BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Tugas Akhir
Kelangsungan
hidup
negara
juga
berarti
kelangsungan
hidup
masyarakat.Dengan demikian, negara diharapkan memiliki penghasilan yang cukup dalam membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan individu seperti kesehatan masyarakat, pendidikan, kesejahteraan dan lain-lain. Oleh karena itu, pemerintah harus menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ideal dengan cara menggerakkan semua potensi dari berbagai sektor dalam memenuhi penerimaan dana yang maksimal. Salah satu sektor tersebut ialah pajak.
Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara baik secara tidak langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sebagaimana yang tertulis dalam Undangundang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 ayat 1. Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa pungutan pajak pada awalnya merupakan beban yang mengurangi penghasilan atau kekayaan individu tetapi kemudian dikembalikan lagi kepada rakyat, melalui pengeluaran-
1 Universitas Sumatera Utara
2
pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat, baik yang membayar maupun tidak. Penerimaan negara dari perpajakan selalu menjadi penyumbang terbesar dan meningkat setiap tahunnya seperti pada APBN tahun 2017 yang berkontribusi mencapai 85,6% dari total pendapatan negara. Dengan demikian, kita sebagai warga negara yang baik harus patuh terhadap undang-undang yang berlaku untuk wajib bekerjasama dengan pemerintah dalam mencapai target penerimaan negara.Hal tersebut dapat dipenuhi dengan membayar pajak. Pajak itu sendiri nantinya dapat dipungut melalui sistem yang berlaku, yakni Self Assesment System (SAS).Prinsip dalam sistem tersebut adalah bahwa Wajib Pajak (WP) diwajibkan untuk menghitung, memperhitungkan, membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, sehingga penentuan besarnya pajak yang terutang dipercayakan kepada WP sendiri melalui Surat Pemberitahuan (SPT) yang disampaikannya. Di dalam menentukan besarnya pajak yang terutang sering terjadi perselisihan WP dan petugas pajak.Perselisihan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pendapatantara wajib pajak dan petugas pajak mengenai suatu masalah, seperti peraturan dan penafsiran fiskus atas suatu fakta, dan kesalahan hitung atau tulis.Hal ini tentu saja dapat merugikan penerimaan negara. Oleh karena itu, diperlukan suatu tata cara yang bisa mengatur proses pemungutan pajak itu sendiri. Suatu hukum pajak yang memberikan batasan-batasan dan sanksi yang jelas dalam proses pemungutan pajak.
Universitas Sumatera Utara
3
Beban pembuktian untuk menyatakan bahwa pajak yang terutang dalam SPT adalah tidak benar berada pada pihak fiskus (Direktorat Jenderal Pajak), seperti yang tertulis dalam Undang-Undang KUP Pasal 12 ayat 3. Proses pembuktian atau bukti yang diperoleh dapat berasal dari pemeriksaan atau adanya keterangan lain. Maka apabila dari bukti tersebut ternyata jumlah pajak yang terutang menurut WP sebagaimana dilaporkan dalam SPT tidak benar, maka fiskus menetapkan jumlah pajak yang terutang sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undang perpajakan dengan menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.
SKP diterbitkan untuk suatu masa pajak, bagian tahun pajak, atau tahun pajak yang dilakukan penelitian, pemeriksaan, pemeriksaan ulang atau pemeriksaan bukti permulaan.Dengan diterbitkannya SKP ini, WP dituntut untuk menghitung, memperhitungkan, melapor dan menyetorkan pajaknya dengan benar. Sehingga masalah kurangnya pencapaian target penerimaan pajak untuk negara yang muncul akibat dari kesalahan–kesalahan yang terdapat dalam pengisian SPT sebelumnya dapat ditangani dan kemungkinan terjadinya sengketa pajak juga dapat diminimalisir..Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, penulis tertarik untuk memilih judul “Mekanisme Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur”.
B. Tujuan dan Manfaat
1. Tujuan
Adapun tujuan dari laporan tugas akhir ini adalah :
Universitas Sumatera Utara
4
1.1. Untuk mengetahui SKP dan fungsinya. 1.2. Untuk mengetahui mekanisme penerbitan SKP. 1.3. Untuk mengetahui kegiatan setiap seksi terkait dengan penerbitan SKP. 1.4. Untuk mengetahui berbagai kendala yang dihadapi dalam penerbitan SKP.
2. Manfaat
Adapun manfaat dari laporan tugas akhir ini adalah :
2.1. Bagi mahasiswa
a. Menambah wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya tentang surat ketetapan pajak. b. Mengaplikasikan teori-teori yang telah diperoleh selama perkuliahan ke lapangan. c. Meningkatkan kemampuan dalam berinteraksi dan berkomunikasi. d. Menjadi bekal dalam memasuki dunia kerja.
2.2. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan
a. Mempererat hubungan kerjasama antara pihak Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan dengan instansi pemerintah, khususnya Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. b. Menjadi bahan referensi bagi mahasiswa yang kelak membutuhkannya mengenai pelaksanaan pemungkutan pajak di kota Medan. c. Mempromosikan sumber daya manusia Universitas Sumatera Utara.
Universitas Sumatera Utara
5
2.3. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur
a.
Mempererat hubungan kerjasama antara pihak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur dengan lembaga pendidikan, khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan.
b.
Membantu menyebarkan informasi mengenai Surat Ketetapan Pajak.
c.
Menjadi bahan sumbangan atau masukan pemikiran kepada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur.
C. Uraian Teoritis
1. Pengertian Pajak
Salah seorang ahli yang bernama Prof. Dr. PJA Andriani memberikan pendapat bahwa pajak merupakan iuran rakyat atau masyarakat pada negara yang bisa dipaksakan dan terhutang bagi yang wajib membayarnya sesuai dengan peraturan undang-undang dengan tidak memperoleh suatu imbalan yang langsung bisa ditunjuk serta digunakan untuk pembiayaan yang diperlukan pemerintah. 1 Pendapat tersebut terlihat sama dengan pengertian pajak pada Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan yang telah dipaparkan sebelumnya. Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa terjadi pengalihan harta dari masyarakat ke pemerintah dalam bentuk pajak, yang memiliki fungsi antara lain: a. Anggaran atau penerimaan (budgetair), yaitu pajak sebagai salah satu sumber dana yang digunakan pemerintah dan bermanfaat untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran. 1
Abdul Hakim, Perpajakan, (Jakarta: Salemba Empat, 2014) Cet. 1, hlm. 2
Universitas Sumatera Utara
6
b. Mengatur (regulerend), yaitu
pajak sebagai alat untuk mengatur atau
melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
Karena pemerintah menempatkan beban kepada rakyat, seperti pajak, dan memungutnya secara paksa maka tindakan tersebut harus dilandasi hukum dan ditetapkan dengan Undang-Undang.Hal ini mengacu pada bunyi Pasal 23 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Pajak memiliki hukum yang terbagi menjadi dua, yaitu 2:
a. Hukum pajak materil, yaitu memuat norma-norma yang menerangkan keadaan, perbuatan, peristiwa hukum yang dikenai pajak (objek pajak), siapa yang dikenakan pajak (subjek), berapa besar pajak yang dikenakan (tarif), segala sesuatu tentang timbul dan hapusnya utang pajak, dan hubungan hukum antara pemerintah dan WP. b. Hukum pajak formil, memuat bentuk/tata cara untuk mewujudkan hukum materil menjadi kenyataan, antara lain :
a. Tata cara penyelanggaraan (prosedur) penetapan suatu utang pajak. b. Hak fiskus untuk mengadakan pengawasan terhadap para WP mengenai keadaan, perbuatan dna peristiwa yang menimbulkan utang pajak. c. Hak dan kewajiban Wajib Pajak, yang tertuang dalam Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2
Erly Suandy, Hukum pajak, (Medan: Salemba Empat, 2014) Cet.1 hlm.18
Universitas Sumatera Utara
7
2. Pengertian Surat Ketetapan Pajak
Terbitnya suatu SKP hanya terbatas kepada WP tertentu yang disebabkan oleh ketidakbenaran dalam pengisian SPT atau karena ditemukannya data fisik yang tidak dilaporkan oleh WP. SKP diterbitkan setelah proses pemeriksaan selesai dilakukan dan belum dilakukan penyidikan. Seperti yang tercantum dalam Paeraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.183/PMK.03/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak dan Surat Tagihan Pajak bahwa dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak, Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan SKP yang meliputi :
a. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar. b. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan sebelumnya. c. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
Universitas Sumatera Utara
8
d. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), yaitu surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
Namun demikian, Direktur Jenderal Pajak tetap dapat menerbitkan SKPKB atau SKPKBT setelah jangka waktu 5 (lima) tahun terlampaui, dalam hal Direktur Jenderal Pajak menerima Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap WP yang dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan atau tindak pidana lainnya yang dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.
SKP untuk suatu Masa Pajak diterbitkan sesuai dengan masa pajak yang tercakup dalam surat pemberitahuan masa Pajak Penghasilan (PPh), kecuali PPh Pasal 21 atau Pajak Pertambahan Nilai (PPN). SKP untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak diterbitkan sesuai dengan SPT PPh.Sesuai dengan yang tercantum dalam Pasal 4 bahwa :
a. Surat ketetapan pajak harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan. b. Nota penghitungan dibuat berdasarkan laporan atas hasil Penelitian, Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan. c. Nota penghitungan diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal laporan. d. Dalam hal Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan dilakukan oleh Unit Pelaksana Pemeriksaan selain Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat WP terdaftar, SKP harus diterbitkan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal diterimanya nota penghitungan
Universitas Sumatera Utara
9
beserta laporan atas hasil Pemeriksaan, Pemeriksaan Ulang, atau Pemeriksaan Bukti Permulaan.
Penyampaian surat ketetapan pajak, dapat dilakukan:
a. secara langsung b. melalui pos dengan bukti pengiriman surat c. melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat.
Dalam hal SKPKB atau SKPKBT diketahui rusak, tidak terbaca, hilang, atau tidak diketemukan lagi, Direktur Jenderal Pajak karena jabatannya, dapat menerbitkan kembali SKPKB atau SKPKBT sebagai pengganti asli SKPKB atau SKPKBT Dan hasil penerbitan kembali sebagaimana dimaksud mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan asli SKPKB atau SKPKBT.
SKP memiliki fungsi sebagai:
1. Sarana untuk melakukan koreksi fiskal terhadap WP tertentu yang nyatanyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan atau kewajiban materiil dalam memenuhi ketentuan perpajakan. 2. Sarana untuk mengenakan sanksi administrasi perpajakan. 3. Sarana administrasi untuk melakukan penagihan pajak. 4. Sarana untuk mengembalikan kelebihan pajak dalam hal lebih bayar. 5. Sarana untuk memberitahukan jumlah pajak yang terutang.
Universitas Sumatera Utara
10
D. Ruang Lingkup
Adapun ruang lingkup dalam laporan tugas akhir adalah :
a. Mekanisme penerbitan SKP pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. b. Kendala - kendala yang dihadapi dalam penerbitan SKP. c. Upaya penanganan kendala-kendala dalam penerbitan SKP.
E. Metode Penulisan Tugas Akhir
Metode yang digunakan dalam penulisan tugas akhir adalah :
a. Tahap Persiapan
Pada tahap ini penulis melakukan persiapan yang dimulai dari penentuan judul proposal, pemilihan lokasi, pengumpulan bahan yang akan dibutuhkan selama melakukan penelitian dan konsultasi dengan dosen pembimbing.
b. Studi Literatur
Pada tahap ini penulis akan mencari dan mengumpulkan sumber-sumber pustaka, seperti undang-undang perpajakan, buku-buku ilmiah, penelitian sebelumnya dan sumber lainnya sebagai alat bantu dalam menyelesaikan tugas akhir nanti.
Universitas Sumatera Utara
11
c. Observasi Lapangan
Pada tahap ini penulis akan melakukan pengamatan secara langsung dengan mengunjungi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur untuk memperoleh data dari pihak yang bersangkutan.
d. Pengumpulan data
Pada tahap ini penulis mengumpulkan data untuk melengkapi laporan tugas akhir nanti yang meliputi:
1. Data primer, yaitu pengumpulan data yang langsung diambil dan berasal dari tempat dilakukannya penelitian, yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. 2. Data sekunder, yaitu pengumpulan data dari referensi ilmiah, seperti buku-buku atau undang – undang perpajakan.
e. Analisis dan Evaluasi
Pada tahap ini penulis akan melakukan analisis dan evaluasi terhadap datadata yang diperoleh yang telah selesai dikumpulkan selama penelitian dilakukan.
Universitas Sumatera Utara
12
F. Metode Pengumpulan Data Laporan Tugas Akhir
1. Data Observasi
Penulis akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan mengamati, mendengar, mencatat dan meneliti hal-hal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.
2. Data Wawancara
Penulis akan melakukan wawancara dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak-pihak bersangkutan, yang dapat memberi informasi guna membantu penyusunan laporan tugas akhir.
3. Data Dokumentasi
Penulis akan mengumpulkan informasi dan dokumen yang berhubungan dengan laporan tugas akhir.
G. Sistematika Penulisan Tugas Akhir
Adapun yang menjadi sistematika dalam penulisan tugas akhir ini adalah sebagai berikut.
BAB I :
PENDAHULUAN
Pada bab ini, penulis akan akan mambahas mengenai latar belakang permasalahan dari proposal ini, tujuan dan manfaat penulisan, uraian teoritis yang mendukung penulisan, ruang
Universitas Sumatera Utara
13
lingkup kegiatan yang dilakukan yang dikaji dalam penulisan, metode penulisan, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.
BAB II :
GAMBARAN UMUM
Pada bab ini penulis akan menguraikan sejarah singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur, struktur organisasi, uraian tugas pokok dan fungsi serta gambaran pegawai.
BAB III:
GAMBARAN DATA
Pada bab ini, penulis akan menguraikan ketentuan-ketentuan yang berlaku mengenai surat ketetapan pajak, daluarsa pajak, ketetapan pajak
yang
dapat
dibetulkan,
jangka
waktu
penyelesaian
permohonan wajib pajak dan lain lain tentang administrasi mengenai terbitnya surat ketetapan pajak.
BAB IV:
ANALISIS DAN EVALUASI
Pada bab ini, penulis mencoba menganalisa tentang mekanisme penerbitan surat ketetapan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur berdasarkan kemampuan penulis, kemudian mengadakan
evaluasi
serta
memberikan
interpretasi
untuk
menjawab perumusan masalah yang diajukan.
Universitas Sumatera Utara
14
BAB V:
KESIMPULAN DAN SARAN
Pada bab ini, penulis akan memaparkan kesimpulan atas pembahasan dan saran yang kiranya dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan berdasarkan data dan informasi yang telah diperoleh.
Universitas Sumatera Utara
