BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Masalah Laporan keuangan merupakan media yang memiliki informasi penting
mengenai kondisi finansial perusahaan yang dapat menggambarkan prospek perusahaan dimasa sekarang dan masa yang akan datang.
Pihak – pihak yang
berkepentingan seperti : pemilik perusahaan, kreditur, investor, pemerintah, dan pihak lain yang terkait (stakeholders) dapat menilai prestasi dan kondisi ekonomis suatu perusahaan yang akan digunakan untuk proses pengambilan keputusan.
Pihak
eksternal membutuhkan informasi yang andal dari manajemen perusahaan mengenai pertanggungjawaban dana yang mereka investasikan.
Maka, kebutuhan akan
pentingnya keandalan informasi inilah yang mendorong dibutuhkannya jasa pihak ketiga yaitu auditor independen untuk memberi jaminan bahwa laporan keuangan yang disajikan manajemen perusahaan dapat dipercaya sebagai dasar keputusankeputusan yang diambil oleh para pengguna laporan keuangan tersebut. Sesuai dengan PSA No. 2 SA Seksi 110 (SPAP, 2001), dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan.
1 Universitas Sumatera Utara
Auditor independen inilah yang memberikan pendapat mengenai kewajaran atas penyajian laporan keuangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip - prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dalam Standar Profesional Akuntan Publik yang ditetapkan oleh IAI (2011) paragraf 290.8 disebutkan bahwa sikap mental independen tersebut harus meliputi independensi dalam pemikiran dan independensi dalam penampilan. Independensi dalam pemikiran merupakan mental yang memungkinkan pernyataan pemikiran yang tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang dapat mengganggu pertimbangan profesional, yang memungkinkan seorang individu untuk memiliki integritas dan bertindak secara objektif serta menerapkan skeptisme profesional. Sedangkan independensi dalam penampilan merupakan sikap yang menghindari tindakan atau situasi yang dapat menyebabkan pihak ketiga (pihak yang rasional dan memiliki pengetahuan mengenai semua informasi yang relevan, termasuk pencegahan yang ditetapkan) meragukan integritas, objektifitas atau skeptisme profesional dari anggota tim assurance, KAP atau jaringan KAP. Manajemen perusahaan memerlukan auditor yang berkualitas yaitu auditor yang tidak hanya memiliki sikap mental independen tetapi juga harus mematuhi kode etik Ikatan Akuntan Publik, bersikap profesional dan mampu memenuhi tuntutan pertumbuhan perusahaan yang cepat. Sehingga auditor diharapkan akan mampu memberikan kontribusi yang baik bagi kantor akuntan publik dan memberikan pelayanan yang optimal bagi kliennya. Independensi auditor akan mulai diragukan ketika ada hubungan kerja yang panjang antara Kantor Akuntan Publik dan klien.
Hal ini dapat menyebabkan
perusahaan merasa “nyaman” dengan hubungan kekeluargaan yang terjalin secara berlebihan antara auditor dengan pihak manajemen perusahaan yang dapat
2 Universitas Sumatera Utara
mengancam independensinya dan mengakibatkan kinerja auditor akan menurun sehingga kualitas serta kompetensi auditor saat mengevaluasi bukti audit juga ikut menurun.
Salah satu usaha yang dilakukan untuk mencegah agar independensi
auditor tidak terganggu karena hubungan yang terlalu lama dekat dengan klien yaitu dengan membuat ketentuan pergantian Kantor Akuntan Publik dan auditor secara wajib (mandatory). Kewajiban rotasi auditor yang bersifat mandatory (wajib) diatur oleh pemerintah Indonesia dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 mengenai “Jasa Akuntan Publik”. Diantaranya adalah, pertama, pemberian jasa audit umum menjadi enam tahun berturut – turut oleh kantor akuntan dan tiga tahun berturut – turut oleh akuntan publik kepada satu klien yang sama (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dan kantor akuntan boleh menerima kembali penugasan setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit kepada klien yang diatas (pasal 3 ayat 2 dan 3). Salah satu hal yang melatarbelakangi pemerintah mengatur kewajiban rotasi audit adalah karena adanya kasus KAP Arthur Anderson dengan kliennya Enron. Suparlan (2010) menyebutkan bahwa KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat pada tahun 2001 mengalami kegagalan. KAP Arthur Anderson sebagai salah satu KAP besar yang masuk dalam jajaran lima KAP terbesar di dunia atau Big Five terlibat dalam kecurangan yang dilakukan oleh kliennya yang bernama Enron sehingga gagal mempertahankan independensinya. Skandal ini melahirkan The Sarbanas Oxley Act (SOX) pada tahun 2002. Kemudian pesan ini digunakan oleh berbagai negara 3 Universitas Sumatera Utara
termasuk Indonesia untuk memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan pergantian KAP dan auditor secara wajib. Dengan adanya ketentuan pergantian KAP secara wajib (mandatory) ini, diharapkan dapat meningkatkan independensi auditor sehingga laporan keuangan auditan dapat digunakan untuk pengambilan keputusan sebagaimana mestinya. Di Indonesia juga pernah terjadi kasus pergantian KAP yaitu pada tahun 2002 PT Kimia Farma Tbk melakukan beauty contest untuk memilih auditor pengganti Hans Tuanakotta & Mustofa setelah pemegang saham secara formal menyetujui rencana penggantian auditor itu hari ini. Penggantian auditor HTM tersebut, merupakan instruksi mendadak dari pemegang saham berkaitan adanya dugaan mark up dalam laporan keuangan perseroan tahun buku 2001. Menneg. BUMN Laksamana Sukardi sebelumnya meminta agar BUMN yang saat ini diaudit HTM untuk menarik diri. CEO HTM Theodorus Tuanakotta mengaku belum dapat berkomentar soal pernyataan Menneg BUMN, karena dirinya belum bertemu dengan Laksamana Sukardi atau pejabat lain dari Kantor Menneg BUMN (CBNPortal.com). Namun, kasus tersebut belum ada kejelasan mengenai siapa yang sebenarnya bersalah, pihak auditor atau pihak perusahaan. Sebab, terdapat pernyataan yang berbeda – beda di setiap koran yang terbit pada saat itu dan membahas kasus tersebut. Berdasarkan kedua kasus tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti tentang pergantian KAP. Selain pergantian KAP secara wajib (mandatory) ada juga beberapa perusahaan yang melakukan pergantian KAP yang bersifat voluntary (sukarela), hal ini dilakukan karena adanya faktor – faktor yang kemungkinan berasal dari sisi 4 Universitas Sumatera Utara
auditee, misalnya Initial Public Offering, kesulitan keuangan yang dialami perusahaan, perubahan kepemilikan, atau manajemen yang gagal. Kemungkinan juga terjadi karena faktor dari auditor, misalnya ketidakpercayaan auditor terhadap manajemen, fee audit, kualitas auditor, dan sebagainya. Myers et al. (2003) menyatakan kewajiban rotasi auditor penting jika kualitas laba dan kualitas audit memburuk. Pengawasan auditor atas pengelolaan perusahaan selama satu periode akuntansi menjadi alat yang penting bagi investor untuk mendapatkan jaminan atas kewajaran laporan keuangan. Namun Nasser et. al (2006) bependapat
bahwa pergantian
Kantor
Akuntan Publik
yang
sering
akan
mengakibatkan peningkatan fee audit. Karena ketika auditor pertama kali diminta mengaudit satu klien, yang pertama kali harus mereka lakukan adalah memahami lingkungan bisnis klien dan risiko audit klien. Bagi auditor yang sama sekali tidak paham dengan kedua masalah tersebut, maka biaya start up menjadi tinggi dan berakibat menaikan fee audit. Pratitis (2012) juga menyatakan bahwa terjadinya rotasi Kantor Akuntan Publik yang cukup sering akan berakibat pada sisi klien, yaitu auditor yang melaksanakan tugas audit di perusahaan klien di tahun pertama akan menganggu kenyamanan kerja karyawan, dengan bertanya semua persoalan tentang perusahaan yang seharusnya tidak dilakukan apabila audior tidak berganti. Dari beberapa akibat negatif tersebut, seharusnya perusahaan lebih mempertimbangkan resiko yang akan didapat sebelum mengambil keputusan untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik secara voluntary. Hal ini dikarenakan 5 Universitas Sumatera Utara
jika perusahaan sering melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik secara voluntary hanya akan merugikan perusahaan itu sendiri. Kecuali jika pergantian Kantor Akuntan Publik secara voluntary ini dilakukan dengan berbagai pertimbangan, misalnya karena faktor-faktor tertentu yang memang mendorong perusahaan untuk melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik secara voluntary agar hasil audit perusahaan tersebut menjadi lebih baik. Febrianto (2009) menyatakan bahwa pergantian Kantor Akuntan Publik secara voluntary ini terjadi karena adanya dua hal yaitu auditor mengundurkan diri atau auditor dipecat oleh klien. Jika terjadi pergantian KAP oleh perusahaan diluar ketentuan yang telah ditetapkan maka akan menimbulkan pertanyaan bahkan kecurigaan dari investor sehingga penting untuk diketahui faktor penyebabnya. Perusahaan yang melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik secara voluntary (sukarela) dimungkinkan terjadi keadaan yang tidak normal sehingga menyebabkan terjadinya pergantian Kantor Akuntan Publik yang patut untuk diteliti. Penelitian ini meneliti faktor-faktor yang memengaruhi pergantian Kantor Akuntan Publik secara voluntary yaitu reputasi kantor akuntan publik, ukuran perusahaan klien, pertumbuhan perusahaan, return on equity dan financial distress. Terdapat research gap atau ketidakkonsistenan hasil yang terjadi pada penelitian–penelitian terdahulu, yaitu menurut penelitian Wijaya (2011) menunjukkan bahwa opini auditor dan ukuran KAP memiliki pengaruh terhadap auditor switching secara voluntary, hal ini tidak sejalan dengan penelitian Astrini (2013) yang
6 Universitas Sumatera Utara
menyatakan bahwa reputasi auditor, pergantian manajemen, financial distress dan opini akuntan tidak berpengaruh terhadap auditor switching secara voluntary. Astrini (2013) meneliti bahwa variabel independen yang mempengaruhi auditor switching secara voluntary adalah audit tenure. Sedangkan menurut penelitian Olivia (2014) menunjukkan bahwa opini going concern, financial distress, dan audit tenure tidak berpengaruh terhadap auditor switching. Berdasarkan uraian tersebut, alasan penyusunan skripsi dengan judul “ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERGANTIAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK PADA PERUSAHAAN REAL ESTATE DAN PROPERTI YANG TERDAFTAR DI BEI” adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pergantian KAP pada perusahaan Real estate dan properti yang terdaftar di BEI selama tahun 2008 – 2013 oleh pihak klien itu sendiri dan pihak auditor diluar dari peraturan wajib yang dikeluarkan oleh pemerintah.
1.2
Perumusan Masalah Dari latar belakang dan motivasi yang telah diuraikan sebelumnya, penelitian
ini bermaksud menguji ”Apakah reputasi Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan klien, pertumbuhan perusahaan, return on equity dan financial distress berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik baik secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan Real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?”. 7 Universitas Sumatera Utara
1.3
Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah, tujuan penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh reputasi Kantor Akuntan Publik, ukuran perusahaan klien, pertumbuhan perusahaan, return on equity dan financial distress terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik baik secara parsial maupun secara simultan pada perusahaan Real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 2. Manfaat Penelitian 1. Bagi Ilmu Pengetahuan Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan akuntansi khususnya dalam bidang auditing mengenai pergantian Kantor Akuntan Publik secara voluntary 2. Bagi Auditor Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi praktik bagi auditor dan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan klien melakukan pergantian KAP serta sebagai referensi agar auditor dapat selalu menjaga profesionalitas serta independensinya saat melakukan hubungan kerja dengan klien.
8 Universitas Sumatera Utara
3. Bagi Penulis Penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai kajian dalam bidang akuntansi, khususnya auditing. 4. Bagi Peneliti Selanjutnya Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi bagi penelitian yang akan datang serta dapat memberikan perbandingan dalam mengadakan penelitian terkait dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam melakukan pergantian Kantor Akuntan Publik.
9 Universitas Sumatera Utara
