BAB I PENDAHULUAN. mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya,

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Teknologi informasi dan media elektronik dinilai sebagai pelopor yang mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya, ekonomi, dan keuangan. Teknologi informasi merupakan bagian dari telematika yang berasal dari istilah Prancis “telematique” yang kemudian menjadi istilah umum di Eropa untuk memperlihatkan bertemunya sistem jaringan komunikasi dengan teknologi informasi itu sendiri hanyalah merujuk kepada perkembangan teknologi perangkat-perangkat pengolahan informasi. Perkembangan arus informasi pada era sekarang sangat cepat, sejarah dari sebuah arus informasi di Indonesia sangat dipengaruhi oleh Negara-negara maju seperti Inggris, Amerika, Rusia, German, Italy, dan Jepang. Negara-negara benua Eropa dan Amerika terlebih dahulu menemukan sebuah teknologi untuk memudahkan kehidupan manusia. Perubahan teknologi secara besar-besaran dipengaruhi oleh revolusi industri yang terjadi di Inggris, semua jenis pekerjaan yang menggunakan tenaga manusia beralih menjadi tenaga mesin. Dari revolusi industri itu banyak para ahli menemukan alat untuk memudahkan proses pekerjaan manusia mulai dari mesin cetak, elektronik, otomotif, telekomunikasi, dan transportasi dan lain sebagainya. Kemudian muncul media massa elektronik seperti radio, film, dan televisi. Perkembangan teknologi terus berkembang,

Universitas Sumatera Utara

ditandai dengan munculnya teknologi baru berupa teknologi informasi yang menghasilkan sistem-sistem ataupun perangkat yang canggih. 1 Teknologi informasi kini berkembang dengan sangat baik dalam peradaban manusia. Kemajuan teknologi itu pun semakin menjalar. Perangkat teknologi saat ini tidak hanya dipakai oleh kalangan tertentu tetapi sudah sangat meluas dari lingkungan kota hingga lingkungan pedesaan. 2 Disamping itu yang perlu untuk diketahui adalah bahwa teknologi dan informasi itu telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan perubahan sosial yang secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata

dua,

karena

selain

memberikan

kontribusi

bagi

peningkatan

kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum. 3 Saat ini media teknologi yang cenderung menjadi sarana kejahatan adalah teknologi komputer. Dampak negatif dapat timbul apabila terjadi kesalahan yang ditimbulkan oleh peralatan komputer yang akan menghasilkan kerugian besar bagi pemakai (user) atau pihak-pihak yang berkepentingan. Kesalahan yang disengaja mengarah pada penyalahgunaan komputer. 4 Merasuknya

teknologi

komputer

kedalam

jaringan

kehidupan

manusia

membangkitkan kebutuhan baru bagi pemakai-pemakai komputer yaitu kebutuhan 1

http://safanq.multiply.com/journal/item/7 : freddie, “Segi Positif dan Negatif dari Internet” diakses pada 4 Maret 2011 2 http://xlvalezlx.blogspt.com/2009/10/dampak-fositif-dan-negatif-perkembangan.html diakses pada 5 Maret 2011 3 Ahmad M. Ramli, 2004, cyber Law dan Haki, Refika Aditama, Bandung, hal. 1 4 Andi Hamzah, 1990, Aspek-aspek Pidana Dibidang Komputer, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 23-24


untuk bertukar informasi antar komputer. Penukaran informasi antar komputer dilakukan dengan menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain melalui suatu jaringan komputer (computer Network) dan hubungan antar jaringan komputer (Internet working atau disingkat Internet). Perkembangan komputer ditandai juga dengan Perkembangan penggunaan internet yang juga ditandai oleh pertumbuhan perusahaan-perusahaan penyedia jasa internet dan meningkatnya jumlah pengguna jasa, dengan

perkembangan

hukum

dibidang

ini. 5

ini Demikian

tidak pula

disertai dengan

perkembangan zaman, banyak kejahatan konvensional dilakukan dengan modus oprandi yang canggih, dalam proses beracara diperlukan teknik dan prosedur khusus untuk mengungkap suatu kejahatan. 6 Kejahatan yang juga saat ini marak terjadi yakni kejahatan di dunia maya (cyber). Perbuatan melawan hukum di dunia siber ini bukanlah merupakan suatu hal yang mudah untuk diatasi, untuk itu saat ini sudah lahir suatu rezim baru yang dikenal dengan hukum cyber atau hukum telematika. Hukum siber atau cyber law, secara internasional digunakan untuk istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi dan telekomunikasi. Sebagai cabang ilmu hukum, hukum siber termasuk sangat baru. Hukum siber bertumpu pada disiplindisiplin ilmu hukum yang telah lebih dulu ada. Beberapa cabang ilmu hukum yang menjadi pilar hukum siber adalah hak atas kekayaan intelektual, hukum

5

Arsil Sitompul, 2001, Hukum Internet Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 2 6 Krisnawati, 2006, Bunga Rampai Hukum Pidana Khusus, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hal. 3


perdata

internasional,

hukum

perdata,

hukum

internasional,

hukum

telekomunikasi, dan lain-lain. 7 Perlu diketahui adalah bahwa saat ini banyak fakta hukum yang muncul di dalam masyarakat dimana sarana informasi dan transaksi yang bersifat elektronik tersebut dijadikan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, kemudian masalah yang timbul berikutnya adalah bagaimana mengenai kebijakan hukum yang dapat dilakukan, sehingga pada saat terjadi kejahatan tersebut dapat dilakukan upaya penanggulangan, termasuk dalam hal ini adalah mengenai sistem pembuktiannya karena tentu saja pada saat tejadinya kejahatan yang bersifat teknologi dan transaksi elektronik akan membutuhkan alat-alat bukti yang bersifat elektronik juga. Salah satu contoh kejahatan yang timbul dan marak terjadi saat ini adalah kejahatan

dengan

menggunakan

surat

elektonik

(email)

yang

dalam

penggunaannya dilakukan melalui media teknologi komputer, ini merupakan salah satu media yang sangat popular saat ini sejalan dengan perkembangan teknologi saat ini, hal ini terbukti karena sampai saat ini diperkirakan ada sekitar 1,3 milyar pengguna surat elektonik (email) diseluruh dunia. Penggunanya pun bervariasi mulai dari anak sekolahan, mahasiswa, professor, pembantu rumah tangga, tukang jual sayur dipasar, pengusaha, menteri, sampai presiden. 8 Perkembangan surat elektronik (email) bermula pada tahun 1968 disebuah perusahaan yang bernama Olt Break and Newman (BBN). Perusahaan ini dikontrak oleh departemen pertahanaan Amerika Serikat untuk menciptakan sesuatu yang disebut ARPANET yang kemudian berubah menjadi INTERNET. ARPANET merupakan singkatan 7

Ahmad M. Ramli, Op.Cit. , hal. 5 http://xlvalezlx.blogspt.com/2009/10/dampak-fositif-dan-negatif-perkembangan.html diakses pada 5 Maret 2011 8


dari Advance Research Projects Agency Network, dan bertujuan untuk menciptakan sebuah metode komunikasi antara institusi militer dan pendidikan satu sama lain. 9 Dimana kemudian dalam perkembangannya email ini ditemukan oleh seorang insinyur bernama Ray Tomlinson. Beliaulah yang kemudian berjasa dalam perkembangan surat

elektronik

(email) tersebut

dipergunakan oleh semua orang sampai dengan saat

sehingga dapat ini. Pada awal

kemunculaanya email memang dipergunakan sebagai sarana komunikasi untuk mempermudah komunikasi dalam jarak jauh sekalipun dibandingkan dengan surat biasa yang dipergunakan sebagai alat komunikasi pada zaman dahulu. Tapi sejalan dengan perkembangan zaman penggunaan surat elektronik pun mengalami pergeseran, kini surat elektronik (email) juga dapat dijadikan sebagai media kejahatan. Disamping itu juga dapat dijadikan sebagai alat bukti jika terjadi suatu kejahatan yang berkaitan dengan media elektronik khususnya komputer. Berbicara mengenai sistem pembuktian dalam hukum acara pidana (KUHAP) alat-alat bukti yang adalah sangatlah terbatas dan tidak ada pengaturan mengenai alat bukti elektronik, kalaupun ada sifatnya terbatas dan belum dapat berdiri sendiri. Padahal pada kenyataannya saat ini banyak sekali kasus-kasus yang muncul baik itu yang menyangkut kejahatan yang ada pengaturannya dalam hukum pidana secara umum maupun kejahatan-kejahatan yang menyangkut dunia maya (cyber) secara khusus yang mempergunakan alat bukti elektronik sebagai salah satu alat bukti.

9

Ibid


Inilah yang kemudian menjadi ketertarikan untuk mengangkat masalah surat elektronik (email) ini sebagai bahan dalam skripsi ini, untuk melihat secara lebih rinci bagaimana sebenarnya kedudukan surat elektronik (email) sebagai alat bukti elektronik baik itu yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Maupun yang diatur dalam berbagai Undang-undang khusus diluar KUHAP. B. Permasalahan Dari uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas maka dapat dirumuskan apa yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pembuktian tindak pidana menurut Kitab Undangundang Acara Pidana (KUHAP)? 2. Bagaimanakah pengaturan mengenai kedudukan bukti surat elektronik (email) dalam hukum pidana di Indonesia? C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Penulisan 1. Tujuan Penulisan Adapun tujuan penulisan dari skripsi ini dapat dikemukakan sebagai berikut: a. Untuk mengetahui pembuktian pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). b. Untuk mengetahui pengaturan mengenai kedudukan bukti surat elektronik (email) dalam hukum pidana di Indonesia. 2. Manfaat Penulisan


Hasil penulisan dari skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan akademis (teoritis), lingkungan peradilan dan lingkungan kehidupan secara praktis, yaitu: a. Manfaat Teoritis Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan informasi konstribusi pemikiran dan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khazanah ilmu hukum, terkhusus hukum pidana, menambah perbendaharaan karya-karya ilmiah yang membahas tentang kedudukan surat elektronik (email) sebagai bukti dalam presfektif Hukum Acara Pidana Indonesia. b. Manfaat Praktis Diharapkan pula dengan adanya penulisan skripsi ini dapat bermanfaat nantinya bagi aparat penegak hukum dalam upaya membuktikan kejahatan yang menjadikan surat elektronik (email) sebagai alat bukti, sehingga aparat penegak hukum dapat menciptakan suatu kebenaran materiil dalam upaya suatu pembaharuan Hukum Acara Pidana di Indonesia. D. Keaslian Penulisan Skripsi dengan judul “Kedudukan Bukti Surat Elektronik (email) Dari Presfektif Hukum Acara Pidana Indonesia”. Sepanjang pengetahuan penulis belum ada tulisan yang mengangkat mengenai kedudukan Bukti Surat Elektronik (email) Dari Presfektif Hukum Pidana Indonesia di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, terbukti setelah diperiksa dibagian Departemen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Penulisan Skripsi ini disusun berdasarkan literatur-literatur yang ada, baik melalui literatur-literatur yang


penulis peroleh dari perpustakaan dan media massa, media cetak, ataupun elektronik. Oleh karena itu penulisan ini adalah karya asli penulis. Apabila dikemudian hari ditemukan skripsi dengan judul skripsi yang sama dengan judul skripsi penulis maka penulis akan mempertanggung jawaban sepenuhnya skripsi penulis ini. E. Tinjauan Pustaka 1. Pengertian Hukum Acara Pidana Dikaji dari persfektif dan praktik sistem peradilan pidana Indonesia, hukum acara pidana (hukum Pidana formal) yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda formeel strafrecht atau strafprocesrecht sangat penting eksistensinya guna menjamin, menegakkan dan mempertahankan hukum pidana material 10. Ada beberapa pengertian dari hukum acara pidana yang dikemukakan oleh para ahli hukum, yakni diantaranya adalah: Menurut Simon, 11 hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal, untuk membedakan dengan hukum pidana material. Hukum pidana material adalah hukum pidana berisi petunjuk dan uraian tentang delik, peraturan tentang syarat-syarat dapatnya dipidana suatu perbuatan, petunjuk tentang orang yang dapat dipidana, dan aturan tentang pemidanaan. Mengatur kepada siapa dan bagaimana pidana itu dapat dijatuhkan. Sedangkan hukum pidana formal

10

Lilik Mulyadi, 2007, Hukum Acara Pidana Normatif, Teoretis, Praktik Dan Permasalahannya , PT. Alumni, Bandung, hal. 1 11 Ibid


mengatur bagaimana Negara dapat melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana. Van Bemmelen mengatakan ilmu hukum acara pidana mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh Negara, karena adanya dugaan terjadi pelanggaran Undang-undang pidana : 12 a. Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu. b. Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna menangkap sipelaku kalau perlu menahannya. c. Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal) yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa terdakwa ke depan hakim tersebut. d. Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata tertib. e. Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut. f. Akhirnya, melaksanakan keputusan tentang pidana dan tindakan tata tertib itu. Wirjono Prodjodikoro memberikan batasan hukum acara pidana sebagai berikut; 13 Jika suatu perbuatan dari seorang tertentu menurut peraturan hukum pidana merupakan perbuatan yang diancam dengan hukuman pidana, jika ternyata ada hak badan pemerintah yang bersangkutan untuk menuntut seorang guna mendapatkan hukuman pidana, timbullah cara, soal cara bagaimana hak 12

Mohammad Taufik Makarao, Suharsil, 2004, Hukum Acara Pidana Dalam Teori Dan Praktek, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 1-2 13 Ibid


menuntut itu dapat dilaksanakan, cara bagaimana akan didapat suatu putusan pengadilan, cara bagaimana dan oleh siapa suatu putusan pengadilan, yang menjatuhkan suatu hukuman pidana harus dijalankan. S.M. Amin juga memberikan batasan mengenai hukum acara pidana sebagai berikut: 14 Kumpulan ketentuan-ketentuan dengan tujuan memberikan pedoman dalam usaha mencari kebenaran dan keadilan bila terjadi perkosaan atas sesuatu ketentuan hukum dalam hukum materiil, berarti memberikan kepada hukum acara ini, suatu hubungan yang mengabdi terhadap hukum materiil. De Bos Kemper menyebutkan bahwa hukum acara pidana adalah : 15 Sejumlah asas dan Peraturan Undang-undang yang mengatur bilamana Undangundang pidana dilanggar, negara menggunakan haknya untuk memidana, menurut seminar hukum nasional ke-1 Tahun 1963, hukum acara pidana adalah norma hukum berwujud wewenang yang diberikan kepada Negara untuk bertindak apabila ada prasangka bahwasanya hukum pidana dilanggar. 2. Pengertian Pembuktian Sudah menjadi pendapat umum bahwa membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim karena pembuktian memegang peranan penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan cara-cara yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat yang dibenarkan Undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undangundang yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang 14 15

S.M.Amin, 1971, Hukum Acara Pengadilan Negeri , Pradya Paramita, Jakarta, hal. 5 Muhammad Taufik Makarao, Suharsil, Op.cit, hal. 2


didakwakan. Persidangan pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena membuktikan kesalahan terdakwa. Dari Uraian Singkat diatas pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara lain:

16

1. Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari data dan mempertahankan kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, dan penasihat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang-undang. Tidak boleh leluasa bertindak dengan cara sendiri dalam menilai pembuktian. Dalam mempergunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan dengan Undangundang. Terutama bagi majelis hakim harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama pemeriksaan sidang. Jika majelis hakim hendak meletakkan kebenaran yang ditemukan selama pemeriksaan persidangan dalam keputusan yang akan dijatuhkan, kebenaran itu harus diuji dengan alat bukti, dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas, dan orang yang tak bersalah mendapat ganjaran hukum. 2. Sehubungan dengan pengertian diatas, majelis hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkan dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang diatur dalam Undang-undang secara limintatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 KUHAP.

16

Edmon Makarim, 2005, Pengantar Hukum Telematika: Suatu Kompilasi Kajian, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 452


Menurut Pitlo, pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingan. 17 Membuktikan berarti memberi kepastian kepada hakim tentang adanya peristiwa-peristiwa tertentu. Membuktikan menurut Van Bemmelen adalah kepastian yang layak menurut akal (redelijk) tentang apakah hak itu sungguh-sungguh terjadi, apa sebabnya.

Demikian

halnya

senada

dengan

hal

tersebut

Martiman

Prodjohamidjojo mengemukakan, membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atas suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut.18 Sedangkan R.Subekti menyebutkan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalildalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. 19 Khusus untuk pembuktian ini, hakim perlu memperhatikan kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang yang melanggar hukum ketentuan pidana (KUHAP) atau Undangundang Pidana lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang pun yang

17

Edmon Makarim, 2003, Kompilasi Hukum Telematika, Rajagrafindo Persada, Jakarta,

hal. 417 18

Tb. Irman S, Hukum Pembuktian Pencucian Uang Money Laundering, Jakarta timur, cv.ayyccs group, hal. 119 19 R. subekti, Hukum Pembuktian, Jakarta, Pradnya Paramita, 2001, hal. 1


tidak bersalah mendapat hukuman yang terlalu berat. Tetapi hukuman itu harus seimbang dengan kesalahannya. 20 Dalam Pasal 184 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, mengenai alat bukti yang sah ditentukan meliputi: a. Keterangan saksi; b. Keterangan ahli; c. Surat; d. Petunjuk; e. Keterangan terdakwa Berdasarkan syarat diatas, dapat disimpulkan bahwa suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam Undang-undang, atau atas alat bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan alat-alat bukti yang ada tidak ada. Hakim tidak boleh memperoleh keyakinan tersebut dari macam-macam keadaan yang diketahui di luar persidangan, tapi haruslah dari dalam persidangan. 3. Surat Elektronik (email) Sur-el atau email, sudah diperkenalkan pertama kali pada Tahun 1960-an. Pada saat itu internet belum terbentuk sebagai jaringan. Mulai Tahun 1980-an, Surat elektronik (email) sudah biasa dinikmati oleh khalayak umum. Sekarang ini banyak perusahaan pos diberbagai Negara menurun penghasilannya disebabkan

20

Darwan prints, 1989, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, Djambatan, Jakarta, hal.

105


masyarakat sudah tidak memakai jasa pos lagi dan beralih menggunakan surat elektronik (email).21 Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah apa sebenarnya email atau surat elektronik tersebut. Surat elektronik atau email didefinisikan sebagai: 22 Electronic mail, E-mail: (computer science) a system of word-wide electronic communication in which a computer user can compuse a message at one terminal that can be regenerated at the recipient’s terminal when the recipient logs in) “ you can not send packages by electronic mail” Dari defenisi diatas dapat dijelaskan bahwa e-mail atau surat elektronik dalam bahasa Indonesia merupakan sebuah sistem komunikasi elektronik dimana penggunaan komputer dimanapun berada dapat menulis dan mengirimkan sebuah pesan pada satu terminal dengan penggunaan lain pada sistem terminal dengan sebuah jaringan global. Hanya memang syarat untuk dapat membaca email, maka penerima harus login dulu kedalam sebuah server email. Dari definisi singkat Wikipedia mengatakan bahwa: “surat elektronik (disingkat ratel atau surel atau surat-e) atau pos elektronik (disingkat pos-e) atau nama umumnya dalam bahasa Inggris “e-mail atau email” (ejaan Indonesia: imel) adalah sarana kirim menggirim surat melalui jalur internet. 23 Atau dalam kamus istilah internet menyebutkan:

21

http://Laksonoadi.web.Id/blog/2010/04/surat-elektronik/ diakses pada 10 Maret 2011 http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn?s=e-mail diakses pada 11 Maret 2011 23 http://id.wikipedia.org/wiki/surat-elektronik diakses pada 11 Maret 2011 22


“e-mail atau electronic mail atau surat menyurat elektronik adalah sistem korespondensi secara elektronis antara satu komputer dengan komputer lain dengan memanfaatkan sistem jaringan komputer” jadi secara sederhana surat elektronik merupakan penggantian surat biasa, hanya prasarana pengirimannya secara elektronik melalui internet. Dalam hal ini yang menjadi kelebihan dari penggunaan email adalah sebagai berikut: 24 1. Nyaman untuk mengirim surat tidak perlu ke kantor pos, cukup duduk didepan komputer yang terhubung internet dan diketik pesan lalu dikirim, pesan lalu dikirim ke alamat tujuan. Bahkan sekarang ini email bisa dikirim melalui media komunikasi, mobile seperti pusat dan PDA (personal assistant data). 2. Cepat, hanya dengan hitungan detik e-mail dapat dikirim kebelahan dunia manapun. 3. Murah, biaya pengiriman relatif sangat murah dibandingkan personal telepon atau surat. Terutama jika mengirim surat atau interlokal ke luar daerah atau luar negri. 4. Hemat sumber daya, kita tidak perlu membeli kertas, pulpen, atau memboroskan tinta printer untuk digandakan lalu dikirimkan ke beberapa orang sekaligus yang tidak sedikit mengeluarkan biaya.

24

http://komputer.wordpress.com/2010/05/29/pengertian-email-pembuatan-email-baru/ diakses pada 25 Maret 2011 24 http://yudhim.blogspot.com/2008/04/sejarah-internet.html diakses pada 4 Maret


Email adalah sarana kirim melalui jaringan internet. Email merupakan salah satu proses pengiriman surat melalui internet dengan menggunakan waktu yang sangat singkat dan cepat (+-1 menit). Dalam melakukan pengiriman email (mengirim surat melalui internet) juga harus ada syarat-syarat yang dipenuhi, Dimana diantaranya yakni: 25 1. Membuat

alamat

email,

contoh:

[email protected]

atau

[email protected]. 2. Mengetahui user dan password dari email; “Account dan kata sandi”. 3. Mengetahui e-mail yang dituju. Dalam hal ini terdapat perbedaan antara email dengan surat biasa (surat yang menggunakan perangko), yakni: Email a. Hanya membutuhkan waktu yang sangat singkat (+- 1 menit). b. Alamat email (alamat email bukanlah seperti alamat rumah). c. Cukup adanya jaringan internet. d. Keamanan data/surat terjamin (asalkan password tidak diketahui oleh orang lain). Surat Biasa (Berperangko) a. Dengan surat biasa umumnya pengiriman perlu membayar biaya perpengiriman (dengan membeli perangko). b. Pengalamatan rumah atau kantor. 25

http://yudhim.blogspot.com/2008/04/sejarah-internet.html diakses pada 26 Maret 2011


c. Membutuhkan waktu lama. d. Keamanan surat kurang terjamin. Perbedaan lain antara email dengan surat biasa umumnya pengirim perlu membayar perpengiriman (dengan membeli perangko), tetapi surat elektronik umumnya biaya yang dikeluarkan adalah biaya untuk membayar sambungan internet. Tapi ada pengecualian, misalnya surat elektronik ke telepon genggam, kadang membayarnya ditagih perpengiriman. Etika dalam surat elektronik sama dengan etika dalam menulis surat biasa. Ada surat elektronik yang isinya formal dan ada yang informal. Beberapa point penting dalam beremail, adalah: 26 1. Jangan mengirim surat elektronik dengan lampiran (attatchment) yang terlalu besar (lebih dari 512 KB) tidak semua orang mempertanyakan akses internet yang cepat. Dan ada kemungkinan lampiran tersebut melebihi kapasitas surat elektronik menerima, sehingga akan ditolak mailserver penerima. 2. Selain itu, perhatikan juga bahwa beberapa penyedia surat elektronik juga menerapkan batasan tentang jumlah, jenis, dan ukuran surat elektronik yang dapat diterima (dan dikirim) pengguna. 3. Jangan mengirim lanjut (forward) surat elektronik tanpa berfikir kegunaan bagi orang yang dituju. 4. Dalam mengutip tulisan orang lain, selalu usahakan mengutip seluruhnya tulisan orang itu. 26

Ibid.


a. Dalam menjawab surat elektronik orang lain, kutip bagian yang kita tanggapi saja, selain lebih jelas juga tidak memakan waktu/jalan akses penerima. b. Dalam mengutip tulisan orang ketiga, ingat hak cipta: kutip sesedikit mungkin dan rujuk ketulisan aslinya. 5. Jangan menggunakan huruf kapital karena dapat menimbulkan kesan anda BERTERIAK. 6. Gunakan kata-kata dengan santun. Adakalnya sesuatu yang kita tulis akan terkesan berbeda dengan apa yang sebetulnya kita. F. Metode Penelitian Dalam pembahasan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan meliputi: 1. Spesifikasi Penelitian. Penelitian skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian yuridis normatif. penelitian dilakukan terhadap Peraturan Perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang berhubungan untuk menyusun skripsi ini. 2. Data dan Sumber Data Sebagaimana umumnya, penelitian normatif dilakukan dengan penelitian pustaka, yaitu penelitian yang dilakukan dengan mempelajari bahan pustaka atau data skunder. Data skunder diperoleh dari bahan hukum primer, bahan hukum skunder dan bahan hukum tertier.


a. Bahan hukum primer yakni bahan yang telah ada dan yang berhubungan dengan skripsi terdiri dari UUD’45 serta peraturan Perundang–undangan yang terkait dengan skripsi ini. b. Bahan hukum sekunder adalah bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang berupa Rancangan Undang-undang, buku-buku, artikel, Koran, majalah dan pendapat para sarjana. c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan ensiklopedia yang relevan dengan skripsi ini. 3. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data

yang

dipergunakan

adalah penelitian

kepustakaan (library research). Dalam hal penelitian dilakukan terhadap literaturliteratur untuk memperoleh bahan teoritis ilmiah yang dapat digunakan sebagai dasar analisis terhadap substansi pembahasan dalam penulisan skripsi. Tujuan penelitian kepustakaan (library research) ini adalah untuk memperoleh data sekunder yang meliputi Peraturan Perundang-undangan, buku, majalah, surat kabar, situs internet maupun bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini. 4. Analisis Data Data yang diperoleh dari penelitian kepustakaann (library research) dan dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif artinya semaksimal mungkin


memakai bahan-bahan yang ada yang berdasarkan asas-asas, pengertian serta sumber-sumber hukum yang ada dan menarik kesimpulan dari bahan yang ada tersebut. G. Sistematika Penulisan. Sistem penulisan skripsi ini dibagi dalam beberapa bagian yang tersebut dengan bab, dimana masing-masing bab diuraikan masalahnya secara tersendiri, namun masih ada konteks yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Secara sistematis menempatkan materi pembahasan keseluruhannya ke dalam 4 (empat) bab yang terperinci sebagai berikut; BAB I. Pendahuluan Bagian ini menggambarkan hal-hal yang bersifat umum tentang latar belakang penulisan skripsi, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan skripsi, keaslian penulisan, tinjauan pustaka yang mengemukakan berbagai definisi, rumusan dan pengertian istilah yang terdapat dalam judul untuk memberi batasan dalam pemahaman mengenai istilah-istilah tersebut, metode penulisan dan terakhir diuraikan sistematika penulisan skripsi. BAB II.

Pembuktian Tindak Pidana Menurut Kitab Undang-undang

Hukum Acara Pidana (KUHAP) Bagian ini menguraikan bagaimana teori atau sistem dari pembuktian suatu tindak pidana menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, apa saja alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. BAB III. Bukti Surat Elektronik (EMAIL) Dalam Pembuktian Pidana Menurut Beberapa Undang-undang di Indonesia


Bagian ini menguraikan perkembangan teknologi dan kaitannya dengan kejahatan menggunakan teknologi, bukti elektronik sebagai bukti dalam pembuktian tindak pidana keluar, dan bukti surat elektronik (email) sebagai bukti elektronik dalam pembuktian perkara pidana yang dikaitkan dengan beberapa Undang-undang. BAB IV. Kesimpulan & Saran Bagian ini menguraikan suatu kesimpulan dari pembahasan permasalahan yang dilanjutkan dengan memberi beberapa saran yang diharapkan akan berguna di dalam praktek.


BAB I PENDAHULUAN. mengintegrasikan seluruh sistem dunia, baik dalam aspek sosial, budaya,

Recommend Documents