12
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Dimasa sekarang ini dengan semakin pesatnya perkembangan dunia usaha di dalam negeri dan luar negeri mengakibatkan meningkatnya persaingan dunia usaha baik itu berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Oleh sebab itu banyak manager dalam berbagai jenis industri memikirkan cara yang lebih baik dalam mengukur kinerja bisnis yang sedang berlangsung. Pengukuran tersebut dapat digunakan untuk menilai keberhasilan dari perusahaan yaitu salah satunya dapat dilihat dari sisi proses pengauditan internal pada aktivitas sistem pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa di Indonesia akhir-akhir ini menjadi sorotan berbagai pihak. Hal ini dikarenakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi sangat mengkhawatirkan terhadap dampak dari risiko penyimpangan. Pengendalian dapat dilakukan dengan membuat berbagai kebijakan prosedur dan peraturan-peraturan lain yang harus dipatuhi oleh masing-masing divisi dalam organisasi atau perusahaan. Salah satu unsur pengendalian manajemen adalah pengauditan intern yaitu suatu kegiatan membandingkan antara keadaan yang sebenarnya (kondisi) dengan keadaan yang seharusnya (kriteria). Kegiatan ini dilakukan oleh perusahaan itu sendiri dengan tenaga yang lebih profesional, kompeten dan terlatih dalam menilai kegiatan operasi
13
suatu organisasi atau perusahaan. Pihak yang mampu memberikan bantuan adalah internal audit sebagai alat manajemen yang bertugas untuk memberikan keyakinan memadai terhadap kecukupan dan efektivitas pengendalian internal guna mendukung tercapainya tujuan suatu perusahaan. Tujuan utama dari internal audit adalah memastikan kembali manajemen bahwa sistem pengendalian internal yang diciptakan baik dan mendorong manajemen untuk melaksanakan rekomendasi yang diberikan. Tujuan eksplisit dan implisit pengendalian internal adalah memastikan kembali manajemen bahwa pengendalian internal adalah baik, mengidentifikasi ketidakpatuhan dan mendorong kepatuhan di masa datang, mengidentifikasi kelemahan sistem dan melakukan rekomendasi perbaikan, serta mendorong manajemen untuk menerima dan melaksanakan rekomendasi audit untuk perbaikan. Pengendalian internal memiliki fungsi yang sangat penting bagi organisasi sebesar PT. PLN (Persero). Pengendalian internal dalam organisasi PT. PLN (Persero) menurut Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2012 tentang pokokpokok organisasi PT. PLN (Persero) berfungsi sebagai unsur pendukung (layanan korporat) bagi kegiatan pokok organisasi. Selanjutnya dalam pasal 21 ayat (2) disebutkan bahwa tugas Internal Audit adalah melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan keuangan, operasi dan prosedur di lingkungan. Perusahaan untuk memastikan kepatuhan terhadap semua aturan dan peraturan yang berlaku dalam penyelenggaraan kegiatan usaha sehingga penyimpangan dari strategi dan kebijakan Perusahaan dapat dicegah sedini mungkin.
14
Dalam rangka menyelenggarakan tugasnya, berdasarkan Keppres tersebut, audit internal PT. PLN mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Pemeriksaan terhadap semua unsur atau badan alam lingkungan Perusahaan yang dianggap perlu, yang meliputi bidang administrasi umum, administrasi keuangan, hasil fisik dari pelaksanaan unsur korporat, bidang usaha, unit usaha, unit operasi, proyek dan tugastugas khusus lainnya. b. Pengujian serta penilaian sewaktu-waktu atas hasil laporan berkala atau tahunan dari setiap unsur atau badan dalam lingkungan Perusaahaan atas petunjuk Direktur Utama. c. Pengusahaan mengenai kebenaran laporan atas pengaduan tentang hambatan,
penyimpangan
atau
penyalahgunaan
dalam
bidang
administrasi atau keuangan yang dlakukan oleh unsur atau badan dalam lingkungan Perusahaan. Dalam menjalankan kegiatannya PT. PLN (Persero) diharapkan mampu menerapkan prinsip-prinsip pengelolaan perusahaan yang terbaik. Hal ini kembali dipertegas dengan Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/2002 tentang penerapan Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tanggal 1 Agustus 2002 yang menginginkan BUMN menerapkan prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) sehingga diperoleh peningkatan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap
15
memperhatikan kepentingan stockholders lainnya, berlandaskan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai etika. Salah satu organisasi pendukung yang paling penting dalam mewujudkan prinsip-prinsip tersebut adalah audit intern. Dengan menggunakan ukuranukuran yang telah diciptakan, audit intern diharapkan dapat melakukan pengevaluasian dan usulan rekomendasi perbaikan sehingga visi perusahaan dapat tercapai. Audit intern PLN atau disebut sebagai Satuan Pengawas Intern bertanggungjawab langsung kepada Direktur Utama. Fungsi SPI ini membawahi beberapa Internal Audit Daerah yang masing-masing mempunyai tanggungjawab terhadap beberapa unit kantor PLN di daerah. Masing-masing Internal Audit Daerah akan menyampaikan laporannya kepada General Manajer masing-masing unit dan SPI Pusat untuk kemudian dilakukan evaluasi. Salah satu Internal Audit Daerah ini adalah Internal Audit Daerah III (IAD III) berkedudukan di PT. PLN (Persero) yang berlokasi di Jakarta Pusat. IAD III bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan operasional di PT. PLN (Persero), PT. PLN (Persero) Unit Pelayanan VI Balongan, PT. PLN (Persero) Unit Pemasaran III Jakarta, dan Panas Bumi Kamojang. Selama satu tahun IAD III dapat melakukan pemeriksaan kurang lebih empat kali. Salah satu tugasnya adalah membantu meningkatkan kinerja dan profitabilitas PT. PLN (Persero), maka prioritas utama yang perlu segera dilakukan adalah meningkatkan efisiensi di berbagai aktivitas operasional
16
perusahaan. Dari berbagai unsur biaya operasional perusahaan, ternyata unsur pengadaan barang dan jasa merupakan salah satu biaya yang cukup dominan dari seluruh pengeluaran perusahaan, sehingga pengaruh yang ditimbulkan terhadap program efisiensi yang sudah dicanangkan oleh PT. PLN (Persero) sangat signifikan. Dengan demikian, SPI dengan memberikan tugas kepada IAD III serta bantuan BPKP secara berkala melakukan audit terhadap aktivitas pengadaan barang yang dilakukan. Untuk itu peneliti ingin melihat proses pengauditan internal atas aktivitas pengadaan barang di salah satu unit yaitu PT. PLN (Persero). Beberapa penelitian pernah dilakukan oleh Setyobudi (2006) dalam ”Pemodelan Penilaian Risiko (Risk Assessment) dalam Perencanaan Audit Umum pada Divisi Audit Intern (Studi Kasus pada PT. Bank ABC dengan hasil untuk proses bisnis PT. Bank ABC memiliki tingkat risiko sedang dengan kecenderungan risiko tinggi. Oscar Sanches (2011) dalam ”Penilaian Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republic Decratica De Timor Leste (RDTL) dengan menggunakan Rerangka OECD 2006” menilai sistem pengadaan dengan pendekatan rerangka OECD dengan hasil pencapaian menunjukkan bahwa masih terdapat 52.3 % dari sistem pengadaan barang/jasa yang harus diperbaiki agar mendekati atau mencapai 100 % menurut OECD 2006. Berdasarkan beberapa permasalahan di atas maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik bagi PT. PLN secara umum, maupun SPI PT. PLN dan pada khususnya. Sehingga
17
berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai risiko-risiko potensial pada sistem pengadaan barang dan jasa di PT. PLN dengan menggunakan judul: ANALISIS MANAJEMEN RISIKO PADA SISTEM PENGADAAN BARANG DAN JASA (STUDI KASUS PT. PLN DISJATIM). 1.2 Rumusan Permasalahan Studi Kasus Beranjak dari isu nasional tentang pengadaan barang/jasa tersebut, PT. PLN Disjatim (Persero) sebagai badan usaha milik negara yang berhubungan dengan kelistrikan maka isu pengadaan barang/jasa tersebut mejadi perhatian yang sangat penting. Hal ini dikarenakan PT. PLN Disjatim juga melakukan pengadaan barang/jasa sesuai dngan Peraturan Pemerintah mengenai pengadaan barang/jasa. Sehingga menjadi penting bagi PT. PLN Disjatim untuk mewaspadai adanya potensi risiko dari sistem pengadaan barang/jasa tersebut. Potensi risiko yang ditimbulkan dari sistem pengadaan barang ini meliputi proses pengadaan itu sendiri yaitu aktivitas perencanaan, keuangan, ketaatan dengan undang-undang, kewajaran harga, ketepatan kuantitas, ketepatan kualitas, ketepatan waktu, pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan hasil pelaksanaan kegiatan, serta faktor-faktor pendukung sebuah sistem pengadaan barang/jasa yang meliputi SDM, dan sistem informasi pengadaan barang/jasa. Suatu potensi risiko penting untuk dipahami baik dari level manajemen universitas maupun level pelaksana dan auditor khususnya auditor internal. Melalui pemahaman risiko tersebut maka dalam proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa tersebut pelaksana dapat lebih berhati-hati dalam
18
membuat keputusan pengadaan barang/jasa. Bagi auditor, diharapkan dengan pemahaman atas potensi risiko tersebut maka ketika melakukan pengauditan dapat
berfokus
pada
risiko-risiko
yang
sering
terjadi
dan
dapat
merekomendasikan langkah untuk mencegah risiko tersebut. Sejalan dengan fungsi Satuan Pengawas Intern (SPI) PT. PLN yang memiliki fungsi dalam pengamanan, pengawasan, dan pemeriksaan aset PT. PLN, maka pemahaman potensi risiko atas sistem pengadaan barang/jasa dipandang sangat perlu dalam rangka menunjang fungsi pengamanan, pengawasan, dan pemeriksaan aset tersebut. Sampai dengan ini, SPI PT. PLN belum memiliki risk register atas khususnya sistem pengadaan barang/jasa dan belum melakukan penilaian risiko (risk assessment) atas sistem pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi SPI PT. PLN untuk memahami potensi risiko pada sistem pengadaan barang/jasa di PT. PLN. 1.3 Pertanyaan Penelitian Penelitian ini mengidentifikasi kegiatan-kegiatan dari audit intern sesuai dengan tugas dan fungsinya menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip yang dianut perusahaan untuk mencapai tujuan dan visi perusahaan tersebut dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut: 1. Jenis risiko apa saja yang ada pada sistem pengadaan barang/jasa di PT. PLN Disjatim dan sangat potensial terjadi oleh manajemen yang akan diperhatikan pada pencapaian tujuan organisasi di masa yang akan datang?
19
2. Bagaimana sistem yang baik untuk mengurangi risiko pada proses pengadaan barang/jasa di PT. PLN di masa yang akan datang? 1.4 Tujuan Penelitian Tujuan dari diadakan penelitian ini adalah: a. Mengidentifikasi risiko-risiko yang terdapat pada sistem pengadaan barang/jasa di PT. PLN sehingga terbentuk risk register atas khususnya sistem pengadaan barang/jasa di PT. PLN. b. Menidentifikasi jenis risiko yang sangat potensial dan perlu diwaspadai pada sistem pengadaan barang/jasa oleh manajemen PT. PLN. c. Mengajukan masukan pengembangan sistem pengadaan barang/jasa di PT. PLN untuk mengurangi risiko di masa yang akan datang. 1.4 Motivasi Penelitian Penelitian ini dilakukan atas dasar pengamatan dan observasi penulis pada proses pengawasan sistem pengadaan barang/jasa di PT. PLN melalui audit pengadaan barang/jasa yang dilakukan oleh Satuan Pengawas Intern PT. PLN tempat penulis penelitian. Oleh karena itu, diharapkan dengan penelitian ini akan membantu mempermudah memahami potensi-potensi risiko yang terjadi pada sistem pengadaan barang/jasa di PT. PLN. 1.6 Kontribusi Penelitian Melalui penelitian ini diharapkan akan memberikan konstribusi kepada beberapa pihak antara lain dalam hal: 1. Memberi masukan kepada auditor Satuan Pengawas Intern PT. PLN dalam fungsi pengawasan sistem pengadaan barang/jasa PT. PLN, sehingga dapat
20
mengantisipasi kemungkinan terjadinya risiko penyimpangan dan memberikan rekomendasi kepada manajemen sistem pengawasan intern dengan baik. 2. Memberikan masukan kepada PT. PLN dalam upaya mengelola risiko pada sistem pengadaan barang/jasa di PT. PLN. 3. Memberikan masukan bagi akademisi untuk penelitian sejenis sebagai dasar referensi tesis untuk pengembangan penelitian selanjutnya. 1.7 Sistematika Penulisan Penelitian Dalam bagian ini penulis akan menguraikan sistematika penyajian susunan tesis sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN Bab ini berisi tentang latar belakang penulisan tesis, perumusan masalah, tujuan penelitian, motivasi penelitian, kontribusi penelitian, dan sistematika penelitian. BAB II TINJAUAN LITERATUR Bab ini berisi tentang uraian teori yang mendasari pokok permasalahan dalam penelitian yang dilakukan yang terdiri dari internal audit, manajemen risiko dan sistem pengadaan barang/jasa. BAB
III
LATAR
BELAKANG
KONTEKSTUAL
OBJEK
PENELITIAN Bab ini menjelaskan secara deskriptif objek penelitian dan menjelaskan secara kontekstual aplikasi konsep-konsep yang ada dalam tinjauan literature dari objek penelitian. BAB IV METODE PENELITIAN
21
Metode penelitian berisi jenis atau tipe penelitian yang dilakukan, data dan teknik pengumpulan data, dan pengolahan data dan teknis analisis data. BAB V PEMAPARAN TEMUAN KASUS Bab ini menjelaskan temuan-temuan yang diperoleh dalam penelitian berupa deskripsi kondisi obyek penelitian yang dapat menjawab tujuan penelitian. BAB VI ANALISIS DAN DISKUSI HASIL KASUS Bab ini merumuskan dan mendiskusikan hasil temuan menurut landasan teori yang telah ditentukan. BAB VII RINGKASAN, SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI Bab ini menjelaskan ringkasan penelitian, kesimpulan hasil penelitian, keterbatasan dalam penelitian, dan rekomendasi yang diberikan peneliti atas hasil analisis dan kajian sesuai dengan tujuan penulisan.
