BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Penelitian Kemiskinan merupakan kondisi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhannya sesuai dengan kehidupan yang layak. Kemiskinan memiliki ciri yang berbeda antar wilayah, perbedaan ini terkait pada kemiskinan sumber daya alam, sumber daya manusia dan kelembagaan setempat. Kemiskinan tumbuh sebagai bagian dari masalah dalam kehidupan masyarakat. Kemiskinan bukan hanya masalah individu dalam suatu negara tetapi menjadi masalah bangsa dalam rangka globalisasi dan sudah menjadi masalah makro. Untuk memungkinkan masyarakat paling miskin bertindak, perlu ada fasilitator (para agen pembangunan) yang memiliki sumberdaya, kekuasaan, dan kemampuan untuk bertindak. Masyarakat yang paling miskin terjebak dalam situasi ketidakberdayaan karena kemiskinan ekonomi dan sosial yang ekstrim, sehingga
seringkali
menyempitkan,
membunuh
kesadaran,
melemahkan,
mengisolir, dan merapuhkan mereka (Chambers, dalam Ismi dan Marwanti, 2012) Permasalahan
kemiskinan
yang
cukup
kompleks
membutuhkan
intervensi semua pihak secara bersama dan terkoordinasi karena penanganannya selama ini cenderung parsial dan tidak berkelanjutan. Peran dunia usaha dan masyarakat pada umumnya belum juga optimal. Kerelawanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang menjadi sumber penting dalam pemberdayaan dan pemecahan akar permasalahan kemiskinan juga mulai luntur (Chambers, 1998).
1
Program-program
penanggulangan
kemiskinan
sudah
banyak
dilaksanakan di Indonesia seperti pengembangan desa tertinggal, perbaikan kampung dan gerakan terpadu pengentasan kemiskinan. Pemerintah saat ini menangani program tersebut secara menyeluruh, terutama sejak krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia tahun 1997. Melalui program-program Jaring Pengaman Sosial (JPS) ini, masyarakat sebagai sasaran ikut terlibat dalam berbagai kegiatan. Salah satu cara yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin saat ini adalah melalui Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP). P2KP dilaksanakan sejak tahun 1999 sebagai upaya pemerintah untuk membangun
kemandirian
masyarakat
dan
pemerintah
daerah
dalam
menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Mempertimbangkan hal positif ini mulai tahun 2007 telah dirintis untuk mengadopsi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat PNPM Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) menjadi bagian dari P2KP. Mulai tahun 2007 PNPM-MP diarahkan untuk mendukung upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pencapaian sasaran Millennium Development Goals (MDGs) untuk mencapai pengurangan penduduk miskin sebesar 50% di tahun 2015. P2KP sudah berjalan selama 15 tahun (1999-2014). Pada tahun 2011 sasaran lokasi program meliputi 33 provinsi, 268 kab/kota, 1.153 kecamatan dan 10.948 kelurahan/desa. Selama kurun waktu tersebut bantuan teknis (konsultan) dan dana bantuan langsung masyarakat telah disalurkan ke masyarakat dengan nilai yang cukup besar dalam rangka untuk mencapai tujuan program. Hasil yang 2
dicapai belum sesuai yang diharapkan, sehingga kita semua perlu melakukan review-refleksi untuk kemudian menata ulang strategi implementasi yang lebih baik. Dari aspek pelaku selama ini pelaksanaan dan penyalahgunaan dana banyak dilakukan oleh masyarakat, tetapi sekarang mulai merambah ke anggota Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dan konsultan (fasilitator kelurahan). Meningkatnya eskalasi penyalahgunaan dana, nilai dan sikap didalam PNPM-MP perlu disikapi dan diantisipasi oleh semua pihak agar tidak mengancam keberlangsungan program. Menurut Kepala Kementerian Pekerjaan Umum Didiet A.Akhdiat yaitu “BKM berdaya memiliki indikasi kualitatif, antara lain partisipasi penduduk dewasa pada Pemilu BKM tingkat basis lebih dari 30%, penyusunan PJM dilakukan secara partisipatif dan mencerminkan pencapaian tujuan PJM kelurahan 3 tahun ke depan, warga miskin (PS-2) menjadi sasaran utama penerima manfaat kegiatan tridaya (infrastruktur, ekonomi dan sosial), dilakukan audit independen setiap tahun dengan hasil opini sekurang-kurangnya WDP (Wajar Dengan Pengecualian), dan kinerja pembukuan sekretariat dan UPK BKM minimal "memadai". Faktanya yang terjadi adalah masih ada 2.178 kelurahan yang partisipasi penduduk dewasanya (pada Pemilu BKM tingkat basis) masih kurang dari 30%, persentase warga miskin (PS-2). Penerima manfaat kegiatan tridaya pada tahun 2013 baru mencapai 77%, masih ada 5 BKM yang hasil audit tahun 2012 berstatus tidak wajar ”. Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa kapasitas BKM di wilayah dampingan masing-masing belum bekerja secara optimal. Kondisi ini juga terlihat di Provinsi Sumatera Utara yang terdiri dari 31 kabupaten dan kota. Banyak kotakota atau kabupaten yang masih memiliki penduduk miskin termasuk didalamnya kabupaten Labuhanbatu. Jumlah penduduk miskin di kabupaten Labuhanbatu sebesar 415.110 jiwa dan persebarannya yang tidak merata besarnya (BPS , 2012). 3
Persentase dan jumlah penduduk miskin di kabupaten Labuhanbatu tahun 20102012 dapat dilihat pada Tabel 1.1. Tabel 1.1 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2012 No. Kabupaten/Kota Jumlah/Total Persentase (%) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 2010 2011 2012 2010 2011 2012 1. 1Labuhanbatu 44300 42610 41310 10,67 10,15 9,61 2. 2Labuhanbatu Utara 40900 39340 38110 12,32 11,77 11,34 3. LLabuhanbatu Selatan 43400 41740 40440 15,58 14,86 13,95 Sumber : BPS, 2010-2012 Berdasarkan data tabel 1.1 menunjukkan dari tahun 2010-2012 penurunan jumlah penduduk miskin terjadi secara fluktuatif. Pada tahun 2010-2011 hanya berkurang 0,52% atau sebesar 1.690, sedangkan di tahun 2011-2012 penurunan jumlah penduduk miskin sebesar 0,54 % atau sebesar 1.300 jiwa. Kondisi ini menimbulkan tanda tanya besar mengenai program pengentasan kemiskinan yang selama ini dilaksanakan. Kecamatan yang menjadi sasaran PNPM-MP Kabupaten Labuhanbatu ada dua: Kecamatan Rantau Utara dengan 10
kelurahan dan
Kecamatan Rantau Selatan sebanyak 9 kelurahan. Setiap kelurahan memiliki BKM sebagai organisasi yang mewadahi kaum miskin. BKM sebagai institusi lokal yang terbentuk dari, oleh dan untuk masyarakat khususnya kaum miskin. Berdasarkan penilaian masyarakat, BKM kurang memiliki indikator yang layak untuk dijadikan pedoman, ukuran dan kurang jeli dalam melihat kelompok masyarakat mana yang lebih diprioritaskan menerima dana bantuan langsung masyarakat dan kelompok masyarakat lain yang memberikan usulan kegiatan. Jika dilihat dari penilaian ini, tampaknya penting untuk mengetahui kapasitas
4
BKM yang secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Pada tahun 2012 keluarga miskin di Labuhanbatu sebesar 62.146 KK dan setelah diteliti, untuk penerima bantuan langsung tunai sekitar 4.813 tidak layak sehingga yang layak itu hanya 57.333 Rumah tangga sasaran (RTS) menerima bantuan langsung tunai subsidi BBM (BPS Labuhanbatu, 2012). Menghadapi persoalan tersebut menurut peneliti perlu untuk mengetahui pengembangan kapasitas yang dilaksanakan BKM pada tingkat individu dan organisasi untuk memperbaiki pelaksanaan PNPM-MP. Pengembangan kapasitas mengacu kepada proses dimana individu, kelompok, kelembagaan dan masyarakat mengembangkan kemampuannya baik secara individual maupun secara kolektif untuk melaksanakan fungsi mereka dan menyelesaikan masalah mereka secara mandiri. Pelaksanaan PNPM-MP yang oleh BKM selama ini belum memenuhi kebutuhan masyarakat miskin seutuhnya sebagaimana dinyatakan dalam tujuan dan fungsi BKM. Berdasarkan masalah tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti pelaksanaan Pengembangan Kapasitas (Capacity Building) BKM dalam PNPM-MP di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. 1.2 Perumusan Masalah BKM sebagai wadah kelompok swadaya masyarakat merupakan kelompok perorangan atau keluarga miskin yang menjadi sasaran PNPM-MP yang masih berjalan sampai saat ini hampir 15 tahun (1999-2014). Untuk mencapai tujuan program yaitu menigkatkan kesejahteran dan mengurangi jumlah 5
penduduk miskin.
BKM sebagai
lembaga
representatif belum
mampu
menunjukkan hasil yang sesuai diharapkan masyarakat, karena kurang mematuhi indikator yang memang layak untuk dijadikan pedoman dan ukuran bagi kelompok masyarakat yang menerima dana bantuan langsung masyarakat. BKM kurang jeli dalam melihat kelompok masyarakat mana yang lebih membutuhkan dana tersebut dan lebih diprioritaskan dibanding kelompok masyarakat lain yang juga memberikan usulan kegiatan. Dengan demikian, perlu melihat pengembangan kapasitas BKM yang secara langsung berpengaruh terhadap pelaksanaan PNPM-MP sebagai fungsinya dalam menggerakkan, memfasilitasi, dan membimbing anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Sehubungan dengan hal tersebut perlu dilakuakn penelitian terkait pengembangan kapasitas BKM dalam pelaksanaan PNPM-MP sebagai
sarana
pengambilan
kebijakan
untuk
menunjang
keberhasilan
pengurangan jumlah penduduk miskin pada masa yang akan datang. Pertanyaannya adalah (1) Bagaimana pengembangan kapasitas BKM pada tingkat individu dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu (2) Bagaimana pengembangan kapasitas BKM pada tingkat organisasi dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu? 1.3 Keaslian Tulisan Berikut ini peneliti sampaikan beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan yang berhasil peneliti temukan dalam kepustakaan yang ada terlihat pada Tabel 1.2. 6
Tabel 1.2 Keaslian Penelitian No. (1) 1
Pengarang, Tahun, Judul (2) evaluasi pemberdayaan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP) di kabupaten Gunungkidul oleh: Ika Wirakasih Puspitawati 2001 “
Metode Penelitian (3) Metode yang digunakan adalah evaluasi formatif yaitu penilaian terhdap proses dari program atau disebut juga evaluasi proses) dan tehnik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara variabel yang diteliti adalah capacity , community leadership, community history, community organization dan community resources
Hasil Penelitian (4) Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing variabel diatas mempengaruhi kinerja dan kapasitas bkm secara dinamis ( bebas). variabel yang menonjol adalah community history karena menunjukkan kemauan untuk berkelompok dan berpartisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan yang mereka hadapi dan sudah memenuhi prasayarat untuk sukses karena masyarakat sudah banyak yang memahami tentang program penganggulangan kemiskinan yang dilaksanakan.
2
dampak proyek penanggulangan kemiskinan di perkotaan (p2kp) terhadap pendapatan masyarakat (studi kasus di desa menjangan kecamatan bojong kabupaten pekalongan) oleh: Abdul Azis, 2004
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif, dengan mengunakan data primer dan sekunder. data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner dan wawancara langsung kepada anggota kelompok swadaya masyarakat (ksm) penerima dana pinjaman bergulir program p2kp. data sekunder diperoleh melalui instansi pemerintah terkait dan laporan pelaksanaan program p2kp.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program p2kp mampu meningkatkan pendapatan masyarakat rata-rata 37,58% dengan tingkat efisiensi penggunaan pinjaman bergulir p2kp terhadap peningkatan pendapatan per hari adalah 1,37 %, yang berarti rata-rata setiap pinjaman bergulir senilai rp. 100.000,mampu meningkatkan pendapatan senilai rp. 1.730,per hari . kenaikan pendapatan masyarakat ini disebabkan anatara lain bertambahnya modal, bertambahnya jenis usaha , bertambahnya produksi, memperluas daerah pemasaran, menambah jenis dan jumlah barang dagangan serta kesempatan membuka usaha baru.
Dampak bantuan modal kerja bergulir program penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) bagi usaha kecil menengah (ukm) terhadap peningkatan pendapatan penerima bantuan di kecamatan abeli kota kendari : studi kasus modal usaha kios sembako oleh: Muhammad Ardiawan , 2007 Efektivitas pelaksanaan proyek penanggulangan kemiskinan perkotaan (p2kp) terhadap pemberdayaan masyarakat di kecamatan simpang hilir kabupaten Ketapang provinsi Kalimantan Barat, oleh: Edy Prayitno 2008
Menggunakan uji beda dua rata-rata untuk membandingkan pendapatan sebelum dan sesudah menerima bantuan dan uji t statistik dengan hasil bahwa adanya bantuan modal kerja/dana bergulir p2kp membawa dampak positif bagi pendapatan penerima bantuan usaha kios sembako
Hasil yang diperoleh adalah variable jumlah tanggungan keluarga , pendapatan usaha, dan pekerjaan lain menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengembalian pinjaman dan terjadi peningkatan pendapatan sesudah menerima bantuan serta dilakukan
Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. lokasi penelitian adalah di kecamatan simpang hilir, kabupaten ketapang. instrumen penelitian meliputi interview (wawancara), observasi (pengamatan), dan studi kepustakaan
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program p2kp di kecamatan simpang hilir kabupaten ketapang belum efektif. walaupun upaya pemberdayaan dalam bidang ekonomi telah dilaksanakan melalui berbagai program untuk peningkatan kapasitas dan keterampilan kerja, peningkatan pendapatan dan juga peningkatan lapangan kerja. efektifitas pelaksanaan pemberdayaan masih rendah, pemberdayaan bidang sosial masih belum terpadu karena terkesan tidak berkelanjutan dan belum mampu mewujudkan keeratan sosial dan belum meningkatkan keterlibatan masyarakat.
3
4
7
Dalam penelitian ini terdapat persamaan dan perbedaan penelitian yang dilakukan dengan penelitian lain. Perbedaan dan persamaan hasil penelitian tersebut dapat menjadi referensi serta memperkaya referensi bagi penelitian yang akan dilaksanakan. Dengan mengacu pada penelitian-penelitian tersebut, maka penelitian ini merupakan penerapan dari pemikiran yang dikembangkan dari penelitian sebelumnya untuk menganalisis program pemberdayaan masyarakat mandiri. Penelitian ini memiliki kesamaan dan perbedaan antara lain: 1. Warakasih (2001) melakukan penelitian terkait program penanggulangan kemiskinan di
Kabupaten Gunung Kidul
dengan evaluasi
formatif,
menggunakan metode deskripstif eksploratif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masing-masing variabel diatas mempengaruhi kinerja dan kapasitas BKM secara dinamis (bebas). Variabel yang menonjol adalah community history karena menunjukkan kemauan untuk berkelompok dan berpartisipasi aktif dalam pengentasan kemiskinan. 2. Azis (2004) melakukan di Desa Menjangan Kabupaten Pekalongan penelitian terkait dampak program penanggulangan kemiskinan terhadap pendapatan, dan hasilnya menunjukkan bahwa program penanggulangan kemiskinan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat. 3. Ardiawan (2004) melakukan penelitian di Kecamatan Abeli Kota Kendari terkait dampak bantuan bergulir program penanggulangan kemiskinan dan hasilnya menunjukkan jumlah tanggungan keluarga , pendapatan usaha, dan pekerjaan lain menunjukkan pengaruh signifikan terhadap pengembalian pinjaman dan terjadi peningkatan pendapatan sesudah menerima bantuan. 8
4. Prayitno
(2008)
melakukan
penelitian
terkait
efektivitas
program
penanggulangan kemiskinan terhadap pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat dan hasilnya menunjukkan menunjukkan bahwa pelaksanaan program P2KP di Kecamatan Simpang Hilir Kabupaten Ketapang belum efektif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya adalah menyangkut lokasi penelitian yang akan dilakukan di kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Metode dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini benar-benar asli. Selain itu sepanjang pengetahuan penulis topik ini belum pernah diteliti oleh pihak manapun sebelumnya khususnya di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan penelitian ini secara umum adalah mengetahui pada tingkat individu pengembangan kapasitas BKM dan mengetahui pada tingkat organisasi pengembangan kapasitas BKM dalam pelaksanaan PNPM-MP di Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu 1.5 Manfaat Penelitian 1. 5.1 Manfaat Teoritis Hasil
Penelitian
diharapkan
bermanfaat
bagi
pengembangan
ilmu
pengetahuan dalam hal pemahaman terhadap PNPM-MP dan bagi masyarakat dalam meningkatkan partisipasi dalam PNPM-MP.
9
1.5.2
Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan memperkaya model pendekatan
pemberdayaan sebagai model alternatif khususnya dalam pelaksanaan programprogram pengentasan kemiskinan dan sebagai dukungan-dukungan kebijakan pembangunan daerah khususnya di Kabupaten Labuhanbatu
10
