BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang di Yogyakarta dari waktu ke waktu jumlahnya semakin bertambah. Pertambahan perusahaan sejenis menimbulkan persaingan usaha yang semakin ketat. Perusahaan dituntut untuk terus berinovasi dalam menanggapi kebutuhan masyarakat yang semakin beragam dan kompleks agar masyarakat tertarik menggunakan jasa yang ditawarkannya. Permasalahan yang sangat krusial diantaranya adalah mengenai bagaimana barang dan/atau jasa yang ditawarkan suatu perusahaan dapat sampai ke konsumennnya. PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (PT. JNE) sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengiriman barang dituntut untuk terus berinovasi dalam mempercepat dan mempermudah jasa yang ditawarkan perusahaannya untuk dapat dijangkau konsumennya. Seorang pengusaha dalam memecahkan permasalahan tersebut akan membutuhkan bantuan dari pihak lain untuk menjalankan perusahaannya yang disebut sebagai pembantu-pembantu perusahaan. Adapun pembantu-pembantu perusahaan ada 2 (dua) jenis, yaitu: 1. Pembantu-pembantu dalam perusahaan, misalnya: pelayan toko, pekerja keliling, pengurus filial, pemegang prokurasi, dan pimpinan perusahaan.
2
2. Pembantu-pembantu di luar perusahaan, misalnya: agen perusahaan, pengacara, notaris, makelar, dan komisioner. 1 PT. JNE memerlukan pembantu di luar perusahaan untuk menjangkau masyarakat, karena akan membutuhkan biaya yang besar jika perusahaan mempekerjakan banyak pegawai. PT. JNE memilih opsi untuk bekerja sama dengan pihak lain yang bersedia menjadi agen bagi perusahaannya untuk membantu perusahaannya tersebut dalam menawarkan jasanya kepada masyarakat. Agen perusahaan berasal dari orang-orang di luar perusahaan sehingga agen perusahaan dapat berasal kalangan masyarakat luas. Kesempatan yang diberikan pada masyarakat luas untuk menjadi agen perusahaan telah memberikan kesempatan yang sama bagi pelaku usaha untuk berpartisipasi dalam pemasaran barang dan/atau jasa guna terciptanya iklim usaha
yang
kondusif.
Keberadaan
agen
perusahaan
juga
sangat
menguntungkan, baik bagi PT. JNE selaku prinsipal karena tidak perlu mempekerjakan banyak pegawai demi menjangkau konsumennya di berbagai tempat maupun bagi agen perusahaan karena dapat menjalankan usaha yang namanya telah dikenal baik masyarakat dan tanpa mengeluarkan banyak modal. Salah satu pelaku usaha yang menjadi agen perusahaan dari PT. JNE adalah CV. X yaitu suatu badan usaha yang berbentuk persekutuan komanditer. Keberadaan agen perusahaan sebagai pembantu perusahaan menimbulkan adanya hubungan hukum antara pengusaha dengan agen perusahaan. Hubungan hukum terdiri dari ikatan-ikatan antara individu dan masyarakat 1
H.M.N. Purwosutjipto, 1988, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, hlm 43
3
serta antara individu itu sendiri. Ikatan-ikatan itu tercermin pada hak dan kewajiban. Cara mengatur hubungan hukum beraneka ragam 2, salah satunya melalui suatu perjanjian. Hubungan hukum antara PT. JNE dengan CV. X disini lahir dari adanya suatu perjanjian kerjasama keagenan, namun perjanjian kerjasama keagenan merupakan jenis perjanjian yang belum diatur dalam undang-undang baik itu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disingkat KUHPerdata), Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (selanjutnya disingkat KUHDagang), ataupun Undang-Undang organik sehingga perjanjian tersebut dapat digolongkan dalam perjanjian innominaat (perjanjian tidak bernama). Perjanjian tidak bernama keberadaannya dimungkinkan berdasarkan asas konsensualisme dan asas kebebasan berkontrak, sehingga masyarakat dapat membuat segala macam perjanjian di luar perjanjian-perjanjian yang terdapat dalam Buku III KUHPerdata sesuai kesepakatan diantara para pihak, asalkan tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum. Para pihak juga diberi kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian, isi dan syarat perjanjian, serta pilihan hukumnya sehingga para pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi perjanjian mereka sesuai kesepakatan. Kebebasan tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing
pihak
untuk
melaksanakannya
karena
pada
dasarnya
pelaksanaan perjanjian berpedoman pada ketentuan perjanjian yang mereka buat untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak. Pemenuhan hak dan 2
Sudikno Mertokusumo, 2003, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Yogyakarta, hlm 40
4
kewajiban para pihak pada kenyataannya tidak mudah dan timbul berbagai permasalahan, baik itu disengaja maupun tidak secara sengaja dilakukan. CV. X sebagai agen perusahaan PT. JNE dalam melaksanakan perjanjian keagenan terdapat hubungan pemberian kuasa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata sehingga CV. X sebagai pemegang kuasa mengadakan perjanjian dengan konsumen atau pihak ketiga lainnya untuk dan atas nama PT. JNE.3 Dampaknya segala akibat hukum atas perbuatan yang dilakukan CV. X ada pada PT. JNE sepanjang tidak ada unsur kesalahan pada diri CV. X saat menjalankan kuasa yang diberikan. Pengajuan klaim dari konsumen atas pemenuhan prestasi jasa yang tidak memuaskan seharusnya menjadi tanggung jawab dari PT. JNE karena CV. X hanya sebagai perantara untuk menjualkan dan/atau memasarkan produk jasa yang ditawarkan PT. JNE. CV. X tidak ikut terlibat dalam pemenuhan jasa yang menjadi produk dari PT. JNE, namun pada kenyataannya banyak konsumen yang mengajukan klaim kepada CV. X. Tidak sedikit pula permasalahan yang timbul karena banyaknya ketentuan yang ditetapkan secara sepihak oleh PT. JNE sebagai syarat menjadi agen perusahaannya baik itu syarat administrasi, syarat lokasi dan sumber daya, serta pengaturan sistem pembayaran dan komisi penjualan4. Syarat-syarat tersebut masih berupa syarat awal yang umum sifatnya, masih banyak syarat lain yang ditentukan secara lebih rinci dalam perjanjian kerjasama keagenan
3 4
H.M.N. Purwosutjipto, op. cit, hlm 47-48 JNE. “Syarat-syarat Keagenan Sales Counter JNE”, www.jne.co.id, diakses pada 20 Desember 2014 pkl 10.50
5
setelah CV. X dinyatakan layak menjadi agen perusahaannya. Prakteknya, pada saat pelaksanaan perjanjian terdapat kondisi-kondisi atau keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan CV. X mengalami kesulitan dalam memenuhi semua syarat dan ketentuan yang ditetapkan oleh PT. JNE. Permasalahan-permasalahan
tersebut
perlu
ditelusuri
lebih
lanjut
bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan yang dilakukan untuk menjamin terlaksananya hak dan kewajiban dari para pihak serta bagaimana solusi terbaik untuk menyelesaikan wanprestasi yang timbul dari pelaksanaan perjanjian. Hal-hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: “PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA KEAGENAN ANTARA PT. TIKI JALUR NUGRAHA EKAKURIR (PT. JNE) DENGAN AGENNYA DALAM
PENGIRIMAN
BARANG
(STUDI
KASUS
DI
CV.
X
YOGYAKARTA)” B. Rumusan Masalah 1. Bagaimana bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (PT. JNE) dengan CV. X dalam pengiriman barang? 2. Bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (PT. JNE) dengan CV. X dalam pengiriman barang?
6
C. Tujuan Penelitian Tujuan yang hendak dicapai penulis dari penulisan hukum ini meliputi 2 (dua) hal, yaitu: 1. Tujuan objektif a. Mengetahui dan mengkaji tentang bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT. JNE dengan CV. X dalam pengiriman barang; b. Mengetahui dan mengkaji tentang upaya penyelesaian wanprestasi pada pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT. JNE dengan CV. X dalam pengiriman barang. 2. Tujuan subjektif Memperoleh data tentang pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan antara PT. JNE dengan CV. X dalam pengiriman barang yang diperlukan dalam menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. D. Keaslian Penelitian Penulis telah melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada dan tidak ditemukan karya penulisan hukum yang berjudul: “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Keagenan antara PT. Tiki Jalur Nugraha Ekakurir (PT. JNE) dengan Agennya dalam Pengiriman Barang (Studi Kasus di CV. X Yogyakarta)”. Penulis saat
7
melakukan penelusuran kepustakaan menjumpai beberapa penelitian yang berhubungan dengan masalah keagenan, diantaranya: 1. Penulisan hukum Emanuel Mulana Jaya Tarigan (2012) dalam tesisnya yang berjudul “Implikasi Perjanjian Peraturan Menteri Perdagangan Nomor II/M/DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Tanda Daftar Agen atau Distributor Barang dan Jasa terhadap Asas Kebebasan Berkontrak” dengan rumusan masalah: “Bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam pelaksanaan surat penunjukkan nomor 051/AKR/JKT/2008 jo surat perjanjian kerjasama penyaluran produk bahan bakar minyak oleh dan antara PT. AKR Corporindo Tbk dan PT. Pelayaran Hub Maritim Indonesia?” Penelitian yang direncanakan penulis berbeda, penulis menitikberatkan pada pelaksanaan dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian keagenan di bidang jasa pengiriman barang yang dilakukan antara PT dengan
persekutuan
komanditer,
sedangkan
penelitian
terkait
menitikberatkan pada penerapan asas kebebasan berkontrak pada perjanjian keagenan di bidang migas (minyak dan gas) yang dilakukan antar PT. 2. Penulisan hukum Rakyan Woro Siwi (2013) dalam skripsinya yang berjudul “Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama antara PT. Pos Indonesia dengan Agenpos Bulaksumur di Kabupaten Sleman mengenai Pengelolaan Agenpos” dengan rumusan masalah:
8
a. Bagaimana kualifikasi perjanjian kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) cabang D.I. Yogyakarta dengan agenpos Bulaksumur di Kabupaten Sleman mengenai pengelolaan agen pos? b. Bagaimana pelaksanaan perjanjian kerjasama antara PT. Pos Indonesia (Persero) cabang D.I. Yogyakarta dengan agenpos Bulaksumur di Kabupaten Sleman mengenai pengelolaan agenpos? Penelitian yang direncanakan penulis berbeda, penulis menitikberatkan pada pelaksanaan dan upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian keagenan antara PT dengan persekutuan komanditer, sedangkan penelitian terkait menitikberatkan pada bagaimana kualifikasi dan pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan yang dilakukan antar PT. Objek dan/atau subjek serta waktu penelitian dalam penulisan hukum ini berbeda dari yang telah ada sehingga penelitian ini dapat dianggap asli dan layak untuk diteliti. Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi, apabila terdapat penelitian serupa di luar pengetahuan penulis. E. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat baik secara akademis maupun secara praktis. Adapun manfaat-manfaat tersebut antara lain: 1. Manfaat akademis Hasil dari penelitian penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya di bidang hukum perdata terkait dengan pelaksanaan perjanjian keagenan.
9
2. Manfaat praktis a. Memberikan masukan bagi PT. JNE dan CV. X dalam melaksanakan perjanjian kerjasama keagenan sehingga terdapat kepastian hukum dalam perjanjian kerjasama keagenan yang dibuat dan dapat tercapai win-win solution dalam menyelesaikan wanprestasi yang terjadi sehingga pelaksanaan perjanjian kerjasama keagenan dapat berjalan lancar; b. Meningkatkan kemampuan penulis di bidang penelitian dan menambah ilmu pengetahuan penulis di bidang hukum perdata khususnya mengenai perjanjian keagenan; c. Salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta.
