BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Makin maju dan berkembang suatu masyarakat, makin tinggi pula mobilitas sosialnya, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Untuk mendukung mobilitas sosial tersebut maka peran dan fungsi pengangkutan makin hari makin dirasakan penting. Bukan hanya oleh kalangan bisnis dan para pejabat pemerintah saja, namun juga oleh kalangan masyarakat umum. Pengangkutan juga mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa. Pengangkutan dapat dilakukan melalui udara, laut dan darat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum. Pengangkutan udara dewasa ini merupakan pilihan pertama guna berpergian, terutama bagi perjalanan jarak jauh. Pengangkutan Udara dapat dilakukan dengan menggunakan pesawat udara, jet, ataupun helikopter. Pada umumnya masyarakat lebih sering menggunakan pesawat udara. Faktor kecepatan, efisiensi, dan kenyamanan merupakan pertimbangan utama orang lebih memilih moda pengangkutan udara daripada moda lainnya. Hanya faktor biaya dan jarak (dekat) saja yang masih merupakan pertimbangan orang memilih moda transportasi seperti kereta api dan kapal laut. Meskipun masyarakat umum sudah sering menggunakan jasa moda pengangkutan udara, namun masih sangat banyak orang yang belum mengetahui secara komprehensif mengenai ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan pengangkutan udara. Bagaimana bentuk kontrak antara dia dengan pengangkut, kapan dia dianggap sebagai penumpang, hak-hak apa saja yang dia miliki apabila dia mengalami kerugian, dan sejauh mana tanggung jawab pengangangkut udara 1
2
dan sebagainya. Pengangkutan udara dengan pesawat udara diatur dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi karena sudah tidak sesuai dengan keadaan sekarang. Selain itu Peraturan tentang Pengangkutan Udara juga diatur dalam Ordonantie Pengangkutan Udara (Luchtvervoer Ordantie - Stb.1939 No.100), Peraturan Menteri Nomor 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara,
Peraturan Menteri No.31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan
Penerbangan Nasional serta peraturan lain yang berkaitan dengan pengangkutan udara. Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting untuk pembangunan ekonomi bangsa. 1Pengangkutan udara merupakan satu-satunya alternatif yang cepat, efisien, dan ekonomis bagi pengangkutan antar pulau dan antar daerah, terutama antar daerah terpencil di pulau-pulau besar luar Jawa.Di samping itu pengangutan Udara juga merupakan sarana penting bagi pengembangan industri pariwisata di Indonesia sebagai negara yang kaya akan tradisi. Peran dan fungsi pengangkutan udara yang sangat penting ini, terutama ditinjau dari segi politik dan ekonomi, telah menyebabkan perkembangan yang sangat pesat terhadap dunia penerbangan nasional. Perkembangan ini tidak hanya jumlah pesawat saja tetapi juga dalam jumlah perusahaan nasional. Menurut sejarahnya, penerbangan pertama di indonesia terjadi pada tanggal 19 Februari 1913, ketika J.W.E.R. Hilgers, orang Belanda, melakukan 1
Sinta Uli, Pengangkutan: Suatu tinjauan Multimoda Transport, Angkutan Laut, Angkutan Darat, Angkutan Udara, USU Press, Medan, 2006, hlm.1.
3
penerbangan diatas kota Surabaya dengan sebuah pesawat fokker. Peristiwa itu ternyata bukan hanya penerbangan pertama tetapi juga peristiwa kecelakaan pesawat pertama yang terjadi di indonesia, karena pada hari itu pesawat yang ditumpangi Hilgerts jatuh di Desa Baliweri. 2 Pengangkutan Udara adalah setiap kegiatan yang menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara lain atau beberapa bandar udara. Pada Undang- Undang No.1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan, pasal 1 ayat 1 memberikan arti “Penerbangan adalah suatu kesatuan sistem yang terdiri atas pemanfaatan
wilayah
udara,
pesawat
udara,
angkutan
udara,
navigasi
penerbangan, keselamatan dan keamanan, lingkungan hidup, serta fasilitas penunjang dan fasilitas umum lainnya”. Agar terjadi pengangkutan dengan pesawat udara niaga perlu diadakan perjanjian pengangkutan udara terlebih dahulu antara Badan Usaha Pengangkutan Udara Niaga dengan penumpang atau pemilik kargo yang dibuktikan dengan dokumen pengangkutan berupa tiket penumpang atau tiket bagasi atau tiket kargo. 3 Pada asasnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 mencegah terjadinya diskriminasi. Dikatakan bahwa penyelenggaraan penerbangan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata tanpa diskriminasi kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau tanpa membedakan suku, agama, dan keturunan serta tingkat ekonomi , golongan, partai politik, maupun kebangsaan. 4
2
E.Saefullah Wiradipradja, Hukum Transportasi Udara, Kiblat, Bandung, 2008, hlm.18. Abdulkadir Muhammad,Hukum Pengangkutan Niaga. PT.Cita Aditya Bakti, Bandung, 2013 , hlm.20. 4 K.Martono, Hukum Penerbangan Berdasarkan UURI No.1 Tahun 2009. Cv.Mandar Maju, Bandung, 2009, hlm.82. 3
4
Hukum dan praktek pengangkutan udara berkembang dengan pesat. Perusahaan penerbangan menjamur dan masyarakat yang menggunakan angkutan udara meningkat pesat bahkan mengalahkan transportasi lain seperti kereta api, baik karena jangkauan yang lebih jauh, nyaman, efisien (waktu), dan lain sebagainya. Selain itu berbagai kemudahan baru disediakan seperti pemesanan tiket melalui telepon, internet, dan lain sebagainya. 5 Kini dengan banyaknya perusahaan pengangkutan udara baik milik pemerintah maupun swasta bahkan ada perusahaan milik daerah, menimbulkan persaingan yang ketat. Ditambah lagi dengan berkembangnya apa yang disebut tiket murah (low cost) yang ditawarkan beberapa perusahaan udara yang baru berdiri seperti : Lion Air, Sriwijaya Air, Air Asia, dan sebagainya. Pada saat sekarang perusahaan penerbangan pada umumnya merupakan perusahaan besar dengan modal berjumlah multimilyaran sampai trilyunan rupiah, dan didukung dengan sistem asuransi
yang
mendistribusikan resiko kepada berbagai pihak. Posisi ekonomi perusahaan penerbangan sangat jauh lebih kuat dibanding posisi para pengguna jasa transportasi udara secara individual. Demikian juga di bidang teknologi, dunia penerbangan merupakan salah satu bidang yang menggunakan teknologi sangat canggih, sehingga tingkat keselamatan penerbangan, dewasa ini, sudah jauh lebih baik pada waktu Ordonansi (konvensi Warsawa). 6 Dilihat dari aspek penyelenggaraan penerbangan terdapat dua bentuk kegiatan penerbangan yaitu penerbangan komersil dan penerbangan bukan komersil atau yang dapat disebut dengan Angkutan Udara Niaga dan Angkutan Udara bukan Niaga.
5
E.Saefullah Wiradipradja,Op.cit., hlm. 9. Ibid., hlm. 23.
6
5
Penerbangan komersil atau niaga merupakan bentuk transportasi udara untuk umum yang memungut pembayaran bagi penggunanya. Jenis penerbangan ini dibedakan lagi menjadi 2 (dua) bentuk yaitu penerbangan niaga berjadwal dan penerbangan niaga tidak berjadwal. 7 Perkembangan perusahaan penerbangan di satu sisi mengguntungkan bagi pengguna jasa angkutan udara baik penumpang dan pemilik kargo karena akan lebih banyak pilihan. Perusahaaan perusahaan tersebut akan bersaing untuk mencari penumpang sebanyak-banyaknya dengan menawarkan tarif yang lebih murah dan menawarkan berbagai bonus. Namun disisi lain, dengan tarif yang murah tersebut sering menurunkan kualitas pelayanan (service), bahkan yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah akan menyebabkan berkurangnya kualitas pemeliharaan pesawat sehingga rawan terhadap keselamatan pernerbangan dan akan berdampak kurang baik terhadap keamanan, keselamatan , perlindungan penumpang. Angkutan udara Niaga adalah angkutan yang digunakan untuk melayani kepentingan sendiri yang dilakukan untuk melakukan kegiatan usaha pokoknya selain dibidang angkutan udara. Secara umum dinyatakan bahwa setiap pengangkutan bertujuan untuk tiba ditempat tujuan dengan selamat dan meningkatkan nilai guna bagi penumpang ataupun barang yang diangkut. Tiba ditempat tujuan artinya proses pemindahan dari satu tempat ke tempat tujuan berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan, sesuai dengan waktu yang di rencanakan. Dengan selamat artinya penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meninggal dunia. Jika yang diangkut barang, selamat artinya barang yang
7
Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 62.
6 diangkut tidak mengalami kerusakan, kehilangan, kekurangan atau kemusnahan. 8 Namun dewasa ini Perkembangan dunia penerbangan tidak dibarengi dengan tercapainya tujuan pengangkutan untuk tiba ditempat dengan selamat dan meningkatnya nilai guna bagi penumpang atau barang yang diangkut. Hal ini ditandai dengan banyak terjadinya kecelakaan pesawat udara baik di dalam negeri maupun diluar negri yang diakibatkan oleh kurangnya keamanan dan keselamatan dalam penyelenggaraan penerbangan. Kegiatan pengangkutan udara melibatkan dua pihak, yaitu pengangkut dan pihak pengguna jasa. Pengangkut adalah badan usaha angkutan niaga, pemegang izin kegiatan angkutan udara bukan niaga yang melakukan kegiatan angkutan udara niaga berdasarkan ketentuan undang-undang, dan/atau badan usaha selain badan usaha angkutan udara niaga yang membuat kontrak perjanjian angkutan udara niaga. Pengangkut dalam hal ini adalah
perusahaan atau maskapai
penerbangan yaitu penerbangan komersil dan penerbangan bukan komersil atau dapat disebut Angkutan Udara Niaga atau Angkutan Udara bukan Niaga. Sedangkan pihak pengguna jasa biasa disebut dengan penumpang atau konsumen. Pasal 341 KHUD mendefenisikan Penumpang atau (passanger) adalah semua orang yang ada di kapal, kecuali nakhoda sedangkan konsumen ialah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan sendiri, keluarga, orang lain, maupun mahluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Jadi dapat diartikan bahwa penumpang dalam angkutan udara ialah setiap orang yang menggunakan jasa penerbangan angkutan udara. Para pihak tersebut terikat oleh suatu perjanjian, yaitu perjanjian pengangkutan.
8
Ibid., hlm. 15.
7
Sebagaimana layaknya suatu perjanjian yang merupakan manifestasi dari hubungan hukum yang bersifat keperdataan maka didalamnya terkandung hak dan kewajiban yang harus dipenuhi yang dikenal dengan istilah prestasi. Prestasi dalam hukum perjanjian adalah pelaksanaan dari isi perjanjian yang telah diperjanjikan menurut tatacara yang telah disepakati bersama. Hak dan kewajiban penumpang
tersebut
biasanya
dituangkan
dalam
dokumen
perjanjian
pengangkutan. Dokumen perjanjian pengangkutan udara terdiri dari : 1. Tiket penumpang pesawat udara 2. Pas masuk pesawat udara (boarding pass) 3. Tanda pengenal bagasi (baggage identification/claim tag) 4. Surat muatan udara (airways bill) 9 Perjanjian pengangkutan selalu didahului oleh kesepakatan antara pihak pengangkut dan pihak penumpang atau pengirim. Kesepakatan tersebut pada dasarnya berisi kewajiban dan hak pengangkut dan penumpang atau pengirim. Dalam Pengangkutan udara pengangkut dalam hal ini maskapai penerbangan berkewajiban
mengangkut
penumpang
atau
barang
sejak
ditempat
pemberangkatan sampai ke tempat tujuan yang telah disepakati dengan selamat. Sebagai imbalannya, pengangkut atau maskapai penerbangan berhak menerima sejumlah uang jasa atau uang sewa yang disebut biaya pengangkutan. Sedangkan kewajiban penumpang atau pengirim adalah membayar sejumlah uang sebagai biaya pengangkutan dan memperoleh hak atas pengangkutan sampai di tempat
9
Fredy Luth Purba, Perlindungan Konsumen Atas Keruskan dan Kehilang Bagasi Penumpang Pesawat oleh Maskapai Penerbangan(studi.PT.Metro Batavia Cabang Medan),Jurnal Hukum Ekonomi vol. 1 no.1, Medan,2013, hlm.2.
8 tujuan dengan selamat. 10 Sampai di tempat tujuan dengan selamat memiliki arti bahwa proses pemindahan penumpang dari tempatnya berangkat ke tempat tujuannya berlangsung tanpa hambatan dan kemacetan sesuai dengan waktu yang direncanakan dan penumpang dalam keadaan sehat, tidak mengalami bahaya yang mengakibatkan luka, sakit, atau meinggal dunia. Perjanjian pengangkutan udara membuktikan adanya tanggung jawab pengangkut untuk mengangkut penumpang sampai di tempat tujuan dengan selamat, namun kenyataan pihak pengangkut atau masakapi penerbangan belum dapat mengantarkan penumpangnya ke tempat tujuan dengan selamat dan sempurna. Hal ini ditandai dengan banyaknya musibah yang diterjadi pada kegiatan pengangkutan udara seperti kecelakaan pesawat udara, penundaan jadwal penerbangan, pembatalan jadwal penerbangan, serta hilangnya bagasi penumpang. Terjadinya musibah dalam pengangkutan udara tidak dikehendaki oleh semua pihak dalam pengangkutan udara, karena akan dapat menimbulkan kerugian material, fisik atau korban jiwa. Penyebab terjadinya musibah dalam pengangkutan udara adalah baik pengangkut ataupun penumpang tidak mematuhi peraturan ataupun disiplin kerja. Contohnya, pihak maskapai penerbangan lalai dalam melakukan pegecekan terhadap mesin pesawat udara akibatnya pada saat mendarat roda pesawat tidak berfungsi sehingga pesawat tergelincir. Contoh lainnya, ada penumpang yang membawa bahan yang mudah meledak seperti mercon yang tidak terdeteksi oleh penumpang bandara sehingga dapat memicu ledakan pada pesawat. Walaupun demikian, kerugian terbesar jika terjadinya musibah pada pengangkutan udara sangat terasa pada penumpang. Untuk itu
10
Abdulkadir Muhammad, Op.cit., hlm. 2.
9
penumpang membutuhkan perlindungan hukum karena terbatasnya pengetahuan penumpang akan hak dan kewajibannya di dalam kegiatan pengangkutan udara. Penumpang yang haknya sering diabaikan oleh pihak maskapai penerbangan perlu mengetahui dengan jelas hak-hak apa saja yang dimiliki oleh penumpang, dan bagaimana pengaturan hukum yang berfungsi sebagai payung pelindung terhadap hak-hak penumpang. Sehingga tidak ada pihak yang merasa tertipu ataupun mengalami kerugian terhadap penyelengggaran pengangkutan udara. Karena itu penulis tertarik untuk menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi dalam rangka menyelesaikan persyaratan mendapatkan gelar Sarjana Hukum. Penulis tertarik mengangkat skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Penumpang Pesawat Udara Pada PT.Lion Air Medan”.
B. Permasalahan Berdasarkan
uraian
latar
belakang
tersebut
dapat
dirumuskan
permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana
penyelenggaraan
perjanjian
pengangkutan
udara
yang
dilaksanakan oleh PT.Lion Air Medan ? 2. Bagaimana perlindungan hak terhadap penumpang pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 2009 dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011? 3. Bagaimana tanggung jawab maskapai penerbangan PT.Lion Air terhadap penumpang pesawat udara?
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan perumusan masalah tersebut ada beberapa tujuan dari penelitian ini , yaitu sebagai berikut :
10
1. Mengetahui
tentang
penyelenggaraaan
perjanjian
pengangkutan
yang
dilaksanakan oleh PT.Lion Air Medan terhadap penumpangnya. 2. Mengetahui dan menjelaskan perlindungan hak terhadap penumpang pesawat udara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011. 3. Mengetahui tentang tanggung jawab
yang diberikan oleh maskapai
penerbangan Lion Air Medan terhadap penumpang pesawat PT.Lion Air Medan.
D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini bermanfaat dalam pengembangan ilmu hukum khususnya hukum perdata dalam bidang hukum pengangkutan dan hukum perlindungan konsumen. 2. Manfaat praktis Manfaat praktis dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan bahan masukan bagi penulis pribadi, masyarakat, kalangan akademis, pemerintah serta pihak yang berkaitan langsung dengan kegiatan pengangkutan udara (penumpang dan pihak pengangkut) sehingga dapat terciptanya kegiatan pengangkutan udara yang tertib, teratur, selamat, aman dan nyaman.
E. Metode Penelitian 1. Jenis penelitian Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif-Empiris. Pada penelitian hukum Normatif dilakukan dengan menggunakan kajian terhadap
11
peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan hukum yang terdapat dari hubungan dengan skripsi. Sedangkan penelitian Empiris merupakan penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data primer, yaitu dengan melakukan wawancara kepada pimpinan PT.Lion Air Medan. 2. Lokasi Penelitian Lokasi penelitian ini adalah pada PT.Lion Air Medan yang terletak pada Bandar Udara Kuala Namu Medan. 3. Jenis Data Data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: a. Bahan hukum primer yang
berupa perundang-undangan yang berkaitan
dengan perlindungan hukum terhadap hak penumang pengangkutan udara, yaitu antara lain : Ordonansi Pengangkutan Udara (Luchtverveoer OrdantieStb.1939
No.100),
Undang-Undang
Nomor
1
Tahun
2009
tentang
Penerbangan, Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara, Peraturan Menteri Perhubungan No.31 Tahun 2013 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional. b. Bahan hukum sekunder yang digunakan berupa bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan bahan hukum primer meliputi literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum dan hukum pengetahuan, dan jurnal yang penulis peroleh dari perpustakaan, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan permasalahan. Penelitian ini juga akan menggunakan internet sebagai media dalam penelusuran data yang memiliki relavansi dengan topik penelitian, yaitu dengan cara mengunjungi situs-situs internet yang memuat tulisan-tulisan atau data yang berkenaan dengan pengangkuan udara, yaitu situs Direktorat
12
Hubungan Udara Dapartemen Perhubungan yang banyak memuat data dan informasi yang berkaitan dengan kegiatan penerbangan niaga, dan beberapa situs internet yang lain yang relevan dengan permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini, misalnya situs internet maskapai penerbangan. c. Bahan hukum tersier yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder 11. Diambil dari kamus bahasa indonesia dan kamus hukum. 4. Metode Pengumpulan Data a. Library research (studi kepustakaan) yaitu mempelajari dan juga menganalisis secara sistematis peraturan perundang-undangan, buku-buku, catatan kuliah maupun sumber lain yang terdapat hubungannya dengan skripsi ini. b. Field Research (studi lapangan) yaitu penelitian yang langsung dilaksanakan ke lapangan, perolehan data untuk skripsi ini dilakukan dengan melakukan wawancara langsung kepada pimpinan PT.Lion Air Medan sebagai perusahaan pengangkutan udara. 5. Analisis Data Analisis data dalam skripsi ini adalah dengan menggunakan data kualitatif, yaitu suatu analisis data yang secara jelas serta diuraikan ke dalam bentuk kalimat sehingga dapat diperoleh gambaran jelas yang berhubungan dengan skripsi ini. Skripsi ini merupakan bagian dari hasil wawancara kepada pihak PT.Lion Air Medan.
11
hlm.114.
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta, Raja Grafindo Persana, 2010,
13
F. Keaslian Penulisan Skripsi ini benar merupakan hasil pemikiran penulis dengan melakukan riset ke PT. Lion Air Medan dan mengambil panduan dari buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan judul skripsi. Setelah penulis melihat dan melakukan uji bersih ke perpustakaan di Fakultas Hukum Jurusan Hukum Perdata, penulis menemukan bahwa tidak ada judul yang sama pada arsip Perpustakaan Universitas Cabang Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara/Pusat Dokumentasi dan Informasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Sehingga dapat dinyatakan bahwa isi dari tulisan skipsi ini adalah asli dan keasliannya dapat dipertanggung jawabkan secara akademis. Beberapa judul skripsi berserta rumusan masalah yang dituliskan berikut ini adalah sebagai bukti bahwa tidak ada kesamaan judul dengan judul yang pernah ditulis sebelumnya. Nama : Desy Hariani Nasution Nim
: 070200134
Judul
: Tanggung Jawab Perusahaan Penerbangan Terhadap Barang Bagasi Penumpang
Permasalahan : 1. Bagaimana hukum pengangkutan udara di Indonesia menurut UndangUndang RI Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan? 2. Bagaimana penyelenggaraan angkutan udara oleh PT. Garuda Indonesia Airlines (selanjutnya disingkat dengan PT.GAI) ? 3. Bgaimana tanggung tanggung jawab PT.GAI terhadap barang bagasi penumpang ?
14
Nama : Faradina Wardhani Susilo Nim
: 0802000337
Judul:Perlindungan Hukum Bagi Penumpang yang Mengalami Kerugian Transportasi Udara (studi tentang: Tanggung Jawab PT. Garuda Indonesia dalam Pengangkutan Jamaah Haji di Indonesia) Permasalahan : 1. Bagaimana perlindungan hukum dalam pengangkutan udara di Indonesia menurut Undang-Undang No.1 Tahun 2009 tentang Penerbangan? 2. Upaya hukum apa yang dapat ditempuh oleh penumpang yang mengalami kerugian dalam kegiatan transportasi? 3. Bagaimanakah tangung jawab hukum dari maskapai penerbangan terhadap penumpang ditinjau dari Undang-Undang No.1 Tahun 2009 (studi tentang: tanggung jawab PT.Garuda Indonesia dalam Pengangkutan Jamaah Haji) ? Adapun yang menjadi judul skripsi penulis adalah “Analisis Hukum Terhadap Perlindungan Hak Penumpang Pesawat Udara Pada PT.Lion Air Medan”. Pokok
bahasan
dalam
skripsi
penulis
adalah
bagaimanakah
penyelenggaran perjanjian pengangkutan udara yang dilaksanakan PT.Lion Air Medan, Bagaimanakah tanggung jawab maskapai penerbangan PT.Lion Air Medan terhadap pelayanan, keselamatan, keamanan, ganti rugi terhadap penumpang dan bagaimana pengaturan perlindungan hak terhadap penumpang pesawat udara menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan Peraturan Menteri Nomor 77 tentang Tangung jawab Pengangkut Angkutan Udara.
15
G.
Sistematika Penulisan Hasil penelitian ini disusun menjadi karya ilmiah dalam bentuk skripsi
yang tebagi atas 5 (lima) bab , dengan sistematika penulisan tersusun sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Berupa pendahuluan yang memuat latar belakang, permasalahan , tujuan penelitian, manfaat penulisan, metode penelitian, keaslian penulisan,dan sistematika penulisan. BAB II PENGANGKUTAN
PENUMPANG
MELALUI
ANGKUTAN
UDARA Secara umum menjelaskan tentang,pengangkutan dan pengaturan hukumnya, perjanjian pengangkutan udara dan tanggung jawab pengangkut dalam pengangkutan udara. BAB III PENYELENGGARAAN PENGANGKUTAN UDARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO.1 TAHUN 2009 tentang PENERBANGAN Secara umum menjelaskan tentang, tinjauan tentang penerbangan dan prinsip-prinsip penerbangan, penyelenggaraan penerbangan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang pesawat menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. BAB IV ANALISIS HUKUM PERLINDUNGAN HAK PENUMPANG PESAWAT UDARA PADA PT. LION AIR MEDAN Secara
umum
menjelaskan
tentang,
penyelenggaraan
perjanjian
pengangkutan udara yang dilaksanakan oleh PT.Lion Air Medan,
16
perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat menurut UndangUndang Nomor 1 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Nomor 77 Tahun 2011, tanggung jawab maskapai penerbangan Lion Air Medan terhadap penumpang dalam hal pelayanan, keselamatan, keamanan, ganti rugi terhadap penumpang Lion Air Medan. BAB V PENUTUP Merupakan akhir dari penulisan skripsi dalam bentuk skripsi yang berisikan kesimpulan dan saran guna memberikan masukan bagi pihakpihak yang terkait.
