BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Laut adalah kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas benua atau pulau.
1
Menurut definisi
hukum, laut adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi. Lebih dari 70% atau 140 juta mil persegi permukaan bumi ditutupi oleh lautan.
2
Wilayah laut terluas ialah Laut Cina Selatan. Laut
Cina Selatan merupakan bagian dari Samudera Pasifik yang meliputi sebagian wilayah Singapura dan Selat Malaka hingga ke Selat Taiwan dengan luas sekitar 3,5 juta km².3 Berdasarkan
ukurannya,
Laut
Cina
Selatan
ini
merupakan wilayah perairan terluas keenam setelah 5 (lima) samudera. 4 Berdasarkan letak geografis, Laut Cina Selatan berbatasan dengan negaranegara berpantai (The Coastal States Group) dan negara-negara tidak berpantai (The Land Locked States Group), sehingga Laut Cina Selatan ini agak setengah tertutup. Hal ini sesuai dengan Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS 1982), Laut Cina Selatan merupakan laut setengah tertutup. Pasal 122 UNCLOS 1982 yang berbunyi : “For the purpose of this convention, enclosed sea or semi enclosed sea means a gulf, basin, or sea surrounded by two or more states and connected to another sea or the ocean by a narrow outlet consisting entirely or primarily of the territorial seas and exclusive economic zones of two or more costal 1
http://kbbi.web.id/laut , (diakses pada tanggal 28 Agustus 2016) Boer Mauna, Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global, Edisi ke-2, PT Alumni, Bandung, 2011, Hal 304-305 3 www.anneahira.com/laut-cina-selatan.html, (diakses pada tanggal 1 September 2016) 4 Trisna Widyana, 2011, “Laut Cina Selatan : Wilayah Sengketa, Beragam Nama”. 2
states.” Yang mana berarti “Dalam penjelasan konvensi ini, Laut Tertutup atau Setengah Tertutup adalah teluk, cekungan, atau laut yang dikelilingi oleh dua negara atau lebih dan dihubungkan dengan perairan ain melalui jalur yang utamanya terdiri dari Laut Teritorial atau Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) dari dua negara atau lebih. 5 Negara-negara dan wilayah
yang berbatasan dengan Laut Cina
Selatan adalah Republik Rakyat Tiongkok (RRT) termasuk (Makau dan Hongkong), Republik Tiongkok (Taiwan), Filipina, Malaysia, Singapura, Brunei, Indonesia dan Vietnam. Adapun sungai-sungai besar yang bermuara di Laut Cina Selatan antara lain sungai Mutiara (Guangdong), Min, Jiulong, Red, Mekong, Rajang, Pahang, dan Pasig. 6 Secara geografis Laut Cina Selatan terbentang dari arah barat daya ke timur laut, batas selatan 3° Lintang Selatan antara Sumatera Selatan dan Kalimantan (Selat Karimata) , dan batas utara-nya adalah Selat Taiwan dari ujung utara Taiwan ke pesisir Fujian di Tiongkok daratan. Laut Cina Selatan terletak di sebelah selatan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) dan Taiwan; di sebelah Barat Filipina;di sebelah barat Laut Sabah (Malaysia), Sarawak (Malaysia), dan Brunei; di sebelah utara Indonesia ; di sebelah timur laut Semenanjung Malaya (Malaysia) dan Singapura; dan disebelah timur Vietnam. 7 Kawasan Laut Cina Selatan bila dilihat dalam tata Lautan Internasional, merupakan kawasan yang memiliki nilai ekonomis, politis dan strategis.
5
Dimas Akbar, 2012, Pengaturan Laut Tertutup (Enclosed Sea) dan Laut Semi Tertutup (Semi Enclosed Sea) dalam Hukum Laut, Jurnal FH-UI. 6 www.anneahira.com, Loc.Cit 7 http://id.wikipedia.org/wiki/Laut_Cina_Selatan , Loc.Cit
Sehingga menjadikan kawasan ini mengandung potensi konflik sekaligus potensi kerja sama. Karena letaknya yang strategis, Laut Cina Selatan menjadi jalur lintas laut kedua di dunia setelah Terusan Suez. 8 Wilayah Laut Cina Selatan teridentifikasi memiliki lebih kurang 200 pulau dan gugusan karang. Laut Cina Selatan juga dikenal sebagai jalur pelayaran penting. Jalur pelayaran ini seringkali disebut maritime superhighway karena merupakan salah satu jalur pelayaran internasional paling sibuk di dunia. Lebih dari setengah lalu lintas supertanker dunia berlayar melalui jalur ini lewat Selat Malaka, Sunda dan Lombok. Jumlah supertanker yang berlayar melewati Selat Malaka dan bagian barat daya Laut Cina Selatan bahkan lebih dari tiga kali yang melewati Terusan Suez dan lebih dari lima kali lipatnya Terusan Panama. 9 Penemuan minyak dan gas bumi pertama kali di pulau Spartly adalah pada tahun 1968. Menurut data dari The Geology and Mineral Resources Ministry of the People’s Republic of China (RRC) memperkirakan bahwa kandungan minyak yang terdapat di kepulauan Spartly adalah sekitar 17,7 miliar ton (1,60 x 1010 kg). Fakta tersebut menempatkan kepulauan Spartly sebagai tempat cadangan minyak terbesar keempat di dunia. 10 Misalnya saja Jepang, 80% impor minyaknya diangkut melalui jalur kawasan Laut Cina Selatan. Selain cadangan minyak mentah yang dimilikinya, di kawasan Laut Cina
8
Siska Amelie F Deli, 2014, “Terusan Suez Jalur Pelayaran Tersibuk Di Dunia”. http://militaryanalysisonline.blogspot.com/2013/09/sengketa-kepulauan-spratlypotensi.html, (diakses tanggal 1 September 2016) 10 Ibid 9
Selatan juga memiliki kekayaan laut yang luar biasa yang memiliki nilai ekonomis tinggi. Dengan kata lain, kawasan Laut Cina Selatan yang memiliki kandungan minyak bumi dan gas alam yang terdapat di dalamnya,serta peranannya yang sangat penting sebagai jalur perdagangan dan distribusi minyak dunia, menjadikan kawasan Laut Cina Selatan sebagai objek perdebatan regional selama bertahun-tahun. Amerika Serikat juga sangat membutuhkan kawasan ini untuk mendukung mobilitas pasukan militernya dalam meluncurkan dominasi globalnya. Selain itu, Amerika Serikat juga mempunyai tingkat kerjasama perdagangan yang tinggi dengan negara-negara di kawasan Laut Cina Selatan. Dengan latar belakang potensi yang begitu besar, maka merupakan hal yang wajar apabila kawasan ini menjadi objek perebutan banyak negara-negara. 11 Pada dasarnya, kawasan Laut Cina Selatan merupakan kawasan No Man’s Island.
12
Hal ini di sebabkan oleh fakta yang menunjukkan bahwa kawasan ini
tidak dimiliki secara strategis oleh pihak manapun, melainkan hanya digunakan sebagai jalur perdagangan internasional. 13 Semenjak pecah konflik, yaitu sekitar abad ke-19, begitu banyak konflik bilateral yang terjadi. Selain itu, juga terjadi konlik-konflik senjata. Akibat keinginan negara-negara ASEAN untuk menguasai wilayah ini sehingga mereka melakukan segala cara untuk menunjukkan kekuasaan dan kehebatan militer 11
www.eia.gov, (diakses pada tanggal 1 September 2016) http://www.jpf.or.id/artikel/studi-jepang-pertukaran-intelektual/jepang-indonesia-dankonflik-laut-cina-selatan. (diakses pada tanggal 2 September 2016) 13 Rowan, J.P. The U.S.-Japan Security Alliance, ASEAN, and the South China Sea Dispute. Asian Survey, Vol XLV, No. 3, May/June 2005. 12
mereka. Konflik ini sangat mempengaruhi kelangsungan hidup masyarakat sipil di sekitar wilayah Laut Cina Selatan. Konflik Laut Cina Selatan dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu seperti tidak adanya batas-batas wilayah maritim yang jelas sebagaimana Laut Cina Selatan secara geografisnya berada di tengah-tengah negara-negara di Asia Pasifik dan juga Asia Tenggara. Hal yang mungkin terjadi adalah adanya sengketa kepemilikan atas wilayah laut sekitar negara-negara tersebut. Selain konflik yang terjadi antara sesama negara-negara Asia, sengketa ini juga memancing campur tangan Amerika Serikat yang merasa perairan Laut Cina Selatan sangat perlu dijaga kestabilan keamanannya, karena merupakan jaur perairan internasional. Menurut mantan perwira menengah Angkatan Laut Amerika Serikat yaitu Mc Cain, Washington harus memperluas dukungan politik dan militernya ke negara-negara Asia Tenggara serta memperkuat barisan menghadapi Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Menurutnya, Republik Rakyat Tiongkok (RRT) selalu mencari dan mencoba mengeksploitasi perpecahan yang memang sudah ada di ASEAN. Mereka mempermainkan kondisi itu untuk menekan negara-negara terkait demi agenda kepentingan dan keuntungan Republik Rakyat Tiongkok (RRT) sendiri. Namun, Amerika Serikat menegaskan tidak akan mengambil posisi tertentu dalam sengketa Laut Cina Selatan. 14 Selama dua puluh tahun ke depan konsumsi minyak bumi di negaranegara Asia akan naik 4% rata-rata per tahun. Apabila laju pertumbuhan tetap konsisten, permintaan minyak bumi akan naik menjadi 25 juta barrel per hari. 14
KOMPAS edisi Rabu 22 Juni 2011, Cina Tantang Vietnam Perang. (diakses pada tanggal 2 September 2016)
Mau tidak mau untuk mengatasi permintaan Asia dan Jepang harus dilakukan impor minyak dari Timur Tengah. Kapal-kapal tanker pengangkut minyak dari Timur Tengah ke negara-negara Asia tersebut setelah melewati Selat Malaka harus melalui Laut Cina Selatan. Pelayaran Komersial di Laut Cina Selatan didominasi oleh bahan mentah yang menuju negara-negara Asia Timur, dan yang melewati Selat Malaka dan Kepulauan Spartly sebagian besar adalah kargo cair seperti minyak dan gas alam cair (LNG), sementara kargo kering kebanyakan batu bara dan bijih besi.
A. Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, pokok permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut 4. Bagaimana kedudukan Lembaga Permanent Court of Arbitration dalam penyelesaian sengketa? 5. Apa saja peranan hukum dalam menyelesaikan sengketa Internasional? 6. Bagaimana peranan lembaga Permanent Court of Arbitration dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan?
B. Tujuan Penulisan Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui latar belakang terjadinya sengketa Laut Cina Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana peranan hukum dalam menyelesaikan sengketa Internasional. 3. Untuk mengetahui apa peranan lembaga Permanent Court of Arbitration dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.
C. Manfaat Penulisan 1. Manfaat teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu hukum internasional berkaitan dengan Peranan Badan Lembaga Permanent Court of Arbitration Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan.
2. Manfaat praktis Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan tentang hukum internasional, khususnya berkaitan dengan Peranan Badan Lembaga Permanent Court of Arbitration Dalam Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan.
D. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif atau penelitian perpustakaan ini merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti
peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Penelitian jenis normatif ini menggunakan analisis kualitatif yakni dengan menjelaskan data-data yang ada dengan kata-kata atau pernyataan bukan dengan angka-angka. 2. Sifat penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang umumnya bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis, faktual dan akurat terhadap suatu populasi atau daerah tertentu, mengenai sifat-sifat, karakteristik-karakteristik atau faktor-faktor tertentu.15 3. Sumber data Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Untuk lebih jelas maka akan dijabarkan sebagai berikut : a. Data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dan bersumber dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh konsepkonsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Data sekunder terdiri dari: 1) Bahan hukum primer Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat.16 Bahan hukum primer yang digunakan sebagai berikut : a) Piagam PBB 1945. 15
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Rajawali Pers PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hal 3. 16 Bambang Sunggono, Op.Cit., hal 113.
b) Statuta Mahamah Internasional 1945. c) Aturan Mahkamah (rules of the court). d) Annex VI UNCLOS 1982. e) The Hague 1899 dan 1907 tentang Penyelesaian secara Damai Sengketa-sengketa Internasional dan Piagam Perserikatan BangsaBangsa. f) Resolusi tentang Praktik Yudisial Internal Mahkamah (Resolution Concerning the Internal Judicial Practice of the Court). g)
Panduan Praktik (Practice Directions) I – IX.
2) Bahan hukum sekunder Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.17 Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik yang dibahas, baik literatur hokum buku-buku teks (textbook) yang ditulis para ahli yang berpengaruh (de herseende leer) hasil penelitian, pendapat para pakar hukum, jurnal hukum dan artikel ilmiah yang membahas mengenai hukum internasional, sengketa internasiona, dan penyelesaian sengketa internasional. 3) Bahan hukum tertier Bahan hukum tertier yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.
17
Ibid., hal 114
Bahan hukum tersier yang digunakan dalam skripsi ini adalah kamuskamus dan ensiklopedia.
4. Teknik pengumpulan data Teknik pengumpulan data yang dilakukan, yaitu: a. Data sekunder Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan melalui penelusuran bahan pustaka, penelusuran internet, dan studi dokumentasi berkas-berkas penting dari institusi dengan mengutip data dari sumber yang ada. 5. Analisis data Data yang telah diperoleh diolah kemudian di analisis menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui proses editing, proses data sekunder, serta proses interpretasi dari data tersebut yang mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagaimana adanya dalam bentuk uraian kalimat. Dengan mendeskripsikan dan menganalisis data-data yang diperoleh dari kepustakaan dan media informasi kemudian ditarik sebuah kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dikaji. Analisis difokuskan pada peranan badan lembaga Permanent Court of Arbitration dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan. Selanjutnya juga dideskripsikan mengenai kendala dalam penyelesaian sengketa. Analisis kualitatif merupakan bagian lanjutan setelah disusun suatu gambaran data, baik mengenai peranan badan lembaga Permanent Court of Arbitration dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan serta mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi
dalam penerapan peraturan perundangan tersebut. Dengan analisis kualitatif kajian dilakukan secara lebih mendalam terhadap obyek penelitian. Oleh karena itu, dengan model analisis deskriptif kualitatif, analisis hasil penelitian ini tidak hanya sekedar menyajikan gambaran obyek penelitian, melainkan disisi lain mengkaji pola kualitas hasil deskripsi yang dilakukan secara integral dalam pelaksanaan penelitian ini.
E. Keaslian Penulisan Berdasarkan informasi yang diketahui dan penelusuran kepustakan yang dilakukan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penulisan skripsi terkait dengan Penyelesaian Sengketa Laut Cina Selatan telah dituliskan sebelumnya oleh beberapa penulis, diantaranya adalah : La Ode Hendra (2013), dengan judul penelitian Peranan Indonesia dalam Upaya Menyelesaikan Sengketa Atas Klaim Beberapa Negara ASEAN dan Cina Terhadap Kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan.
Mahayani Murtifanani (2015), dengan judul penelitian Pengaruh Reklamasi Kepulauan Spratly Oleh Cina Terhadap Sengketa Antara Cina dan Negara-negara Asia Tenggara di Laut Cina Selatan.
Rezha Bayu Oktavian A (2015), dengan judul penelitian Kebijakan Penguatan Aliansi Keamanan Filipina dengan Amerika Serikat dalam Sengketa di Laut Cina Selatan.
F. Sistematika Penulisan Dalam penulisan skripsi ini, pembahasan secara sistematis sangat diperlukan untuk memudahkan dalam membaca dan memahami serta memperoleh manfaat dari penulisan skripsi ini. Untuk memudahkan hal tersebut, maka penulisan skripsi ini dibuat secara menyeluruh mengikat kerangka dasar yang terbagi dalam bab per bab yang saling berhubungan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut: BAB I
PENDAHULUAN Bab ini berisikan latar belakang, permasalahan, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II
KEDUDUKAN
LEMBAGA
PERMANENT
COURT
OF
ARBITRATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA Bab ini berisikan mengenai sengketa Internasional, sejarah penyelesaian sengketa Internasional, dan kedudukan hukum lembaga Permanent Court of Arbitration dalam penyelesaian sengketa. BAB III
KEWENANGAN ARBITRASE INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN SENGKETA WILAYAH DALAM HUKUM INTERNASIONAL bab ini berisikan mengenai sejarah dan pengertian arbitrase Internasional, prosedur penyelesaian sengketa melalui arbitrase
Internasional, dan kewenangan arbitrase Internasional dalam menyelesaikan sengketa wilayah. BAB IV
PERANAN BADAN LEMBAGA PERMANENT COURT OF ARBITRATION DALAM PENYELESAIAN SENGKETA LAUT CINA SELATAN Bab ini berisikan mengenai latar belakang sengketa laut cina selatan, peranan hukum dalam penyelesaian sengketa internasional, dan peranan badan lembaga Permanent Court of Arbitration dalam penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan skripsi ini. Dimana bab ini berisi kesimpulan dan saran terhadap hasil analisa dari bab-bab sebelumnya
