibahas dengan Kepala Daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Fungsi legislasi adalah proses pengakomodasi

10 Universitas Sumatera Utara

kepentingan para pihak pemangku kegiatan (stakeholder) untuk menentukan bagaimana pembangunan di daerah akan dilaksanakan. 1 Pembuatan dan perancangan peraturan daerah sebagai implementasi fungsi legislasi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tidak hanya bekerja sendiri melainkan merancang peraturan daerah tersebut bersama Walikota untuk mendapatkan persetujuan bersama. 2 Hal ini juga terdapat pada Pasal 140 ayat (1) UndangUndang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat berasal dari DPRD, Gubernur, atau Bupati/Walikota. Selanjutnya, Rancangan Peraturan Daerah harus mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Gubernur atau Bupati/ Walikota untuk dapat dibahas lebih lanjut. Tanpa persetujuan bersama, rancangan Peraturan Daerah tidak akan dibahas lebih lanjut. Jimmly Assiddiqie, mengemukakan bahwa fungsi legislasi menyangkut empat bentuk kegiatan, yaitu Pertama, prakarsa pembuatan undang - undang (legislative initiation); Kedua, pembahasan rancangan undang - undang (law making process); Ketiga, persetujuan atas pengesahan rancangan undang - undang (law enactment approval). Dan Keempat, pemberian persetujuan pengikatan atau ratifikasi atas perjanjian atau persetujuan international dan dokumen - dokumen hukum yang mengikat lainnya.3

1 2 3

Sadu Wasistiono, dkk, 2009. Meningkatkan Kinerja DPRD.Fokusmedia.Bandung.hlm58 Ni’matul huda. 2005. Negara Hukum, Demokrasi & Judicial Review.UII Pres Yogyakarta..hal 104 Jimly Assidiqie 2005 Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Konpres hal 34


Mengacu pada

UU No. 32 tahun 2004, maka pada prinsipnya fungsi

membentuk peraturan daerah sebagai implementasi fungsi legislasi itu ada pada DPRD. Melalui fungsi legislasi tersebut memperlihatkan bahwa DPRD bukan hanya sebagai lembaga perwakilan daerah, namun juga sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi dalam bidang pembentukan peraturan daerah. Walaupun fungsi legislasi peraturan daerah

di bawah DPRD, namun fungsi

tersebut bukan fungsi yang mandiri, dalam arti tidak dapat diimplementasikan secara mandiri oleh DPRD itu sendiri. Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah harus dijalankan secara bersama - sama oleh DPRD dengan kepala Daerah. Dengan prinsip otonomi seluas – luasnya, daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Karena itu pula daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah, yang salah satunya adalah dengan membentuk peraturan daerah. 4 Hak-hak yang dimiliki oleh DPRD sebagaimana tercantum dalam UU No. 32 tahun 2004 yaitu : a.

Meminta pertanggung jawaban Gubernur, Bupati/Walikota

b.

Meminta keterangan kepada Pemerintah Daerah

c.

Mengadakan Penyelidikan

44

Prakoso Djoko. 1995. Proses Pembuatan Peraturan Daerah dan Beberapa Usaha Penyempurnaannya. Jakarta: Ghalia Indonesia. Hal 72


d.

Mengadakan perubahan atas Rancangan Peraturan Daerah

e.

Mengajukan pernyataan pendapat

f.

Mengajukan Rancangan Peraturan Daerah

g.

Menentukan Anggaran Belanja DPRD

h.

Menetapkan Peraturan Tata Tertib DPRD Dari uraian di atas yang dimiliki oleh DPRD tersebut menunjukkan bahwa

DPRD sebagai wakil rakyat dituntut untuk selalu berkomunikasi dengan rakyat yang diwakilinya agar mampu menyerap aspirasi masyarakat dan mengetahui permasalahan-permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu, secara umum peran dan fungsi yang diemban oleh lembaga legislatif daerah sebagaimana tercantum dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 dapat dirumuskan ke dalam 3 ketagori, yakni : 1. Fungsi Legislasi 2. Fungsi Pengawasan 3. Fungsi Anggaran Penelitian ini akan membahas fungsi DPRD di bidang legislasi yang akan berhubungan dengan proses pembuatan peraturan daerah. Pembuatan peraturan daerah merupakan fungsi utama oleh DPRD karena peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD dapat menjadi ukuran kemampuan DPRD dalam melaksanakan fungsinya. Namun kecilnya peran dan tingkat partisipasi anggota


DPRD dalam memberikan ataupun mengusulkan rancangan peraturan daerah menghasilkan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah. Pembuatan peraturan daerah harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu yaitu 5: a. Bahwa peraturan daerah harus ditetapkan oleh Kepala daerah dengan persetujuan DPRD. b. Peraturan daerah dibuat menurut bentuk yang ditentukan oleh Menteri Dalam Negeri. c. Peraturan daerah harus ditandatangani oleh Kepala Daerah serta ditandatangani oleh Ketua DPRD yang bersangkutan. d. Peraturan daerah yang memerlukan pengesahan tidak boleh diundangkan sebelum pengesahan itu diperoleh atau sebelum jangka waktu yang ditentukan oleh pengesahannya berakhir. e. Peraturan daerah baru mempunyai kekuatan hukum dan mengikat setelah diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan. Hasil dari peraturan daerah tersebut harus memenuhi kebutuhan daerah, aspirasi masyarakat, serta dampak kedepannya bagi perkembangan daerah dan masyarakat. Sehingga peraturan daerah tersebut dapat dikatakan baik dengan

5

Sri Puji Nurhaya. 2009. Kinerja Lembaga Legislatif. Skripsi Ilmu Politik USU. Hal 21


memenuhi beberapa hal itu. Peraturan daerah yang dihasilkan DPRD kota Medan periode tahun 2009-2014 yaitu sebanyak 44 peraturan daerah. Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah. Peraturan Daerah juga merupakan salah satu sarana dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Dengan kata lain Peraturan Daerah merupakan sarana yuridis untuk melaksanakan kebijakan otonomi daerah dan tugas-tugas pembantuan. 6 Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah. Pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. Kemudian menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, peraturan daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. 7 Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan untuk mengatur daerah dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan.

6

Jimly Assidiqie 2005 Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II. Jakarta: Konpres hal 175 Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan pasal I ayat (7)

7


Penyusunan rancangan peraturan daerah sangat menentukan bagi kelancaran pembahasan di DPRD, karena kualitas suatu rancangan peraturan daerah dan pengambilan keputusan atas rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah ditentukan oleh bagaimana manfaat, tujuan dari peraturan daerah tersebut. Usulan rancangan peraturan harus didahului dengan penyusunan naskah akademik. Apabila suatu peraturan yang rancangannya didahului dengan penyusunan naskah akademik maka hal ini telah memberi ruang bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan daerah tersebut. Setiap pembuatan naskah akademik, anggota DPRD memiliki peran penting dalam memfasilitasi aspirasi masyarakat, baik dengan cara menerima aspirasi (tidak langsung) maupun secara langsung melalui rapat dengar pendapat. Ini yang menjadi arti penting perwujudan demokratisasi dalam pemerintahan daerah. Responsifitas anggota dewan terhadap aspirasi masyarakat menjadi amat penting guna menampung aspirasi masyarakat dalam bentuk produk hukum. Keikutsertaan masyarakat dalam pembuatan peraturan diharapkan menjadi kekuatan penyeimbang antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Dianutnya sistem politik yang demokrastis, kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembentukan peraturan lebih terbuka bagi masyarakat.


Untuk melihat bahwa pemerintah daerah sedang atau telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui peraturan daerah. Ruang lingkup pengawasan oleh DPRD meliputi 3 (tiga) hal yaitu 8 : 1.Pengawasan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah. Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya Peraturan Daerah. 2.Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD. Pengawasan ini merupakan pengawasan terhadap pencapaian tujuan awal saat ditetapkannya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). 3.Pengawasan terhadap Peraturan/ Keputusan Pimpinan Daerah. Pengawasan ini meliputi pengawasan terhadap kesesuaian Peraturan/ Keputusan pimpinan daerah dengan Peraturan Daerah, Peraturan dan perundang-undangan lainnya. Dalam Era otonomi daerah dan didukung dengan UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa lembaga legislatif daerah (DPRD) memiliki salah satu fungsi yaitu legislasi, dimana DPRD mempunyai tugas dan wewenang untuk membentuk peraturan daerah yang dibahas dengan kepala daerah untuk mendapatkan persetujuan bersama. Pembentukan peraturan daerah itu sendiri didasari pada sisi kelembagaan dan kepentingan masyarakat daerah yaitu dengan memberikan dasar hukum dalam mengimplementasikan pelayanan kepada masyarakat. Meskipun pembahasannya melalui prosedur yang 8

http://www.slideshare.net/Hennov/konsep-perwakilan


baik melalui rapat komisi, rapat pansus atau rapat komisi, akan tetapi kenyataannya dalam pembahasannya menghasilkan peraturan daerah yang tidak sesuai dengan kebutuhan daerah dan masyarakat. DPRD kota Medan periode tahun 2009-2014 berisi 50 orang anggota yang dipimpin oleh 1 ketua dan 3 wakil ketua. DPRD kota Medan mempunyai 5 alat kelengkapan dewan, yaitu : 1. Komisi : A, B, C, D 2. Badan Anggaran 3. Badan Musyawarah 4. Badan Kehormatan 5. Badan Pembentukan Peraturan daerah DPRD sebagai badan perwakilan rakyat yang menjalankan fungsi legislasi harus dapat menggali serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah untuk kemudian dituangkan kedalam peraturan daerah yang memiliki kekuatan memaksa sehingga dapat dilaksanakan secara efektif. DPRD melalui fungsi legislasinya dituntut untuk berperan aktif dalam proses pengusulan rancangan peraturan daerah untuk menghasilkan suatu peraturan daerah yang mampu mendukung penyelenggaraan otonomi daerah dan pembangunan di daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.


DPRD kota Medan kenyataannya tidak demikian, hal ini dilihat dari kurangnya peran dan partisipasi anggota DPRD kota Medan menggunakan hak inisiatifnya untuk memberikan draft usulan rancangan peraturan daerah. Ini diperkuat dengan hanya sedikit peraturan daerah yang disahkan yang berasal dari usulan hak inisiatif anggota DPRD kota Medan selama periode 2009 -2014. Dari sini dapat diketahui bahwa anggota DPRD kota Medan hanya menerima dan menjalankan draft usulan rancangan peraturan daerah yang berasal dari pemerintah daerah saja. Padahal mereka yang harus mencari dan mengusulkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan masyarakat karena mereka dipilih untuk mewakili setiap masyarakat. DPRD kota Medan lebih banyak melakukan pengawasan terhadap hasil dari peraturan daerah tersebut daripada harus membuat atau mengusulkan peraturan daerah yang baik dan berguna sesuai dengan kebutuhan. Hal ini yang menjadi kendala bagi setiap pengusulan rancangan peraturan daerah oleh DPRD. 1.2. Perumusan masalah Dari penjelasan latar belakang diatas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran dan fungsi legislasi DPRD kota Medan Periode tahun 2009 – 2014 dalam proses pembuatan peraturan daerah ?


1.3. Tujuan Penelitian Tujuan penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian. Dalam setiap penelitian jelas mempunyai tujuan tertentu yang didasarkan pada kepentingan serta motif individu maupun kolektif dengan penelaahan serta pengembangan bidang yang sedang diteliti. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : a. Mendeskripsikan profil DPRD kota Medan. b.Melihat dan menganalisis proses pembuatan peraturan daerah yang telah dibuat oleh DPRD kota Medan. 1.4. Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat, baik untuk peneliti sendiri dan terlebih lagi untuk para akademisi dan masyarakat luas yan g ingin mengetahui tentang proses dan mekanisme pembuatan perda. Untuk itu menurut penulis manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Bagi Penulis, penelitian ini sangat

bermanfaat dalam mengembangkan

kemampuan berpikir dan kemampuan untuk menganalisa setiap peraturan yang telah diterapkan. Serta untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi program strata satu (S1) Departemen Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.


2. Bagi Akademisi, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran maupun literatur tambahan dalam mempelajari masalah – masalah khususnya dalam kinerja dan fungsi legislasi DPRD. 3. Secara teoritis diharapkan memberikan kontribusi khususnya dalam kajian tentang proses

dan

dinamika

pembuatan

peraturan

daerah

dan

menjadi

referensi/kepustakaan. 1.5. Kerangka Teori Teori merupakan serangkaian asumsi, konsep, instruksi, defenisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Konsep dalam membentuk

teori juga mengandung

konsep teoritis, yang berfungsi menggambarkan realitas dunia sebagaimana dapat diobservasi.

9

Dalam melakukan suatu penelitian, seorang peneliti perlu

mengungkapkan

dan

memakai teori ataupun

penjelasan lainnya

untuk

mengungkapkan permasalahan yang diteliti sebagai acuan dasar. Untuk itu diperlukan kerangka teori dalam mebuat pokok – pokok pemikiran yang menggambarkan bagaimana masalah penelitian akan diperdalam. Adapun teori yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah : 1.5.1. Fungsi Legislasi Legislasi merupakan proses pembentukan sebuah undang-undang ataupun peraturan. Melalui DPRD aspirasi masyarakat ditampung, kemudian dari 9

Singarimbun Masri dan Sofyan Efendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES. Hal. 37


kehendak rakyat tersebut diimplementasikan dalam undang-undang yang dianggap sebagai perwakilan keinginan rakyat banyak. Miriam Budiardjo menyatakan di antara fungsi legislatif yang paling penting adalah 10 a.Membuat kebijakan (Policy) dan membuat Undang-Undang. Untuk ini badan legiskatif diberi hak inisiatif, hak untuk mengadakan amandemen terhadap Undang-Undang yang disusun Pemerintah dan hak budget. b. Mengontrol Badan eksekutif, dalam arti menjaga supaya semua tindakan eksekutif sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan. Untuk menyelenggarakan tugas ini Badan Perwakilan diberi hak-hak kontrol khusus. Kedua fungsi legislatif di atas merupakan fungsi yang paling pokok yang harus dimiliki dan dijalankan oleh badan legislatif. Apabila kedua fungsi tersebut, terutama fungsi pengawasan tidak berjalan, maka akan terjadi pergeseran dimana badan eksekutif akan menjadi sangat kuat. Pengawasan DPRD ini bertujuan untuk mengembangkan kehidupan berdemokrasi,

serta

menjamin

keterwakilan

rakyat

dan

daerah

dalam

melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta mengembangkan mekanisme check and balances antara lembaga legislatif dan eksekutif demi mewujudkan keadilan dan kesejahteraan rakyat. Fungsi legislasi merupakan fungsi dari parlemen untuk membentuk produk hukum yang bersifat mengatur. Hal ini berkenaan dengan kewenangan untuk menentukan peraturan yang mengikat warga negara dengan norma-norma hukum yang mengikat dan membatasi. Dengan berdasarkan pada ketentuan UU Nomor 10

Budiarjo Miriam. 2003. Dasar – Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka. Hal. 182-183


10 Tahun 2004, Pembentukan peraturan daerah pada dasamya dimulai dari: tahap perencanaan,

persiapan,

teknik

penyusunan,

perumusan,

pembahasan,

pengesahan, pengundangan, dan penyebarluasan. Kedelapan tahapan tersebut adalah prosedur baku yang harus dilewati oleh setiap pembentukan peraturan daerah. Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari pemerintah daerah atau berasal dari DPRD (hak inisiatif). DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah mempunyai kedudukan dan fungsi

yang

sama

dengan

pemerintah daerah untuk

membangun dan

mengusahakan dukungan dalam penetapan kebijakan pemerintahan daerah yang dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Atas kedudukan dan fungsi yang sama itu maka baik DPRD maupun kepala daerah mempunyai hak yang sama dalam melakukan amandemen terhadap peraturan daerah dan memiliki hak yang sama dalam melakukan prakarsa dan inisiatif dalam pengajukan rancangan peraturan daerah.11 Fungsi legislasi DPRD yaitu untuk membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. Dibentuknya peraturan daerah sebagai bahan pengelolaan hukum di tingkat daerah guna mewujudkan kebutuhan - kebutuhan perangkat peraturan perundang-undangan guna melaksanakan pemerintahan daerah serta sebagai yang menampung aspirasi masyarakat yang berkembang di daerah. Peranan DPRD dalam menjalankan fungsi legislasinya bertumpu pada tiga pengertian. Mencakup 11

Boy Yendra Tamin. SH.MH. Fungsi Legislasi DPRD dan Pembentukan Peraturan Daerah. dalam http://boyyendratamin.com/artikel-9-fungsi-legislasi-dprd-dan-pembentukan-peraturan-daerah.html. Diakses pada 3 maret 2015 pukul 20.40


dalam pengertian fungsi legislasi adalah: Prakarsa pembuatan undang-undang (legislative initiation); Pembahasan rancangan undang - undang (law making process); serta Persetujuan atas pengesahan rancangan peraturan daerah (law enactment approval). Fungsi membentuk peraturan daerah sebagai implementasi fungsi legislasi itu ada pada legislatif daerah atau DPRD. Melalui fungsi legislasi tersebut secara jelas memperlihatkan bahwa DPRD bukan semata-mata sebagai lembaga perwakilan daerah (parlemen daerah), namun juga sebagai lembaga legislatif daerah yang mempunyai fungsi dalam bidang pembentukan peraturan daerah. Walaupun fungsi legislasi peraturan daerah di bawah DPRD, namun fungsi tersebut bukanlah fungsi yang mandiri dalam arti tidak dapat diimplementasikan secara mandiri oleh DPRD itu sendiri. Fungsi legislasi dalam pembuatan peraturan daerah harus dijalankan secara bersama – sama oleh DPRD dengan kepala daerah. Untuk melaksanakan fungsi lembaga legislatif tersebut badan perwakilan rakyat memiliki sejumlah hak, seperti hak prakarsa (inisiatif) yaitu hak untuk mengajukan usul rancangan undang – undang; hak amandemen yaitu hak untuk mengubah rancangan undang – undang; hak budget yaitu hak untuk ikut menetapkan anggaran belanja.12 Fungsi legislasi meliputi :. a. Mencabut Peraturan Daerah (perda) yang usang

12

Sastroatmojo Sudijono. 1995. Perilaku Politik. Semarang: IKIP Semarang Press. Hal 126


b. Mengusulkan perda baru c. Perubahan dan revisi perda yang tidak sesuai dengan peraturan di atasnya d. Membuat perda baru e. Adanya insiatif dari anggota DPRD untuk perda f. Adanya insiatif dari masyarakat untuk perda dan memprogram semua Rancangan Peraturan Daerah (raperda) dalam periode setahun yang berkoordinasi dengan pihak ekskutif. 1.5.2. Peraturan Daerah Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah 13 . Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masingmasing daerah.

13

Maria Farida Indrati S 2007. Ilmu Perundang-undangan Cet. Ke-7. Yokyakarta: Kanisius. Hal. 202


Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundangundangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundangundangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum.14 Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. 15 Kemudian menurut UU No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah. 16 Jadi peraturan daerah merupakan suatu pemberian kewenangan (atribusian) untuk mengatur daerahnya dan peraturan daerah juga dapat dibentuk melalui pelimpahan wewenang (delegasi) dari peraturan. Prinsip dasar penyusunan peraturan daerah :

14

Bagir Manan. 1995. Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah. Bandung: LPPM Universitas Bandung. hal. 8 15 Prof. H. Rozali Abdullah, S. H. 2005. Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Cet. Ke-1. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada. Hal 131 16 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal I ayat (7).


1. Transparansi/keterbukaan 2. Partisipasi 3. Koordinasi dan keterpaduan. Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi ( A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.


Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut. Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masingmasing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah. Perturan

daerah yang telah disahkan

harus

diundangkan

dengan

menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran


daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya. 1.6. Metodologi Penelitian 1.6.1. Metode penelitian Metode penelitian didefenisikan sebagai ajaran mengenai cara-cara yang digunakan dalam memproses penelitian. Metode berguna untuk memberikan ketepatan, kebenaran dan pengetahuan yang mempunyai nilai ilmiah yang tinggi17. Untuk itu, penelitian ini akan memaparkan beberapa cara sebagai batasan untuk mencapai kebenaran ilmiah, yakni : Jenis penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data. 1.6.2. Lokasi Penelitian Pelaksanaan penelitian ini dilakukan di kantor DPRD kota Medan 1.6.3. Jenis Penelitian Jenis Penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif. Penelitian Kualitatif adalah penelitian yang mempelajari suatu gejala atau realita sosial dan mencoba untuk menemukan suatu pemahaman atau interpretasi makna terhadap masalah tersebut. Orientasi yang ditekankan pada penelitian kualitatif lebih banyak memfokuskan pada proses dan jalinan peristiwa sehingga penelitian 17

Kartini kartono. 1996. Pengantar Metodologi Riset Sosial. Bandung: CV. Maju Mundur. Hal 17


bersifat siklus yang dapat dilakukan berulang - ulang18. Pengumpulan data dan analisis data diperlukan dalam membangun suatu konsep, hipotesis dan teori secara mendetail. Dalam hal ini peneliti menggunakan metode purposive sampling yaitu pengambilan sampel yang disesuaikan dengan tujuan dan syarat tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan dan masalah penelitian 19. Oleh karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif maka peneliti membutuhkan informasi kunci (key informan). Key informan yang dipilih yaitu Ketua Badan Legislasi Daerah, ketua DPRD, sekretaris dewan dengan daftar pertanyaan yang telah disusun. Peneliti akan melaksanakan wawancara secara langsung dan bertemu dengan informan yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai judul penelitian. 1.6.4. Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data primer dan data sekunder. 1. Data Primer, yaitu Data-data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam yang dipandu oleh pedoman wawancara secara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan langsung kepada informan atau pihak yang berhubungan dan memiliki relevansi terhadap masalah yang berhubungan dengan penelitian

18 19

Kartini kartono. Ibid. Hal 35 Nawari Hadari. 1987. Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Gajah Mada Press. Hal 157


2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku – buku, artikel, undang – undang, peraturan – peraturan, internet, jurnal, dan studi kepustakaan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.5. Teknik Analisis Data Adapun teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data deskriptif kualitatif, dimana teknik ini melakukan analisa atas masalah yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudan dilakukan penarikan kesimpulan. Data – data yang dikumpulkan baik dari buku maupun data hasil wawancara akan dianalisis dengan teori yang ada sehingga menemukan pemahaman terhadap masalah ini. Hal ini penting dilakukan agar diperoleh kejelasan atas permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya.


1.6.6. Sistematika Penelitian Penulisan skripsi ini terbagi kedalam 4 bab, dengan susunan sistematika penulisan sebagai berikut : BAB I

:Peran dan Fungsi Legislasi DPRD Kota Medan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah. Pada bab I ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II

: Profil DPRD Kota Medan Dalam Bab II ini akan menjelaskan struktur DPRD kota Medan

BAB III

: Analisis Proses Pembuatan Peraturan Daerah Pada Bab III ini akan menyajikan hasil penelitian tentang Peran dan Fungsi Legislasi DPRD Kota Medan Dalam Pembuatan Peraturan Daerah.

BAB IV

: Penutup Pada Bab IV ini berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil pembahasan pada bab – bab sebelumnya.


Bab I PENDAHULUAN. menyangkut 3 hal yaitu : legislasi, pengawasan dan anggaran

Recommend Documents