BAB I PENDAHULUAN. menempatkan pajak sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan rakyat

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pajak dipandang sangat penting di dalam negara yang bersifat kesejahteraan (welfare state) yaitu sebagai salah satu pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat di negara yang bersangkutan.5 Indonesia termasuk salah satu negara yang menempatkan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara, walaupun belum menempatkan pajak sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan rakyat. Beberapa pakar di bidang perpajakan merumuskan pajak sebagai bentuk iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada pemerintah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk digunakan membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Penarikan pajak dilakukan oleh pemerintah berdasarkan pada peraturan yang berlaku umum dan dapat dipaksakan. Meskipun terdapat contradictio in terminis “iuran wajib” dalam pengertian pajak, tetapi banyak orang memahami pajak adalah bentuk pungutan uang kepada rakyat yang dapat dipaksakan berlakunya melalui badan-badan kekuasaan negara. Iuran pada umumnya diberi pengertian sokongan dalam bentuk uang pada perkumpulan secara suka rela,6 dan apabila 5

Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi Aspek Nasional dan Aspek Internasional, (Jakarta: Mandar Maju, 2004), hal. 39 6

W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1982),

hal. 390.

1 Universitas Sumatera Utara

yang bersangkutan tidak membayar, maka yang bersangkutan tidak dapat diberikan sanksi hukum. Seseorang membayar iuran lebih merupakan kewajiban etis dari pada kewajiban hukum. Sebaliknya, apabila hal itu ditempatkan sebagai kewajiban, maka kepada mereka yang tidak membayar dapat diancam dengan sanksi hukum, termasuk sanksi pidana yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengertian iuran wajib pada pajak, bertitik tolak dari kewajiban yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan penggunaan uang dari wajib pajak untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, sehingga atas pelanggaran iuran wajib dapat dikenai dengan sanksi pidana. Begitu pentingnya pajak sebagai sumber pendapatan negara untuk membiayai pembangunan, serta pemberian fasilitas oleh pemerintah guna kepentingan orang pribadi atau badan, maka dalam beberapa referensi hukum pidana dan kriminologi pelanggaran atas perundang-undangan pajak digolongkan sebagai kejahatan berat (felony) yang dapat diancam dengan pidana penjara dan denda secara komulatif. Penggolongan kejahatan di bidang perpajakan sebagai kejahatan berat tercermin pada UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada UU tersebut, kejahatan di bidang perpajakan dikategorikan sebagai salah satu kejahatan korupsi yang sulit diberantas. Hukum pajak adalah sebagian dari hukum publik, dan ini adalah begian dari tata tertib hukum yang memuat cara-cara untuk mengatur pemerintahan. Yang termasuk kedalam hukum ini ialah: hukum tata negara, hukum pidana dan hukum administratif,sedangkan hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif ini, sekalipun ada yang menghendaki (a.l. Prof. Adriani tsb.dimuka) agar supaya kepada hukum pajak diberikan tempat tersendiri disamping hukum administratif (otonomi hukum pajak) karena hukum pajak juga mempunyai tugas yang bersifat lain daripada hukum administratif pada umumnya,


yaitu hukum pajak dipergunakan juga sebagai alat untuk menentukan politik perekonomian lagipula hukum pajak umumnya mempunyai tata tertib dan istilah-istilah tersendiri untuk lapangan pekerjaannya.7 Referensi hukum pidana juga menempatkan tindak pidana di bidang pajak sebagai white collar crime dan sekaligus merupakan salah satu jenis dari business crimes.8 Bahkan dewasa ini, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan transportasi abad ke 21, tindak pidana pajak sudah merupakan tindak pidana lintas batas negara atau sering dikenal sebagai transfer pricing, yang selalu tumpang-tindih dengan tindak pidana pencucian uang.9 Dilihat dari segi normanya, peraturan di bidang perpajakan termasuk bidang hukum administrasi, yaitu merupakan bagian dari keseluruhan aturan hukum yang menentukan bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugas-tugas, atau cara bagaimana penguasa itu seharusnya bertingkah laku dalam mengusahakan tugastugasnya.10

7

Brotodihardjo R.Santoso , Penghantar Ilmu Hukum Pajak, Cet. 3, (Bandung: Rafika Aditama, 1998), hal. 10. 8

Michael Clarke (1990); Ellen S. Podgor (1993); Marshal B. Clinard (1980) sebagaimana dikutip oleh Romli Atmasasmita, Tax Crimes merupakan salah satu dari 9 (sembilan) "corporate crimes" yaitu: tindak pidana di bidang perbankan, tindak pidana di bidang pasar modal, tindak pidana dalam bidang kepailitan, tindak pidana dalam bidang lingkungan hidup, tindak pidana dalam bidang komputer, dan tindak pidana dalam bidang keuangan. 9

Tindak pidana pencucian uang berdasarkan Pasal 2 UU No 15 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dinyatakan sebagai bentuk tindak pidana yang berpotensi menghasilkan uang yang cukup besar dan hasil disamarkan, sehingga menyulitkan pelacakan. Bidang perpajakan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang berpotensi menghasilkan uang yang cukup besar dan uang hasil dari tindak pidana tersebut dapat disamarkan melalui penyedia jasa keuangan. 10

Kusumadi Pudjosewojo dalam Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), hal. 345-346


Dalam proses penegakan hukum dimana penegakan hukum pidana pajak termasuk di dalamnya, maka akan selalu berhadapan dengan suatu sistem peradilan pidana (criminal jutice system). Sistem ini adalah suatu sistem dalam masyarakat untuk menanggulangi kejahatan.11 Dalam sistem ini terdapat komponen, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Keempat komponen ini saling terkait dan harus dapat bekerja sama untuk mencapai tujuan sistem ini, yaitu:12 1. Mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan 2. Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa kaeadilan telah ditegakkan dan yang bersalah telah dipidana 3. Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya. Kegiatan penyidikan merupakan tahapan kegiatan beracara pidana sebagai penegakan hukum pidana, yang mungkin didahului dengan kegiatan penyelidikan dan harus dilaksankaan dengan kegiatan berikutnya, yaitu kegiatan penuntutan, kegiatan pemeriksaan perkara di pengadilan dan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Oleh karena itu, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981). Dari pernyataaan tersebut, berarti kegiatan penyidikan baru dimulai apabila terdapat bukti 11

Mardjono Reksodiputro, Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Pusat Pelayanan keadilan dan pengabdian hukum, Universitas Indonesia, 1999), hal. 84 12

Ibid, hal. 85.


permulaan yang cukup tentang telah terjadinya suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Sebelum melakukan penyidikan, maka penyidik harus menerbitkan surat perintah penyidikan. Apabila suatu perintah penyidikan dan pelaksanaan penyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil, maka PPNS tersebut harus segera menyampaikan hasil penyidikannya kepada penyidik POLRI. Berkas hasil penelitian dibuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP), sedangkan untuk dapat disampaikan kepada pengadilan melalui penuntut umum harus memenuhi syarat formal dan syarat material. Syarat formal berkaitan dengan dipenuhinya syarat procedural menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sedangkan syarat material berkaitan dengan kelengkapan data hasil penyidikan yang akan dijadikan bahan argumentasi untuk membuktikan di pengadilan. Sehubungan dengan penanganan perkara tindak pidana pajak, maka ada satu unsur yang tidak dapat diabaikan, yakni penyidikan yang dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil yang memegang peranan cukup penting karena ada kalanya berhadapan langsung dengan pelaku di lapangan dengan para pelaku tindak pidana pajak. Selain komponen dalam sistem peradilan pidana sebagaimana yang disebutkan di atas, maka perlu ditambahkan lagi satu komponen yang khusus untuk perkara tindak pidana pajak, yakni penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) yang juga berwenang melakukan penyidikan bilamana terjadi suatu tindak pidana di bidang pajak demi menunjang keberhasilan penuntut umum menangani perkara tindak pidana pajak. Berangkat dari pemikiran tersebut di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang kewenangan penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana perpajak ini ke


dalam sebuah penelitian yang berjudul: Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik POLRI dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perpajakan. B. Permasalahan Permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap penyidik pegawai negeri sipil menurut perundang-undangan di Indonesia? 2. Bagaimanakah peran penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana perpajakan? 3. Bagaimanakah hubungan hukum antara penyidik pegawai negeri sipil perpajakan dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana perpajakan?

C. Tujuan Penelitian 1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penyidik pegawai negeri sipil menurut perundang-undangan di Indonesia 2. Untuk mengetahui peran penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan tindak pidana perpajakan 3. Untuk mengetahui hubungan hukum antara penyidik pegawai negeri sipil perpajakan dengan penyidik kepolisian dalam penanganan tindak pidana perpajakan D. Manfaat Penelitian 1. Teoritis Secara teoritis penelitian ini memberikan manfaat dalam memahami peran penyidik pegawai negeri sipil di bidang perpajakan. Selain itu hasil penelitian ini dapat menjadi bahan kajian ilmiah dan wacana bagi kalangan akademis, peneliti, dan


praktisi perpajakan yang tertarik pada masalah peran penyidik pegawai negeri sipil di bidang perpajakan 2. Praktis Hasil penelitian dapat menjadi bahan kajian awal bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan peningkatan kualitas PPNS dan fakta penelitian dapat dijadikan pertimbangan bagi PPNS dalam menjalankan peran penyidikan dalam tindak pidana perpajakan. E. Keaslian Penelitian Berdasarkan

penelusuran

kepustakaan,

khususnya

di

lingkungan

Sekolah

Pascasarjana Unversitas Sumatera Utara terhadap hasil-hasil penelitian yang ada, ternyata belum ada yang melakukan penelitian mengenai “Peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan Penyidik POLRI dalam Penanganan Kasus Tindak Pidana Perpajakan”. Oleh karena itu, penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah asli sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara akademis F. Kerangka Teori dan Landasan Konsepsi 1. Kerangka Teori Kerangka Teoritis dalam penulisan ilmiah berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam tesis ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang dianggap paling relevan. Sebagai acuan pokok untuk mengorganisasi dan menganalisa masalah tesis ini, penulis mengunakan “teori penegakan hukum” dan “teori sistem peradilan pidana”.


Penegakan hukum dalam arti luas ditegaskan oleh Mardjono Reksodipuro sebagai berikut: Dalam arti luas, penegakan hukum harus termasuk pula kewaspadaan pembuat undang-undang yang ada di masyarakat yang belum dapat terjaring oleh sistem peradilan pidana, baik karena celah-celah dalam hukum pidana yang memungkinkan pelaku menghindari sanksi pidana maupun hukum itu sendiri telah secara sadar, namun secara tidak adil memihak kepada kelompok-kelompok yang kuat dengan tidak merumuskan perbuatan-perbuatan tersebut sebagai kejahatan.”13 Ini berarti bahwa konteks penegakan hukum harus diantisipasi sejak dini melalui proses

pembuatan

undnag-undang.

Dengan

demikian

diharapkan

setiap

bentuk

penyimpangan atau kejahatan dapat dijaring dengan undang-undang dalam rangka supremasi hukum. Proses pembuatan undang-undang ini merupakan faktor pengaruh yang berasal dari sistem hukum itu sendiri, antara lain dilator belakangi oleh kemampuan perumus undangundang agar mampu menutup celah-celah yang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Dalam kaitan dengan penegakan hukum tersebut, Farouk Muhammad menyatakan bahwa “Penegakan hukum itu sendiri hanyalah suatu sarana untuk mencapai tujuan”.14 Hal ini dapat difahami, karena tujuan akhir dari penegakan hukum adalah untuk menciptakan kondisi kehidupan masyarakat yang aman, tentram dan serasi. Namun demikian diakui bahwa tanpa sarana, termasuk melalui proses penegakan hukum maka harapan akan sulit tercapai.

13

Mardjono Reksodipuro, Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana, (Jakarta: Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, 1997), hal 7. 14

Farouk Muhammad, Praktek Penegakan Hukum, (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hal. 5.


Penegakan hukum dipengaruhi oleh berbagai faktor, di antaranya adalah sarana dan fasilitas pendukung, seperti halnya kelembagaannya, proses peningkatan kemampuan aparat penegak hukum dan berbagai fasilitas penunjang lainnya. Dalam konteks penegakan hukum tindak pidana pajak, nampaknya kelima faktor berpengaruh di dalamnya. Faktor hukum terletak pada ketidakjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993. Sinyalemen tersebut diperkuat Luhut MP Pangaribuan yang menyatakan bahwa “Sistem peradilan pidana yang belum jelas mengenai konsep penyidik tunggal ini membawa akibat buruk pada proses penegakan hukum.”15 Selanjutnya faktor penegak hukumnya terletak pada penindakan oleh PPNS yang tidak didampingi oleh penyidik Polri dan penyampaian berkas kepada penuntut yang dilakukan secara langsung. Di sisi lain, faktor sarana dan fasilitas yang terbatas juga ikut memberikan andil karena terbatasnya dana, faktor masyarakat dan faktor budaya yang kurang disiplin juga ikut berperan di dalamnya. Di sisi lain, masyarakat juga berpotensi memberikan pengaruh terhadap berhasilnya penegakan hukum. Dalam hal ini peran yang diharapkan dari masyarakat antara mengenai pengetahuan dan pemahaman di bidang hukum, sikap terhadap hukum serta perilakunya. Selanjutnya budaya atau kultur yang tumbuh ditengah masyarakat juga member pengaruh langsung terhadap proses penegakan hukum, karena hukum itu tumbuh dan berkembang sejalan dengan aspek kebudayaan. Pendapat lain mengenai landasan dalam penegakan hukum dikemukakan oleh M. Mastra Liba, yaitu meliputi: a. Landasan ajaran/faham agama,

15

Luhut MP. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Surat-surat Resmi di Pengadilan Oleh Advokat, (Jakarta: Djambatan, 2002), hal. 3.


b. Landasan ajaran kultur/adat-istiadat, dan c. Landasan aturan hukum positif yang jelas.16 Walaupun pendapat ini mirip dengan pendapat Soejono Soekanto tentang faktorfaktor yang mempengaruhi penegakan hukum, namun tidak ditegaskan pentingnya pengaruh kepribadian dan mentalitas aparat penegak hukum. Dalam pendapat ini, pengaruh aparat tercakup dalam ajaran/faham agama yang justru dalam kondisi saat ini terlalu jauh ditinggalkan atau diabaikan. Upaya untuk menegakkan hukum tidaklah merupakan sesuatu yang mudah, dalam arti banyak kendala yang dihadapi. Empat belas kendala penegakan dikemukakan oleh M. Mastra Liba sebagai berikut: 1. Sistem ketatanegaraan yang menempatkan Jaksa Agung sejajar Menteri, 2. Sistem perundangan belum memadai, 3. Faktor sumber daya manusia, 4. Faktor kepentingan yang melekat pada aparat pelaksana, 5. Corpsgeist dalam institusi, 6. Tekanan yang kuat kepada aparat penegak hukum, 7. Faktor budaya, 8. Faktor agama, 9. Legislatif sebagai Lembaga Legislasi perlu secara maksimal mendorong dan member contoh teladan yang baik dalam penegakan hukum, 10. Kemauan politik pemerintah, 11. Faktor kepemimpinan, 16

Liba, M. Mastra, 14 kendala penegakan hukum : mahasiswa dan pemuda sebagai pilar reformasi tegaknya hukum & HAM, (Jakarta : Yayasan Annisa, 2002) , hal. 15.


12. Kuatnya jaringan kerjasama pelaku kejahatan (organiza crime), 13. Kuatnya pengaruh kolusi dalam jiwa pensiunan aparat penegak hukum, 14. Pemanfaatan kelemahan peraturan perundang-undangan.17 Apabila berbagai kendala di atas dicermati secara baik, maka pada umumnya member pengaruh yang cukup signifikan. Artinya, upaya penegakan hukum merupakan suatu harapan yang masih jauh untuk dapat diwujudkan, mengingat banyaknya batu sandungan yang menghadangnya. Walaupun secara kontekstual bahwa kebijakan penegakan hukum tersebut telah tertuang dalam perundang-undangan tertinggi yaitu Garis-garis Besar Haluan Negara, namun masih diperlukan kemauan politik serta tekad dari semua pihak yang terkait di dalamnya. Dari berbagai kendala tersebut, faktor yang dipandang cukup dominan terutama adalah kepemimpinan, sumber daya manusia, adanya konflik kepentingan yang sulit dilepaskan, tidak diterapkannya nilai-nilai agama, budaya, kemauan politik pemerintah, serta peran DPR yang hingga kini masih belum optimal. Idealnya, setiap proses penegakan hukum harus terlebih dahulu dijamin bahwa aparat patuh dan taat terhadap hukum. Apabila dalam penegakan hukum aparatnya belum bersih, maka ibarat sapu yang kotor digunakan untuk membersihkan lantai, maka juga tidak terwujud kondisi bersih yang diinginkan. Selanjutnya penelitian ini menggunakan teori sistem peradilan pidana. Peradilan pidana merupakan suatu sistem. Penjelasan sederhana terhadap pengertian ini adalah sejak dilakukannya suatu penyidikan tindak pidana, kemudian ditindaklanjuti dengan penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, hingga akhirnya pelaksanan putusan pengadilan 17

Ibid, hal. 26-48.


merupakan suatu rangkaian proses satu kesatuan. Rangkaian ini dibagi dalam tahap-tahap (empat tahap), yakni penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan pengadilan. Meskipun masing-masing penanggung jawabnya secara organisatorial terpisah, namun satu sama lain saling tergantung dan saling mempengaruhi untuk menghasilkan suatu output atau produk bersama sebagai hasil bekerjanya sistem. Jika peradilan pidana adalah suatu sistem, maka empat tahap tersebut merupakan empat sub sistem yang menjadi pondasi bangunan sistem.18 Dengan mendasarkan pada pengertian sistem ini, maka peradilan pidana, eksistensinya untuk mencapai hasil yang diinginkan hanya dapat dipertahankan dengan terpeliharanya hubungan antara sub sistem. Apabila kinerja suatu sub sistem yaitu produk yang dihasilkan buruk, maka dapat diperkirakan produk sub sistem yang mengikuti berikutnya menjadi tidak baik. Demikian seterusnya dan penyimpanganya akan semakin melebar hingga pada kinerja sistem secara keseluruhan akan menjadi sangat buruk. Produk sistem penyidikan adalah BAP. Dengan bahan dasar BAP, sub sistem penuntutan menghasilkan surat dakwaan yang akan dikontes (adversary system)19 dengan pembelaan terdakwa dibantu advokatnya, pada pemeriksaan di sidang pengadilan (sub sistem ketiga). Putusan pengadilan yang dihasilkan selanjutnya diterapkan oleh sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan. Jika BAP tidak mampu menyajikan kebenaran materiil dari suatu tindak pidana, mudah dibayangkan pada akhir proses, putusan pengadilan yang dihasilkan dan dilaksanakan juga akan tidak tepat. Adapun yang paling ekstrim adalah jika dalam putusan yang tidak bersalah dihukum, sementara yang bersalah dibebaskan.

Joseph O’Connor and Ian McDermott, The Art of Systems Thinking, Essential Skills for Creativity and Problem Solving (London: Thorsons, 1997), hal. 2-3. 19 Luhut M.P. Pangaribuan, Hukum Acara Pidana Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang Relevan, Cet. 2, (Jakarta: Djambatan, 2003), hal. XXI. 18


Tujuan sistem peradilan pidana sebagaimana cakupan tugasnya adalah: (1) mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan; (2) menyelesaikan kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana, serta; (3) berusaha agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya.20 Sepintas, tugas pertama sepertinya terus-menerus menjadi tugas sub sistem penyidikan (institusi kepolisian) dan tugas ketiga menjadi tanggung jawab sub sistem pelaksanaan putusan pengadilan (Institusi Pemasyarakatan). Hal ini tidak sepenuhnya benar. Tugas mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan adalah benar tugas kepolisian, apabila tugas ini dilihat sebagai tugas antara. Jika sistem diartikan sebagai siklus, maka tugas ini adalah tugas sistem secara keseluruhan, bukan hanya kepolisian. Begitu pula halnya dengan tugas mengupayakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi lagi perbuatannya, juga sebagai tugas sistem, tidak cuma lembaga pemasyarakatan.21 Membahas peradilan pidana sebagai suatu sistem, berarti mempelajarinya tidak hanya dari segi hukum tetapi juga non hukum, terutama manajemen. Terkait dengan hukum, berprosesnya sistem peradilan pidana harus menggunakan hukum acara pidana sebagai

20

Mardjono Reksodiputro, Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana, Kumpulan Karangan Buku Kedua, (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hal. 140. 21

Ibid


pedoman.22 Proses peradilan pidana sebagai wujud konkrit dari sistem peradilan pidana akan berlangsung apabila terjadi suatu tindak pidana yang melanggar hukum pidana substansif (hukum pidana materil).23 Hukum acara pidana berhubungan erat dengan adanya hukum pidana, maka dari itu merupakan suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah yang berkuasa, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana.24 Hukum acara pidana berfungsi untuk menjalankan hukum pidana substansif, sehingga hukum acara pidana disebut sebagai hukum pidana formil.25 Hubungan PPNS dan kepolisian sendiri terutama berkaitan dengan tugas penyidikan suatu tindak pidana pajak. Untuk menghindari kesimpang-siuran tugas, penyalahgunaan kewenangan,

tumpang

tindihnya

kewenangan,

serta

kegagalan

mencapai

tugas

menyelesaikan kejahatan yang terjadi di masyarakat, perlu ada suatu hukum yang di dalamnya antara lain memuat siapa aparat penegak hukum yang oleh negara diberikan tugas penegakan hukum pidana, bagaimana tata cara penegakannya, apa saja tugas dan kewajibannya, serta apa sanksi bila ternyata pelaksanaannya tidak sesuai dengan cara atau tugas dan kewenangannya. Hukum tersebut dikenal sebagai hukum pidana formal atau hukum acara pidana, Wirjono Prodjodikoro merumuskan hukum acara pidana ini sebagai suatu rangkaian peraturan-peraturan yang memuat cara bagaimana badan-badan pemerintah 22

A. Soetomo, Hukum Acara Pidana Indonesia dalam Praktek, Cet. 1, (Jakarta: Pustaka Kartini, 1990), hal. 1-2. 23

H. Oemar Seno Adji, Hukum (Acara) Pidana dalam Prospeksi, Cet. 4, (Jakarta: Erlangga, 1984), hal. 151-153. 24

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana di Indonesia, (Bandung: Sumur Batu, 1970)

25

Darwan Prints, Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar, (Jakarta: Djambatan, 1989), hal. 1-

hal. 13.

2.


yang berkuasa, yaitu kepolisian dan PPNS harus bertindak guna mencapai tujuan negara dengan mengadakan hukum pidana. Oleh karena itu, keempat subsistem ini memiliki hubungan yang erat satu dengan yang lainnya dimana tujuannya adalah satu, tetapi tugasnya berbeda.26 Dalam Konteks bekerjanya hukum di masyarakat, khususnya dalam penanganan perkara tindak pidana pidana pajak, kepolisian dan PPNS sebagai organisasi kenegaraan (birokrasi) diarahkan untuk mencapai tujuan negara, tujuan hukum dan tujuan sosial. Mengenai hal ini Peter M. Blau dan Marshall M. Meyer menyatakan bahwa kini dalam masyarakat kontemporer birokrasi telah menjadi suatu lembaga yang menonjol, sebagai lembaga negara yang melambangkan era modern, dan tidak mungkin memahami kehidupan sosial masa kini kalau tidak mengerti tentang bentuk lembaga ini.27 Herbert L. Packer dalam bukunya “The Limits of The criminal Sanction”, mengungkapkan ada 2 (dua) model dalam proses Peradilan Pidana yaitu Model Pengendalian Kejahatan (Crime Control Model) dan Model Perlindungan Hak (Due Process Model). Packer mengajak untuk memahami betapa rumitnya proses kriminal, dia berusaha mengambil karakteristik dari model-model yang berlawanan. Perbedaan kedua model itu akan terlihat pada saat penangkapan sampai orang itu diputuskan bersalah. Adapun karakteristik dari Crime Control Model adalah efisiensi yang mana proses kriminal itu bekerja, cepat ditangkap dan diadili, seakan-akan tersangka itu bersalah, sedangkan Due Process Model, karakteristiknya adalah perlindungan hak-hak tersangka, untuk menentukan kesalahan

26

Wirjono Prodjodikoro, Asas-AsasHukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1986), hal.

20. 27

M Blau, Peter dan M. Meyer, Marshall, Birokrasi dalam Masyarakat Modern, (Jakarta: UI Press, 1987), hal. 14.


seseorang harus melalui suatu persidangan. Dalam kenyataaanya kedua model ini sangat banyak mempengarui hukum acara pidana indonesia, karakteristik Due Process Model menonjol pada KUHAP yaitu dilindunginya hak-hak tersangka, namun dalam bekerjanya KUHAP, maka Crime Control Model yang paling menonjol.28 Sebagai teori pendukung, digunakan teori koordinasi. Dalam nota kesepakatan telah disinggung bahwa penyidik Polri berperan sebagai koordinator, pengawasan dan Pembina teknis terhadap pelaksanaan tugas PPNS. Terkait dengan itu, di dalam instruksi Kapolri Nomor Pol. Ins/08/IX/1999 dinyatakan juga bahwa keberadaan PPNS sebagai penyidik pembantu bagi penyidik Polri. Hal itu ditegaskan oleh M. Mastra Liba yang menyatakan sebagai berikut: Undangundang Nomor 8 Tahun 1981 KUHAP menjelaskan bahwa kewenangan penyidik Polri atau PPNS sama seperti yang tercantum dalam Pasal 7. Hal tersebut sebenarnya tercermin pula di dalam Kputusan Menteri Kehakiman Nomor M.01.PN.07.03 Tahun 1982, tentang Pedoman Pelaksanaan KUHAP pada bidang penyidikan, yang antara lain disebutkan Polri sebagai Penyidik Utama wajib mengkoordinasikan PPNS dengan memberikan pengawasan, petunjuk dan bantuan. Pengertian koordinasi sendiri menurut Stoner dan Wankel dalam Moekijat adalah: “Proses penyatu paduan tujuan-tujuan dan kegiatan-kegaiatan dari bagian-bagian atau bidang-bidang fungsional atau organisasi yang terpisah untuk mencapai suatu sasaran organisasi secara efisien.”29 Dengan demikian, upaya penyatupaduan yang tidak dapat 28

R. Indra Sanjaya, Relevansi Kejaksaan dengan KPK dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi ditinjau dari Sistem Peradilan Pidana, diakses dari situs: http://www.hukumku.blogspot.com/2008/07/sistem-peradilan-pidana.html. Diakses tanggal 12 Maret 2012. 29

Moekijat, Koordinasi: Suatu Pengantar Teoritis, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), hal.3.


diwujudkan cenderung dapat menggagalkan sasaran yang ingin dicapai dalam konteks koordinasi tersebut. Kecenderungan penyimpangan PPNS dalam penindakan hukum terhadap tindak pidana pajak juga tidak dapat dipisahkan dari teori koordinasi, dimana problematic penerapan koordinasi berkisar pada perbedaan-perbedaan, yaitu “Perbedaan dalam orientasi sasaran, perbedaan dalam orientasi waktu, perbedaan dalam orientasi hubungan antra pribadi dan perbedaan dalam formalitas struktur”.30 Ini berarti bahwa faktor perbedaan tersebut dalam beberapa hal akan menghambat koordinasi yang dilakukan oleh penyidik Polri selaku koordinator, pengawas dan Pembina teknis terhadap penyidik PPNS. Dalam hal ini, perbedaan kepentingan seringan mewarnai koordinasi yang ditandai dengan gejala egoism sektoral yang cenderung mengutamakan kepentingan unit/pihaknya masing-masing daripada kepentingan bersama. Dengan demikian apabila PPNS melakukan penindakan tindak pidana pajak dengan tanpa dikoordinasikan dengan Polri merupakan bentuk penyimpangan yang mencerminkan pelanggaran kewenangan hukum, karena bertentangan dengan peran Polri sebagai Korwas dan Pembina Teknis PPNS serta tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Dari teori koordinasi di atas diperoleh pemahaman bahwa dalam upaya terkait itu seharusnya diselaraskan dan dipadukan berbagai gerak, langkah serta kegiatan untuk sampai pada sasaran yang sama melalui koordinasi. Apabila koordinasi tidak berjalan dengan baik, sedang berbagai pihak terkait tersebut memiliki misi, fungsi dan kepentingan yang berbeda maka dapat diperhitungkan bahwa pencapaian pada tujuan yang sama tidak akan tercapai.

30

Dann Sugandha, Koordiansi Suatu Gerak Administrasi, (Jakarta: Intermedia, 1987), hal. 23.


Demikian halnya dengan peran Polri sebagai koordinator bagi PPNS, apabila Polri tidak melaksanakan fungsi sebagai koordinator sebagaimana mestinya, maka penindakan terhadap tindak pidana pajak oleh PPNS cenderung menyimpang dari konsep dan rencana yang dicanangkan oleh Polri dan mereka akan berupaya mencapai sasarannya sendiri dengan ukuran dan kriterianya sendiri pula. Fenomena itulah yang kemudian mengindikasikan munculnya pelanggaran kewenangan hukum dalam penindakan tindak pidana pajak. Pengertian pengawasan Polri terhadap PPNS yang dimuat dalam Nota Kesepakatan Bersama tanggal 24 Februari 1999 tidak mengandung aspek penindakan, namun menyangkut penyusunan pelaporan, pelaporan berkala dalam penyidikan, evaluasi hasil pelaporan serta evaluasi pelaksanaan tugas penyidikan. Pengertian pengawasan secara umum dikemukakan oleh Sujamto, bahwa pengawasan adalah: “Segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan atau kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak”31 Salah satu peran Polri terhadap PPNS untuk melakukan pengawasan, maka dalam hal ini Polri berwenang melakukan pengamatan, pemantauan serta penilaian terhadap kegiatan PPNS, termasuk dalam aktivitas penindakan terhadap tindak pidana pajak. 2. Landasan Konsepsi

Konsep adalah salah satu bagian terpenting dari teori. Konsepsi adalah pendapat, pangakalan pendapat; Konsepsi diterjemahkan sebagai usaha membawa sesuatu dari abstrak menjadi suatu yang konkrit, yang disebut dengan operational 31

Sujamto, Beberapa Pengertian Dibidang Pengawasan, (Jakarta: Galia Indonesia, 1993), hal.

17.


definition.32 Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindarkan perbedaan pengertian atau penafsiran mendua (dubius) dari suatu istilah yang dipakai. Guna menghindari kesalahpahaman atas berbagai istilah yang dipergunakan dalam penelitian ini, maka berikut akan dijelaskan maksud dari istilah-istilah sebagai berikut: a. Tindak pidana Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat dalam Wet Boek van Strafrecht voor Nederlands Indie, akan tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud dengan strafbaar feit tersebut. Karena itu para ahli hukum berusaha memberi arti dari istilah tersebut walau sampai saat ini belum ada keseragaman pendapat.33 Moeljatno, memakai istilah “perbuatan pidana” untuk menggambarkan isi pengertian strafbaar feit dan beliau mendefinisikannya sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Beliau tidak setuju dengan istilah “tindak pidana” karena menurut beliau “tindak” lebih pendek daripada perbuatan, “tindak” tidak menunjukkan kepada hal yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menyatakan keadaan konkrit.34

32

Tan Kamello, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara, Disertasi, (Medan: PPs USU), hal. 35. 33

Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana I, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hal 67.

34

Leden Marpaung, Unsur-unsur Perbuatan yang dapat Dihukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 1991), hal. 3


b. Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.35 c. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang berdasarkan

peraturan

perundang-undangan

ditunjuk

selaku

penyidik

dan

mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing.36 d. Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.37 e. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.38 f.

Peranan adalah serangkaian tingkah laku yang dihubungkan dengan suatu posisi tertentu.39 Di dalam penelitian ini, yang dimaksud dengan peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Perpajakan dan penyidik POLRI adalah serangkaian tindakan oleh PPNS dan penyidik POLRI sesuai dengan fungsi dan wewenangnya untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana bidang perpajakan yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. 35

Erly Suandy, Hukum Pajak, (Yogyakarta: PT. Salemba Empat, 2005), hal. 5.

36

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, Pasal 1 angka (11)

37

Ibid, Pasal 1 angka (1)

38

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 angka (2).

39

Indria Samego, Reformasi Berkelanjutan: Institusi Kepolisian Republik Indonesia, Bidang Sumber Daya Manusia, Kemitraan, (Jakarta: LMUI dan Kepolisian Negara RI, 2006), hal. 7.


G. Metode Penelitian 1. Jenis Penelitian Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma norma dalam hukum positif. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Tujuan penelitian deskriptif adalah menggambarkan secara tepat, sifat individu, suatu gejala, keadaan atau kelompok tertentu.40 Deskriptif analitis berarti bahwa penelitian ini menggambarkan suatu peraturan hukum dalam konteks teori-teori hukum dan pelaksanaanya, serta menganalisis fakta secara cermat tentang peranan PPNS dalam penyidikan tindak pidana perpajakan. 2. Sumber data Sumber-sumber penelitian dapat dibedakan menjadi sumber-sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder, yang digunakan dalam penelitian ini a. Bahan hukum primer Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Terdiri dari perundang-undangan mengenai Kepolisian RI dan Perpajakan, yakni Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan Perubahannya, dan lain-lain, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang otoritasnya di bawah undang-undang adalah Peraturan Pemerintah, Peraturan

40

C.G.F. Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, (Bandung: Alumni, 1994), hal. 89.


Presiden atau peraturan suatu badan hukum atau lembaga negara. Putusan pengadilan merupakan konkretitasi dari perundang-undangan. b. Bahan hukum sekunder Berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumendokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamuskamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.41 c. Bahan hukum tertier Berupa bahan hukum penunjang yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, kamus kesehatan, majalah dan jurnal ilmiah.42 Jadi penelitian ini menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tertier sebagai sumber penelitian. 3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Studi tersebut sangat berguna dalam membantu penelitian ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang dekat dengan gejala yang dipelajari, dengan memberikan pengertian penyusunan persoalan yang tepat, mempertajam perasaan untuk menilai, membuat analisis dan membuka kesempatan memperluas pengalaman ilmiah.43

41

Petter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hal 141.

42

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudi, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hal. 14. 43

Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, (Jakarta: Gramedia, 1991), hal.

65.


Teknik pengumpulan bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder melalui pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, tulisan-tulisan para pakar hukum, bahan kuliah, dan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan penelitian ini 4. Teknik Analisis Data Lexy J. Moloeng mengatakan bahwa "proses analisis data dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan sebagainya.44 Dalam penelitian ini, semua data yang diperoleh dikelompokkan sesuai dengan penelitian dan diteliti serta dievaluasi keabsahannya. Setelah itu diseleksi dan diolah lalu dianalisa sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku untuk melihat kecenderungan yang ada. Analisa data termasuk penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif dan deduktif, sehingga diharapkan akan memberikan solusi dan jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.

44

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006),

hal. 247.


BAB I PENDAHULUAN. menempatkan pajak sebagai salah satu sumber peningkatan kesejahteraan rakyat

Recommend Documents