1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan
dan
menyalurkannya
kepada
masyarakat
dalam
rangka
meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Bank merupakan salah satu lembaga keuangan yang paling penting dan paling besar peranannya dalam kehidupan masyarakat. Dalam menjalankan perannya maka bank bertindak sebagai salah satu bentuk lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa keuangan lainya. dengan dana- dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga, maupun dengan jalan memperedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral. Bank memiliki fungsi1: 1. Pedagang dana (money leander) bank sebagai tempat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank menjadi tempat untuk penitipan dan penyimpanan uang. 2. Lembaga yang melancarkan Transaksi perdagangan dan pembayaran uang. Bank bertindak sebagai penghubung antara nasabah yang satu dan lainnya apabila nasabah melakukan transaksi 3. Sebagai agen pembangunan yaitu sebagai lembaga yang mendukung pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan
1
Muhamad Djumhana.2012.Hukum Perbankan di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti hlm 102103
2
dan hasil-hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan atau Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 menentukan dua bank yang dikenal Indonesia yaitu:pertama Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran, kedua Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah nomor 71 tahun 1992 BPR dapat berbentuk 1. Koperasi 2. Perusahaan Daerah atau 3. PT BPR hanya dapat didirikan dan melakukan kegiatan usaha dengan izin OJK. Semula BPR izin usahanya dari Menteri keuangan setelah melalui pertimbangan Bank Indonesia dengan telah ditetapkannya Undang-Undang nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 ayat (1) izin usaha tersebut sekarang dikeluarkan oleh
3
pimpinan Bank Indonesia. setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan sekarang kewenangan perizinan BPR beralih ke OJK. Otoritas Jasa Keuangan yang biasa disingkat dengan OJK adalah lembaga baru yang didirikan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dirumuskan bahwa “Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disebut OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi tugas dan kewenangan pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam UU ini” OJK adalah suatu bentuk unifikasi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan , dimana sebelumnya kewenangan pengaturan dan pengawasan dimaksud dilaksanakan oleh keMenterian keuangan , BI dan Badan Pengawas pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM - LK), maka dalam UU OJK diatur dengan cukup detail. Transisi dilakukan selam satu tahun dan pada tanggal 31 Desember 2012 , fungsi tugas , dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari menteri keuangan dan Bapepam- LK ke OJK. Satu tahun kemudian tepatnya tanggal 31 Desember 2013 , peralihan yang sama dilakukan untuk pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keungan di sector perbankan dari BI ke OJK.3
3
Hermansyah, 2013, hukum perbankan Nasional Indonesia edisi ke 2, Indonesia:Kencana Prenada Media Group
4
Pengertian Koperasi berdasarkan Pasal 1 huruf 1 Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian adalah badan usaha yang beranggotakan orangseorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atas dasar kekeluargaan. Pasal 3 Undang-Undang no 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menurut Pasal tersebut tujuan koperasi untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Perbedaan dengan PT yang memiliki tujuan untuk mencari keuntungan atau laba-laba sebesar-besarnya bagi pemegang saham. Fungsi dan peran koperasi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UndangUndang nomor 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu pertama membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya,
untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan
sosialnya, kedua berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, ketiga. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional keempat berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 1. Prinsip - prinsip koperasi
5
a. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut : 1)
keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;
2)
pengelolaan dilakukan secara demokratis;
3)
pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota;
4)
pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;
5)
kemandirian
b. Prinsip dalam mengembangkan Koperasi sebagai berikut : 1) pendidikan perkoperasian; 2) kerja sama antarkoperasi. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 yang dimaksud dengan PT adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal,
didirikan berdasarkan perjanjian,
melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2007. 1. Ciri dari PT. a. merupakan asosiasi modal b. kekayaan dan hutang PT terpisah dari pemegang saham c. pemegang saham tanggung jawab terbatas sebatas modal yang dimiliki d. modal terdiri dari saham-saham e. organ PT terdiri dari Direksi , komisaris dan (RUPS)
6
Bentuk badan hukum BPR sering kali dalam Perkembangannya berubah untuk menyesuaikan kondisi perkembangan kondisi masyarakat dan sesuai dengan kesempatan antar anggota. Perubahan bentuk BPR Artanawa yang semula berbentuk badan hukum Koperasi awalnya adalah persekutuan anggota kemudian berubah bentuk menjadi PT yang merupakan persekutuan modal. PT BPR Artanawa berawal dari Koperasi BPR yang didirikan pada tanggal 11 November 1991 oleh Sembilan KUD(koperasi unit desa di wilayah Madiun selatan. Koperasi BPR Artanawa dari tahun ketahun semakin berkembang sesuai dengan perkembangan usaha BPR dan mulai membuka kantor kasnya di beberapa kecamatan yaitu kecamatan Jiwan, Kebonsari, Dagangan, dan Munggut Koperasi BPR Artanawa merupakan koperasi sekunder yaitu Koperasi yang beranggotakan badan-badan hukum Koperasi karena persamaan kepentingan ekonomis merek bergabung untuk efisiensi dan kelayakan ekonomis dalam rangka melayani para anggotanya. Anggota Koperasi BPR Artanwa awalnya Koperasi Unit Desa Usaha Mulya Dagangan,
Koperasi Unit Desa Tani Agung Geger, Koperasi Unit Desa Dolopo, Koperasi Unit Desa Tani Karya Kebonsari, Koperasi Unit Desa Kare, Koperasi Unit Desa Wunggu Koperasi Unit Desa Wunggu 2, Koperasi Unit Desa Jiwan, Koperasi Karyawan Usaha Mulya. Seiring dengan perkembangan Perusahaan .Tahun 2008 dilakukan perubahan bentuk badan hukum menjadi PT(PT).perubahan bentuk PT disahkan melalui keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-46859.AH.01.01.tahun 2008.pada bulan Agustus perubahan bentuk telah disetujui oleh Bank Indonesia berdasarkan surat keputusan nomor 9/503/DPBPR/IDABPR/Kd tanggal 20 Agustus 2008.
7
Alasan perubahan bentuk badan hukum dari koperasi menjadi PT pada rentang tahun 2000- 2007 banyak anggota Koperasi Unit desa yang mengundurkan diri dari keanggotaan Koperasi sehingga hanya menyisakan koperasi karyawan dan koperasi unit desa Kare. dengan banyaknya pengunduran diri koperasi kepemilikan BPR Artanawa diambil alih oleh pihak perorangan. Alasan perubahan bentuk yang kedua adalah laba BPR yang minus karena banyaknya beban pembiayaan, dan alasan perubahan yang ketiga bentuk badan hukum koperasi menyulitkan dalam permodalan sehingga kesulitan pengembangan perusahaan. dan alasan perubahan yang terakhir bahwa bentuk BPR Artanawa yang berbentuk koperasi menyulitkan dalam memperoleh kepercayaan dari masyarakat karena dikira sebagai koperasi simpan pinjam . Berbagai alasan di atas yang melatar belakangi perubahan bentuk Badan Hukum Koperasi BPR Artanawa menjadi PT .Prosedur pertama yang dilakukan oleh BPR Artanawa adalah anggota koperasi sekunder BPR Artanawa yang tersisa yaitu koperasi unit desa Kare dan Koperasi Karyawan BPR Artanawa menyelengarakan rapat anggota koperasi pada hari Selasa 01 Juli 2008 untuk membahas pembubaran koperasi sekaligus perubahan bentuk badan hukum dari Koperasi menjadi PT. Hasil rapat anggota Koperasi BPR Artanawa kemudian disahkan melalui Notaris Muhammad Ali Fauzi,S.H. Pada hari Selasa 1 Juli 2008 dengan Nomor 20/W/VII/2008. notaris kemudian membuat akta pengalihan kekayaan dari koperasi BPR Artanawa dialihkan ke PT BPR Artanawa yang dibuat pada selasa 01 Juli 2008. Perubahan bentuk Badan Hukum tentunya perlu adanya tahapan prosedur yang dilakukan oleh Koperasi BPR Artanawa untuk melakukan perubahan bentuk
8
badan hukum menjadi PT. Perubahan bentuk badan hukum perlunya memperhatikan hal lain mengenai dampak atau implikasi terhadap harta kekayaan dan perlu mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan perubahan bentuk badan hukum dari perubahan bentuk badan hukum yang semula dari Koperasi BPR Artanawa kemudian berubah bentuk badan hukum menjadi PT BPR Artanawa yang tunduk dalam UU nomor 40 tahun 2007 tentang PT. Serta implikasi lain yang timbul dari perubahan status badan hukum tersebut. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik melakukan penelitian untuk mendapatkan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut: 1. Bagaimana prosedur perubahan badan hukum dari koperasi menjadi PT? 2. Apa implikasi dari perubahan bentuk badan hukum dari koperasi menjadi PT terhadap harta kekayaan Bank Artanawa? 3. Apa kelebihan dan kekurangan perubahan bentuk badan hukum dari koperasi menjadi PT Bank Artanawa? C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan subyektif Tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian hukum ini ialah sebagai pemenuhan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Selain itu dengan dibuatnya penelitian ini maka penulis berharap dapat memiliki pemahaman dalam Perubahan Bentuk Badan Hukum Koperasi menjadi PT terhadap Bank Perkreditan Rakyat.
9
2. Tujuan obyektif a. Mengetahui prosedur perubahan bentuk badan hukum dari koperasi menjadi PT. b. Mengetahui implikasi dari perubahan bentuk badan hukum dari koperasi menjadi PT terhadap harta kekayaan Bank Artanawa c. Mengetahui kelebihan dan kekurangan dari perubahan bentuk badan hukum BPR Artanawa dari Koperasi menjadi PT D. Keaslian Penelitian Peneliti telah melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan tidak ditemukan penulisan hukum yang berjudul:”Tinjauan Yuridis Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Koperasi menjadi PT (study kasus BPR Artanawa).penulis saat ini melakukan penelusuran kepustakaan menjumpai beberapa penelitian yang berhubungan dengan perubahan bentuk badan hukum yaitu: 1. Judul penelitian pengalihan status badan hukum pada PT bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan nomor klasifikasi 247/sub/p/2015 yang ditulis oleh Sinung Driyo subanr pada tahun 2015 penulisan ini menitik beratkan pada peralihan status badan hukum , akibat hukum dan pengawasan. 2. Judul Tinjauan hukum terhadap bank Berbadan Hukum Koperasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang BPR (studi kasus KBPR Pasar Patma Klaten) nomor klasifikasi 347.7/Nug/t/2013 yang ditulis oleh Dedy Cahyo nugrogo pada tahun 2013 .
10
3. Judul Analisis Yuridis Terhadap Perubahan Bentuk Hukum PT Kalimas Inti Niaga dari Persekutuan Komanditer(CV) Menjadi Perseroan Terbatas (PT) yang ditulis oleh Mangatta Toding Allo Tahun 2015 Penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah pokok bahasan pada penelitian nomor 1 tersebut adalah perubahan bentuk dari perubahan bentuk badan hukum dari perusahaan daserah menjadi PT sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang perubahan bentuk badan hukum dari koperasi menjadi PT. Perbedaan kedua Study kasus penelitian diatas adalah bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah BPR Artanawa. Penelitian nomor 1 hanya mengkaji secara Yuridis Normatif sedangkan penelitian ini secara Yuridis Empiris . Hal yang membedakan penelitian penulis dengan penelitian sebelumnya di atas adalah pokok bahasan pada penelitian nomor 2 tersebut adalah Berbadan Hukum Koperasi berdasarkan Peraturan Bank Indonesia nomor 8/26/PBI/2006 tentang BPR sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang perubahan bentuk badan hukum dari koperasi menjadi PT. Perbedaan kedua studi kasus penelitian diatas adalah KBPR Pasar Patma Klaten sedangkan yang diteliti oleh penulis adalah BPR Artanawa. Penelitian kedua hanya mengkaji secara Yuridis Normatif sedangkan penelitian ini secara Yuridis Empiris Penelitian penulis berbeda dengan penelitian sebelumnya. Perbedaannya adalah pokok bahasan pada penelitian nomor 3 tersebut adalah perubahan bentuk dari perubahan bentuk badan hukum dari Persekutuan Komanditer menjadi PT sedangkan dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis mengkaji tentang perubahan bentuk
11
badan hukum dari koperasi menjadi PT. Perbedaan kedua Study kasus penelitian nomor 3 adalah PT Kalimas Inti Niaga. Penulisan hukum ini dilakukan dengan itikad baik. Jika terdapat penelitian yang serupa diluar pengetahuan penulis, ini bukan merupakan suatu kesengajaan tetapi diharapkan penelitian ini dapat menambah informasi dari penelitian yang telah ada sebelumnya sehingga dapat memperkaya khasanah pengetahuan serta penulisan hukum yang bersifat akademis. E. Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis. Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Manfaat teoritis a. Menambah wawasan mengenai perubahan status badan hukum koperasi menjadi PT. b. Membandingnya ilmu yang diperoleh didalam perkuliahan dengan yang ada pada kenyataannya dilapangan. Mengenai seperti apa pengaturannya didalam Undang-Undang dibandingkan dengan bagaimana yang terjadi didalam masyarakat. 2. Manfaat praktis a. Bagi Pemerintah Penelitian ini diharapkan dapat memberi saran dan masukan bagi pemerintah dalam mengambil langkah dan solusi terhadap permasalahan yang ada didalam masyarakat. b. Bagi masyarakat
12
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan masyarakat tentang prosedur perubahan BPR , implikasi dari perubahan bentuk badan hukum dan klebihan dan kekurangan dari bentuk-bentuk badan hukum. c. Bagi Ilmu Pengetahuan Hasil dari penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan tambahan pemikiran yang berguna bagi ilmu pengetahuan pada umumnya, dan ilmu hukum pada khususnya.
