BAB I PENDAHULUAN. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang. mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia, oleh pencipta-Nya dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungannya. Sebagai bagian dari harkat dan martabat hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgem, oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia yang satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 1 Manusia juga harus menyadari karena adanya proses interaksi antar manusia, hidup didalam “human totality” kesatuan manusia, yang dalam hal ini harus diperhatikan juga hak-hak orang lain termasuk pemerintahan, sehingga diharapkan adanya keseimbangan antara masyarakat dan pemerintahan selaku 1

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Indonesia Legal Center Publishing, Jakarta, Mei 2010, hlm v

Universitas Sumatera Utara

pelindung atas hak-hak masyarakatnya, sesuai dengan teori perjanjian masyarakat dari john locke yang mengatakan bahwa manusia itu lahir bebas dan mempunyai hak-hak yang kekal dan tidak dapat dicabut, yang tidak pernah ditinggalkan ketika umat manusia “dikontrak” untuk memasuki keadaan sosial dari keadaan primitif dan tidak pernah berkurang karena tuntutan ‘hak ilahi raja’ atau pemerintah. Inilah suatu idealisme dari pelaksana hak-hak asasi manusia di setiap negara di atas permukaan bumi ini, tanpa ada pengecualiannya Bahwa tujuan utama dan pokok dari dibentuknya suatu negara atau pemerintahan adalah untuk melindungi Hak Asasi Manusia. Konsep negara seperti ini diusung oleh John Locke dalam bukunya Two Treatises of Civil Government. Negara ada dan dibentuk oleh manusia semata-mata untuk menjamin perlindungan hak-hak milik manusia yakni kehidupannya, kebebasannya dan hak miliknya. Hak-hak milik yang melekat pada manusia inilah yang kemudian diartikan sebagai Hak Asasi Manusia, karena hak tersebut memang dimiliki oleh manusia sejak lahir. Berkaitan dengan hal tersebut, menjadi tanggung jawab negara pula jaminan atas penegakan hukum terhadap pelanggaran prinsip-prinsip HAM. Apabila negara membiarkan ketiadaan penegakan hukum atau bahkan menjadi bagian dari pelanggaran HAM tersebut maka negara telah melakukan tindakan yang dikatakan sebagai impunitas (impunity).2

2

LG. Saraswati dkk, Hak Asasi Manusia , teori hokum dan kasus, Filsafat UI Press, 2006,hlm195


Pengalaman pahit dan getir dari umat manusia dari perang dunia yang telah terjadi dua kali, dimana harkat dan martabat hak-hak asasi manusia terinjakinjak, timbul kesadaran umat manusia menempatkan penghormatan dan penghargaan akan hak-hak asasi manusia ke dalam Piagam PBB yang sebagai realisasinya muncul kemudian The Universal Declaration of Human Rights (Pernyataan Sedunia tentang Hak-Hak Asasi Manusia) yang diterima secara aklamasi oleh Sidang Umum Majelis Umum PBB pada tanggal 10 Desember 1948. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau biasa disingkat PBB (bahasa Inggris: United Nations atau disingkat UN) adalah sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. Lembaga ini dibentuk untuk memfasilitasi dalam hukum internasional, pengamanan internasional, lembaga ekonomi, dan perlindungan sosial. Perserikatan Bangsa-bangsa didirikan di San Francisco pada 24 Oktober 1945 setelah Konferensi Dumbarton Oaks di Washington DC, namun Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). Dari 1919 hingga 1946, terdapat sebuah organisasi yang mirip, bernama Liga Bangsa-Bangsa, yang bisa dianggap sebagai pendahulu PBB. Organisasi ini memiliki enam organ utama : Majelis Umum (majelis musyawarah utama), Dewan Keamanan (untuk memutuskan resolusi tertentu untuk perdamaian dan keamanan), Dewan Ekonomi dan Sosial (untuk membantu dalam

mempromosikan

kerjasama

ekonomi,

sosial

internasional

dan


pembangunan), Sekretariat (untuk menyediakan studi, informasi dan fasilitas yang diperlukan oleh PBB), Mahkamah Internasional (organ peradilan primer), Dewan Perwalian (yang saat ini tidak aktif) PBB dan lembaga-lembaganya adalah badan penting dalam menegakkan dan melaksanakan prinsip-prinsip yang diabadikan dalam Pernyataan Umum tentang Hak-Hak Asasi Manusia. Penegakan hak asasi manusia merupakan alasan utama untuk didirikannya PBB. Dengan memperhatikan besarnya perhatian PBB dan dunia internasioanal terhadap hak-hak asasi manusia sedunia tersebut, maka sudah sepantasnya dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara harus menghormati dan memperlakukan setiap manusia sesuai dengan harkat dan martabat hak-hak asasinya. Perkembangan progresif di bidang hak asasi manusia dewasa ini tidak terlepas dengan diterimanya suatu prinsip bahwa negara (pemerintah) mempunyai kewajiban untuk menjamin dan memberikan perlindungan HAM tersebut selain merupakan tanggung jawab negara yang bersangkutan juga merupakan tanggung jawab bersama masyarakat internasional. DUHAM telah jelas menegaskan bahwa manusia memiliki akal dan hati nurani. Itulah hal yang membedakan manusia dengan makhluk lainnya. Oleh karena itu, apabila terjadi suatu perbuatan manusia terhadap manusia lainnya yang benar-benar di luar akal dan hati manusia yang wajar, maka sepantasnya kita merenungkan makna kemanusiaan kita. Faktanya, peristiwa-peristiwa di luar batas kemanusiaan itu pernah terjadi. Semasa rezim Nazi berkuasa, peristiwa holocaust yang mengerikan terjadi. Kamp-


kamp penyiksaan dibangun di berbagai tempat. Pembunuhan, pemaksaan kehamilan, pemandulan, atau sterilisasi secara paksa dilakukan secara sistematis dan meluas. Begitu pula dengan kekejaman tentara Jepang di Asia Timur. Pembunuhan, pemaksaaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa, perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pengusiran penduduk secara paksa serta beberapa di wilayah Asia Tenggara seperti Myanmar. Pada tahun 1998, di Myanmar terjadi demonstrasi berskala nasional yang dimulai sebagai bagian dari reaksi atas tekanan terhadap semua hak-hak sipil dan politik oleh pemerintah Myanmar dan atas kegagalam ekonomi sebagai bagian dari kebijakan pemerintah yaitu Burmese Way to Socialism 3. Gelombang demonstrasi ini berakhir dengan tindak kekerasan yang dilakukan tentara terhadap para demonstran. Lebih dari 3000 orang terbunuh. Ratusan warga sipil ditangkap dan banyak yang menderita cedera atau meninggal dalam perawatan di tahanan. Gelombang protes terus terjadi bahkan sampai terjadi pemberontakan oleh etnis minoritas Myanmar hampir setiap tahun dan tak kunjung reda. Di tengah kerusuhan yang diwarnai dengan pemberontakan, sebuah kelompok baru pemimpin militer melawan Ne Win, merampas kekuasaan, menghapus konstitusi dan mendirikan pemerintahan Junta militer yang dikenal dengan State Law and Order Restoration Council (SLORC). Di tengah klaimnya dalam memulihkan situasi dan kondisi negara, SLORC memusnahkan secara brutal pihak yang tidak sepakat, membunuh ribuan orang dan memimpin negara itu pada 27 Mei 1990. Selama waktu itu, SLORC mengubah secara resmi versi Bahasa Inggris dari Burma menjadi Myanmar. 3

www.acehlog.com


NLD memenangkan 392 dari 485 kursi dalam pemilihan umum, walaupun demikian SLORC tetap menahan Aung San Suu Kyi dan sebaliknya, SLORC menolak hasil pemilu tersebut tanpa hormat dan berusaha untuk memegang kembali kekuasaan dan memenjarakan para oposan. Pada 1997, SLORC berganti nama menjadi State Peace and Development Council (SPDC), tetapi tidak mengubah kebijakan opresif dan otokratis. Pada Agustus 1997, melambungnya harga barang-barang konsumen memicu gelombang baru oposisi pro-demokrasi yang memprotes memburuknya perekonomian. Seperti biasa, pemerintah memenjarakan para pemrotes dan para biarawan Budha yang mulai memimpin unjuk rasa sebagai bentuk perlawanannya. Masyarakat sipil bergabung kelompok biarawan dan mencapai puncaknya dengan lebih dari 10.000 orang pada unjuk rasa yang dilakukan di ibukota Yangon pada 24 Maret 2007. Pada 26 September 2007, pemerintah mulai memberangus para demonstran/pemrotes secara kejam, menggunakan ‘gas air mata dan granat api’ melawan rakyatnya yang menggunakan tongkat bambu dan kayu, ketapel dan berbagai senjata tradisional lainnya. Lebih dari 30 orang tewas. Merespon merebaknya kecaman internasional, pemerintah melaksanakan referendum konstitusional pada 10 Mei 2008 (ditunda sampai 24 Mei di beberapa wilayah karena Cyclone Nargis). Namun, konstitusi baru menyatakan bahwa SPDC mengandung ketentuan yang mengundang banyak pertanyaan, termasuk seperempat kursi parlemen untuk anggota militer dan lainnya melarang calon pemimpin negara menikah dengan warga negara asing (Aung San Suu Kyi telah menikah dengan warga negara Inggris). Laporan tentang korupsi dan intimidasi pemilih menyebar ke permukaan selama referendum, termasuk kertas suara


pemilu yang sudah terisi, ancaman kekerasan fisik dan forced voting. Walaupun jumlah pemilih menurun, pemerintah akhirnya mengumumkan bahwa 98,12% pemilih wajib telah menggunakan hak suaranya, dengan konstitusi baru SPDC meraup lebih dari 92,48% suara. Fakta di atas menunjukkan bahwa penguasa militer mempertahankan kekuasaannya pada segala ini sosial dan politik Myanmar. SLORC dan SPDC telah membuat rekam jejak pelanggaran HAM ekstensif dan menakutkan selama menjalankan roda pemerintahan Myanmar. Pelanggaran tersebut meliputi perlawanan etnis minoritas, termasuk membunuh arbitrase dan ektrayudisial, pemerkosaan sistematis, pembunuhan, penahanan arnbitrase dengan alasan politik, kerja paksa, militerisasi paksa, penolakan gerakan kebebasan, pembatasan ketat akan agama, pers, ide/gagasan dan asosiasi. berdasarkan laporan independen Horton bahwa adanya genosida sistematis terhadap etnis minoritas oleh militer. Berdasarkan uraian diatas, terlihat jelas bahwa pelanggaran HAM di Myanmar sudah sangat menakutkan dan dapat dikategorikan dengan jenis pelanggaran HAM berat. PBB sebagai badan yang memiliki fungsi untuk menegakkan HAM dan perdamaian di dunia sudah sewajarnya ikut berperan dalam memulihkan situasi dan kondisi di Myanmar. Dewan Keamanan PBB yang merupakan organ utama PBB ditugaskan untuk menjaga perdamaian dan keamanan antar negara sudah seharusnya mengeluarkan suatu keputusan demi terciptanya kembali negara Myanmar yang demokrasi. Karena alasan inilah penulis ingin mengangkat permasalahan hak asasi manusia di Myanmar dan peranan PBB kedalam sebuah judul skripsi “ Peranan Perserikatan Bangsa-


Bangsa terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar dan Implikasinya terhadap perdamaian dunia”. B. Rumusan Masalah Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : a. Bagaimana Hak Asasi Manusia dan pengaturannya di tinjau didalam hukum internasional ? b. Bagaimana peranan PBB terhadap penegakan pelanggaran HAM berat di dunia? c. Bagaimana peranan PBB terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar dan Implikasinya terhadap perdamaian dunia ? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian Permasalahan hak asasi manusia ini sangat luas cakupannya dan tidak pernah habis-habisnya untuk dibicarakan karena masalahnya sangat kompleks dan sifatnya sangat universal, baik ditinjau dari dasar pemikiran dan pelaksanaannya di setiap negara khususnya pelanggaran di Myanmar. Dan secara singkat tujuan dan manfaat dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk memenuhi dan melengkapi syarat kesarjanaan hukum pada jurusan Hukum Internasional di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara.


2. Untuk menambah wawasan pemikiran dalam Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia. 3. Untuk

mengetahui

sejauhmana

kejahatan/kekerasan

mengenai

pelanggaran hak asasi manusia yang berat di Myanmar 4. Untuk mengetahui pelaksanaan Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia (Declaration of Human Rights 1948) D. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran kepustakaan dan informasi yang ada khususnya dilingkungan Universitas Sumatera Utara, tulisan (skripsi) mengenai Peranan PBB terhadap pelanggaran HAM berat di Myanmar dan Implikasinya terhadap perdamaian dunia belum pernah dilakukan, sehingga keaslian tulisan ini dapat dipertanggungjawabkan. E. Tinjauan Kepustakaan Hak Asasi Manusia (Human Rights) menurut Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) adalah hak asasi manusia secara umum didefenisikan sebagai hak yang melekat pada diri manusia dan dengan tidak adanya hak tersebut kita tidak dapat hidup sebagai manusia. Menurut Cess de Rover pengertian hak asasi manusia adalah hak hukum yang dimiliki oleh setiap orang sebagai manusia. Hak-hak tersebut bersifat universal dan dimiliki oleh setiap orang, kaya maupun miskin, laki-laki maupun perempuan. Hak-hak tersebut mungkin saja dilanggar tetapi tidak pernah dihapuskan.


Instrumen Hak Asasi Manusia Internasional, dewasa ini telah berkembang disiplin ilmu hukum yang mengatur tentang perlindungan HAM secara internasional, yang pada hakikatnya merupakan cabang dari hukum internasional publik (public international law), ilmu hukum ini disebut dengan istilah hukum hak asasi manusia internasional (international human rights law). Definisi hukum hak asasi manusia internasional menurut pendapat Thomas Buergenthal, 4”....... the international of human rights is defined as the law that deals eith the protection of individual and groups against violations by government of their internationally guaranteed rights and with the promotion of these rights” ( hukum yang melindungi individu dan kelompok dari kesewenang-wenangan pemerintah terhadap hak mereka yang dijamin secara internasional dan dengan tujuan untuk kemajuan hak-hak tersebut). F. Metode Penelitian Untuk mendukung pembahasan dan analisa terhadap pokok-pokok permasalahan di atas maka diperlukan adanya pengumpulan data yang kemudian untuk dikonstruksikan. Dalam penyusunan penulisan ini dilakukan pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (library research). Dengan Library Research akan dihasilkan karya ilmiah yang mempunyai materi, kualitas, bobot kebenaran ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan, di mana bahan-bahan/data-data tersebut didapat dari : - Buku-buku ilmiah yang tersebut dalam literature.

4

Thomas Buergenthal, International Human Rights, St. Paul, Minn: West Publishing , Co.,1995, hlm.14-15.


- Naskah-naskah peraturan perundang-undangan, majalah, surat kabar, skripsi, dan tulisan karya ilmiah, serta catatan perkuliahan, dan bimbingan Bapak/Ibu Dosen. Dengan menggunakan metode ini diharapkan skripsi ini dapat menjadi suatu karya ilmiah yang baik dan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan. G. Sistematika Penulisan Untuk lebih memudahkan proses pembahasan tulisan dan membantu penulis dalam penguraiannya, maka keseluruhan dari isi skripsi ini dirangkum dalam sistematika penulisan sebagai suatu paradigma berpikir. Dengan pedoman pada sistematika penulisan karya ilmiah pada umumnya maka penulis

berusaha untuk

mendeskripsikan gambaran umum yang

berhubungan dengan cakupan skripsi ini, sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN Bab ini diawali dengan latar belakang yang berikutnya perumusan masalah yang akan dibahas. Pada selanjutnya dijelaskan apa yang menjadi tujuan pembahasan , kemudian diuraikan keaslian penulisan dan tinjauan kepustakaan. Selanjutnya diuraikan bagaimana metode penulisan dan akhirnya bab ini ditutup dengan bagaimana sistematika penulisan. BAB II : TINJAUAN UMUM TERHADAP HAK ASASI MANUSIA


Dalam bab ini yang akan dibahas adalah mengenai pengertian dan hakikat hak asasi manusia, prinsip-prinsip didalam hak asasi manusia, hak asasi manusia dalam hukum internasional, perjanjian-perjanjian internasional yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia.

BAB III : PERANAN PBB TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT DI DUNIA Dalam bab ini yang akan dibahas mengenai pengertian pelanggaran HAM berat, Resolusi PBB dalam usaha perlindungan HAM dan pencegahan pelanggaran HAM, Statuta Roma dalam menghukum pelanggar HAM berat.

BAB IV : PERANAN PBB TERHADAP PELANGGARAN HAM BERAT DI MYANMAR DAN IMPLIKASINYA TERHADAP PERDAMAIAN DUNIA. Dalam bab ini yang akan dibahas adalah bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan Junta Militer Myanmar, peranan PBB terhadap pelanggaran HAM di Myanmar dan implikasinya terhadap perdamaian dunia, upaya Hukum korban pelanggaran HAM di Myanmar.

BAB V : PENUTUP Dalam bab terakhir ini berisi kesimpulan dan seluruh pembahasan yang ada serta saran-saran yang dapat diberikan oleh penulis sendiri.


BAB I PENDAHULUAN. Manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang. mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh

Recommend Documents