BAB I PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang Perubahan dan perkembangan yang terjadi pada masyarakat dunia saat ini menimbulkan persaingan yang semakin ketat antar bangsa dalam berbagai bidang kehidupan. Untuk menghadapi persaingan tersebut maka diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Pembangunan sumber daya yang berkualitas tinggi pada dasarnya adalah untuk menciptakan dan mengembangkan ilmu dan teknologi yang modern sebagai sarana mewujudkan suatu masyarakat yang maju, mandiri, dan sejahtera. Peningkatan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui proses pendidikan. Di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan
nasional
dinyatakan
bahwa
Pendidikan
nasional
berfungsi
mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mengembangkan potensi anak didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Namun hingga saat ini bangsa Indonesia masih terbentur pada berbagai permasalahan yang ditunjukkan dari kenyataan masih banyaknya masyarakat yang memiliki keterbatasan akses untuk memperoleh pendidikan bermutu disebapkan masalah kemiskinan dan mahalnya biaya pendidikan. Kenaikan harga BBM beberapa tahun terakhir juga dikhawatirkan akan menurunkan kemampuan
Universitas Sumatera Utara
daya beli penduduk miskin. Hal tersebut dapat menghambat upaya penuntasan Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun karena penduduk miskin akan semakin sulit memenuhi kebutuhan biaya pendidikan. Hal ini bisa mempengaruhi Angka Partisipasi Murni (APM) pada suatu daerah yaitu partisipasi penduduk kelompok usia standar di jenjang pendidikan yang sesuai dengan standar tersebut. APM merupakan persentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. Contohnya adalah persentase jumlah penduduk kelompok usia 7 sampai 12 tahun terhadap siswa yang duduk di bangku SD. Fakta menunjukkan Angka Putus Sekolah (APS) masih tinggi dimana jumlah siswa putus sekolah untuk Sekolah Dasar (SD) setiap tahunnya rata-rata berjumlah 600.000 - 700.000 siswa. Sedangkan siswa SMP yang harus mengakhiri sekolah sebelum tamat setiap tahunnya rata-rata berjumlah 150.000 sampai 200.000 siswa. Masalah lain adalah angka buta aksara (mereka yang tidak bisa membaca, menulis, dan menghitung). Pada tahun 2009 tercatat 14,095 juta jiwa penyandang buta aksara usia 15 tahun ke atas dan tersebar di seluruh provinsi di Indonesia. Dalam rangka mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM Pemerintah merealokasikan sebagian besar anggarannya ke empat program besar, yaitu program pendidikan, kesehatan, infrastruktur pedesaan, dan subsidi langsung tunai (SLT). Salah satu program di bidang pendidikan adalah Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dengan menyediakan bantuan bagi sekolah dengan tujuan membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan beban bagi siswa yang lain dalam rangka mendukung pencapaian
Universitas Sumatera Utara
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun. Melalui program ini, pemerintah pusat memberikan dana kepada sekolah-sekolah setingkat SD dan SMP untuk membantu mengurangi beban biaya pendidikan yang harus ditanggung oleh orangtua siswa. BOS diberikan kepada sekolah untuk dikelola sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah pusat. Besarnya dana untuk tiap sekolah ditetapkan berdasarkan jumlah murid. Dengan adanya dana BOS dari pemerintah, semua pendidikan dasar wajib menggratiskan para siswa dari pungutan operasional dan meringankan beban orang tua siswa. Dana BOS yang mulai diberikan pada tahun 2005 merupakan konsekuensi kebijakan
pemerintahan
Presiden
Susilo
Bambang
Yudhoyono
yang
berkomitmen terhadap dunia pendidikan, dengan mengalokasikan anggaran pendidikan 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar 1945. Pada tahun 2006 pihak sekolah selain mendapat dana BOS dari APBN, juga mendapatkan dana pendampaing BOS dari APBD Kota. Untuk kota Surabaya, setiap murid dari SD mendapatkan jatah Rp 19.500 ditambah dengan dana pendamping BOS dari APBD Kota sebesar Rp 10.500. sehingga setiap anak didik totalnya mendapatkan jatah Rp 30 ribu perbulan atau Rp 360 ribu/tahun. Sedangkan untuk tingkat SMP, setiap siswa mendapatkan dana BOS dari APBN sebesar Rp 27.000 dan dana dari APBD kota Rp 30.000. sehingga total mendapatklan Rp 50.000/bulan atau Rp 600.000/tahun. Hingga saat ini besarnya jumlah anggaran Dana BOS terus mengalami kenaikan secara signifikan. Pada tahun 2008 alokasi Dana BOS mencapai Rp. 10,5 trilyun. Untuk tahun 2009 terdapat kenaikan hampir 50% lebih besar dari
Universitas Sumatera Utara
tahun sebelumnya menjadi Rp. 16 trilyun. Mulai tahun 2010 pembagiannya dibedakan untuk sekolah-sekolah di kota dan di daerah, karena biaya hidup mereka berbeda,". Jatah untuk anak sekolah dasar(SD) di perkotaan, misalnya, ditetapkan Rp 400.000 per siswa setiap tahun, sedangkan untuk siswa SD di kabupaten ditetapkan Rp 397.000 per siswa setiap tahun. Siswa SMP di kota mendapat jatah Rp 575.000, sedikit lebih besar daripada siswa SMP di kabupaten, yang memperoleh jatah Rp 570.000. Dengan dana itu, siswa bisa menikmati pembebasan biaya sekolah dan beberapa buku paket versi murah yang hak ciptanya dibeli oleh pemerintah. BOS diarahkan untuk penyediaan pendanaan biaya non-personalia bagi satuan pendidikan. Alokasinya bukan untuk gaji guru, melainkan untuk peralatan pendidikan habis pakai dan biaya tak langsung berupa jasa telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, transportasi, konsumsi, dan lain-lain. Berdasarkan Buku Panduan Dana BOS 2010, dana BOS diperuntukkan untuk ; 1. pembelian buku tekspelajaran dan buku penunjang untuk koleksi perpustakaan; 2. pembelian bahan-bahan habis pakai, misalnya buku tulis, kapur tulis, pensil, bahan praktikum, buku induk siswa, buku inventaris, langganan koran, gula, kopi dan teh untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah; 3. pembiayaan kegiatan kesiswaan, program remedial, program pengayaan siswa, olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka, palang merah remaja dan sejenisnya; 4. pembiayaan ulangan harian, ulangan umum, ujian sekolah dan laporan hasil belajar siswa; 5. pengembangan profesi guru antara lain pelatihan, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS; 6. pembiayaan perawatan sekolah seperti pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan meubelair dan perawatan lainnya; 7. pembiayaan langganan daya dan jasa; 8. pembayaran honorarium guru dan tenaga kependidikan honorer sekolah; 9. pemberian bantuan biaya transportasi bagi siswa miskin; 10. pembiayaan pengelolaan BOS dan bila seluruh komponen diatas telah
Universitas Sumatera Utara
terpenuhi pendanaannya dari BOS dan jika masih terdapat sisa dana maka sisa dana BOS tersebut dapat digunakan untuk membeli alat peraga, media pembelajaran sekolah. Penggunaan BOS yang dilarang : 1. untuk disimpan dalam jangka waktu lama dengan maksud dibungakan; dipinjamkan kepada pihak lain; membiayai kegiatan yang bukan merupakan prioritas sekolah; 2. membayar bonus,transportasi, atau pakaian yang tidak berkaitan dengan kepentingan murid; 3. melakukan rehabilitasi sedang dan berat; 4. membangun gedung/ruanganbaru; 5. membeli bahan atau peralatan yang tidak mendukung proses pembelajaran; 6. menanam saham; dan 7. membiayai kegiatan yang telah dibiayai sumber dana pemerintah pusat atau daerah. Namun fakta dilapangan dari hasil sampling 4127 sekolah terdapat 2054 sekolah (sebesar 49,79%) penerima dana BOS menyalahi penggunaan dana BOS sebesar Rp 28.14 miliar sebagai berikut:
1. Biaya transportasi kegiatan rekreasi kepala sekolah dan guru. 2. Uang lelah kepala sekolah. 3. Biaya pertemuan hari ulang tahun yayasan (biasa terjadi di sekolah swasta yang dikelola yayasan). 4. Dana BOS digunakan untuk membeli laptop, PC desktop, flash disk, dan peripheral komputer lainnya yang tidak terkait langsung dengan murid. 5. Membeli peralatan yang tidak berkaitan langsung dengan murid seperti dispenser, TV, antena parabola, kursi tamu di ruang kepala sekolah, lemari, dan lain-lain. 6. Pembelian voucher hand phone, pemberian uang duka dan karangan bunga acara pisah sambut kepala dinas, pembelian note book dan PC desktop. 7. Melakukan rehab gedung sekolah yang termasuk dalam rehab sedang atau berat. 8. Biaya honor dan transportasi guru untuk kegiatan-kegiatan pengembangan profesi yang telah dibiayai dari sumber dana pemerintah pusat atau pemerintah daerah lainnya seperti LPMP, SKB, dan Pemda. 9. Dana BOS dipinjamkan sementara untuk membiayai honor guru bantu atau honor guru tidak tetap yang belum dibayarkan oleh pemerintah daerah. 10. Biaya partisipasi HUT Kota/Kabupaten (mengikuti parade HUT kota atau
Universitas Sumatera Utara
kabupaten). Di dalam proses penyaluran dana BOS pada kenyataannya masih banyak ditemukan penyimpangan sehingga mengakibatkan banyaknya keluhan para orang tua siswa. Contoh kasus yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Utara yaitu; Komisi A DPRD Kabupaten Tapanuli Utara menemukan beberapa SD di Kecamatan Siborongborong belum memiliki kepala sekolah dan belum menerima dana Biaya operasional sekolah (BOS) periode Juni-Desember 2009 antara lain SD Inpres No 178314 dan SD No 173285 Parik Sabungan Siborongborong. Di kabupaten Simalungun Kejari menemukan indikasi penyimpangan dana BOS 2007/2008 sebanyak 61 Sekolah Dasar. Kamis (22/7) Seratusan massa yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Aparatur Negara, berunjuk rasa di Kantor Walikota Medan, mereka menyoroti dugaan penyelewengan dana Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Alokasi Khusus tahun anggaran 2007 dan 2008 di Dinas Pendidikan Kota Medan. Dari contoh kasus tersebut, penyaluran dana BOS sangat rentan penyimpangan mengingat penyaluran dana BOS ditangani oleh banyak
pihak mulai dari pemerintah
(menteri) sampai kepala sekolah yang bersangkutan menerima dana BOS. Dalam penyaluran dana BOS sangat dibutuhkan penanganan yang baik agar alokasi tepat sasaran sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia no. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Penyelewengan BOS bisa terjadi karena lemahnya kontrol dan kuatnya otoritas sekolah. Disamping itu kepala sekolah sebagai pemegang kekuasaan
Universitas Sumatera Utara
mengelola dana BOS merupakan ujian tersendiri. Penyimpangan bisa terjadi jika pengawasannya lemah. Bahkan bisa terjadi semacam kolaborasi antara kepala sekolah dan pengawas. Sebagaimana dimaksudkan dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pada bab XV pasal 54 s/d pasal 56 diuraikan tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan secara lengkap, mulai dari peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha sampai dengan organisasi kemasyarakatan. Peranserta masyarakat dapat dimulai dari penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan, penyelenggaraan satuan pendidikan, sampai dengan peran serta untuk peningkatan mutu pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.Untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dana BOS sangat dibutuhkan peran Komite Sekolah. Komite sekolah merupakan kelompok yang ada dan dibentuk di dalam sekolah yang anggotanya terdiri dari orang tua siswa serta pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan. Di dalam Lampiran Kepmendiknas No 044/U/2002 terkait Acuan Pembentukan Komite Sekolah. Komite sekolah bertujuan meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, diantaranya: a. Sebagai pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan b. Mediator antara pemerintah dan dengan masyarakat di satuan pendidikan c. Komite sekolah berfungsi memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan mengenai; kebijakan dan program
Universitas Sumatera Utara
pendidikan, rencana anggaran pendidikan dan belanja sekolah (RAPBS), kriteria kinerja satuan pendidikan, kriteria tenaga kependidikan, kriteria fasilitas pendidikan, hal-hal yang terkait dengan pendidikan. Dalam penyaluran dana BOS, pihak sekolah harus terbuka untuk menerima kritik dari pihak manapun. Segala yang bersifat untuk kepentingan umum harus ada pengawasan dari masyarakat. Komite sekolah dituntut perannya sebagai lembaga pengawas dan aktif menjadi lembaga pengawas publik untuk dapat membantu mengurangi terjadinya penyelewengan penggunaan dana BOS dan menghasilkan penyaluran yang tepat sasaran. Pada tahun anggaran 2006 kondisi faktual Komite Sekolah menunjukkan beberapa kenyataan antara lain sebagai berikut: 1. Banyak Komite Sekolah yang dibentuk secara instan, bahkan ada yang hanya ditunjuk oleh kepala sekolahnya. Jadi proses pembentukannya pada umumnya hanya untuk memenuhi aturan dalam penerimaan subsidi; 2. Ada beberapa Komite Sekolah yang belum dapat menyusun AD dan ART; 3. Dalam pelaksanaan peran dan fungsinya, beberapa Komite Sekolah ada yang lebih menekankan peran pengawasan sosial ketimbang melakukan ketiga peran yang lain; Permasalahan dalam Komite Sekolah pada umumnya disebabkan oleh proses pembentukan yang belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai mana diatur dalam Kepmendiknas No. 44 tahun 2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Untuk menghindari masalah-masalah yang dapat muncul di masa mendatang perlu kiranya untuk melaksanakan
Universitas Sumatera Utara
Program Pemberdayaan Komite Sekolah. Untuk dapat melaksanakan peran dan fungsi Komite Sekolah secara optimal, Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah melakukan beberapa program dan kegiatan Pembinaan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Untuk mencapai tujuan tersebut, Renstra Depdiknas 2004 – 2009, khususnya dalam pilar peningkatan tata kekola, akuntabilitas, dan citra publik, disebutkan tentang tonggak kunci keberhasian (key development milestone) pembangunan pendidikan dasar dan menengah adalah: (1) 50% Dewan Pendidikan telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, (2) 50% Komite Sekolah telah berfungsi dengan baik pada tahun 2009, dan (3) Dewan Pendidikan Nasional terbentuk pada tahun 2009. Disadari bahwa berbagai usaha peningkatan mutu pendidikan telah dilakukan. Akan tetapi hasilnya dirasakan belum optimal yang bisa dilihat dari Angka Putus sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), nilai UAN, angka buta aksara, kualitas guru dan kepala sekolah, sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai, penyelewengan dana, alokasi dana BOS yang salah dan tidak tepat sasaran yang mengakibatkan ketidakpuasan orang tua siswa. Dengan dilaksanakannya berbagai program pemerintah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan dibentuknya Komite Sekolah di SD.N 173105 Tarutung, Tapanuli Utara membawa peneliti untuk melakukan penelitian bagaimana peran komite Sekolah dalam Penyaluran Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di sekolah tersebut.
Universitas Sumatera Utara
1.2.
Perumusan Masalah Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam latar belakang masalah
tersebut, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimanakah Peran Komite Sekolah dalam Penyaluran Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SD.N 173105 Tarutung, Tapanuli Utara ?
1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan penetapan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui proses pengelolaan dana BOS di SD.N 173105 Tarutung, Tapanuli Utara. 2. Untuk mengetahui proses pembentukan Komite Sekolah di SD. N 173105 Tarutung, Tapanuli Utara. 3. Untuk mengetahui partisipasi pemerintah (termasuk pemerintah profinsi dan kabupaten/kota), orang tua, komite sekolah, masyarakat dan pihak yang terkait dalam mengelola dana BOS di SD.N 173105 Tarutung, Tapanuli Utara.
1.4. Manfaat Penelitian Setiap penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat baik untuk diri sendiri maupun orang lain, terlebih lagi untuk perkembangan ilmu pengetahuan. Untuk itu yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah : 1. Manfaat Teoritis
Universitas Sumatera Utara
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai Kelembagaan Komite Sekolah. 2. Manfaat Praktis a. Penelitian ini dapat meningkatkan kemampuan penulis b. Menambah wawasan kajian ilmiah bagi mahasiswa serta dapat memberikan sumbangsih dan kontribusi bagi ilmu sosial dan masyarakat.
1.5.
Defenisi Konsep Untuk menggambarkan secara tepat fenomena yang hendak diteliti,
penggunaan konsep sangat penting. Melalui konsep, peneliti diharapkan dapat menyederhanakan pemikirannya dengan menggunakan satu istilah untuk suatu kejadian . Konsep adalah generalisasi dari sejumlah fenomena. •
Peran
Peran adalah fungsi yang dijalankan oleh lembaga dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan bersama. •
Komite Sekolah
Komite Sekolah adalah kelompok yang ada dan dibentuk di dalam sekolah yang anggotanya terdiri dari pegawai, guru, dan orang tua siswa serta pihak-pihak yang peduli terhadap pendidikan. •
Peran Komite Sekolah
Peran Kelembagaan Komite Sekolah adalah fungsi yang dijalankan oleh kelembagaan komite sekolah dengan membantu dan mengawasi tugas kepala
Universitas Sumatera Utara
sekolah dalam mengelola dana BOS. •
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) adalah bantuan dana yang berasal dari realokasi/kompensai pengurangan subsidi BBM bidang dibidang pendidikan sebagai salah satu layanan pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kepada sekolah setingkat SD dan SMP baik negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Program BOS bertujuan untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa yang tidak mampu dan meringankan bagi siswa lain, dengan harapan siswa dapat memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar sembilan tahun. •
Pendidikan
Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran atau pelatihan agar peserta didik secara aktif dapat z potensi dirinya supaya memiliki kekuatan spiritual keagamaan, emosional, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat
Universitas Sumatera Utara
