BAB I PENDAHULUAN. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan

DOKUMEN LAPORAN TA PEMASARAN

PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR

BAB I PENDAHULUAN 1.1 GAMBARAN UMUM Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan secara sistematis dan komprehensif oleh semua pihak (pemerintah, masyarakat dan kelompok peduli). Sesuai kedudukan, tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum memberikan perhatian yang besar dalam mendukung upaya pemerintah untuk menanggulangi menanggula masalah kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kualitas lingkungan permukiman. Hal tersebut diwujudkan secara menyeluruh dan terpadu antara pembangunan fisik (infrastruktur dan hunian) dan pembangunan sosial, ekonomi omi masyarakat melalui pendekatan pemberdayaan manusia. Ketiga bidang garapan tersebut merupakan kesatuan yang saling terkait erat dan dikenal

sebagai

pendekatan TRIDAYA dengan memadukan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan lingkungan (SEL) secara sinergis. Pendekatan TRIDAYA ini adalah aktualisasi dari prinsipprinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai upaya untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Salah satu upaya yang dilakukan untuk mengimplementasikan kebijakan pembangunan SEL yang mampu meningkatkan kualitas lingkungan permukiman dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya adalah melalui pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) yang telah berlangsung sejak tahun 1999. Sejak tahun 2007 program tersebut tersebu menjadi PNPM Mandiri Perkotaan, kemudian disebut PNPM MP. Pada tahap pertama, PNPM Mandiri Perkotaan berorientasi untuk membangun pondasi “masyarakat berdaya” dengan sejumlah kegiatan intervensi pada perubahan sikap, perilaku, cara pandang masyarakat 1


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR yang bertumpu pada nilai-nilai nilai universal. Pada tahap berikutnya PNPM MP berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat mandiri” yang dilakukan melalui sejumlah intervensi pembelajaran kemitraan dan sinergi antara pemerintah, masyarakat dan kelompok pok peduli untuk mengakses berbagai peluang dan sumber daya yang dibutuhkan masyarakat. Pada tahap terakhir, PNPM MP berorientasi untuk membangun transformasi menuju “masyarakat madani” yang dilakukan melalui intervensi pembelajaran penataan

lingkungan

permukiman

secara comprehensive berbasis komunitas (PLPBK)

atau

“Neighbourhood Development”. 1.2 TUJUAN Tujuan pelaksanaan PLPBK adalah: “Mewujudkan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin melalui penataan lingkungan permukiman yang teratur aman dan sehat”. Tujuan tersebut akan dicapai melalui: a. Peningkatan kesadaran masyarakat untuk hidup bersih, sehat dan produktif melalui peningkatan kapasitas, kemitraan dan integrasi perencanaan pembangunan; b.

Penataan lingkungan permukiman miskin berbasis ruang;

c. Peningkatan sarana, prasarana prasaran dan pelayanan permukiman untuk masyarakat miskin. 1.3 PRINSIP-PRINSIP PLPBK Pada dasarnya prinsip-prinsip prinsip yang dianut PLPBK sama dengan PNPM MP. Sebagai kegiatan lanjutan, PLPBK mempunyai prinsip tambahan sebagai berikut: a. Perencanaan Komprehensif Penataan kawasan permukiman prioritas yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di kelurahan PLPBK diselenggarakan dengan pola pikir yang komprehensif dalam menerjemahkan pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan berbasis komunitas yang fokus pada pengembangan infrastruktur yang mampu mendukung terciptanya kesejahteraan warga miskin. 2


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR b. Perencanaan Ruang Kawasan Prinsip perencanaan ruang kawasan dalam PLPBK difokuskan pada penataan kawasan permukiman yang memiliki angka kemiskinan tertinggi tert di kelurahan sebagai titik masuk penanganan kemiskinan. c. Keterlibatan Aktif Pemerintah Daerah Pemerintah daerah aktif terlibat dalam kegiatan PLPBK untuk mendukung keberlanjutan dan replikasi kegiatan penanganan kemiskinan diwilayahnya melalui penataann lingkungan permukiman miskin/kantong kemiskinan. d. Kreatif Prinsip kreatif dalam PLPBK adalah upaya untuk selalu mengembangkan ide-ide ide dan cara cara-cara baru dalam melihat masalah dan peluang yang sangat dibutuhkan dalam penataan kawasan permukiman untuk mewujudkan kesejahteraan bersama dan menciptakan lingkungan permukiman yang lebih baik dan berkualitas. e. Inovatif Prinsip ini mengharuskan tiap pelaku PLPBK untuk mampu menerapkan solusi kreatif dalam pemecahan persoalan dan pemanfaatan potensi dan peluang yang ada untuk penataan kawasan permukiman kearah yang lebih baik dan bermanfaat bagi masyarakat utamanya yg miskin dan terpinggirkan. f.

Tata Kelola Kepemerintahan yang Baik (good governance) Prinsip ini menjadikan PLPBK sebagai pemicu dan pemacu untuk membangun kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat, agar mampu melaksanakan dan mengelola pembangunan wilayahnya secara mandiri, dengan menerapkantata kelola yang baik (good governance)

1.4 LOKASI SASARAN PLPBK Lokasi sasaran PLPBK adalah kelurahan kelurahan-kelurahan yang memenuhi kriteria: 3


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR a. Kelurahan PNPM Mandiri Perkotaan; b. BKM/LKM Berdaya dalam arti BKM/LKM tersebut memiliki kesiapan dan komitmen untuk belajar melaksanakan kegiatan PLPBK; c. Kesiapan dan komitmen pemerintah Kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK baik yang didanai oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten/Kota. Dalam hal pendanaan BLM PLPBK yang terbatas, maka dana BLM PLPBK diperuntukan bagi BKM/LKM yang memenuhi kriteria khusus. Kriteria khusus dan tata cara seleksi lokasi akan diat diatur dalam petunjuk teknis seleksi lokasi PLPBK. 1.5 TAHAPAN PELAKSANAAN Tahapan kegiatan PLPBK merupakan kelanjutan dan bagian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan khususnya terkait dengan penataan permukiman yang diprioritaskan. 1) Tahap Persiapan a. Sosialisasi tingkat ngkat kota/kabupaten  Lokakarya tingkat kota/kabupaten  Sosialisasi masal b. Pembentukan Pokja PLPBK yang sebelumnya disebut Tim Teknis c. Sosialisasi di tingkat kelurahan  Lokakarya tingkat kelurahan  Pemasyarakatan PLPBK di kelurahan d. Penggalangan tokoh tokoh strategis lokal e. Pembentukan/revitalisasi Tim Inti Perencanaan partisipatif dan Pemasaran (TIPP) dan Tim Relawan 2) Tahap Perencanaan a. Refleksi perkara kritis (refleksi kemiskinan, mitigasi bencana, masalah lingkungan, dll ) b. Rekrutmen Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran (TAPP) 4


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR c. Pemetaan swadaya (PS) d. Perencanaan partisipatif  Tingkat kelurahan (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman/RPLP)  Tingkat kawasan prioritas (Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman/RTPL Permukiman/RTPLP) e. Penyusunan strategi pemasaran f. Penyusunan aturan bersama 3) Tahap Pembangunan dan keberlanjutan a. Menggalang kemitraan b. Pembentukan Panitia/KSM c. Pelaksanaan konstruksi d. Penyempurnaan aturan bersama e. Pemantauan internal dan eksternal 4) Tahap Keberlanjutan: a. Pengelolaan hasil pelaksanaan pembangunan fisik (Operasional dan Pemanfaatan) oleh BKM beserta masyarakat b. Pemasaran berkesinambungan c. Mendorong Pemerintah Daerah untuk melaksanakan replikasi d. Kegiatan lainnya yang mendorong keb keberlanjutan program ND secara mandiri oleh masyarakat bersama pemerintah daerah setempat Keseluruhan tahapan kegiatan tersebut, diselaraskan dengan perencanaan kota/kabupaten melalui penyelenggaraan forum-forum forum konsultansi/asistensi kota/kabupaten yang dipimpin langsung oleh ketua Pokja PLPBK secara berkala. Proses konsultasi/asistensi ini dilakukan untuk melaksanakan atau menyepakati : a. Pembekalan rencana pembangunan makro kota/kabupaten dan penataan permukiman miskin b. Kriteria kawasan prioritas (kawasan wasan permukiman dengan angka kemiskinan tertinggi) 5


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR c. Lokasi/kawasan prioritas d. Rencana Penataan Lingkungan Permukiman (RPLP) dan Rencana Tindak Penataan Lingkungan Permukiman (RTPLP) e. Pola kemitraan dan pendanaan termasuk sejumlah SKPD yang akan dilibatkan f. Aturan main dan pengelolaan

1.6 ORGANISASI PELAKSANA PNPM MP merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri secara nasional, oleh sebab itu pengelolaan program ini juga merupakan bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. Organisasi penyelenggaraan yang diuraikan di sini adalah organisasi penyelenggaraan PNPM MP yang fokus untuk kegiatan iatan PLPBK dan secara struktur organisasi berada di bawah kendali Tim Pengendali PNPM Mandiri tingkat nasional. Kementerian Pekerjaan Umum sebagai lembaga penyelenggara (executing agency) menugasi Direktorat Jenderal Cipta Karya untuK untu menyelenggarakan kan PNPM MP. Secara rinci hubungan kerja antar unsur pelaksana proyek dari tingkat Pusat sampai dengan tingkat masyarakat dapat dilihat pada Gambar 3 di bawah ini.

6



Gambar 3: Struktur Organisasi Pelaksana Sebagai salah satu kegiatan dalam PNPM MP maka pengelola pengelola PLPBK adalah sama dengan pengelola PNPM MP. Sedangkan khusus untuk kegiatan PLPBK akan dibentuk tim/pokja/panitia sesuai kebutuhan. Berikut adalah peran pelaku kegiatan PLPBK mulai dari tingkat kabupaten : a. Tim Teknis PLPBK Pelaku utama di Pemerintah Kota/Kabupaten yang menangani kegiatan PLPBK adalah Tim Teknis PLPBK yang dibentuk oleh TKPKD dan ditetapkan melalui SK Bupati/Walikota. Tim Teknis PLPBK pada dasarnya merupakan media atau wadah pembelajaran bagi pemerintah daerah beserta stafnya stafny mengenai penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLPBK) serta sarana komunikasi, koordinasi dan sinergi pemerintah daerah dengan masyarakat dalam pelaksanaan PLPBK. Oleh karena itu, keberadaan Tim 7


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR Teknis PLPBK adalah selama pelaksanaan program PLPBK di kota/kabupaten tersebut, yang akan dievaluasi pada setiap akhir tahun pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, Bupati/Walikota dapat meninjau dan memperbaharui SK tentang Tim Teknis PLPBK apabila dipandang perlu dan sesuai esuai kebutuhan untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan maupun optimalisasi keberhasilan program PLPBK di wilayahnya. Fungsi dan tugas pokok Tim Teknis PLPBK adalah: 1) Terlibat aktif dalam setiap tahapan pelaksanaan siklus PLPBK di tingkat Kelurahan dan Kabupaten/Kota  Aktif terlibat dalam proses pembelajaran perencanaan partisipatif di kelurahan dan kecamatan seperti perencanaan lingkungan makro (RPLP) dan mikro (RTPLP) sesuai ketentuan ketentuan-ketentuan teknis yang tertuang dalam Pedoman Teknis dan Petunjuk Teknis PLPBK.  Aktif terlibat dalam proses pembelajaran kegiatan pemasaran hasil-hasil hasil perencanaan partisipatif.  Aktif terlibat dalam proses pembelajaran kegiatan pembangunan fisik sebagai implementasi dari hasil-hasil hasil perencanaan partisipatif. 2) Menyelenggarakan lenggarakan lokakarya dan sosialisasi secara intensif kepada seluruh lapisan masyarakat dan dinas-dinas dinas instansi terkait dalam rangka mendorong dan memastikan kolaborasi antara Pemerintah Kota/Kab, BKM dan jajarannya, perangkat kelurahan, masyarakat dan Kelompok Ke Peduli setempat dalam melaksanakan kegiatan PLPBK di Kelurahan 3) Memberikan bimbingan teknis, menyediakan data dan peta dasar serta tematik yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK 4) Melakukan

monitoring

pelaksanaan

kegiatan

dan

mendorong pelaksanaan audit terhadap

penggunaan/pemanfaatan dana kegiatan PLPBK yang dilakukan oleh auditor independen 5) Mendorong kemitraan antara masyarakat dengan pihak lain. 6) Melaksanakan tugas lain yang diperlukan guna menunjang kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan PLPBK

8


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR b. Satker PIP Satker PIP diusulkan oleh Walikota/Bupati dan ditetapkan oleh Menteri Pekerjaan Umum. Tugas Satker PIP dalam PLPBK, adalah:  Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan PLPBK dengan kegiatan-kegiatan PNPM-MP MP dan program lainnya  Terlibat aktif dalam pengendalian pelaksanaan kegiatan PLPBK  Tugas lain yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri PU c. Tim Koordinator Kota (Korkot) Tim koordinator kota terdiri dari tim ditingkat Kota sampai sam di tingkat kelurahan/desa. Ditingkat kota terdiri dari koordinator kota, beberapa Asisten yang menangani infrastruktur, keuangan, pemberdayaan masyarakat, system informasi dan perencanaan perkotaan. Ditingkat kelurahan/desa terdiri dari tim fasilitator. Tim koordinator kota secara umum memfasilitasi proses persiapan, perencanaan, pelaksanaan, monitoring, supervisi, dan pelaporan seluruh kegiatan pelaksanaan PLPBK di wilayah kota/kabupaten sampai dengan tingkat kelurahan/desa dari kegiatan PNPM Mandiri ndiri Perkotaan termasuk didalamnya kegiatan PLPBK. c.1. Koordinator Kota Secara khusus tugas korkot terkait kegiatan PLPBK adalah sebagai berikut : a. Melakukan koordinasi intensif dan mendorong keterlibatan aktif Pemerintah Kota/kabupaten dan pemangku kepentingan lainnya dalam rangka pelaksanaan kegiatan PLPBK. b. Mendukung pemerintah kota/kabupaten dalam penyediaan data dan informasi yang dibutuhkan pemerintah kota/kabupaten dalam rangka sosialisasi, monitoring, evaluasi dan membangun kemitraan. c. Memfasilitasi terjadinya perjanjian kerjasama kegiatan PLPBK antara pemerintah Kota/kabupaten dengan Kementerian Pekerjaan Umum. 9


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR d. Bersama dengan tim korkot mengembangkan kapasitas, memfasilitasi dan bekerjasama dengan tim teknis PLPBK dalam setiap tahapan t kegiatan PLPBK. e. Memfasilitasi pemerintah kota/kabupaten dalam menyediakan sharing dana maupun program dalam pelaksanaan PLPBK sesuai dengan perjanjian kerjasama. f. Menjadi agen kemitraan pelaksanaan PLPBK dengan pemerintah kota/kabupaten dan kelompok peduli lainnya. g. Merumuskan strategi pendampingan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan PLPBK dalam satu kesatuan yang terintegrasi dengan pelaksanan kegiatan PNPM MP. h. Membangun tim kerja yang solid serta mengembangkan kapasitas tim dala dalam hal substansi dan teknis pelaksanaan PLPBK antara lain melalui kegiatan pelatihan, coaching atau komunitas belajar internal konsultan. i. Memastikan pelaksanaan kegiatan PLPBK sesuai dengan master schedule dan capaian indicator PLPBK. j. Tugas lain yangg ditetapkan PMU/Satker P2KP Pusat c.2. Asisten Korkot a. Sebagai bagian dari tim korkot yang bekerja dalam satu tim untuk memfasilitasi kegiatan PLPBK ditingkat Kota/kabupaten serta kelurahan/desa di kota/kabupaten tersebut. b. Mengembangkan kapasitas dan memberikan pendampingan kepada Tim Teknis Pemda untuk mendukung pelaksanaan kegiatan PLPBK ditingkat kota/kabupaten maupun kelurahan/desa secara optimal. c. Memastikan pendampingan ditingkat kelurahan/desa berjalan dengan baik serta memastikan kualitas dokumen kumen RPLP dan RTPLP sesuai dengan kaidah perencanaan permukiman, tepat sasaran, dan disusun secara partisipatif.

10


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR d. Bekerjasama dengan Tim Fasilitator dan Tim Korkot lainnya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan PLPBK sesuai master schedule, sesuai capaiann indikator PLPBK dan terupload dalam data SIM secara tepat waktu dan berkualitas baik. e. Bertanggungjawab kepada Korkot dan memberikan laporan secara berkala d. Camat 1). Peran pokok camat adalah:  memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksana pelaksanaan PLPBK di wilayah kerjanya.  koordinasi antar kelurahan yang melaksanakan PLPBK dan antara kelurahan tersebut dengan SKPD terkait,  menyelaraskan program masyarakat dengan program daerah. 2). PJOK Kecamatan Di tingkat kecamatan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Ja Operasional Kegiatan). PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat dan ditetapkan oleh Walikota/Bupati untuk bertindak sebagai wakil pemerintah dalam menanda tangani surat perjanjian pemberian bantuan (SPPB) antara pemerintah dan masyarakat, pengendalian ndalian kegiatan di tingkat kelurahan/desa. Tugas PJOK untuk kegiatan PLPBK adalah :  Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PLPBK dengan Tim Fasilitator untuk bersamabersama sama menangani penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan PN PNPM MP di wilayah kerjanya;  Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, memproses SPPB ke bank pembayar dan lain-lain; lain;  Menyampaikan laporan bulanan kepada bupati/walikota tembusan kepada Camat;  Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada Walikota/Bupati paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir;

11


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR  Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat (BKM/LKM/KSM/Panitia/dsb) sesuai dengan ngan usulan yang disetujui Fasilitator. 3).. Forum KM Kecamatan dan Kelompok Peduli Peran Forum BKM dan kelompok peduli adalah:  Terlibat aktif dalam kegiatan sosialisasi/pemasyarakatan sosi kegiatan PLPBK kepada masyarakat di wilayah masing masing  Berperan aktif dalam forum konsultasi dan asistensi yang diadakan Pokja/Tim Teknis, dalam rangka mewujudkan keserasian dan keterpaduan perencanaan pembangunan antar wilayah Kelurahan/Desa  dan atau antar kawasan potensial.  Berpartisipasi dalam kegiatan promosi hasil-hasil perencanaan PLPBK  Mendukung prinsip kebersamaan dan menghindari munculnya konflik dari  pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayahnya. e. Pelaku Tingkat Kelurahan/Desa /Desa 1). Lurah/ Kepala Desa Peran utama Lurah dan Kepala Desa adalah memberikan dukungan dukunga dan jaminan agar pelaksanaan PLPBK di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui kegiatan PLPBK dapat tercapai dengan baik. Secara rinci tugas dan tanggung jawab lurah dalam pelaksanaan pel PLPBK adalah sebagai berikut:  Membantu sosialisasi tingkat kelurahan dan menggalang warga kelurahan, perempuan dan lakilaki, untuk siap mendukung dan melaksanakan PLPBK;  Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, TAPP, TIPP, relawan masyarakat dan BKM/LKM dalam penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan kegiatan PLPBK di wilayah kerjanya. 12


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR  Membantu BKM/LKM dalam menegakkan nilai nilai-nilai luhur sebagai landasan tindak dalam pelaksanaan PLPBK  Memfasilitasi terselenggaranya elenggaranya proses kegiatan PLPBK mulai dari persiapan, refleksi perkara kritis, PS, RPLP/RTPLP dan Pemasaran, aturan bersama, DED, pelaksanaan kegiatan dan pemantauan-evaluasi;  Memfasilitasi RPLP sebagai program kelurahan/desa untuk dibahas di dalam Musrenbang kelurahan/desa;  Menyediakan dan menjelaskan data dan informasi yang diperlukan untuk proses perencanaan kepada TIPP.  Bersama BKM merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan 2). BKM/LKM Peran utama BKM/LKM adalah :  Bekerjasama dengan kepala kelurahan/desa dalam setiap tahapan pelaksanaan PLPBK.  Memfasilitasi dan mendorong TIPP dan pemangku kepentingan lainnya dalam pelaksanaan PLPBK.  Memfasilitasi TIPP mengorganisasikan warga.  Ikut serta dalam mengembang mengembangkan jaringan BKM/LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten kota/kabupa sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;  Bersama kepala kelurahan/desa merekrut tenaga ahli sesuai kebutuhan.  Pengambilan keputusan yang dibutuhkan dalam kegiatan PLPBK di dikelurahan kelurahan/desanya  Peran lain sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam pedoman, petunjuk teknis, SOP, KAK dll

13


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR 3).. TAPP (Tenaga Ahli Perencanaan Partisipatif dan Pemasaran)  TAPP adalah tenaga ahli individual atau tim yang mendampingi satu kelurahan lokasi PLPBK dalam satu Kabupaten/Kota yang direkrut oleh BKM atau maksimum 5 BKM dan Kepala kelurahan/desa. Peran TAPP tidak menggantikan pengambil keputusan tetapi memfasilitasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. TAPP bertanggungjawab secara langsung kepada BKM. Tugass utama TAPP :  Bekerjasama dengan tim fasilitator, konsultan dan pemerintah daerah dalam seluruh tahapan kegiatan perencanaan partisipatif dan pemasaran.  Membantu masyarakat menyusun RPLP, RTPLP, dan aturan bersama sesuai hasil kesepakatan rembug, sesuai dengan kaidah perencanaan permukiman dan tepat sasaran.  Memastikan keterlibatan masyarakat dan dan proses pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif.  Membantu masyarakat merumuskan strategi, rencana kerja dan melaksanakan kegiatan pemasaran sosial  Mempersiapkan persiapkan materi yang diperlukan untuk Uji Publik hasil perencanaan di tingkat Kelurahan dan Kabupaten/Kota 4). TIPP (Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran) Tim Inti Perencanaan dan Pemasaran/T Pemasaran/TIPP adalah tim yang terdiri dari pelaku tingkat kelurahan/ kelurahan/desa antara lain, anggota BKM, perangkat kelurahan/desa, kelompok peduli tingkat kelurahan/desa. TIPP dibentuk dan ditetapkan melalui SK bersama antara BKM dan Lurah/Kepala Desa. T I PP bertanggungjawab kepada BKM dan kepala kelurahan/desa TIPP pada dasarnya ya merupakan media atau wadah pembelajaran bagi pemerintah kelurahan beserta stafnya, BKM dan kelompok peduli setempat mengenai penataan lingkungan permukiman berbasis komunitas (PLP-BK) (PLP serta sarana komunikasi, koordinasi dan sinergi pemerintah kelurahan dengan masyarakat setempat dalam pelaksanaan PLPBK. 14


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR Oleh karena itu, keberadaan TIPP adalah selama pelaksanaan program PLPBK di Kelurahan/Desa tersebut, yang akan dievaluasi pada setiap akhir tahun pelaksanaan tugas dan fungsinya. Berdasarkan hasil evaluasii tersebut, BKM bersama Kepala Pemerintah Kelurahan/Kepala Desa dapat meninjau dan memperbaharui SK tentang TIPP apabila dipandang perlu dan sesuai kebutuhan untuk lebih mendukung efektifitas pelaksanaan maupun optimalisasi optimalisas keberhasilan program PLPBK di kelurahan/desanya. lurahan/desanya. Tugas utama TIPP adalah:  Berkoordinasi dengan BKM, kepala kelurahan/desa, tim fasilitator dalam setiap tahapan kegiatan PLPBK.  Bekerjasama dengan TAPP yang akan memberikan dampingan dan bantuan teknis terkait kegiatan perencanaan dan pemasaran. pemas  Menyusun rencana Kerja (Action Plan), RAB dan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan PLPBK, bekerjasama dengan BKM  Didampingi TAPP melaksanakan seluruh rangkaian proses penyusunan RPLP, RTPLP,strategi pemasaran, dan aturan bersama secara partisipatif sipatif dengan melibatkan masyarakat baik perempuan dan laki-laki. laki.  Mengorganisasikan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan dan pengambilan keputusan serta mengkomunikasikan hasil hasil-hasil tahapan siklus kepada seluruh warga masyarakat. 5). Relawan Relawan masyarakat adalah penggerak masyarakat yang mengabdi dengan ikhlas, peduli dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Peran utama relawan adalah :  Pelopor perubahan  Penggerak masyarakat.  Pengawalan nilai-nilai nilai luhur, Terkait pelaksanaan naan PLPBK relawan dapat menjadi bagian dari TIPP,

15


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR  KSM, lembaga pemeliharan ataupun secara aktif berpartisipasi dalam seluruh tahapan kegiatan PLPBK. 6). KSM Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) adalah nama jenerik untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana na BLM PLPBK. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan/desa yang memiliki ikatan kebersamaan (common bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM adalah pelaksana kegiatan sekaligus pem pemanfaat anfaat hasil kegiatan terkait dengan kegiatan/investasi PLPBK yang didanai dari berbagai sumber. Secara umum tugas pokok KSM sesuai pedoman pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan. Dalam hal pekerjaan konstruksi cukup besar dan tidak mungkin dilaksanakan oleh satu KSM, maka dapat dimungkinkan kerjasama beberapa KSM untuk mengelola pelaksanaan konstruksi. konstruks

Selain para pelaku diatas, dalam kegiatan PLPBK akan difasilitasi oleh tim ti konsultan yang terdiri dari Advisory, Konsultan Manajemen Pusat (KMP), Konsultan Manajemen najemen Wilayah (OSP/OC), Tim Korkot/Askot Mandiri dan Tim Fasilitator. Fungsi dan tugas masing-masing masing masing konsultan terkait dengan tugas pendampingan pelaksanaan kegiatan PLPBK akan diuraikan secara rinci dalam TOR dan SPK masingmasing masing personil.

16



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN Setelah melalui berbagai tahapan, Desa Luar termasuk dalam empat (4) desa lainnya yang mendapat program PLPBK di Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2013. Program PLPBK dilaksanakan sesuai dengan ketentuan program yang tertuang dalam buku pedoman, termasuk didalamnya perekrutan Tenaga Ahli Perencanaan dan Pemasaran (TAPP). (TAPP) Dalam pelaksanaan kegiatan, Tenaga Ahli Pemasaran dan Tenaga Ahli Perencanaan berjalan bersamaan untuk mengsinergikan rencana-rencana rencana pembangunan yang ng ada, dengan tujuan agar Tenaga Ahli Pemasaran lebih mudah menemukan konsep pemasaran yang sesuai dengan perencanaan partisipatif. Berikut konsep pemasaran PLPBK Desa Luar : 2.1 Konsep Pemasaran PLPBK Desa Luar Pemasaran Hasil Perencanaan PLPBK adalah ke kegiatan giatan yang berorientasi pada perkembangan masyarakat (community community development), development pendidikan (education),), dan upaya “menjual” gagasan perubahan yang dikemas dalam konsep “Kawasan Bebas Kumuh” 2.2 Tujuan Tujuan pemasaran PLPBK adalah memasarkan “ide gagasan perubahan perubahan social” (termasuk di dalamnya perubahan perilaku yang lebih baik di masyarakat) dan bukan semata semata-mata mata ”tersedianya dana investasi pembangunan.” Lebih dari itu, pemasaran PLPBK juga ’menjual/memasarkan’ gagasan ”community base management”, guna mendukung dukung keberlanjutan upaya-upaya upaya upaya pembangunan lingkungan permukiman berbasis komunitas yang telah di inisiasi selama ini dan juga sesuai dengan hasil perencanaan partisipatif yang telah dikembangkan.

17


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR 2.3 Sasaran Sasaran yang ingin dituju, adalah: 1. Terpasarkannya ide gagasan sosial ”Menuju ”Menuju Masyarakat yang Cerdas dan Penataan Lingkungan yang Asri”, Asri kepada masyarakat luas, dan terutama kepada masyarakat Desa Luar 2. Komitmen seluruh warga Desa Luar untuk mengubah pola pikir, sikap dan perilaku untuk m meningkatkan kualitas hunian dan kehidupan. 3. Terciptanya mekanisme dan pembelajaran di masyarakat tentang ”community base management”, untuk mendukung keberlanjutan upaya-upaya upaya pembangunan lingkungan permukiman. 4. Tercipta dan timbulnya kesadaran serta kkeyakinan yang sungguh-sungguh sungguh dari BKM, perangkat Kelurahan/Desa dan masyarakat untuk membangun wilayahnya secara berkelanjutan disertai komitmen pemerintah kelurahan untuk mengelola pembangunan tersebut secara transparan, partisipatif dan akuntabel. 5. Penguatan enguatan ’tali mandat’ BKM, penataan pola pikir, sikap dan perilaku anggota BKM sehingga BKM mendapat kepercayaan penuh dari seluruh warga kelurahan untuk mengorganisasikan upaya-upaya upaya pembangunan dan pengembangan komunitas. 6. ”Terpasarkannya (terkomunikasikannya)” terkomunikasikannya)” hasil-hasil hasil hasil perencanaan partisipatif kepada stakeholder potensial (Pemerintah, Lembaga non pemerintah, perusahaan swasta, BUMN, BUMD dan stakeholder lainnya). 7. Adanya komitmen dan kesepakatan dari stakeholder untuk terlibat dalam pe pelaksanaan laksanaan pembangunan kawasan PLPBK. 8. Komitmen pemerintah kota/kabupaten untuk mengeluarkan kebijakan untuk mendukung implementasi pembangunan dan pengembangan permukiman berbasis komunitas. 9. Tersepakati dan terdistribusi sejumlah dana dukungan pembangunan pembangunan dari para stakeholder untuk kawasan kawasankawasan strategis diwilayah kelurahan/desa elurahan/desa yang bersangkutan. bersangkutan

18


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR 2.4. Lingkup Kegiatan Lingkup kegiatan pemasaran hasil-hasil hasil hasil perencanaasn difokuskan pada 2 (dua) kegiatan inti, yaitu: Pertama, Kegiatan pemasaran sosial sosial adalah diseminasi gagasan tentang tatanan sosial maupun tatanan ekonomi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu kepada masyarakat luas, khususnya kepada masyarakat di Desa Luar (Pemasaran Internal). Kedua, Kegiatan pemasaran sosial, adalah memasa memasarkan rkan idea / gagasan tentang perubahan tatanan fisik lingkungan sebagaimana tertuang dalam program pembangunan permukiman beserta kawasan kawasankawasan prioritasnya (Pemasaran Pemasaran Eksternal). Eksternal Dengan tematik program yang mengusung konsep “Kawasan Bebas Kumuh” Tim Pem Pemasaran Desa Luar menyusun beberapa kegiatan yang menunjang proses pemasaran .Rencanaa kerja Tim Pemasaran Desa Luar dapat dilihat dalam table berikut :

Tabel 2.1 Rencana Kegiatan Pemasaran NO.

KEGIATAN

WAKTU

SARARAN

ESTIMASI BIAYA

PELAKSANAAN 1.

Pemasaran internal : -

Sosialisasi Tingkat Basis - Mei-Desember 2013

- Masyarakat

- Rp. 1.000.000,-

-

Pelatihan Tim

- TIPP/Tim

- Rp. 3.000.000,-

- September 2013

Pemasaran

Pemasaran

-

Sosialisasi Masal

- November 2013

- Masyarakat

- Rp. 2.000.000,2.000.000,

-

Pelaksanaan event-

- Oktober-Desember

- Masyarakat

- Rp. 6.000.000,6.000.000,

event pemasaran;

2013

Launching Pemasaran, Lomba menggambar kampung impian, Jalan 19


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR sehat sekecamatann Alas dan Lomba kebersihan antar dusun. - Sosialisai Media

- Rp. 3.000.000,3.000.000,

(pamphlet, stiket, baliho dan spanduk) 2.

Pemasaran Eksternal : - Identifikasi calon mitra

- September 2013

- Penyusunan proposal

- September 2013

- Rp. 1.000.000,1.000.000,

- Kunjungancalon Mitra

- September 2013-

- Rp. 5.000.000,5.000.000,

(Swasta, Pemda) - Pembuatan MoU/Kespakatan

dan seterusnya - Oktober 2013- dan

- Rp. 1.000.000,1.000.000,

seterusnya - Rp. 3.000.000,3.000.000,

- Sosialisai Media

- SeptemberDesember 2013 TOTAL BIAYA :

- Rp. 25.000.000,25.000.000,

20



BAB III LAPORAN PELAKSANAAN Dalam pelaksanaan kegiatan program PLPBK, Tenaga Ahli Bidang Pemasaran telah mendampingi masyarakat berperan aktif dalam penggalian potensi yang dimiliki oleh Desa Luar sesuai dengan tahapan yang tertera di atas. Hasil dari pendampingan yang telah dilaksanakan dibuat dalam bentuk beberapa dokumen yang memuat hasil dari perencanaan partisipatif, diantaranya :  Dokumen Rencana Strategi Pemasaran Internal dan Eksternal  Dokumen Tools dan Alat Bantu Pemasaran  Dokumen Busines Plan  Proposal Kemitraan “Kawasan Bebas Kumuh”  Dokumen Memorandum of Understanding/ Laporan Capaian Target Hasil Pemasaran Pemasaran minimal 40% dari total hasil BLM  Laporan Akhir Kegiatan Pemasaran

Selain tersusunnya beberapa dokumen pemasaran, tim pemasaran telah melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang telah tersusun dalam renacana kegiatan pemasaran. Dapat dilihat dalam table berikut : Tabel 3.1 Pelaksanaan Kegiatan Pemasaran NO. 1.

KEGIATAN

WAKTU PELAKSANAAN

HASIL YANG DICAPAI

Pemasaran internal : -

Sosialisasi Tingkat Basis - Oktoberi-Desember 2013

-

Pelatihan Tim Pemasaran

- Masyarakat mendapatkan dapatkan gambaran mengenai program PLPBK - TIPP/Tim Pemasaran memahami apa

- September 2013

yang menjadi tugas dan tanggung jawab masing-masing masing anggota Tim. 21


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR -

Sosialisasi Masal

- November 2013

- Masyarakat lebih memahami Program PLPBK - Masyarakat cukup antusias dalam

-

Pelaksanaan event-

- Oktober-Desember mengikuti event-event event yang

event pemasaran;

2013 diselenggarakan.

Launching Pemasaran, Lomba menggambar kampung impian, Jalan sehat sekecamatann Alas dan Lomba kebersihan antar dusun. - Penjelasan Program PLPBK secara - Sosialisai Media (pamflet,

- Oktober-Desember garis besar tergambarkan dalam pamflet,

stiker, baliho dan

2013 stiker, baliho dan spanduk

spanduk) 2.

Pemasaran Eksternal :

Pemasaran eksternal yang berhasil di

- Identifikasi calon mitra

- September 2013

capai adalah, channeling dengan

- Penyusunan proposal

- September 2013

Kementrian Perumahan Rakyat dalam

- Kunjungancalon Mitra

- September 2013-

program Bantuan Stimulan Perumahan

dan seterusnya

Swadaya (BSPS) dan Dinas Pekerjaan

- Oktober 2013- dan

Umum dalam Relokasi Pesanggrahan

(Swasta, Pemda) - Pembuatan MoU/Kespakatan - Sosialisai Media

seterusnya

Alas.

- SeptemberDesember 2013

Penjelasalan lebih lanjut mengenai ai hasil pemasaran ekternal dapat dilihat pada table 3.2 berikut : 22


PLPBK PLPBK-ND DESA LUAR Tabel 3.2 Hasi Pemasran Eksternal NO.

1.

MITRA

Kementrian

KEGIATAN

NOMINAL

Perumahan Chaneling Program

Rp. 1.507.500.000,-

Rakyat

Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) dalam bentuk rehab rumah kumuh sebanyak 201 unit @Rp.7.500.000,BKM “Saling Beme” menyiapkan anggaran untuk pembangunan prasasti.

2.

Dinas

Pekerjaan

Kabupaten Sumbawa

Umum Rehab bangunan budaya, Rp. 514.000.000,Wisma Pesanggrahan Alas yang terletak di Desa Luar

TOTAL

Rp. 2.021.500.000,-

23



BAB IV PENUTUP Demikian Laporan Akhir Kegiatan Tenaga Ahli Pemasaran pada program PLPBK Desa Luar. Kegiatan Pemasaran PLPBK harus disadari merupakan proses yang panjang dan terus menerus. Maka sangat penting untuk dapat mensinergikan semua pihak, terutama sekali seluruh elemen Desa Luar untuk saling bahu membahu untuk dapat mewujudkan impian Desa Luar yang lebih baik di masa mendatang. Impian yang telah tertuang secara apik dalam bentuk pe perencanaan rencanaan yang terinci sebagai D Dokumen Rencana yang dikemas dalam Beberapa Dokumen Pemasaran P .

24



LAMPIRAN

25



DOKUMENTASI PEMASARAN INTERNAL

Sosialisasi Tingkat Basis



Sosialisasi Massal “Menggambar Kampung Impian”

26



RPK Khusus Perempuan

Pemetaan Swadaya Khusus Perempuan

Rembuk Penyusunan Renstra Bersama

Rembuk Penyusunan Business Plan Bersama

BKM dan TIPP

BKM dan TIPP

27



Penggalian Visi Misi

Loka Karya Pemetaan Swadaya

Pembuatan Maket Kawasan Prioritas

Uji Publik Produk Perencanaan dan Pemasaran

sebagai Alat Bantu Pemasaran Internal

PLPBK BKM “Saling Beme”

maupun Eksternel

28

BAB I PENDAHULUAN. Masalah kemiskinan adalah masalah yang kompleks dan komprehensif, sehingga upaya penanggulangan

Recommend Documents