BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perkembangan organisasi pengelola zakat di Indonesia semakin pesat dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini tidak terlepas dari dukungan masyarakat dalam menjaga kelangsungan hidup organisasi pengelola zakat dan pemerintah dalam mengedukasi masyarakat untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat adalah item ke-tiga dari rukun Islam. Secara harfiah zakat berarti Tumbuh, Berkembang, Menyucikan atau Membersihkan. Sedangkan secara terminologi syariah, Zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana telah ditentukan. Menurut Widodo (2001), akuntansi dana digunakan untuk organisasi yang berorientasi tidak mencari keuntungan (non-profit organization) atau disebut organisasi nirlaba. Organisasi pengelola zakat termasuk kedalam organisasi nirlaba yang menggunakan akuntansi dana dalam operasinya. Menurut Widodo (2001), perbedaan akuntansi dana dan akuntansi komersial antara lain akuntansi dana sangat dipengaruhi oleh peraturan atau ketentuanketentuan yang berlaku, sehingga bersifat kurang fleksibel (lebih kaku) sedangkan akuntansi komersial bersifat lebih fleksibel. Penting untuk memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku dalam pencatatan ataupun pelaporan keuangan bagi organisasi pengelola zakat.
Organisasi pengelola zakat adalah institusi yang bergerak di bidang pengelolaan dana zakat, infaq, dan shadaqah (Widodo, 2001). Adanya perundang-undangan yang baru yaitu UU No 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, ada tiga jenis organisasi pengelola zakat yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengelola Zakat (UPZ). BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yangmemiliki tugas membantu pengumpulan,pendistribusian dan pendayagunaan zakat. UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZNAS untuk mengumpulkan zakat. Pada tahun 2012 jumlah LAZ resmi di Indonesia ada 19 lembaga1. Pihak yang mengelola lembaga ini adalah pihak swasta yang telah disahkan pemerintah menurut UU No 23 Tahun 2011. Berdasarkan undang-undang ini untuk memenuhi tanggungjawabnya LAZ diwajibkan untuk melaporkan pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat yang telah diaudit kepada BAZNAS secara berkala. Apabila muzaki yang sudah membayar zakat di LAZ, maka LAZ wajib memberikan bukti setoran zakat kepada setiap muzaki sebagai bukti yang nantinya akan digunakan untuk pengurang pajak dari pajak penghasilan. Pada tahun 2014 dalam menanggapi UU No.23 Tahun 2011 diterbitkanlah PP No.14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Zakat sebagai peraturan pelaksana untuk melengkapi peraturan yang ada di dalam UU No.23 Tahun 2011.
LAZ sebagai lembaga pengelola zakat yang dikelola swasta, dalam pencatatan dan pelaporannya harus mengikuti Peraturan Akuntansi Berterima Umum (PABU) yang berlaku di Indonesia. Standar yang mengatur terkait zakat adalah Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah. Pada PSAK 109 disebutkan bahwa tujuan pernyataan standar tersebut adalah untuk mengatur pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah. LAZ adalah lembaga yang termasuk dalam PSAK 109 terkait zakat dimana kegiatan utamanya adalah menerima dan menyalurkan zakat dan infak/sedekah sedangkan untuk organisasi syariah lain yang tidak termasuk PSAK 109 diatur didalam PSAK 101 tentang Penyajian Laporan Keuangan Syariah. Berdasarkan PSAK 109, zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan dari muzakki (individu muslim yang diwajibkan zakat) kepada mustahiq (orang atau entitas yang berhak menerima zakat) baik melalui amil ataupun secara langsung. LAZ berperan sebagai amil yang mengatur dan mengelola zakat yang diterima dari muzakki untuk diberikan kepada mustahiq. Meskipun standar, peraturan perundang-undangan, dan peraturan pemerintah telah mengatur LAZ, kebijakan akuntansi diperlukan untuk mengatur bagaimana kegiatan operasional berlangsung. Hal ini dikarenakan ada beberapa hal penting yang tidak diatur oleh peraturan atau standar sebagai kebebasan LAZ dalam membuat kebijakan untuk mengatur aktivitas operasionalnya. Misalnya, pada PSAK 109 ayat 13 untuk penentuan
jumlah atau presentase bagian untuk masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip dan kebijakan amil. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pelaporan zakat adalah informasi keuangan zakat dan laporan zakat. Karakterisik kualitatif informasi keuangan syariah ada empat yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dan dapat dibandingkan (Yaya, 2014). Untuk mencapai pelaporan yang berkualitas harus memenuhi lima syarat yaitu dapat dipahami, relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat diuji kebenarannya (auditable) (Widodo, 2001). LAZ dalam membuat kebijakan untuk pencatatan dan pelaporan zakat harus memenuhi kriteria-kreiteria tersebut terutama untuk organisasi yang sudah berada dalam perizinan dan pengesahan pemerintah. Untuk meningkatkan kepercayaan dari para muzakki, pengalaman LAZ dan status hukum LAZ dapat menjadi tolak ukur LAZ tersebut dapat dipercayai atau tidak. Contoh salah satu lembaga zakat tersebut yaitu LAZNAS BSM (Lembaga Zakat Nasional Bank Syariah Mandiri). LAZNAS BSM merupakan salah satu LAZ resmi yang dikukuhkan kementerian agama semenjak tahun 2002 berbadan hukum yang berada dibawah naungan Yayasan BSM Umat (Bangun Sejahtera Mitra Umat). LAZNAS BSM telah lama beroperasi semenjak tahun 2002 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 406 tahun 2002 tanggal 17 September 2002. Adanya peraturan yang mengatur kebijakan persyaratan, pelaporan, dan pertanggungjawaban LAZ, kebijakan akuntansi yang dimiliki LAZ juga dapat mempengaruhi bagaimana LAZ akan bekerja. Hal ini ditujukan untuk
memahami apakah kebijakan akuntansi sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang ada. Kondisi tersebut menyebabkan penting memahami bagaimana sebuah LAZ melakukan pelaporan zakat sebagai salah satu bentuk tanggung jawab memenuhi aturan yang berlaku. Hal tersebut pada akhirnya membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaporan Zakat pada Lembaga Zakat Studi Kasus Lembaga Zakat Nasional Bank Mandiri” sebagai fokus penelitian tulisan ini. Penting untuk melakukan penelitian tentang pelaporan zakat karena tanpa pelaporan zakat yang jelas, maka tidak dapat diketahui kondisi dana zakat secara transparasi dan pemberi zakat tidak mengetahui keberadaan dana yang dimilikinya. Hal lainnya yang menyebabkan dilakukan penelitian ini adalah karena minimnya penelitian akuntansi yang membahas tentang zakat.
B. Rumusan Masalah Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “apakah pelaporan zakat oleh LAZNAS BSM sesuai dengan PABU yang berlaku di Indonesia?”
C. Tujuan Penelitian Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Mengetahui kebijakan akuntansi yang digunakan LAZNAS BSM dalam membuat laporan keuangan zakat.
2. Mengetahui kebijakan akuntansi LAZNAS BSM terkait pelaporan zakat yang sesuai dengan Prinsip Akuntansi Berterima Umum (PABU).
D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 1. Bagi LAZNAS BSM, diharapkan mampu memberikan masukan dalam pelaksanaan pelaporan zakat yang sesuai dengan PABU 2. Bagi LAZ lain, diharapkan mampu memberikan referensi terkait bagaimana pelaksanaan pelaporan zakat yang sesuai dengan PABU 3. Bagi pemerintah, diharapkan dapat memberikan referensi bagaimana dampak dari peraturan dan perundang-undangan yang dibuat pemerintah yang berlaku saat ini pada pelaporan zakat dari entitas LAZ 4. Bagi akademisi dan masyarakat pada umumnya, diharapkan dapat memberikan referensi pelaporan zakat oleh LAZ menurut PABU
E. Sistematika Penulisan Penulis membagi pembahasan ke dalam lima bab yaitu sebagai berikut: BAB I: PENDAHULUAN Bab ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal dan fenomenafenomena yang terkai yang akan dibahas dan memunculkan urgensi sebagai alasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Beberapa hal yang akan dibahas dalam bab ini antara lain berupa latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan BAB II: TINJAUAN TEORI Bab ini membahas definisi-definisi dan teori-teori yang digunakan terkait penelitian ini secara umum. BAB III: METODOLOGI PENELITIAN Bab ini menjelaskan mengenai metoda yang penulis gunakan dalam melaksanakan penelitian ini . BAB IV: PEMBAHASAN Bab ini merupakan jawaban penulis atas permasalahan yang penulis telah rumuskan. Pembahasan dalam bab ini merupakan hasil yang penulis peroleh dari penerapan metodologi penelitian BAB V: KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN Bab ini merupakan kesimpulan atas pembahasan yang telah diuraikan. Di dalam bab ini, penulis merumuskan simpulan atas penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang penulis ajukan untuk pihak-pihak yang terkait dengan hasil penelitian.
