BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang Program penanggulangan kemiskinan dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan ini ditunjukan untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat miskin dalam upaya mencapai kondisi sejahtera. Menurut pendapat Ellis dalam buku Suharto (2005: 133) menyebutkan bahwa “kemiskinan merupakan salah satu kondisi penyebab di mana seseorang tidak dapat memenuhi atau memperoleh manfaat dari sumber daya untuk mencapai kondisi sejahtera.” Pendapat Ellis tersebut memberikan gambaran jelas bahwa kemiskinan merupakan salah satu penyebab di mana seseorang tidak dapat mencapai kondisi sejahtera. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program penanggulangan kemiskinan di Indonesia pemerintah meluncurkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007. Konsep pemberdayaan masyarakat hadir di tengah-tengah masalah kemiskinan sebagai program unggulan serta solusi penanggulangannya. PNPM Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan
masyarakat.
“PNPM
Mandiri
dilaksanakan
melalui
harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur
1
program,
penyediaan
pendamping,
dan
pendanaan
stimulant
untuk
penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan” (Agus Sjafari, 2014: 141142). Keseriusan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan terbukti dengan menurunnya jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Berikut adalah data mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia tahun 2009-2013. Tabel 1.1 Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2009-2013 No
1. 2. 3. 4. 5.
Tahun
Jumlah
Presentase penurunan jumlah penduduk miskin (%) 2009 32.530,00 21,50 2010 31.023,40 20,51 2011 30.018,93 19,85 2012 29.132,40 19,26 2013 28.553,93 18,88 sumber : www.bps.go.id (data diolah).
Data di atas menunjukan bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia dari tahun 2009 hingga tahun 2013 mengalami penurunan di setiap tahunnya. Penurunan jumlah penduduk miskin di atas juga menjadi bukti nyata komitmen pemerintah dalam upaya menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Dalam perkembangannya, pada tahun 2008 pemerintah mengembangkan PNPM yang sifatnya sektoral, salah satunya adalah PNPM Mandiri Pariwisata yang dikelola oleh Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata.1 PNPM Mandiri Pariwisata diatur melalui Peratururan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Umum
1
http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com_content&view=article&id=162&Itemid=301 diakses tanggal Juni tanggal 25 2014 pukul 20.30 WIB.
2
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata. Dalam peraturan tersebut memuat konsep, tahapan program dan pelaksanaan PNPM Mandiri Pariwisata. Program tersebut bertujuan untuk membangun kesadaran masyarakat serta penguatan kelembagaan, sehingga masyarakat dapat menjadi pelaku yang handal dalam usaha kepariwisataan serta terbebas dari kemiskinan. Sektor pariwisata menjadi salah satu sektor yang dianggap memiliki peranan penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Menurut Suwena dan Widyatmaja (2010: 134) “pariwisata memberikan peluang kepada
masyarakat setempat untuk memperoleh berbagai manfaat dengan cara menawarkan barang atau jasa yang lazim pula disebut produk wisata.” Pernyataan tersebut menjelaskan bahwa dengan adanya aktivitas pariwisata di suatu wilayah tentu akan memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh berbagai manfaat. Oleh karena itu, pemerintah menetapkan pariwisata sebagai salah satu sektor dalam PNPM Mandiri. Aktivitas kepariwisataan dipandang sebagai suatu kegiatan yang menyentuh dan melibatkan masyarakat secara langsung, dengan seringkali membawa perubahan dalam berbagai aspek yang terjadi di masyarakat setempat. Karakter
pariwisata
inilah
yang
akhirnya
menjadi
dasar
program
pemberdayaan masyarakat melalui pariwisata. Sesuai dengan isi peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata di mana disebutkan bahwa Pariwisata dianggap mempunyai karakteristik berupa potensi dan kekuatan yang melekat, sebagai berikut :
3
a. In-situ Dalam industri pariwisata transaksi hanya dimungkinkan manakala wisatawan mendatangi/mengunjungi tempat di mana produk wisata dihasilkan, sehingga dampak positif pariwisata yang berupa pembelanjaan wisatawan akan mengalir secara langsung pada masyarakat. Dengan kata lain pariwisata adalah instrumen program pemerataan dan penyebaran pertumbuhan yang sangat efektif. b. Rantai Nilai ke depan dan ke belakang yang sangat panjang Transaksi kepariwisataan akan mampu menumbuhkan rantai nilai tambah ke depan dan ke belakang yang sangat panjang, sehingga mampu mendongkrak kegiatan ekonomi terkait yang sangat besar. c. Industri yang berbasis sumber daya lokal (local resource based industry) Karakteristik industri pariwisata dan budaya yang sangat ramah pada penyerapan sumber daya lokal serta sifatnya yang padat karya akan sangat efektif dalam menyerap tenaga kerja dan membuka peluang usaha di daerah. Penjelasan mengenai karakteristik pariwisata di atas memberikan gambaran jelas mengenai perana`n yang cukup penting yang dimiliki oleh sektor tersebut dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Aktivitas kepariwisataan yang terjadi di suatu destinasi wisata tentunya akan
4
berdampak pada kegiatan perekonomian di kawasan tersebut. Sehingga melalui karakter pariwisata tersebut, pemerintah mencoba menangkap peluang
dalam
upaya
penanggulangan
kemiskinan
melalui
upaya
pemberdayaan masyarakat khususnya dalam sektor pariwisata. Karakter pariwisata ini juga dapat memberikan energi bagi peningkatan perekonomian masyarakat, memberikan peluang bagi masyarakat dalam upaya peningkatan kesejahteraannya melalui usaha di bidang pariwisata. Hal ini sesuai dengan isi tujuan kepariwisataan yang telah tercantum dalam UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan sebagai berikut : 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi; 2) Meningkatkan kesejahteraan rakyat; 3) Menghapus kemiskinan; 4) Mengatasi pengangguran; 5) melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya; 6) memajukan kebudayaan; 7) mengangkat citra bangsa; 8) memupuk rasa cinta tanah air; 9) memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; 10) mempererat persahabatan antar bangsa. Tujuan kepariwisataan di atas menjadikan peran sektor pariwisata menjadi semakin penting, tidak hanya dalam pembangunan perekonomian negara melainkan juga dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Dalam upaya meningkatkan efektivitas program penanggulangan
5
kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat miskin, pemerintah tidak hanya sekedar fokus pada peningkatan income yang diperoleh melalui sektor pariwisata, namun pemerintah berupaya menjadi fasilitator dalam menunjang keberlangsungan program pemberdayaan tersebut. Pemberian bantuan berupa dana yang bersifat stimulant kepada desa wisata adalah salah satu upaya pemerintah dalam menjalankan perannya sebagai fasilitator. Dalam peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No KM.18/HM.001/MKP/2011 tentang Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pariwisata disebutkan Bantuan Desa Wisata adalah : 1. Bantuan dana diberikan dalam bentuk Bantuan Desa Wisata, bersifat stimulant untuk melaksanakan kegiatan PNPM Mandiri Pariwisata yang telah direncanakan sesuai hasil musyawarah warga. 2. Bantuan Desa Wisata merupakan dana publik harus di informasikan secara luas dan transparan kepada masyarakat. 3. Penggunaan Bantuan Desa Wisata disalurkan melalui LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) kepada pelaku pariwisata di desa wisata, desa sekitar daya tarik wisata, dan desa sekitar usaha pariwisata diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan kolektif yang menyentuh langsung masyarakat miskin. Penjelasan Bantuan Desa wisata di atas pada intinya adalah bantuan berupa dana stimulant yang disalurkan pemerintah kepada LKM yang ada di
6
desa wisata dan dikelola secara kolektif yang bertujuan untuk membangun kegiatan ekonomi masyarakat sebagai pelaku dalam usaha pariwisata. Berdasarkan penetapan surat Keputusan Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata tahun 2012, di DIY bantuan disalurkan kepada 45 desa wisata dari total jumlah 104 desa wisata pada tahun 2011 (Dinas Pariwisata DIY) yang tersebar di setiap kabupaten/kota. Sektor pariwisata juga berkontribusi sebagai salah satu sektor penggerak perekonomian daerah, khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki panorama alam dan corak budaya yang masih terjaga kelestariannya. DIY mengandalkan sektor pariwisata sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aktivitas kepariwisataan yang terus meningkat di DIY berdampak pula pada meningkatnya jumlah PAD di tiap tahunnya. Peningkatan aktivitas pariwisata di DIY dapat ditunjukan melalui peningkatan jumlah wisatawan yang datang berkunjung di setiap tahunnya. Berikut adalah data mengenai jumlah kedatangan wisatawan dan jumlah PAD di DIY dari tahun 2008 hingga 2012. Tabel 1.2 Perkembangan Wisatawan Mancanegara dan Nusantara di Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 – 2012 No 1.
Jenis Wisatawan Asing
2.
Domestik Jumlah
2008 128.660
2009 139.429
2010 152.843
2011 169.565
2012 Satuan 197.751 Orang
1.256.097 1.286.565 1.304.137 1.438.129 2.162.422 Orang 1.384.757 1.425.994 1.456.980 1.607.694 2.360.173 Orang
Sumber : Buku STATISTIK KEPARIWISATAAN 2013. halaman 2
7
Tabel 1.3 Perkembangan Jumlah PAD Sub Sektor Pariwisata Se-DIY Tahun 2008-2012 (per Kota/Kabupaten) Dati II
2008 (Rp)
2009 (Rp)
2010 (Rp)
2011 (Rp)
2012 (Rp)
Kodya Yogyakarta
39.341.021.095
46.541.889.348
50.472.624.960
56.368.254.594
76.842.342.512
Kab. Sleman
34.624.437.759
31.568.235.916
36.634.676.263
38.943.756.254
53.194.912.852
Kab. Bantul
2.273.648.275
4.558.527.130
5.098.131.002
7.399.158.783
12.529.643.331
541.467.760
523.516.100
1.610.886.594
1.177.811.000
2.110.851.769
1.397.507.760
1.699.185.380
1.845.743.858
2.309.007.231
8.478.767.503
Kab. Kulon Progo Kab. GunungKidul
Sumber : Buku STATISTIK KEPARIWISATAAN 2012. Halaman 90 Data di atas menunjukan bahwa jumlah peningkatan jumlah wisatawan di DIY juga akan berpengaruh pada meningkatnya jumlah PAD di DIY. Setiap wilayah kabupaten dan kota di DIY memiliki potensi kepariwisataan yang berbeda-beda sehingga berdampak pula pada jenis dan aktivitas pariwisata di wilayah tersebut. Gunungkidul sebagai salah satu kabupaten di DIY merupakan salah satu kawasan yang memiliki potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga menjadikan kabupaten ini memiliki banyak sekali pilihan destinasi wisata alam. Melaui potensi pariwisata yang banyak dilimiki oleh Gunungkidul ini pemerintah Kabupaten Gunungkidul mencoba untuk mengembangkan pariwisata di wilayahnya. Upaya pengembangan pariwisata ini terbukti dengan semakin berkembangnya sektor pariwisata yang dapat dilihat dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan baik asing maupun domestik yang berkunjung di Gunungkidul dari tahun 2008 hingga tahun 2012. Berikut adalah data mengenai jumlah kunjungan wisatawan di Kabupaten Gunungkidul periode 2008-2012.
8
Tabel 1.4 Jumlah Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Gunungkidul Periode 2008-2012 No
Jenis Wisatawan
2008
2009
2010
2011
2012
Satuan
1. 2.
Asing Domestik
355 426.545
267 132.957
385 494.059
1.299 675.768
823 1.049.620
Orang Orang
Jumlah
426.900
133.242
494.444
677.067
1.050.443
Orang
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Gunungkidul.(data diolah) Data di atas menunjukan bahwa perkembangan jumlah wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Gunungkidul mengalami peningkatan dari tahun 2008 hingga 2012. Hanya saja jumlah angka kunjungan wisatawan di Gunungkidul sempat mengalami penurunan pada tahun 2009. Akan tetapi pada tahun 2010 hingga tahun 2012 jumlah kunjungan wisatawan mengalami peningkatan. Perbedaan jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Gunungkidul, baik wisatawan asing maupun wisatawan domestik sangat terlihat jelas di mana jumlah kunjungan wisatawan asing jauh lebih sedikit dari pada jumlah kunjungan wisatawan domestik. Jumlah kunjungan wisatawan asing tertinggi adalah pada tahun 2011 dimana jumlah kunjungan wisatawan asing tercatat 1.299 orang. Sedangan jumlah kunjungan wisatawan domestik tertinggi adalah pada tahun 2012, dengan jumlah kunjungan 1.049.620 orang. Dengan melihat data tabel 1.4 di atas juga dapat disimpulkan bahwa Gunungkidul dari segi potensi pariwisata masih menjadi daya tarik bagi wisatawan domestik selama ini. Kabupaten Gunungkidul sebagai kawasan yang memiliki kekayaan alam, kebudayaan serta cara hidup masyarakat yang masih tradisional
9
menjadikan kabupaten ini sebagai kawasan yang memiliki potensi untuk dikembangkannya konsep desa wisata. Sehingga peran strategis dari pemerintah sangat diperlukan dalam fasilitasi desa yang memiliki potensi untuk dikembangkannya desa wisata, berupa alokasi dana stimulant. Adapun data mengenai Desa wisata di Kabupaten Gunungkidul dapat dilihat pada table 1.5 di bawah ini. Tabel 1.5 Data Jumlah Desa Wisata di Kabupaten Gunungkidul. No
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Nama Alamat Potensi yang dimiliki Desa Wisata Nglanggeran Nglanggeran, Patuk Gunung Merapi Purba Bobung Putat, Patuk Kerajinan Kayu Bleberan Bleberan, Playen Air terjun Sri Getuk Bejiharjo Bejiharjo, Karangmojo Goa Pindul, Budaya Mojo Ngeposari, Semanu Goa Jlamprong Kalisuci Pacarejo, Semanu Goa Suci Umbulrejo Umbulrejo, Ponjong Goa Cokro Ngestirejo Ngestirejo, Tanjungsari Mancing, Panjat Tebing Kemadang Kemadang, Tanjungsari Pantai Wonosadi Beji, Ngawen Keanekaragaman Hayati Mulo Mulo, Wonosari Lembah Karst Jelok Beji, Patuk Pertanian dan Kali Oya Turunan Girisuko, Panggang Wanawisata Ngawis Ngawis, Karangmojo Susur Goa dan Budaya Kemuning Bunder, Patuk Kali Oya dan Telaga Gombang Gombang, Ponjong Goa Seropan Bedoyo Bedoyo, Ponjong Bentang Karst Kenteng Kenteng, Ponjong Goa Song Gilap Sumber : Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta
Pengelola
Sugeng Handoko Kemiran Tri Harjono Bagiyo Wisnu Muslam Winarno Barjono Sudarto Cip Sugiyono Sudiyo Totok Sukri Subagiyo Waluyo Suhardi ( Dukuh ) Mansur ( Sekdes ) Suminto ( Lurah ) -
Desa Wisata Bleberan adalah salah satu dari 18 Desa Wisata yang terdapat di Kabupaten Gunungkidul. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas budaya dan Pariwisata, Desa Wisata ini pernah mendapatkan Dana Bantuan Desa Wisata dari PNPM Mandiri Pariwisata tahun 2011 sebesar Rp 65.000.000 rupiah, pada tahun 2012 sebesar Rp 100.000.000 rupiah dan kemudian tahun 2013 sebesar Rp 75.000.000 rupiah. Pada tahun 2011 Desa
10
Wisata ini juga mendapatkan hibah dari Gubernur DIY sebesar 1,1 Miliyar. Saat ini pengelolaan dan pengembangan masih terus diupayakan dalam rangka memajukan Desa Wisata Bleberan sebagai salah satu daya tarik wisata di Kabupaten Gunungkidul. Lokasi dari penelitian ini adalah Desa Wisata Bleberan yang terletak di Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul. Potensi pariwisata yang dimiliki kawasan tersebut adalah wisata alam. Air terjun Sri Gethuk dan goa Rancang Kencana adalah icon wisata Desa Wisata Bleberan. Potensi pariwisata ini ditemukan tahun 2007 dan diresmikan sebagai objek wisata pada tahun 2009 pada tahun 2012 Desa Wisata Bleberan memperoleh pendapatan sekitar Rp1 miliyar.2 Obyek wisata Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencana memiliki peranan yang cukup penting bagi perekonomian kawasan Desa Wisata Bleberan. Obyek wisata tersebut akhirnya dijadikan daya tarik utama pariwisata di kawasan Desa Wisata Bleberan. Desa Wisata Bleberan merupakan salah satu unit usaha yang dikelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan ketua unit tersebut adalah bapak Tri Harjono. Pada tahun 2014 sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 tahun 2014 tentang Rancana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2014-2025, kawasan wisata Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencana ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata daerah dengan kawasan wisata alam berbasis pendidikan, keluarga 2
http://travel.kompas.com/read/2013/12/14/2012548/Mengintip.Eksotisme.Wisata.di.Desa.Bleberan diakses pada tanggal 28 januari pukul 10.00 WIB
11
dan petualangan3. Melalui bantuan dana stimulant dari PNPM Mandiri Pariwisata serta ditetapknya obyek wisata Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencana sebagai kawasan strategis pariwisata oleh Bupati Gunungkidul ini tentunya akan memberikan kontribusi yang cukup penting bagi pengembangan pariwisata di kawasan Desa Wisata Bleberan. Obyek wisata Air Terjun Sri Gethuk dan Goa Rancang Kencana juga memliki potensi ekonomi bagi masyarakat sekitar, khususnya bagi masyarakat miskin. Desa Bleberan pada tahun 2008 keluarga miskin tercatat sejumlah 830 keluarga.4 Sebagai program unggulan pemerintah dalam menanggulangi kemiskinan PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Bleberan dituntut untuk dapat mengatasi masalah kemiskinan melalui upaya pemberdayaan masyarakat miskin yang berada di Desa Bleberan. Dalam rangka meningkatkan efektivitas program PNPM Mandiri Pariwisata, pemerintah melibatkan pemerintah desa serta masyarakat setempat dalam rangka pengelolaan Desa Wisata Bleberan. Melalui konsep pemberdayaan masyarakat dalam usaha pariwisata di Desa Wisata Bleberan, kontribusi masyarakat setempat sebagai sumber daya penggerak pariwisata perlu diperhatikan dan diprioritaskan. Konsep pemberdayaan masyarakat melalui desa wisata tidak hanya sekedar pada meningkatnya jumlah pendapatan melalui kedatangan wisatawan, akan tetapi pemberdayaan adalah proses untuk meningkatkan kapasitas atau kemampuan 3
http://jdih.gunungkidulkab.go.id/produk-hukum/perda-no-3-tahun-2014/ diakses pada tanggal 29 Januari 2015 pukul 10.00 WIB 4 http://gunungkidulkab.go.id/home.php?mode=content&id=203. diakses pada tanggal 30 November 2014 pukul 21.15 WIB
12
masyarakat setempat sebagai sumber daya pariwisata sehingga menjadi sumber daya yang berkualitas serta mampu bersaing dengan kawasan lain dalam upaya pengembangan usaha kepariwisataan. Keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat setempat, perlu mendapatkan perhatian serius. Keterlibatan masyarakat sebagai sumber daya pariwisata dalam program pemberdayaan masyarakat seharusnya juga dapat memberikan manfaat baik bagi masarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraannya. Melihat PNPM Mandiri Pariwisata sebagai program unggulan dalam upaya penanggulangan
kemiskinan
di
Indonesia,
seharusnya
dengan
diimplementasikannya program tersebut masyarakat juga akan terbebas dari masalah kemiskinan. Mengingat tidak sedikit juga dana yang dianggarkan guna menunjang keberlangsungan program tersebut. Pada tahun 2013 saja PNPM Mandiri Pariwisata menghabiskan biaya sebesar Rp. 86.275.000.000 rupiah. Implementasi PNPM Mandiri Pariwisata dalam upaya penanggulangan kemiskinan di kawasan Desa wisata Bleberan, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, masih harus dikaji untuk mengetahui sejauh mana efektivitas program tersebut dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Melalui penelitian ini, peneliti ingin mengetahui bagaimana efektivitas PNPM Mandiri Pariwisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Serta mencari faktor apa saja yang dapat
13
mempengaruhi
efektivitas
PNPM
Mandiri
Pariwisata
dalam
upaya
pemberdayaan masyarakat miskin di Desa Wisata Bleberan. 1.2 Rumusan Masalah Perkembangan kepariwisataan yang terus meningkat di Daerah Istimewa Yogyakarta dewasa ini tentunya akan membawa dampak positif terhadap sektor perekonomian baik bagi pemerintah maupun masyarakat yang terlibat langsung di dalamnya. Pariwisata sebagai salah satu sektor PNPM Mandiri juga memiliki peranan penting dalam menanggulangi kemiskinan. Konsep
pemberdayaan
masyarakat
dalam
pembangunan
pariwisata
diharapakan dapat memberikan peluang bagi masyarakat setempat untuk memperoleh manfaat positif dalam bidang perekonomian melalui usaha di bidang kepariwisataan. Keberhasilan program ini juga tidak dapat dipisahkan dari para stakeholder yang terlibat langsung dalam pengelolaan Desa Wisata Bleberan. Dengan dimasukannya pengelolaan Desa Wisata Bleberan dalam BUMDes, keterlibatan pemerintah Desa serta masyarakat setempat memiliki peran yang sangat penting dalam pengelolaan Desa Wisata Bleberan serta upaya pengembangannya. Sehingga dapat ditarik sebuah rumusan masalah yaitu; “Seberapa besar pengaruh tingkat kemampuan pengelola, tingkat kesesuaian keluaran program dengan jenis kebutuhan program unit usaha desa wisata dan gaya kepemimpinan ketua pengelola terhadap tingkat efektivitas PNPM Mandiri Pariwisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Bleberan?”.
14
1.3 Tujuan Penelitian Tujuan dari penelitian ini adalah a. Mendeskripsikan tingkat efektivitas PNPM Mandiri Pariwisata dalam upaya pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Bleberan. b. Mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat efektivitas PNPM Mandiri Pariwisata di Desa Wisata Bleberan. 1.4 Manfaat Penelitian a. Bagi akademisi Manajemen dan Kebijakan Publik (MKP) Agar dapat menjadi pemicu penelitian dalam evaluasi kebijakan pemerintah dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. b. Bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Gunung Kidul Menjadi bahan pertimbangan untuk mengevaluasi pengembangan kawasan desa wisata yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. c. Bagi pemangku kepentingan yang terlibat dalam kawasan Desa Wisata Bleberan Untuk menjadi bahan evaluasi sekaligus poros kerjasama yang berkelanjutan antar pihak. d. Serta mendorong penelitian sejenis.
15
