BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Laporan keuangan perusahaan merupakan instrumen penyedia informasi yang penting bagi para stakeholder perusahaan terkait dengan posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan. Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen yang bertanggung jawab sebagai pengambilan keputusan mengenai pilihan dan kebijakan akuntansi yang akan dipakai dalam pengukuran, pengakuan dan pelaporan sehingga proses pelaporan keuangan yang berkualitas, transparan dan andal bisa tercapai. Besarnya tanggung jawab yang dipegang manajemen tersebut, kualitas pelaporan keuangan sering kali dipangaruhi motif manajemen untuk pecapaian perusahaan kedepannya baik itu demi pertumbuhan ataupun pengumpulan modal. Pengertian kualitas pelaporan keuangan yang baik masih beragam hingga saat ini. Namun, terdapat dua sudut pandang dalam menilai baik atau tidaknya kualitas laporan keuangan yaitu bahwa kualitas berhubungan dengan kinerja keseluruhan perusahaan yang tergambarkan dari laba perusahaan dan bahwa kualitas hubungan dengan kinerja saham perusahaan di pasar modal. Dalam pandangan yang pertama, kualitas pelaporan keuangan bisa dikatakan baik jika bisa memenuhi faktor-faktor laporan keuangan yang berkualitas dari beberapa aspek yang terkait dengan akuntansi seperti kualitas akrual, persistensi, prediktabilitas dan perataan laba. Sedangkan pandangan berikutnya lebih berfokus pada sejauh mana kualitas pelaporan keuangan direspon oleh para pemakai
laporan keuangan. Terlepas dari kedua pandangan tersebut, kualitas laporan keuangan merupakan hal yang sangat penting bagi stakeholder secara keseluruhan yang tentunya dapat terwujud melalui proses pengendalian internal yang baik serta pemakaian auditor yang berkualitas. Bapepam sebagai badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan yang ada di Indonesia, mengeluarkan Peraturan Nomor X.K.2 lampiran keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor : Kep346/BL/2011 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik. Peraturan tersebut mewajibkan semua perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek di Indonesia untuk menyampaikan laporan keuangan tahunan yang memuat opini dari akuntan. Peraturan Bapepam ini membuat perusahaan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia menjadi terpacu untuk melaporkan laporan keuangannya secara tepat waktu, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Peraturan Bapepam membuat auditor dituntut untuk lebih professional dalam bekerja sesuai dengan tiga kelompok standar auditing yang disusun oleh Dewan Standar Profesional Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. Ketiga kelompok standar tersebut adalah Standar Umum, Standar Pekerjaan Lapangan, dan Standar Pelaporan (Mulyadi, 2002). Pada kelompok standar kedua yaitu Standar Pekerjaan Lapangan disebutkan bahwa seorang auditor dalam melaksanakan proses audit harus merencanakan sebaik baiknya, memiliki pemahaman yang cukup, serta mendapatkan bukti audit yang kompeten. Pemenuhan standar ini tidaklah mudah bagi seorang auditor, karena untuk memenuhi hal tersebut diperlukan waktu yang tidak singkat. Hal ini menimbulkan
dilema tersendiri bagi auditor, di satu sisi peraturan Bapepam menuntut auditor untuk bekerja secara tepat waktu, sedangkan untuk memenuhi standar diperlukan waktu yang tidak sedikit. Tidak jarang perusahaan publik yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia mengalami keterlambatan melaporkan laporan keuangan tahunannya dikarenakan keterlambatan auditor dalam melakukan pekerjaanya. Waktu yang berlebihan membahayakan kualitas pelaporan keuangan dengan tidak memberikan informasi yang tepat waktu kepada investor serta mengurangi tingkat kepercayaan investor terhadap pasar (Hashim dan Rahman, 2011). Ketetapan waktu ini akan mengarahkan para pemegang saham saham potensial untuk menunda transaksi saham mereka (Ng dan Tai, 1994). Tertundanya pengungkapan opini auditor pada pandangan yang benar dan adil dari informasi keuangan yang disusun
oleh
manajemen
akan
memperburuk
asimetri
informasi
serta
meningkatkan ketidakpastian terhadap keputusan investor. Banyak kalangan professional serta badan regulasi melakukan tindakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menghalangi perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya secara tepat waktu. Bursa Malaysia menyoroti bahwa salah satu mekanisme corporate governance yaitu komite audit akan berperan signifikan dalam sebuah perusahaan untuk memastikan bahwa tujuan Bursa Malaysia, yaitu ketepatan dalam penyampaian laporan keuangan akan tercapai (Hashim dan Rahman, 2011). Keberadaan Komite Audit di Indonesia dipertegas dengan Peraturan Bapepam No. IX.1.5 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit (Lampiran Keputusan Ketua Bapepam No.Kep-29/PM/2004
tanggal 24 September 2004) yang mengatakan bahwa Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya. Peraturan lain yang menerangkan tentang Komite Audit adalah Peraturan Bursa Efek Jakarta (sekarang bernama Bursa Efek Indonesia) No.I-A tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa (Lampiran II Keputusan Direksi PT. Bursa Efek Jakarta No.Kep-305/BEJ/07-2004 tanggal 19 Juli 2004), SK. Dir. BEJ Nomor 315/BEJ/06-2000, Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor 117/Tahun 2002, dan Undang Undang BUMN Nomor 19/2003. Peraturan tersebut mengatur mengenai kewajiban perusahaan untuk membentuk komite audit dalam rangka menegakkan good corporate governance (GCG) di Indonesia (Khomsiyah, dan Rahayu, 2005). Keberadaan komite audit merupakan sebuah fenomena global yang tidak hanya terjadi di Indonesia, salah satu perusahaan Korea, Samsung, mendirikan komite audit pada tahun 2000. Komite audit di dalam perusahaan Samsung adalah sebuah komite yang bertugas di bawah direksi yang mengawasi dan mendukung manajemen agar dapat memaksimalkan nilai perusahaan melalui checks and balances. Komite audit terdiri dari tiga directors (direktur), lebih dari dua pertiga di antaranya harus berasal dari independent directors. Sesuai dengan hukum dan peraturan yang relevan. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit secara garis besar mencakup penelaahan (review) atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya, melaporkan kepada komisaris berbagai resiko yang dihadapi perusahaan dan pelaksanaan
manajemen resiko oleh direksi, serta penerapan praktek-praktek tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Oleh karena itu keberadaan komite audit terkait dengan Good Corporate Governance dan dapat dijadikan tolak ukur bagi suatu perusahaan, apakah sudah melaksanakan Good Corporate Governance dengan baik atau belum. Komite audit adalah salah satu pilar penting dalam penerapan Good Corporate Governance, karena dalam menelaah laporan keuangan mereka juga diikutsertakan. Hal tersebut menunjukkan bahwa komite audit memiliki peranan penting dalam mengawasi berbagai aspek organisasi. Adanya pengendalian dan audit internal yang baik akan membuat proses audit eksternal yang dilakukan oleh akuntan publik akan berjalan lebih mudah. Namun, tidak semua yang berkaitan dengan pelaporan keuangan bisa dipantau oleh komite audit dimana dalam proses pembuatan laporan keuangan, manajemen yang mempunyai hak paling besar dalam melakukan intervensi terhadap akuntan perusahaan (Iatridis, 2011). Oleh karena itu, pengaruh komite audit secara mutlak bisa tercermin dalam pelaporan keuangan perusahaan. Hubungan antara kualitas pelaporan keuangan suatu perusahaan beserta komite audit juga bisa diperkuat atau dilemahkan oleh pemilihan auditor eksternal dilihat dari apakah itu big four atau non big four. Penelitian Afify (2009) dalam Hashim dan Rahman (2011) mencoba menganalisis hubungan komite audit terhadap timeliness laporan keuangan yang mengatakan bahwa pembentukan komite audit secara sukarela di Mesir mengurangi kasus audit report lag. Bedard dan Gendron (2010) dalam Naimi
et.al. (2010) mengindikasi bahwa hubungan antara komite dan ketepatan waktu pelaporan keuangan jarang diselidiki. Hashim dan Rahman (2011) dalam penelitian sebelumnya menganalisis pengaruh karakteristik komite audit terhadap audit report lag di Malaysia. Penelitian ini menggunakan variabel independen independensi komite audit, jumlah rapat komite audit dan keahlian komite audit untuk menganalisis pengaruhnya terhadap audit report lag. Penelitian ini menemukan bahwa independensi komite audt serta keahlian komite audit berkontribusi sebagai faktor penting yang mempengaruhi audit report lag sebuah perusahaan. Berdasarkan latar belakang dan perbedaan dengan penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, pada penelitian ini penulis memasukkan jumlah angota komite audit dan frekuensi rapat komite audit sebagai komponen untuk melihat kualitas dari komite audit perusahaan terhadap kualitas pelaporan keuangan dimana kualitas pelaporan keuangan berfokus pada ketetapan waktu . Perbedaan selanjutnya yang membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu tentang komite audit adalah dengan adanya penambahan variabel moderasi berupa kualitas audit yang bertujuan untuk melihat pengaruh dari kualitas audit yang dihasilkan auditor eksternal terhadap hubungan kualitas komite audit dengan pelaporan keuangan yang dihasilkan perusahaan. 1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dipaparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian terfokus pada :
1. Apakah jumlah keanggotaan komite audit dan frekuensi rapat komite audit berpengaruh terhadap kualitas pelaporan keuangan baik secara simultan maupun secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 2. Apakah kualitas audit memoderasi hubungan antara jumlah keanggotaan dengan kualitas pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 3. Apakah kualitas audit memoderasi hubungan antara frekuensi rapat komite audit dengan kualitas pelaporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) ? 1.3. Tujuan Penelitian Berdasarkan beberapa masalah yang yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut : 1. Mengetahui pengaruh jumlah keanggotaan komite audit dan frekuensi rapat komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan baik secara simultan maupun secara parsial pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012. 2. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap hubungan antara jumlah keanggotan komite audit dengan
kualitas pelaporan keuangan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012. 3. Mengetahui pengaruh kualitas audit terhadap hubungan antara frekuensi rapat komite audit dengan kualitas pelaporan keuangan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012.
1.4. Manfaat Penelitian Dengan dilakukannya penelitian mengenai pengaruh komite audit terhadap kualitas dari pelaporan keuangan perusahaan, maka terdapat manfaat bagi berbagai pihak. Adapun manfaat tersebut adalah : 1. Bagi Peneliti yaitu sebagai bahan masukan apabila suatu saat diminta pendapat mengenai pengaruh komite audit terhadap kualitas pelaporan keuangan dan kualitas audit sebagai variable modirasinya dan juga menambah referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai komite audit dan pengaruhnya terhadap pelaoran keuangan. 2. Bagi regulator yaitu membantu regulator untuk mengevaluasi hasil dari peraturan yang ada terkait dengan komite audit. Sehingga diharapkan nantinya, penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih luas kepada regulator mengenai perlu ada atau tidaknya penambahan peraturan terkait atau berubahan peraturan yang sudah ada untuk mencapai pelaksanaan tata kelola yang lebih baik di perusahaan-perusahaan yang listed dibursa saham Indonesia. 3. Bagi dewan komisaris yaitu membantu dewan komisaris perusahaan dalam melihat efektifitas kinerja komite audit dilihat dari kualitas pelaporan keuangan yang juga didukung oleh peran auditor eksternal mulai dari tipe auditor, biaya audit serta spesialisasi yang dilakukan. Dewan komisaris bisa mengevaluasi kualitas dan kompentensi dari anggota komite audit
yang dipilihnya dan seberapa signifikannya pengaruh tersebut terhadap kualitas pelaporan keuangan uang dihasilkan. 4. Bagi investor yaitu dapat menilai dan mempertimbangkan ketidaktepatan waktu penyampaian laporan keuangan merupakan bagian penting dari daya guna informasi laporan keuangan. 5. Bagi pemerintah atau Bapepam, ketidaktepatan waktu penyampaian pelaporan keuangan mencerminkan keefektifan regulasi, khususnya regulasi tentang penyampaian laporan keuangan.
