BAB I PENDAHULUAN 1.1
Latar Belakang Masalah Sistem keuangan merupakan satu kesatuan sistem yang dibentuk dari semua lembaga
keuangan yang ada dan yang kegiatan utamanya dibidang keuangan yaitu menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat. Berkaitan dengan sistem keuangan, keberadaan lembaga perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam segimenunjang
pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional. Hal itu diwujudkan dalam fungsi utama bank sesuai yang diatur dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998yang menyebutkan bahwa “fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat”. Sebagai tempat menghimpun dana dari masyarakat, bank bertugas mengamankan uang tabungan dan deposito berjangka serta simpanan dalam rekening koran atau giro. Sebagai penyalur dana atau pemberi kredit, bank memberikan kredit bagi masyarakat yang membutuhkan terutama untuk usaha-usaha produktif. Selain itu fungsi
perbankan yaitu sebagai institusi perantara antara
debitur dan kreditur, jadi seseorangsebagai pelaku ekonomi apabila memerlukanuang atau dana untuk menunjang kegiatan yang telah direncanakannya dapat dipenuhi dan selain itu roda perekonomian juga dapat terus bergerak dan mengalami perkembangan. Oleh karena bank memiliki peran yang sangat penting dalam perekonomian dan kepercayaan masyarakat yang harus dijaga menyebabkan suatu bank ini ketat diatur. Semua ketentuan yang telah di buat olehindustri perbankan pastinya akan mengharapkan satu tujuan yaitu menghasilkan sistem perbankan yang kuat, stabil, dan tentunya sehat.
Pasal 1 ayat (2) Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan ”Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.” Jadi pada umumnya penyaluran dana kepada masyarakat yaitu melalui pemberian kredit oleh bank. Kredit bank merupakan semua realisasi pemberian kredit dalam bentuk rupiah maupun valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank termasuk kepada pegawai bank sendiri.1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan untuk selanjutnya disebut (undang-undang perbankan). Pasal 1 ayat (2)Undang-Undang Perbankan, bank diharapkan dapat menjalankan fungsinya sebagai institusi perantara dengan baik dan optimal serta dapat menunjang keberlangsungan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Lembaga perbankan harus terarah dengan baik, tidak semata-mata hanya mencari keuntungan sendiri, melainkan agar taraf hidup dan ekonomi masyarakat dapat ditingkatkan. Ini merupakan salah satu tanggung jawab setiap
lembaga
perbankan demi mencapai cita-cita negara seperti halnya yaitumencapaimasyarakat yang adil dan makmur. Sehingga dalam pelaksanaan sehari-hari lembaga perbankan tidak lepas dari kegiatan pembangunan. Oleh karena peranan bank begitu setrategis, maka dipandang perlu untuk membangun bank sebagai lembaga ekonomi yang dapat dipercaya masyarakat. Karena dalam penyaluran dana kepada masyarakat melalui pemberian kredit oleh bank, hal itu mengandung resiko yang tinggi. Agar dalam pelaksanannya tepat dan sehat maka dalam keberlangsungan dan
1
hal. 187.
H. Zainal Asikin, 2015, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada,
pelaksanaannya juga harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat agar tidak terjadi kecurangan atau dalam salah satu pihak mengalami kerugian. PT. Bank Negara Indonesia Tbk. (BNI) yang merupakan salah satu bank yang ikut serta dalam menunjang pelaksanaan pembangunan nasional adalah bank komersial tertua dalam sejarah Republik Indonesia. Bank ini didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1946. Saat ini BNI mempunyai 914 kantor cabang di Indonesia dan 5 di luar negeri. Pada tahun 1955 Peran Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank pembangunan dan kemudian mendapat hak untuk bertindak sebagai bank devisa. Sejalan dengan penambahan modal pada tahun 1955, status Bank Negara Indonesia beralih menjadi bank umum dengan penetapan secara yuridis melalui UndangUndang Darurat nomor 2 tahun 1955. Dengan inovasi perbankan yang luas, menimbulkan kepercayaan pemerintah terhadap perusahaan BNI. Maka, pada 1968, status hukum Bank Negara Indonesia ditingkatkan ke Persero dengan nama PT Bank Negara Indonesia.2 Bank BNI KCU Singaraja yang terletak di jalanNgurah Rai no. 48 Singaraja, hingga saat ini masih tetap konsisten memfokuskan pelayanan kepada masyarakat, diantaranya dengan memberikan fasilitas kredit kepada golongan masyarakat yang ingin menjadi wirausahawan. Salah satu produk yang menjadi unggulan adalah kredit BNI Wira Usaha (BWU). BWU adalah suatu fasilitas kredit yang dikeluarkan oleh Bank BNI untuk para pengusaha yang sedang merintis untuk mengembangkan serta meningkatkan usahanya, baik yang telah dibantu dengan fasilitas kredit maupun yang belum pernah memperoleh fasilitas kredit dari lembaga perbankan yang lain.
2
Wikipedia, Sejarah Bank Negara Indonesia, dikutip dari http://id.wikipedia.org/wiki/Bank_Negara_Indonesia, diakses pada tanggal 28 april 2015
Ada dua bentuk fasilitas Kredit BWU yang yang dapat disalurkan kepada pengusaha. Dalam bentuk Kredit Modal Kerja (KMK) dan Kredit Investasi (KI). KMK merupakan Kredit yang digunakan sebagai modal kerja yang biasanya digunakan untuk pembelian stok barang maupun pengembangan usahanya oleh pengusaha yang dalam hal ini sebagai debitur. Sedangkan dalam bentuk KI merupakan kredit yang digunakan untuk pembelian alat operasional maupun mengembangkan usahanya, seperti pembelian mobil, tanah, dan lainnya yang bisa dijadikan investasi untuk jangka panjang. Kredit BWU merupakan kredit yang diberikan dengan proses cepat dan persyaratan yang mudah serta bunga yang ringan dengan flatfond Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000 (satu miliar rupiah). Bank BNI KCU Singaraja merupakan bank yang tergolong pada sistem perbankan yang kuat, stabil, dan sehat. Saat ini yang menjadi unggulan pada Bank BNI KCU Singaraja yaitu kredit BWU dan dalam pemberian kredit yang mudah cukup memakai surat keterangan dari ketua lingkungan setempat untuk pengajuan kredit dibawah Rp.150.000.000 (seratus lima puluh rupiah). BNI KCU Singaraja dalam pemberian kredit kepada masyarakat melalui suatu perjanjian kredit antara BNI KCU Singaraja dengan penerima kredit sehingga terjadi hubungan hukum antara keduanya. Perjanjian kredit dibuat oleh pihak kreditur yaitu bank, sedangkan debitur hanya mempelajari dan memahaminya dengan baik, selanjutnya ditanda tangani oleh debitur, maka terjadilah perjanjian kredit, yang mempunyai funngsi sangat penting dalam pemberian dan pengelolaan kredit tersebut dalam kesepakatan yang dilakukan antara debitur dan kreditur. Apabila debitur menandatangani perjanjian kredit maka dianggap mengikat kedua belah pihak dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi keduanya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1338 Ayat (1) KUHPerdata.Dalam pembuatan perjanjian kredit, bank mengkategorikan perjanjian kredit
yaitu dibuat dibawah tangan dan perjanjian kredit yanng dibuat secara akta notariil. Perjanjian kredit yang dibuat dibawah tangan, bentuk dan formatnya telah ditentukan oleh bank dengan menyediakan blanko (formulir), yang isinya telah disiapkan terlebih dahulu oleh pihak bank. Sedangkan perjanjian kredit yang dibuat secara akta notariil, bentuk dan format dari perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada notaris yang ditunjuk oleh pihak bank. Perjanjian kredit yang digunakan pada Bank BNI KCU Singaraja dalam pemberian kredit yaitu perjanjian kredit yang dibuat secara akta notariil. Apabila pada saat mengajukan permohonan kredit di Bank BNI KCU Singaraja, sebelumnya kedua belah pihak melakukan perjanjian jaminan antara BNI KCU Singaraja dan pemohon kredit maka si calon peminjam menyiapkan barang jaminan. Jaminan merupakan pemberian keyakinan kepada pihak kreditur (pihak yang berpiutang) atas pembayaran utangutang yang telah diberikannya kepada debitur (pihak yang berutang).3Jaminan kredit yang dapat diterima di BNI KCU Singaraja dapat berupa jaminan fidusia dan jaminan hak tanggungan. Perjanjian jaminan dilakukan guna mengantisipasi apabila terjadi masalah. Masalah yang sering timbul dalam perjanjian kredit adalah kredit macet, dimana debitur lalai untuk melakukan kewajibannya dan ingkar janji melunasi kredit yang telah diberikan kepadanya sesuai waktu yang telah ditetapkan sebelumnya. Tindakan debitur tersebut dapat dianggap sebagai suatu bentuk wanprestasi. Adakalanya dalam keadaan tertentu untuk membuktikan adanya wanprestasi debitur tidak diperlukan lagi pernyataan lalai, ialah : 1. Untuk pemenuhan prestasi berlaku tenggang waktu yang fatal (fatale termijn) 2. Debitur menolak pemenuhan 3. Debitur mengakui kelalaiannya 3
Munir Fuady, 2014, Konsep Hukum Perdata, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 53.
4. Pemenuhan prestasi tidak mungkin (di luar overmacht) 5. Pemenuhan tidak lagi berarti (zinloos) 6. Debitur melakukan prestasi tidak sebagaimana mestinya.4 Apabila terjadi wanprestasi debitur berkewajiban untuk menyerahkan sesuatu barang yang dijadikan jaminan, tidak ada kewajiban untuk memelihara barang sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Fakta yang terjadi hingga dewasa ini di dalam perjanjian kredit adalah debitur terlambat dalam melakukan pembayaran baik angsuran pokok atau bunga dikarenakan kelalaiannya. Hal tersebut jelas mengakibatkan pihak bank yang memberikan kredit mengalami kerugian, sehingga pihak bank dapat saja menuntut debitur yang ingkar janji dan dapat disertai dengan adanya ganti rugi. Jadi sangat diperlukan suatu langkah penyelesaian untuk menghindari kerugian dan terhambatnya penyaluran kredit terhadap debitur yang lain. Dalam penyelesaian masalah kredit pada Bank BNI KCU Singaraja dengan debitur maka langkah yang ditempuh yaitu pendekatan dengan jalur kekeluargaan yang lebih kental yang dilakukan oleh masingmasing pengelola kredit terhadap nasabah kredit agar kesadaran nasabah dalam pembayaran kredit bisa lebih dioptimalkan. Sehingga sampai saat ini masih dipercayai oleh masyarakat setempat. Karena Bank BNI mempunyai keunggulan dimana memberikan syarat yang mudah dalam pemberian kredit yang berbentuk kredit BWU, penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan melaksanakan penelitian di Bank BNI KCU Singaraja tentang penyelesaian jika terjadinya wanprestasi . Berdasarkan uraian latar belakang diatas melalui tulisan yang berbentuk skripsi ini, tentang pelaksanaan
4
perjanjian
kredit
perbankan
yang
mana
mengangkat
judul
Agus Yudha Hernoko, 2010, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Kharisma Putra Utama, Jakarta, hal.262.
yaitu
:
”PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT BANK PADA PT. BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KCU SINGARAJA”. 1.2
Rumusan Masalah Bertitik tolak pada uaraian latar belakang masalah tersebut di atas, maka dapat
dikemukakan beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 1. Bagaimanakah upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada bank BNI KCU Singaraja? 2. Bagaimanakah akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit pada bank BNI KCU Singaraja? 1.3
Ruang Lingkup Masalah Untuk menghindari pembahasan yang menyimpang dalam penulisan skripsi ini, maka
mengenai ruang lingkup pembahasannya diberikan batasan-batasan terhadap masalah yang akan di teliti yaitu disesuaikan dengan rumusan masalah seperti yang telah diuraikan di atas. Hal yang akan dibahas pada permasalahan pertama akan membahas mengenai bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit pada bank BNI KCU Singaraja dan permasalahan yang kedua akan membahas akibat hokum dari wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit pada Bank BNI KCU Singaraja. 1.4
Orisinalitas Penelitian Terkait orisinalitas dari penelitian ilmiah ini, penulis akan memperlihatkan skripsi
terdahulu sebagai perbandingan yang pembahasannya berkaitan denganupaya penyelesaian wanprestasidalamkredit bank,berdasarkan pengamatan penulis dari sumber media seperti internet,merupakan topik penelitian ilmiah yang baru untuk tujuan penulisan skripsi di bidang
Hukum Perbankan, namun sebagai pembanding yang menunjukkan orisinalitas penelitian ini maka penulis mencantumkan penelitian sebelumnya yaitu berupa jurnal dan skripsi dalam ilmu hukum sebagai berikut:
No.
1.
Judul Penelitian
Penulisan
Rumusan Masalah
Wanprestasi Dalam
Ni Nyoman Santi
1. Jenis wanprestasi
Perjanjian
Dewi, Skripsi
apakah yang terjadi
Pembiayaan
Fakultas Hukum
dalam perjanjian
Konsumen Pada PT.
Universitas Udayana,
pembiayaan konsumen
Federal International
2012
yang terdapat di PT.
Finance (FIF)
Federal International
Cabang Denpasar
Finance cabang Denpasar? 2. Bagaimanakah cara yang ditempuh dalam penyelesaian wanprestasi di PT. Federal International Finance (PT. FIF Denpasar)?
2.
Eksekusi Terhadap Jaminan Fidusia dalam Hal Debitur Wanprestasi
1. Bagaimana pelaksanaan Ni Nyoman Revi Kurniawati, Skripsi Fakultas Hukum Uneversitas Udayana, 2009
eksekusi terhadap jaminan fidusia dalam hal debitur wanprestasi pada Bank Bumi Putra Denpasar ? 2. Bagaimana akibat hukum terhadap eksekusi jaminan
fidusia dalam hal debitur wanprestasi pada jaminan perjanjian kredit?
Melihat skripsi yang sudah dibahas sebelumnya dan dijadikan perbandingan, maka tidak ada kesamaan dengan skripsi yang telah dibahas oleh penulis, yaitu :
No
1
Judul Skripsi
Penulis
Penyelesaian
I Made Adi Dwi
Wanprestasi Dalam
Pranatha
Rumusan Masalah
1. Hambatan-hambatan apa saja yang terjadi
Perjanjian Kredit Bank
dalam rangka penilaian
Pada PT. Bank Negara
dan analisa pemberian
Indonesia (BNI) KCU
kredit pada Bank BNI
Singaraja
KCU Singaraja? 2. Bagaimanakah penyelesaian serta akibat hukum dari wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam perjanjian kredit yang terjadi pada Bank BNI KCU Singaraja?
1.5
Tujuan Penelitian
1.5.1. Tujuan Umum 1. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan dalam hukum perbankan secara umum.
2. Untuk mengetahui praktek di lapangan mengenai bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit perbankan. 1.5.2. Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana cara penyelesaian wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada bank BNI KCU Singaraja. 2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana akibat hukum dari wanprestasi dalam perjanjian kredit yang terjadi pada bank BNI KCU Singaraja. 1.6
Manfaat Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:
1.6.1. Manfaat Teoritis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya, dan khususnya dalam ilmu hukum perdata mengenai pelaksanaan perjanjian kredit.
1.6.2. Manfaat Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada para praktisi hukum yang akan melakukan penelitian selanjutnya dan pihak-pihak yang sedang bersengketa dalam hal terjadinya wanprestasi perjanjian kredit. 1.7 Landasan Teoritis Landasan teori atau kerangka teori adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma hukum dan lain-lain yang
akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian. Dalam setiap penelitian harus disertai
dengan pemikiran-pemikiran yang teoritis, Oleh karena itu ada
hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan pengumpulan dan pengolahan data, analisa, serta kontruksi data.5 Perjanjian
kredit
bank
adalah
merupakan
kontrak
antara
pihak
debitur
dan
kreditur.Perjanjian atau kontraktual tidak lepas dalam hubungannya dengan Teori keadilan. Teori keadilan menurut Aristoteles adalah berbuat kebijakan atau dengan kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama.6Kontrak sebagai wadah yang mempertemukan kepentingan antara satu pihak dengan pihak lainnya menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil.Oleh karena itu, sangat tepat dan mendasar apabila dalam melakukan analisis tentang asas proporsionalitas dalam kontrak justru dimulai dari aspek filosofis keadilan kontrak. Dalam melakukan suatu perjanjian atau kontraktual para pihak bertitik tolak pada keadilan.Selain teori keadilan adapun teori kepercayaan yang diperlukan dalam melakukan suatu perjanjian atau berkontrak. Menurut teori kepercayaan, Suatau pernyataan hanya akan melahirkan perjanjian apabila pernyataan tersebut menurut kebiasaan yang berlaku di dalam masyarakat menimbulkan kepercayaan bahwa hal yang dinyatakan memang benar dikehendaki. Dengan kata lain, hanya pernyataan yang disampaikan sesuai dengan keadaan tertentu (normal) yang menimbulkan perjanjian. 7 Lebih lanjut menurut teori kepercayaan, terbentuknya perjanjian bergantung pada kepercayaan atau pengharapan yang mmuncul dari pihak lawan sebagai akibat dari pernyataan yang diungkapkan. 8
5
Universitas Udayana, 2009, Pedoman Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, hal. 64. 6 Agus Yudha Hernoko, 2008, Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersil, LaksBang Mediatama, Yogyakarta, hal.36. 7 Herlien Budiono, 2010, Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidag Kenotariatan, Citra Aditya, Bandung, hal.80 8 Ibid., hal.79.
Dalam pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang dimaksud dengan perjanjian disebutkan sebagai berikut : “suatu persetujuan adalah perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih”. Perjanjian dengan demikian mengikat para pihak secara hukum, untuk mendapatkan hak atau melaksanakan kewajiban yang ditentukan dalam perjanjian itu.9 Sebuah perjanjian dapat menimbulkan perikatan, yang dalam bentuknya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.10 Perikatan merupakan suatu hubungan hukum antaradua pihak, dimana salah satu pihak berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain memiliki kewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut. Pihak yang menuntut dinamakan kreditur atau si berpiutang sedangkan yang diwajibkan memenuhi tuntutan dinamakan debitur atau si berutang. Unsur-unsur dari perikatan adalah merupakan hubungan hukum di lapangan harta kekayaan, ada kata sepakat, ada dua orang/pihak atau lebih, ada hak dan kewajiban atas suatu prestasi.11Hubungan hukum tersebut berarti hak si berpiutang dijamin oleh hukum.Jadi hubungan antara perjanjian dengan perikatan adalah perjanjian menerbitkan suatu perikatan. Perjanjian merupakan sumber perikatan yang terpenting. Perikatan diatur dalam Buku ke III KUHPerdata yang menyebutkan perikatan adalah “suatu hubunngan hukum (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang yang memberi hak kepada yang satu untuk menuntut barang sesuatu dari yang lainnya, Sedangkan orang yang
9
Artadi I Ketut, Rai Asmara Putra I Dewa Nyoman, 2010, Implementasi Ketentuan-Ketentuan Hukum Perjanjian kedalam Perancangan Kontrak, Udayana University Press, Denpasar, hal.28. 10 Subekti, 2010, Hukum Perjanjian, , PT. Intermasa, Jakarta, (Selanjutnya disingkat Subekti I) , hal. 1. 11 Rudyanti Dorotea Tobing, 2014, Hukum Perjanjian Kredit Konsep Perjanjian Kredit Sindikasi yang Berdasarkan Demokrasi Ekonomi, Laksbang Grafika, Yoyakarta, hal. 77.
lainnya diwajibkan memenuhi tuntutan itu.” Adapun barang sesuatu yang dapat dituntut dinamakan “prestasi”, yang menurut undang-undang dapat berupa : 1. Menyerahkan suatu barang; 2. Melakukan suatu perbuatan; 3. Tidak melakukan suatu perbuatan.12 Pada pasal 1320 KUHPerdata disebutkan bahwa perjanjian harus memenuhi empat syarat untuk dapat terpenuhi yaitu : 1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan 3. Suatu hal tertentu 4. Suatu sebab yang halal Pemberian kreditpada dasarnya merupakan salah satu perjanjian pinjam meminjam sebagaimana diatur dalam pasal 1754-1769 KUHPerdata. Perjanjian pinjam uang menurut bab XIII Buku III KUHPerdata mempunyai sifat riil. Hal tersebut terlihat dalam kalimat “pihak kesatu menyerahkan uang kepada pihak lain” dan bukan “ mengikatkan diri” untuk menyerahkan. Bila kedua belah pihak telah mufakat mengenai semua unsur-unsur dalam perjanjian pinjam mengganti, bahwa perjanjian tentang pinjam mengganti itu telah terjadi . Setiap kredit yang telah disepakati antara pihak kreditur dan debitur maka wajib dituangkan dalam perjanjian kredit secara tertulis. Dalam praktek
perbankan bentuk dan format dari
perjanjian kredit diserahkan sepenuhnya kepada bank yang bersangkutan namun demikian ada hal-hal yang tetap dijadikan pedoman yaitu bahwa perjanjian tersebut sekurang-kurangnya harus 12
Subekti, 2003, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Cet 31, PT. Intermasa, Jakarta, hal 122-123.
memperhatikan, keabsahan dan persayaratan secara hukum, sekaligus juga harus memuat secara jelas mengenai jumlah besarnya kredit, jangka waktu dan tata cara pembayaran kembali kredit serta persyaratan lainnya yang lazim dalam perjanjian kredit. 13 Hal ini sesuai dengan asas kebebasan berkontrak yang tercantum dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.Selanjutnya asas konsensualisme ini terjadi pada saat penandatanganan perjanjian kredit bank. Pengertian kredit pada pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu : “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga.” Dari pengertian diatas dapatlah disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya dapat dikubur dengan uang. Kemudian ada kespakatan antara bank (kreditur) dengan nasabah penerima kredit (debitur) bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta terhadap perjanjian yang telah dibuat bersama.14 Dalam kegiatan pemberian kredit oleh bank dapat diperhatikan bahwa umumnya dipersyaratkan adanya penyerahan jaminan utang oleh pihak peminjam kepada pihak pemberi pinjaman. Jaminan utang dapat berupa barang (benda) sehingga merupakan jaminan kebendaan dan atau berupa janji penanggungan utang sehingga merupakan jaminan perorangan. Jaminan kebendaan memberikan hak kebendaan kepada pemegang jaminan.Hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan peminjaman dalam rangka utang 13
Muhamad Djumhana, 2000, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung,
hal. 385. 14
Kasmir,2008, Dasar-Dasar Perbankan, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 101-102.
piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundangan-undangan yang berlaku saat ini.15 Perjanjian kredit adalah perjanjian pendahuluan, dalam KUHPerdata telah diatur tentang kedudukan harta pihak peminjam. Dalam pasal 1131 KUHPerdata menyebutkan segala barangbarang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan-perikatan perorangan debitur itu. Ketentuan pasal 1131 KUHPerdata tersebut merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum jaminan, yaitu mengatur tentang kedudukan harta pihak yang berutang (pihak peminjam) atas perikatan utangnya. Berdasarkan ketentuan pasal 1131 KUHPerdata pihak pemberi pinjaman akan dapat menuntut pelunasan utang pihak peminjam dari semua harta yang bersangkutan, termasuk harta yang masih akan dimilikinya di kemudian hari. Pihak pemberi pinjaman mempunyai hak untuk menuntut pelunasan utang dari harta yang akan diperoleh oleh pihak peminjam di kemudian hari. Bank dalam memberikan kredit kepada pengusaha/nasabah wajib mempunyai keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, krena kredit yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanannya bank harus memperhatikan asas perkreditan yang sehat.16 Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya merupakan faktor penting yang
15
M. Bahsan, 2007, Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 3. 16
Suharnoko, 2007, Hukum Perjanjian: Teori dan Analisa Kasus, Prenada Media Group, Jakarta,
hal. 1.
harus diperhatikan oleh bank.Sehingga secara umum, bank wajib memberikan kredit dengan menggunakan prinsip pemberian kredit didasarkan pada 5C yaitu: 1. Character (watak); Bank melakukan analisis terhadap karakter nasabah untuk meyakini bahwa nasabah mau membayar kembali pembiayaan yang diterima hingga lunas. 2. Capacity (kemampuan); Hal ini ditujukan untuk mengetahui kemampuan keuangan nasabah dalam memenuhi kewajibannya sesuai jangka waktu pembiayaan. 3. Capital (modal); Analisis terhadap modal yang dimiliki calon nasabah yang akan disertai dalam proyek yang dibiayai. 4. Condition of Economic (kondisi ekonomi) Bank perlu mempertimbangkan mempertimbangkan sektor usaha calon nasabah dikaitkan dengan kondisi ekonominya. 5. Collateral (jaminan/agunan) Merupakan agunan yang diberikan oleh calon nasabah atas pembiayaan kredit yang diajukan.17 Prinsip 5C dapat digunakan untuk mengantisipasi dalam pemberian kredit debitur tidak melanggar dan melakukan wanprestasi. jikalau debitur ada melakukan wanprestasi maka itu bukan semata kesalah pihak bank dalam pemberian kredit.
17
Ismail,2011, Perbankan Syariah,Kencana,Jakarta, hal.120
Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. 18 Apabila hal tersebut digolongkan ke dalam kredit macet, maka ada 3 macam perbuatan yang tergolong wanprestasi, sebagai berikut : 1. Nasabah sama sekali tidak membayar angsuran kredit (beserta bunganya). 2. Nasabah membayar sebagian angsuran kredit (beserta bunganya. Walaupun nasabah kurang membayar satu kali angsuran tetap tergolong kreditnya sebagai kredit macet. 3. Nasabah membayar lunas kredit (beserta bunganya) setelah jangka waktu yang diperjanjikan berakhir. Hal ini tidak termasuk nasabah membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan nasabah, karena telah terjadi perubahan poerjanjian yang disepakati bersama. Keadaan tersebut dapat terjadi setelah bank mengambil langkah untuk menyelesaikannya ke pengadilan, nasabah bersangkuan bersedia membayar lunas kreditnya, karena nasaah merasa khawatir apabilasampa dihukum secara perdata di pengadilan akan mengakibatkan kepercayaan masyarakat keapdanya akan berkurang, dan mengakibatkan kesulitan dalam memperoleh kepercayaan kembali dalam menjalankan perusahaan.19 Dalam dunia usaha acapkali dijumpai seorang debitur mengalami kesulitan untuk membayar utang-utangnya atau mengembalikan kreditnya yang mengakibatkan terjadinya kredit macet, sehingga hal inilah yang menjadi sengketa dalam perjanjian kredit. Untuk itu maka diperlukan jalan keluar untuk penyelesaian wanprestasi tersebut. Penyelesaian wanprestasi pada umumnya selain melalui pengadilan (litigasi) dapat juga diselesaikan diluar pengadilan (non 18
Salim HS, 2009, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Sinar Grafika, Jakarta, hal. 180. Gatot Supramono,Perbankan Dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis, Cet. II, Djambatan, Jakarta, hal 131-132. 19
litigasi) yakni penyelesaian sengketa dengan cara arbitrase, mediasi, konsultasi, negosiasi, konsiliasi, dan penilaian ahli.20 Hal ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 1 ayat (10) Undang-Undang No 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Bagi kredit macet (dan telah diupayakan penagihannya/penyelesaiannya secara kekeluargaan, tetapi tidak berhasil) yang menyangkut bank milik Negara,maka bank akan menyerahkan penyelesaiannya melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN), sebab apabila bank telah memperoleh “kuasa menjual” maka ia dapat menjual harta jaminan tersebut secara dibawah tangan.21 Kreditur pemegang jaminan kebendaan memiliki hak untuk mengeksekusi barang jaminan untuk dijual secara lelang guna pembayaran utang debitur jika debitur lalai melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit atau biasa disebut dengan wanprestasi. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur dapat kita lihat dalam KUHPerdata serta beberapa peraturan perundangundangan berikut ini: 1.
Pasal 1155 KUHPerdata: Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti.
2.
Pasal 15 ayat (3) jo. Pasal 29 Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (“UU Jaminan Fidusia”): yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi). 20
Artadi I Ketut dan Dewa Nyoman Rai Asmara Putra, op.cit, hal. 10. H.Zainal Asikin, Op.Cit, hal 20.
21
3.
Pasal 6 jo. Pasal 20 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah: yang memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (wanprestasi).
1.8
Metode Penelitian
1.8.1. Jenis Penelitian Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan sekripsi ini adalah jenis penelitian hukum empiris, karena mendekati masalah dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris merupakan mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara in action pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.22 1.8.2 Jenis Pendekatan Jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini : a. pendekatan yuridis yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang wanprestasi.
22
Abdulkadir Muhammad, 2004, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hal. 134.
b. Pendekatan sosiologis yaitu fakta-fakta yang ada dilapangan,tentang bagaimana upaya penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit bank pada Bank BNI KCU Singaraja. 1.8.3 Sifat penelitian Penelitian skripsi ini bersifat penelitian deskriptif, bertujuan menggambarkan secara tepat hubungan antara hukum dalam kenyataan di dalam masyarakat yaitu dalam penelitian ini pelaksanaan perjanjian kredit di lingkungan Bank BNI KCU Singaraja. 1.8.4 Jenis dan Sumber Data Data yang digunakan dalam penulisan ini diperoleh dari dua sumber, yaitu : 1. Data Primer, yaitu dengan cara penelitianlapangan (field research). Dalam hal ini pengumpulan data diperoleh berdasarkan hasil penelitian di lapangan yaitu pada Bank BNI KCU Singaraja. 2. Data Sekunder, dimana data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (library research) yaitu data yang diperoleh dari buku-buku literature dan peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas, yaitu : a. Bahan hukum primer, yaitu bahan yang isinya mengikat, antara lain Kitab UndangUndang Hukum Perdata, Undang-Undang No 7 tahun 1992, Undang-Undang No 10 tahun 1998 tentang Perbankan dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif PenyelesaianSengketa. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain literatur-literatur, buku-buku, dan sebagai karya tulis ilmiah lainnya.
c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kamus hukum, dan internet. 1.8.5 Tehnik Pengumpulan Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain : a. Teknik Wawancara Wawancara adalah suatu pembicaraan yang diarahkan kepada suatu masalah tertentu atau lebih berhadapan fisik dengan mengajukan daftar pertanyaan yang diajukan secara sistematis.Dalam hal ini terlebih dahulu disiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk berwawancara kepada informan guna memperoleh jawaban yang relevan dengan masalah penelitian. b. Teknik kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan membaca buku-buku literature dan mengutip teoriteori dari beberapa buku yang berhubungan deengan rumusan masalah yang ada. 1.8.6 Tehnik Pengolahan Dan Analisis Data Pengolahan dan analisis data pada penelitian hukum yuridis pada analisis data ilmu-ilmu sosial. Dalam hal ini data yang diperoleh terlebih dahulu disusun secara sistematis, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif, sehingga dapat memberi jawaban atas permasalahan penelitian. Setelah proses analisis, kemudian data tersebut disajikan secara deskriptif analisis.
