1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Indonesia merupakan salah satu negara yang menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hal itu dapat dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tersebut Negara Indonesia telah masuk pada era baru terutama dalam upaya menegakan dan melindungi hak-hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.1 Pada dasarnya adanya hak asasi manusia merupakan salah satu upaya penyelamatan manusia, agar manusia bisa hidup seperti manusia seutuhnya, yaitu dengan cara menciptakan keseimbangan antara hak dan kewajiban bagi manusia. 1
Pasal 1 ayat (1), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886).
2
Hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa terkecuali, tidak memandang dari jenis kelamin, agama, etnis, ras, pandangan politik maupun asal-usulnya. Hak asasi manusia tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Tidak seorangpun dapat membatasi hak yang dimiliki oleh orang lain, karena didalamnya terdapat nilainilai. Di dalam hak asasi manusia terdapat nilai-nilai yang berlaku. Salah satunya adalah nilai-nilai hak asasi manusia yang dapat berlaku umum (universal) di semua negara. Terdapat hak-hak dasar manusia yang wajib dijamin dan dilindungi oleh setiap negara, yaitu hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak memperoleh keadilan atau persamaan di depan hukum, hak atas kebebasan dari perbudakan, hak untuk turut serta dalam pemerintahan, hak untuk hidup dan hak atas kesejahteraan. Hak atas kesejahteraan tertuang dalam suatu peraturan Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 yang mengatur tentang Hak Asasi Manusia. Hak atas kesejahteraan berkaitan erat dengan hak milik, hak atas pekerjaan, hak untuk bertempat tinggal secara layak, hak untuk mendapat jaminan sosial, dan hak perlindungan bagi kelompok rentan. Hak-hak tersebut merupakan hak yang harus dimiliki setiap manusia agar bisa hidup dengan layak dan sejahtera. Untuk hidup sejahtera setiap orang membutuhkan pekerjaan yang layak dan pendapatan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.
3
Perusahaan atau badan usaha yang menjadi tempat seseorang bekerja harus memberikan upah yang layak kepada para pekerjanya. Dalam kondisi apapun, saat perusahaan atau badan usaha mengalami masa saat baik ataupun buruk, perusahaan atau badan usaha tetap wajib melaksanakan kewajibannya untuk memberikan upah pada pekerjanya. Belakangan ini ramai diperbincangkan oleh masyarakat Indonesia khususnya para penggila bola tentang permasalahan yang ada di persepakbolaan Indonesia antara PSSI dan Kemenpora. Permasalahan ini bermula dari tindakan yang dilakukan oleh Kemenpora dengan mengirimkan surat teguran pertama kepada PSSI. Surat teguran itu bertujuan meminta PSSI untuk memerintahkan kepada PT Arema Indonesia (Arema Cronus) dan PT Mitra Inti Berlian (Persebaya) segera melaksanakan keputusan Ketua Umum BOPI paling lambat 7 hari setelah surat teguran itu diterima. Kedua klub ini diminta memberikan surat kesepakatan yang berisi kesanggupan menyelesaikan masalah dualisme kepemilikan hingga putaran pertama berakhir.2 Surat teguran kedua dan surat teguran ketiga disampaikan Kemenpora kepada PSSI beberapa hari setelah disampaikannya surat teguran pertama kepada PSSI. Surat teguran ditandatangani Sekretaris Kementerian Olahraga Alfitra Salam. Kementerian meminta PSSI melaksanakan apa yang telah tercantum dalam surat teguran satu dan dua dalam waktu paling lama 1 x 24 jam. 2
Portal Pejabat Publik “Kronologi Pembekuan PSSI dan Usaha Mengatasinya” diakses melalui http://www.pejabatpublik.com/wp/kronologi-pembekuan-pssi-dan-usaha-mengatasinya/ pada tanggal 15 Juni 2015.
4
“Apabila PSSI tidak melaksanakan surat teguran tertulis itu, Menpora akan mengambil tindakan tegas berupa sanksi administratif lebih berat sesuai ketentuan peraturan undang-undang,” demikian bunyi surat teguran ketiga itu.3 Ketiga surat teguran yang disampaikan oleh Kemenpora tidak dilaksanakan dengan baik oleh PSSI. Atas tindakannya itu Menteri Pemuda dan Olahraga akhirnya menjatuhkan sanksi administratif kepada PSSI berupa pembekuan terhadap PSSI yang tercantum dalam Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0137 tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi AdministratifBerupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak Diakui yang menyatakan bahwa pengenaan sanksi administratif kepada Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia, yang selanjutnya disingkat Sanksi Administratif kepada PSSI berupa kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.4Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, maka seluruh kegiatan PSSI tidak diakui oleh pemerintah, oleh karena-nya setiap keputusan dan/atau tindakan yang dihasilkan oleh PSSI termasuk Keputusan hasil Kongres Biasa dan Kongres Luar Biasa tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, tidak
3
Ibid.
4
Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0137 tahun 2015 tentang Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia Tidak Diakui, tanggal 17 April 2015, hlm. 2.
5
sah dan batal demi hukum bagi organisasi, Pemerintah di tingkat pusat dan daerah maupun pihak-pihak lain yang terkait.5 Berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Menpora maka keberadaan PSSI tidak diakui dan segala kegiatan yang ada hubungannya dengan tindakan yang dilakukan oleh PSSI juga tidak diakui. Tidak diakuinya segala tindakan yang dilakukan oleh PSSI, maka induk organisasi sepakbola tersebut dari hasil rapat Komite Eksekutif dengan pengurus memutuskan untuk menghentikan seluruh kompetisi sepakbola di Indonesia dengan alasan force majeur. Mulai dari QNB League, Divisi Utama, dan liga liga lainnya semuanya dihentikan sampai batas waktu yang tidak ditentukan. Putusan yang dikeluarkan oleh PSSI terkait penghentian liga mempunyai dampak besar terhadap keberlangsungan hidup klub sepakbola Indonesia maupun pemain yang terikat perjanjian kerja dengan salah satu klub sepakbola di Indonesia. Sebuah klub sepakbola di Indonesia untuk memenuhi biaya operasional dan biaya untuk pembayaran gaji tiap bulannya, umumnya hanya mengandalkan pendapatan dari sektor penonton, sponsor dan merchandise. Akibatnya apabila kompetisi dihentikan maka klub hanya bisa mendapatkan pendapatan dari sektor merchandise. Pendapatan dari sektor merchandise saja tidak mungkin cukup 5
Ibid.
6
untuk memenuhi biaya pengeluaran tiap bulannya. Akibat dari diberhentikannya kompetisi otomatis menyebabkan sponsor berpikir ulang untuk mensponsori sebuah klub. Sponsor tidak akan mendapat keuntungan sama sekali apabila tetap mensponsori klub namun dengan kondisi klub itu tidak ada pertandingan. Tiap pertandingan kandang yang seharusnya menjadi salah satu andalan klub sepakbola di Indonesia sebagai pendapatan sekarang ini sudah tidak ada. Hal itu semua, secara otomatis berdampak juga pada tiap pemain yang terikat perjanjian kerja dengan klub sepakbola. Kebanyakan pemain sepakbola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya seharihari, hanya mengandalkan pendapatannya dari klub. Hal itu menyebabkanapabila klub tidak mendapat pendapatan, maka akan berdampak juga kepada keberlangsungan hidup pemainnya. Akibat dampak dari permasalahan ini adalah ada beberapa pemain yang tidak mendapatkan gajinya sejak permasalahan ini muncul. Ada pemain yang hanya mendapat setengah dari gaji tiap bulanya. Tidak hanya itu, ada juga pemain yang diputus kontraknya oleh klub untuk mengurangi beban klub dengan pesangon maupun tanpa pesangon. Permasalahan penghentian liga ini berdampak bagi semua klub yang terdaftar dalam kompetisi sepakbola nasional. Mulai dari klub yang terdaftar dalam liga nusantara, divisi utama, maupun QNB League juga terkena dampaknya. Tak terkecuali sebuah klub yang ada di Yogyakarta, yaitu klub PSIM Yogyakarta. Klub ini juga terkena dampak dari permasalahan penghentian liga oleh PSSI.
7
Klub PSIM Yogyakarta yang sudah mengontrak pemain sejak bulan Februari 2015 untuk mengikuti kompetisi divisi utama, harus menanggung kerugian yang tidak sedikit. Para pemain PSIM yang sudah terikat kontrak juga terkena dampak dari permasalahan ini. Para pemain PSIM harus mencari penghasilan lain dari sepakbola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka Penulis akan menarik rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah dari segi teksperjanjian kerja antara pemain dengan klub PSIM sudah memberikan perlindungan bagi hak pemain? 2. Bagaimanakah perlindungan hukum yang diberikan klub PSIM kepada pemain akibat diberhentikannya liga oleh PSSI? C. Tujuan Penelitian 1. Tujuan Subyektif Tujuan subyektif dari penulisan hukum ini dimaksudkan sebagai syarat kelulusan dan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 2. Tujuan Obyektif
8
a. Untuk mengetahui,menelaah, dan menganalisis perlindungan hak bagi pemain PSIM dari segi teks dalam perjanjian kerja. b. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh klub PSIM kepada pemainnya sebagai akibat dari diberhentikannya liga oleh PSSI. D. Manfaat Penelitian 1. Manfaat Teoritis Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah informasi atau wawasan bagi para pihak dalam membuat perjanjian kerja. 2. Manfaat Praktis Hasil penulisan ini secara praktis bermanfaat bagi Penulis, dimana secara
nyata
dapat
membantu
meningkatkan
kemampuan
Penulis,
baikkemampuan menulis maupun kemampuan menganalisis data yang ada serta menarik kesimpulan berdasarkan hasil penulisan. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang mungkin bisa dijadikan salah satu masukan pertimbangan kepada klub sepakbola di Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum bagi pemain khususnya ketika terjadi pemberhentian liga. E. Keaslian Penelitian
9
Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan di berbagai fakultas di UGM ditemkan penelitian mengenai hubungan hukum antara pemain sepakbola dengan Klub. Beberapa penulisan hukum diantaranya: 1. Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Dalam Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepakbola Dengan Klub Persiba Bantul” oleh Petrus Paulus Rentanubun pada tahun 2012.6
Penelitian
tersebut
mengangkat
mengenai
permasalahan
perlindungan hukum terhadap pemain dalam perjanjian kerja antara pemain Persiba Bantul dengan Klub Persiba Bantul. 2. Penulisan hukum dengan judul “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepakbola Dengan Klub Persibangga Purbalingga”.7Penelitian tersebut mengangkat mengenai wanprestasi yang terjadi dalam pelaksanaan perjanjian kerja antara pemain sepakbola dengan Klub Persibangga Purbalingga dan upaya penyelesaian antara pihak apabila terjadi wanprestasi.
6
Petrus Paulus Rentanubun, 2012, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pemain Dalam Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepakbola Dengan Klub Persiba Bantul”, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
7
Abi Kusuma, 2014, “Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Para Pihak Dalam Perjanjian Kerja Antara Pemain Sepakbola Dengan Klub Persibangga Purbalingga”, Penulisan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
